Tukang perahu di daerah ”Seribu Sungai” Kalsel, rindu menikmati masa-masa indah. Para perajin di sentra pembuatan perahu tradisional di Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, kini susah payah mempertahankan nasib dan budaya yang sudah lama ada. Transportasi sungai kian surut seiring terbukanya akses jalan dan infrastruktur lain. Zarkasi (56), perajin perahu di Pulau Sewangi, merekatkan papan untuk membentuk lambung perahu, dengan pasak kayu setelah di sela-selanya diberi cat minyak dan lumuh, dempul dari pohon enau. ”Bikin jukung sebesar ini biasanya 20 hari. Ini sudah dikerjakan lebih dari 10 hari,” ujarnya, Sabtu (9/3/2024). Pada 2024, setidaknya ada 78 galangan perahu di Pulau Sewangi. Sebuah galangan mempekerjakan 3-5 tukang. Zarkasi sendirian menyelesaikan perahu sepanjang 9,5 meter yang dijual Rp 12 juta.

”Kalau payu (laku), untung bersihnya paling sekitar Rp 2 juta,” ujarnya. Zarkasi sudah lebih dari 30 tahun jadi tukang perahu. Ia senior di Pulau Sewangi. Beberapa pemilik galangan yang usianya lebih muda pernah berguru kepadanya. ”Sekarang ini kerja sendirian saja, sudah tak mampu lagi mengupah tukang. Pembeli jukung juga sudah jarang,” ujarnya. Kini tinggal warga Aluh Aluh (Banjar) dan Tabunganen (Barito Kuala) yang masih datang membeli. Alasan utamanya, mereka tinggal di muara Sungai Barito. ”Dulu, kalau musim panen padi dan buah-buahan, banyak yang cari jukung. Sekarang jarang karena banyak daerah sudah bisa dimasuki mobil pikap,” katanya. Di masa lalu, Zarkasi bisa menjual 3-4 perahu per bulan. Kini, jumlahnya anjlok. Apabila beruntung, satu perahu terjual setiap bulan. (Yoga)

Warga menyambut awal Ramadhan tahun ini dengan kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang kian tinggi. Harga ini diprediksi akan bertahan, bahkan cenderung lebih tinggi hingga Idul Fitri nanti. Situasi di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar, Sulsel, Senin (11/3) menunjukkan hal itu. Harga telur, naik dari Rp 55.000 per rak menjadi Rp 65.000 per rak. Daging sapi dijual Rp 145.000 per kg, naik dari Rp 120.000-Rp 130.000 per kg. Ayam potong yang sebelumnya dijual Rp 27.000 per kg, kini Rp 37.000 per kg. Bahkan, di beberapa pasar, harga ayam potong mendekati Rp 50.000 per kg. Sementara harga bawang putih naik dari Rp 30.000 menjadi Rp 40.000 per kg. Harga cabai keriting, cabai merah, dan cabai rawit rata-rata Rp 50.000 per kg, naik dari sebelumnya Rp 30.000-Rp 35.000 per kg.

Buncis yang biasanya dijual Rp 10.000 per kg kini naik menjadi Rp 20.000 per kg. Harga jahe bahkan naik dua kali lipat dari Rp 30.000 per kg menjadi Rp 60.000 per kg. ”Kalau sudah begini, pasti harganya bertahan, bahkan mungkin lebih tinggi lagi pas mau Lebaran nanti. Intinya, sekarang berhemat dan membeli seperlunya saja,” kata Syamsiah (50), pembeli di Pasar Pabaeng-Baeng, Kota Makassar. Sejumlah pedagang memilih untuk tidak menjual komoditas yang harganya naik tinggi. Di Pasar Terong, Kota Makassar, beberapa pedagang memilih untuk tidak menjual jahe untuk sementara waktu. Beberapa waktu terakhir, pemerintah sebenarnya sudah melakukan sejumlah langkah untuk menekan kenaikan harga.

