Lonjakan harga beras belum sepenuhnya menguntungkan petani. Alih-alih menikmati cuan, mereka malah terancam kehabisan beras. Cadangan gabah petani mulai menipis, sedangkan masa panen masih berbulan- bulan lagi. Bahkan, sebagian petani harus mengantre beras murah. Rumsi (47) melangkahkan kakinya pelan saat antrean panjang mulai bergerak di halaman Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Di bawah terik mentari, puluhan warga menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah. Kegiatan yang digelar Pemkab Cirebon dan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon itu menjajakan beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg, jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama yang lebih dari Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Kalau di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi.

Merujuk data BPS, harga beras di tingkat perdagangan besar pada Februari 2024 rata-rata Rp 14.397 per kilogram, naik 5,95 % dari bulan sebelumnya. Pada kurun yang sama, NTP tanaman pangan juga meningkat, tetapi lebih kecil, yakni 3,56 %. Saat harga beras naik, tak lantas diikuti naiknya NTP. NTP tanaman pangan pun relatif lebih rendah dari subsektor pertanian lain, sebut saja hortikultura dan perkebunan. Kondisi ini makin menambah sesak hidup para petani yang selama ini tidak berdaya. Di antara semua lapangan pekerjaan, mereka yang mengabdi di dunia pertanian selalu pada posisi tertinggal. BPS mencatat, rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian adalah Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sementara itu, penghasilan sektor industri dan jasa sebesar Rp 1,79 juta dan Rp 2,25 juta per bulan. Upah para pekerja pertanian pada periode yang sama tercatat Rp 2,37 juta per bulan. Terendah kedua setelah sektor jasa lainnya, dan di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Secara harian, nominal upah buruh tani tercatat terus meningkat. Sayangnya, upah riil yang diterima, yang sudah disesuaikan tingkat konsumsi petani, justru kian turun dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi ironi lantaran para petani sejatinya bagian dari penyumbang terbesar perekonomian nasional. Dari Rp 11.763 triliun PDB pada 2023, sekitar 12,4 % dari sektor pertanian. Seperlima bagian disumbang subsektor tanaman pangan yang memproduksi padi. Tampak para petani berperan besar terhadap perekonomian makro. Naasnya, posisi mereka justru tidak diuntungkan. Malah sebaliknya, terjebak dalam kemiskinan. Data BPS menunjukkan, 48,86 % penduduk miskin pada Maret 2023 merupakan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. (Yoga) 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  atau BRI menggelar rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03/2024). Pada RUPST saat ini, perseroan setuju untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen, setara dengan dividend payout rasio kurang lebih 80,04 dari laba antribusi. Adapun dividien yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10,59% dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun. Pada Press Conferens RPUST 2024, Direektur Utama BRI  Sunarso menungkapkan bahwa perbankan perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yan mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. (Yetede)

Rencana Kerja Pemerintah maupun APBN  tahun 2025 yang pembahasannya mulai dilakukan oleh pemerintah, dinilai memiliki peran penting dan strategis. Pasalnya, RKP dan APBN tersebut bakal menjadi titik awal menuju gerbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2025 dan tahun awal periode pemerintah baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Oleh karena itu pemerintah dan DPR harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk menghasilkan APBN 2025 yang solid dan kredibel. Selain defisit, anggaran yang masuk akal, solidaritas dan kredibilitas APBN 2025 itu harus ditunjukkan diantaranya dengan respons yang memadai terhadap sejumlah tantangan yang masih terus membayang-bayangi perekonomian Indonesia, baik dari domestik maupun global. (Yetede)

Perlambatan manufaktur pada Februari dinilai bukan hal yang mengkhawatirkan, mengingat kinerja produksi manufaktur yang cukup stabil. Hal yang menjadi isu penting adalah mengenai ketersediaan bahan baku yang dikhawatirkan dapat  mengengaruhi laju manufaktur. Pasalnya, mulai Maret impor  bahan baku/penolong akan semakin ketat akibat implementasi Peraturan Menteri Pertahanan (Permendag) Nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ketua Umum Asiosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menerangkan, kinerja produksi manufaktur saat ini cukup stabil karena demand pasar, terutama menjelang Ramadan, mendukung ekspansi. Meski begitu terdapat peningkatan tekanan bagi produksi di sisi supply, khususnya dalam bentuk kesulitan yang memperoleh bahan baku/penolong impor yang dibutuhkan oleh produksi. (Yetede)

Kinerja saham PT GoTo ojek Tokopedia  Tbk (GOTO dikempit para pendiri. Bila para founders menjual kembali saham mereka, analis terancam sentimen berakhirnya masa lock up saham Seri B yang dikempit para pendiri. Bila para founders menjual kembali saham mereka, analis mengingatkan bakal  menimbulkan efek panic selling. Merujuk prospek initial public offering (IPO), perseroan memiliki sebanyak 50 miliar saham seri B yang diantaranya dipegang oleh eks CEO GOTO yaitu Andre Soelistyo sebesar 6.734.025.100 saham; eks Direktur & Co- Founder GOTO Kevin Bryan Aluwi sebesar 3.272.789.432 saham; dan Fomer CEO Tokopeida William Tanuwijaya sebesar 12.588.634.432 saham. (Yetede)

