Kreator Konten Jebol Sistem Isi Ulang Kartu KRL
Seorang kreator konten, Ahmad Addril Hidayah (22), menjebol
sistem isi ulang saldo kartu multitrip atau KMT KAI Commuter. Bermodal telepon
seluler dan belajar dari Youtube, Ahmad menggandakan saldo KMT KAI Commuter Rp
12,4 juta. Dalam aksinya, Ahmad mengisi saldo isi ulang kartu menggunakan
aplikasi C Access dan aplikasi Http Canary melalui metode pembayaran dengan aplikasi
ojek daring. Dari aplikasi ojek daring, ia mengubah sistem C Access sehingga
pembayaran tagihan administrasi hanya Rp 1 setiap kali isi ulang. Ahmad meraup
saldo isi ulang Rp 12,4 juta. Ia sudah beraksi 25 kali dengan total pembayaran Rp
5. Aksi Ahmad terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari PT KAI Commuter
Indonesia yang mencurigai saldo seorang pengguna KRL tak sesuai dengan data di
sistem perusahaan.
”Barang bukti yang diamankan satu buah handphone beserta 10
kartu KAI Access yang digunakan pelaku. Tersangka menjebol sistem pembayaran pada
26-28 Februari 2024 di Stasiun Depok Baru. Pelaku beraksi sendiri,” kata
Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana, Rabu (6/3). ”Perlu kerja sama dalam
menyelesaikan masalah ini demi melindungi keamanan dan privasi datamasyarakat
serta menjaga kepercayaan dalam penggunaan teknologi digital di Indonesia,”
kata Arya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 33 juncto Pasal 49
atau Pasal 30 juncto Pasal 46 UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku terancam
hukuman 6 tahun hingga maksimal 10 tahun penjara. (Yoga)
Mahasiswa dari Keluarga Miskin Terancam Putus Kuliah
Sebagian mahasiswa dari keluarga miskin penerima bantuan
pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terancam putus kuliah. Sebab,
mereka dicoret dari daftar penerima dana bantuan seiring berkurangnya anggaran bansos
pendidikan tersebut. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 180
miliar atau setengah dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 360 miliar. Pemprov
DKI Jakarta mencabut nama sebagian mahasiswa dari keluarga miskin penerima KJMU.
Mereka yang tidak lagi menerima KJMU terancam putus kuliah. Bagi warga miskin
Jakarta, tingginya biaya pendidikan sedikit teratasi dengan bantuan tersebut.
KJMU merupakan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa Rp 1,5 juta
per bulan atau Rp 9 juta per semester sebagaimana diatur dalam Pergub DKI
Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun
2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga
Tidak Mampu. KJMU diberikan Pemprov DKI Jakarta sejak awal September 2016.
Program ini digagas Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian dilanjutkan Anies
Baswedan saat keduanya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sasaran utamanya
pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin. Selama ini, mahasiswa asal Jakarta
dari keluarga miskin sangat mengandalkan dana bantuan pendidikan seperti KJMU
agar dapat melanjutkan pendidikan. Harapan mengubah nasib lewat pendidikan terancam
hancur jika namanya dicoret dari daftar penerima.
Hal itu di dirasakan Iema (19), mahasiswa asal Jaktim, yang
kuliah di UNS di Surakarta, Jateng. Iema bersyukur dapat melanjutkan
pendidikannya di jenjang perguruan tinggi berkat KJMU, bantuan dana pendidikan
yang diharapkan dapat membantu pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KPJ) yang
hendak melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Program inilah yang
membuat Iema berangan dapat menggapai mimpi sekolah hingga perguruan tinggi.
Namun, sejak mendapat pemberitahuan tidak terdaftar di sistem KJMU beberapa
hari lalu, ia mendadak khawatir. ”Aku terancam putus kuliah. Buat gaji ayahku
yang belum UMR, benar-benar berat. Apalagi UKT (uang kuliah tunggal)-ku lumayan
gede, belum biaya kos dan kebutuhan sehari-hari di perantauan,” kata Iema. (Yoga)
Manfaatkan Peluang dalam Transisi Energi
Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo
menyebut ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia dalam program
transisi energi, yaitu menarik investasi masuk sebanyak mungkin untuk
pengembangan energi terbarukan. Namun, tantangan dalam transisi energi di Indonesia
juga tak mudah. ”Sampai 2040 nanti akan ada penambahan kapasitas terpasang
listrik di Indonesia sebesar 80 gigawatt (GW) dan 75 % berasal dari energi baru
dan terbarukan, sisanya berbasis gas. Transmisi yang dibutuhkan sepanjang
47.000 kilometer. Semuanya butuh investasi 152 miliar USD,” kata Darmawan dalam
pidato pembukaan diskusi bertajuk ”Road to PLN Investment Days 2024” di Jakarta,
Rabu (6/3) yang digelar PLN dan harian Kompas.
Darmawan melanjutkan, kolaborasi menjadi kunci penting untuk
mewujudkan program transisi energi di Indonesia. Menurut dia, PLN tidak mungkin
menanggung beban program tersebut sendirian. Kolaborasi untuk urusan investasi dan
pemanfaatan teknologi amat sangat dibutuhkan. Dari seluruh program penambahan kapasitas
listrik energi baru dan terbarukan tersebut, swasta akan diberi porsi 60 % dan sisanya
dikerjakan PLN. ”Ini tantangan luar biasa, tetapi ada peluang di balik itu semua.
Semoga ini menjadi awal baru di mana semangat kolaborasi bisa menjadi pendorong
program transisi energi di Indonesia,” ucapnya. (Yoga)