Di Sulsel, misal-nya, pemerintah menggelar operasi pasar hingga mendorong gerakan pangan murah. Pada gerakan pangan murah di Sulsel, Selasa-Kamis (5-7/3) sejumlah komoditas disiapkan dengan harga di bawah harga pasaran, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, serta bawang dan cabai. Dari 68 lokasi gerakan pangan murah di Sulsel, terbanyak ada di Makassar, yakni delapan lokasi. ”Gerakan ini dilakukan untuk menekan inflasi dan memberikan kesempatan kepada warga mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Ini kerja sama antardaerah. Ada daerah yang punya banyak bawang, ada yang penghasil beras. Jadi, semua komoditas saling melengkapi,” kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat membuka gerakan pangan murah di Makassar, Rabu (6/3). (Yoga)

Daerah terdampak banjir dan longsor di Sumbar diminta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat pada masa tanggap darurat bencana. Pendataan infrastruktur yang rusak juga perlu disegerakan agar bisa lekas diperbaiki. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan hal itu, Senin (11/3) dalam rakor bersama Pemprov Sumbar dan kepala atau perwakilan lima daerah yang menetapkan masa tanggap darurat atau siaga darurat bencana banjir dan longsor. Hujan sangat lebat sejak Kamis (7/3) sore memicu banjir dan longsor di Sumbar pada Jumat. Bencana itu terjadi di 12 wilayah, yakni KotaPadang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Akibat bencana itu, hingga Senin (11/3) malam, 26 orang meninggal dunia dan 6 lainnya masih dicari. Rinciannya, 23 korban ditemukan di Pesisir Selatan dan 3 korban lainnya di Padang Pariaman. Data BNPB per 10 Maret 2024 menyebutkan, banjir dan longsor itu juga menyebabkan 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang, dan 593 rumah rusak ringan. Selain itu, 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 irigasi rusak, 28 sekolah terdampak, 13 jalan terdampak, 5.550 hektar lahan terdampak, 7 fasilitas umum/kantor terdampak, 1 sarana kesehatan terdampak, dan 1.960 hewan ternak terdampak. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani, intensitas hujan di Kota Padang dan sebagian wilayah Sumbar ini kemungkinan merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Dalam rakor itu, BNPB juga menyerahkan dana siap pakai Rp 1,75 miliar kepada pemprov dan lima daerah terdampak serta instansi terkait tanggap darurat bencana. Selain itu, ada bantuan berupa dukungan logistik dan peralatan. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat selama dua pekan. Selama itu, pemda fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. ”Kami sudah mendirikan dapur-dapur umum melalui dinas sosial,” ujarnya. Terkait dengan relokasi sekitar 100 rumah di Kampung Langgai, Mahyeldi membenarkan. Pihaknya sedang mendata di lapangan. Permukiman terdampak mesti direlokasi karena berada di pinggir sungai. Adapun jalan yang sempat terputus di Pesisir Selatan, katanya, sudah bisa dilalui. (Yoga)

Mobil pribadi dilarang membeli BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite. Hanya sepeda motor, kendaraan umum dan angkutan barang yang diizinkan menggunakan kedua jenis BBM tersebut. Pengaturan berdasarkan jenis kendaraan dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan pembatasan menurut tahun maupun kapasitas mesin (CC/cubic centimeter). Pembatasan itu nantinya tertuang dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, revisi perpres 191 sedang dibahas lintas kementerian. “Itu (revisi Perpres 191) supaya alokasi BBM tepat sasaran. Kalau tidak, ya pemerintah rugi, kemudian yang menikmati orang yang tidak tepat,” ucap dia. Arifin menuturkan, ketentuan subsidi BBM tepat sasaran ditargetkan rampung dalam waktu dekat, pasalnya pembahasan revisi Perpres 191 sudah berjalan sejak 2023.  (Yetede) 

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tetap agresif untuk menambah cadangan batubara dengan mengakuisisi tambang-tambang milik swasta. Saat ini, perseroan telah memiliki cadangan batubara hingga 2,98 miliar ton dan sumber daya batubara 5,81 miliar ton. Dirut PTBA Arsal Ismail menyampaikan, PTBA akan melirik tambang-tambang yang tentunya memberikan nilai positif bagi perusahaan. Artinya, perseroan akan mengakuisisi tambang yang mempunyai kelayakan dari sisi ekonomi.

