Ada sejumlah tantangan nasional yang sifatnya berulang dan membentuk siklus. Sebagian siklusnya bersifat tahunan, ada pula yang lima tahunan, maupun sepuluh tahunan. Karena bersifat rutin, selayaknya masyarakat mengharapkan penanganan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Di antara tantangan tahunan adalah apa yang selalu terjadi menjelang Ramadan dan menjelang perayaan hari raya Idulfitri. Menjelang bulan puasa, selama puluhan tahun kita selalu dihadapkan pada masalah kenaikan harga pangan Sedangkan selama Idulfitri, kita selalu menghadapi persoalan terkait pergerakan jutaan orang untuk mudik. Keduanya membawa rantai persoalan dan turunan-turunannya yang tidak sedikit. Terkait dengan soal pangan, kita layak mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian awal pekan ini dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Stok dan Harga Pangan menjelang Ramadan. Mendagri mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan berpeluang mengalami lonjakan permintaan saat Ramadan. Komoditas itu di antaranya beras, cabai, minyak goreng, telur, dan ayam ras. Menurut Mendagri, deretan komoditas pangan itu terpantau masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah sampai dengan pekan terakhir Februari 2024. Mendagri kemudian meminta Pemda melakukan rapat teknis dengan tim pengendali inflasi daerah besarta Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi pengusaha. Selain itu, pengamanan pasokan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur perlu dipastikan guna menghadapi permintaan yang naik saat Ramadan dan Idulfitri. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui, celahnya telah dikenali, urutan persoalannya sudah dipahami. Dengan demikian, solusi terbaik diharapkan dapat dirumuskan, kemudian dijalankan. Kalaupun ada anomali-anomali karena perbedaan situasi dari tahun ke tahun, tentu perbaikan dari masa-masa sebelumnya diharapkan dapat meredamnya. Kalau ditelisik lebih jauh, harus diakui ini bukan persoalan sederhana. Harga pangan, misalnya, apalagi kumpulan banyak komoditas pangan, adalah akumulasi dari masalah produksi, tata niaga, sebaran produsen dan sebaran konsumen, distribusi, pengendalian impor-ekspor, serta masalah lainnya. Sebuah rantai yang panjang dan cukup kompleks. Ada beberapa hal yang dapat kita amati dari penanganan atas persoalan yang berulang tersebut. Pertama, perhatian kepada detail. Kedua, jangan terlena dengan kesibukan politik. Ketiga, perlunya antisipasi jangka panjang.

DPR pada akhir 2023 menyetujui tujuh nama anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2023-2028. Badan supervisi ini dibentuk berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terutama pada Bab XA angka 61 Pasal 89A yang mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi LPS. LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Fungsi dan tugas penting itu membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Karena itulah Badan Supervisi LPS dibentuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS.

Sepanjang tahun lalu, industri jasa keuangan, terutama sektor non-bank, seperti asuransi, diterpa banyak kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya skandal PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan begitu banyak nasabah. Dampaknya, kasus itu menekan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi LPS. Kehadiran Badan Supervisi LPS diharapkan dapat mendorong LPS mewujudkan program penjaminan polis sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, terutama perasuransian, dapat segera kembali pulih. Namun LPS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). (Yetede)

Kementerian Perindutrian (Kemenperin) menartgetkan belanja dalam  negeri pemerintah mencapai Rp 250 triliun pada kuartal I-2024. Jika dikalkulasi Rp 250 triliun adalah sebesar 20,44% dari total potensi belanja produk dalam negeri sebesar 20,44% dari total potensi belanja produk dalam negeri sebesar Rp1.223 triliun. Menteri Perindutrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita mengatakan, salah satu stratgei untuk  mengejar target  ini adalah dengan menggelar  Business Matching 2024 yang melibatkan 861 perwakilan dari asosiasi-asosiasi dan perusahaan-perusaahn industri sebagai penyedia PDN dengan 84 kementerian dan lembaga, 552 Pemda dan 23 BUMN sebagai pengguna PDN atau pemilik anggaran. Menperin optimis, target tersebut bisa tereaslisasi karena terdapat potensi belanja barang  dan modal di APBN sebesar Rp1.223,37 triliun pada  pada tahun 2024. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menyatakan berlangsungnya  pemilu dalam satu putaran turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ditargetkan dalam  kisaran 4,7% sampai 5,5% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan berada dalam kisaranm 4,8% sampai 5,5%. "Dengan pemilu satu putaran kami mengharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai lebih dari 5,1%. Untuk tahun mendatang akan mencapai sekitar 4,8%-5,6%, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara mandari Investasi Forum 2024 di jakarta (5/4/2024). Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi  masih berada dalam tren  kenaikan dengan prognosa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2024 dan menjadi 5,2% pada 2025. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Yetede)

Pelaku industri jasa  layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) meyakini pencabutan  moratorium fintech bakal memacu pertumbuhan sektor produktif. Diharapkan pencabutan moratorium fintech tersebut dapat segera dilakukan Otoritas Jasa keuangan (OJK). "Masalah reporting dan lain-lain, kalau itu sudah beres makan akan menjadi triger juga untuk moratorium. Dalam hal ini soal penyempurnaan tata kelola dan data industri  fintch.Kami dengar secara informal kemungkinan OJK akan (membuka moratorium) tahun ini," kata ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFDI) Kuseryansyah, Dia mengatakan jika moratorium fintech itu dicabut  akan semakin memperkuat roadmap OJK, yakni dalam rangka memperkuat  pendanaan disektor produktif. (Yetede)

Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan dan kerja sama regional atau mewakili lebih dari 50% perekonomian dan populasi Asean. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan para pelaku  Indonesia dan Australia, dalam Dialog dan Resepsi Bisnis di Park Hyat Melbourne, Selasa (5/3/2024) "Kami adalah negara dengan perekonomian kepulauan  yang luas dan terletak di jantung jalur perdagangan global, dengan bonus  demografi menempatkan Indonesia sebagai pintu gerbang menuju Asean," jelas dia. Airlangga mengungkapkan bahwa Australia telah dan akan menjadi mitra penting bagi Indonesia. (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) makin dekat menuju monetasi bisnis pusat data (data center), seiring keberhasilan emiten BUMN papan atas tersebut yang menyelesaikan pengalihan aset di Singapura ke NeutraDC. Setelah pengalihan aset senilai US$ 219 juta atau setara  Rp 3,4 triliun tersebut, NeutraDC yang juga merupakan anak usaha Telkom ini, melangkah lebih lanjut dengan mencari kemitraan strategis untuk peningkatan modal. Aksi korporasi  yang diproyeksikan rampung paling lambat pada 2025 ini, ditaksir bisa mendatangkan  dana segar hingga Rp13 triliun hingga Rp 13 triliun. Leste, Giovani menyebutkan, kemungkinan besar aset tersebut akan ditransfer ke NeutralDC di masa depan. Meski jadwalnya belum jelas hingga saat ini. (Yetede)

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh mencapai 8% dalam lima tahun kedepan. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, perlu upaya meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 20.892,4 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp12.301,4 triliun pada 2023. "Jadi kami sampaikan kami sangat optimis (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai 7% sampai 8% untuk 3 sampai 5 tahun," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024). (Yetede)

Tekad untuk menaikkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia menjadi 16% dari posisi saat ini yang masih di level 10% memerlukan kerja keras dan upaya  extra (extra effort). Karena, untuk mencapai rasio pajak yang ingin dituju itu, berarti pertumbuhan penerimaan pajak  per tahun harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Bila level pertumbuhan  keduanya sama, maka rasio pajaknya pun akan tetap. Peneliti dan pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, bila menggunakan definisi pajak secara sempit atau tidak termasuk kepabeanan dan cukai, maka butuh tambahan penerimaan  yang lebih besar yakni  Rp 2.751,9 triliun atau tumbuh rata-rata 19,08% per tahun sampai tahun 2029. (Yetede)

Kendati pemenang pemilihan presiden belum diumumkan secara resmi, tetapi kasakkusuk soal reorganisai Kementerian Keuangan sudah menggelayuti lembaga tersebut. Salah satu isu yang disorot adalah perihal pembentukan badan khusus yang mengurusi penerimaan negara. Bahkan, sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menyatakan, sudah ada instruksi untuk melakukan kajian pembentukan badan tersebut. Faktanya, pembentukan badan yang mengurusi penerimaan negara tersebut merupakan program seluruh pasangan peserta Pemilihan Presiden 2024. Badan baru tersebut digadang-gadang menjadi mesin anyar yang dapat mengakselerasi penerimaan negara, baik dari pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sejumlah sumber Bisnis di Kementerian Keuangan pun menyampaikan argumentasi mengambang soal tugas pokok dan fungsi institusi peleburan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Direktorat PNBP itu. Sumber Bisnis mengatakan, ada beberapa isu yang masih menjadi perdebatan. Pertama, soal komposisi jabatan dalam struktur organisasi badan baru itu. Selain jumlah dan jenis struktur apa saja yang akan dicakup, mekanisme pemilihan pimpinan juga belum final. Apakah penunjukan langsung Presiden, atau uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua, isu mengenai esensi dari badan penerimaan tersebut. Sebagian kalangan meminta lembaga baru itu berfokus pada pengumpulan penerimaan negara, sedangkan kelompok lain mengusulkan agar lembaga itu juga mengatur soal belanja perpajakan alias insentif fiskal. Ketiga, esensi pembentukan badan khusus itu yang dipandang kurang realistis. Pasalnya, apabila hanya ditujukan untuk memenuhi target tax ratio, maka yang diperlukan adalah reformasi perpajakan, bukan pemisahan institusi. Atas dasar itu, kemudian muncul usulan untuk mengubah struktur penerimaan pajak dengan cara menyelaraskan porsi penerimaan negara dari sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Agenda lain adalah meleburkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen Anggaran melalui lembaga baru bernama Badan Perencanaan Nasional dan Fiskal. Adapun, program terakhir adalah mendirikan Badan Pengelolaan Aset dan Risiko yang terdiri dari penggabungan Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, serta Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Akan tetapi jika ditengok, reorganisasi kali ini merupakan momentum yang paling krusial. Sebab, selama ini tax ratio di Tanah Air hanya berkutat di kisaran 10% lantaran banyaknya fasilitas pengecualian atau pembebasan, maraknya praktik penghindaran pajak, hingga banyaknya harta wajib pajak yang tidak terdeteksi fiskus meski pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan rendahnya tax ratio juga dipengaruhi adanya beberapa sektor ekonom yang tidak dipajaki, misalnya yang terkait dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, hingga pemberlakuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sementara itu, kalangan dunia usaha dan ekonom memandang kunci utama dari kenaikan rasio perpajakan bukan semata mendirikan lembaga baru, melainkan ekstensifikasi. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, memahami alasan pemerintah mendirikan badan penerimaan yakni untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagaimana yang dilakukan di banyak negara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah perlu segera menerbitkan naskah akademik soal badan penerimaan negara untuk meminimalkan kepanikan di kalangan wajib pajak. Soal reorganisasi Kementerian Keuangan dan Bappenas, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan penggabungan Bappenas dan BKF akan memudahkan perencanaan pembangunan dan fiskal jangka panjang.