Wakil Ketua komisi II DPR RI Yanuar  Prihatin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXII/2023 terakit ketentuan ambang batas parlemen (parlimentary threshold) harus segera ditindaklanjuti  dengan revisi UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 harus merujuk pada UU Pemilu yang baru. Hal ini dikarenakan putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang. "Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu  tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai pesenan dan selera kepentingan sesaat," kata Yanuar.  Komisi II kata dia lagi, secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya akan menjadi catatan penting. Jika revisi UU Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menguji level tertinggi baru (all time high/ATH) di 7.400 pada bulan Maret 2024. Meski secara historis pergerakan di bulan Maret cenderung negatif dalam lima tahun terakhir. Langkah IHSG akan diperkirakan akan mendekati level resisance 7.470. "IHSG berpotensi untuk cenderung konsolidasi jangka pendek, dan masih akan menguji level 7.200-7470," kata Research Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian kepada Investor Daily. Dia menyebutkan, secara historis dalam lima tahun terakhir, IHSG cenderung mengalami penurunan pada bulan Maret. "Namun kami melihat masih ada potensi kenaikan, didorong oleh sejumlah sentimen," tutur dia. (Yetede)

Perkiraan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1% oleh bank Indonesia (BI) tahun ini dinilai sebgaai hal positif, dan turut mempengaruhi pertumbuhan industri perasuransian. Begitu juga dengan efek dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berjalan lancar. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Braw mengatakan, pelaksanaan pemilu yang berlangung lancar dan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh BI tersebut merupakan kabar baik bagi industri perasuransian, pasalnya pertumbuhan asuransi selalu erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. "Karena pertumbuhan asuransi sangat kuat sekali dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka kami melihat hal ini yang positif untuk pertumbuhan asuransi di tahun ini," ungkap Bern kepada Investor Daily. (Yetede)

Konsumsi BBM dan gas terus meningkat di tengah produksi (lifting) minyak dan gas bumi dalam negeri yang terus menurun tiap tahun. Tahun lalu, realisasi lifting minyak bumi anjlok hingga 605.500 barel per hari. Realisasi minyak pada 2023 lebih rendah dibanding sepanjang 2022 yang mencapai 612.300 barel per hari. Produksi tersebut juga di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sebesar 660 ribu barel per hari. Adapun tahun ini pemerintah menargetkan lifting minyak sebanyak 635 ribu barel per hari. Lifting gas juga lebih rendah dari target. Tahun lalu, lifting gas sebesar 964 ribu setara barel minyak per hari, di bawah target 1,1 juta setara barel minyak per hari.

Di tengah penurunan produksi minyak dan gas domestik, konsumsi dalam negeri terus meningkat. Menurut data Kementerian ESDM, konsumsi BBM pada 2022 mencapai lebih dari 1.100 million barrel oil equivalent (MBOE). Meningkat 30 % dibanding 10 tahun sebelumnya, pada 2012, karena peningkatan konsumsi BBM di sektor industri dan transportasi. Menurut pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi, ketersediaan gas bumi masih bisa ditingkatkan karena cadangannya masih mencukupi dibanding minyak. “Untuk mencukupi ketersediaan energi dalam negeri, pemerintah juga perlu lebih giat mendorong sektor EBT (energi baru dan terbarukan) yang juga potensial,” katanya. (Yetede)

Pemerintah memastikan tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak akan naik hingga Juni 2024. Namun rencana tersebut memberatkan beban APBN 2024 karena pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi.  Awalnya, tahun ini pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dengan rincian Rp 113,3 triliun subsidi untuk BBM dan elpiji 3 kilogram serta Rp 75,83 triliun untuk subsidi listrik. Alokasi subsidi tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja subsidi energi pada 2023 yang sebesar Rp 164,29 triliun. Anggaran subsidi energi pun diperkirakan membengkak lantaran pemerintah menahan kenaikan tarif listrik dan BBM bersubsidi.

Pemerintah menyampaikan rencana pelebaran defisit APBN 2024 untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi tambahan, seperti pupuk dan energi, serta bantuan langsung tunai. Defisit anggaran APBN mulanya 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan diperlebar menjadi 2,8 persen, atau bertambah 0,5 persen. Adapun defisit tahun anggaran 2,29 persen ini sekitar Rp 522,8 triliun. Kebutuhan dana untuk menahan kenaikan harga BBM dan listrik berasal dari defisit anggaran tersebut. "Tambahan anggaran untuk Pertamina dan PLN itu akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih ataupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 26 Februari lalu. Sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB. (Yetede)