“Jadi kalau kemarin sempat ditawarkan pemerintah yang kalori rendah itu, kami tidak ikut. Ke depan, kalau ada yang kalori agak tinggi kami ikut,” ucap Arsal dalam konfrensi pers baru-baru ini. Sebelumnya, pemerintah telah melangsungkan tender beberapa proyek untuk area-area tambang yang dilakukan relinquish, namun PTBA absen lantaran proyek yang ditender pemerintah berkalori rendah. Karena itu, Arsal menuturkan,PTBA akan mengkaji setiap tawaran yang dating dari pihak swasta. (Yetede) 

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan industi fintech P2P khususnya UMKM dinilai belum maksimal, diharapkan ke depan, industri fintech bisa memanfaatkan peluang tersebut. Plt Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK, Moh. Eka Gonda Sukmana mengatakan, fintech P2P lending memang ditujukan kepada masyarakat kecil yang belum tersentuh layanan perbankan. “Industri peer to peer ini sebenarnya ditujukan untuk masyarakat yang unbanked, bukan orang berdasi atau orang yang secara keuangan sudah well educated dan punya pemahaman,” kata dia di Jakarta, pekan lalu.

Eka membeberkan, meskipun tumbuh 18 %, penyaluran pendanaan untuk sektor produktif dan UMKM masih terbatas. Dari Total penyaluran sebesar Rp. 60, 42 triliun, baru Rp 20,22 triliun atau 33,65 % yang menyasar UMKM. “Dari pertumbuhan 18 %, porsinya 33,65 % untuk sektor UMKM dengan outstanding sebesar Rp 20.33 triliun. Jumlah ini sebenarnya bisa ditingkatkan karena sektor UMKM banyak peluangnya, “ ungkap dia. (Yetede) 

Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 % pada 2025, yang dinilai bakal mempengaruhi daya beli masyarakat, karena berdampak langsung terhadap tarif harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan UU No 7 tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dalam pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 % mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, kenaikan tarif PPN secara otomatis akan meningkatkan harga jual barang dan jasa.

Dia mengatakan, bila pemerintah mengenakan PPN pada sektor jasa keuangan, berpotensi meraup penerimaan tahun 2025 sebesar 19,8 triliun. Lebih baik pemerintah menunda kenaikan tarif PPN sembari menunggu keadaan makro ekonomi lebih baik, karena kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan harga yang juga akan meningkatkan inflasi. (Yetede) 

Program Prakerja yang didesain sebagai pelatihan pengembangan kompetensi bagi pekerja maupun calon pekerja, dilanjutkan pada tahun ini. Sejak digulirkan pada April 2020, program tersebut sudah menjangkau tak kurang dari 17 juta penerima manfaat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih banyak celah dari program tersebut. Upaya untuk membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejauh ini, pemerintah terkesan menjalankan Program Prakerja sebagai proyek menyerap anggaran. Tidak memiliki tolok ukur jelas mengenai kompetensi dan peningkatan daya saing SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran Indonesia menuju negara maju.

Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum Beban Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BLU BAKTI) terus meningkatkan utilisasi (penggunaan) jaringan palapa ring. Proyek palapa ring sendiri telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Saat ini tingkat utilisasi secara nasional, yaitu palapa ring paket barat, tengah dan timur sudah mencapai 50 % - 60 %. Adapun hingga 2023, utilisasi paket barat mencapai 69 %, paket tengah 37.67 % dan paket timur 37,38 %.

Dirut BAKTI Fadhilah Mathar Mengatakan, perkembangan tingkat Utilisasi palapa ring terus mengalami peningkatan. “Kita targetkan selalu mengalami peninkatan. Memang tidak sama utilisasi di barat, tengah maupun timur. Tetapi bukan berarti utilisasi ini rendah. Palapa ring ini kan backbone. Jadi kita perlu menambahkan, menggelar kembali supaya bisa dimanfaatkan sampai last mile atau akses yang sedang diupayakan dalam program fiberisasi palapa ring integrase,” kata Fadhilah Mathar saat acara kopi bareng media di Kantor Kemenkominfo, Jumat (8/3).  (Yetede)