Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Inilah Direksi Dua Badan Jaminan Sosial
Susunan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sudah terisi. Melalui Keputusan Presidenn (Kepres) Nomor 37/2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan delapan direksi BPJS Kesehatan. Sementara tujuh direksi BP Jamsostek ditetapkan melalui Kepres No 38/2021.
Untuk BPJS Kesehatan, sosok yang menggantikan Fachmi Idris pada pos Direktur Utama adalah Ali Ghufron Mukti. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama BP Jamsostek menggantikan Agus Susanto.
Koordinator bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berharap direksi baru BPJS Kesehatan bisa membenahi badan sosial itu. “Dua posisi yang menjadi sorotan yakni Direktur Pelayanan dan Direktur Kepesertaan. Keduanya dinilai merupakan fungsi utama dalam kerja BPJS Kesehatan,” ujar dia kepada KONTAN, Jumat (19/2).
Timboel menilai, latar belakang Anggoro sebagai bankir memungkinkan dia untuk membenahi tiga aspek utama di BP Jamsostek. Yakni urusan kepesertaan, pelayanan, dan juga investasi BP Jamsostek.
Dugaan Monopoli Dermaga ASDP, Pencarian Alat Bukti Dimulai
Bisnis Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai mencari alat bukti dugaan praktik monopoli dermaga eksekutif lintas Merak, Banten - Bakauheni, Lampung yang dikeluhkan para pengusaha feri dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Proses pencarian alat bukti itu dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Pada tahap awal, KPPU telah meminta keterangan beberapa operator kapal penyeberangan dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).
Dalam proses penelitian, pihaknya akan mencari satu alat bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bila dalam proses penelitian ditemukan satu alat bukti maka proses penelitian akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Bila dua alat bukti sudah diperolwh, proses selanjutnya adalah tahap pemberkasan untuk dinilai layak tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan pelaporan dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan (persidangan).
Kemenhub menyarankan PT ASDP Indonesia Ferry mengikuti prosedur yang ditetapkan KPPU serta memastikan pembangunan Sky Bridge Dermaga eksekutif yang dikhususkan bagi swasta. Dugaan monopoli itu muncul karena tingginya permintaan feri di dermaga 6. Dermaga tersebut terkesan kuat hanya mampu melayani feri milik ASDP, padahal operator feri swasta lainnya masih banyak.
(Oleh - IDS)
Kasus Pertanahan, Mafia Tanah Resahkan Developer
Bisnis, JAKARTA — Para pengembang properti berharap pemerintah memberantas praktik mafia tanah di Indonesia yang kerap meresahkan masyarakat.
Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jaya Andre Bangsawan mengatakan mafia tanah sangat meresahkan pengembang sehingga perlu ketegasan penegak hukum.
Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan pemerintah bisa menghilangkan praktik mafia tanah dengan sertifikasi elektronik.
Menurutnya, mafia tanah yang kerap kali terjadi sebagian besar mengincar tanah yang nilainya tinggi di atas Rp1 juta per meter persegi.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengimbau masyarakat tidak takut secara berlebihan terhadap mafia tanah.
PEMALSUAN
Dia menilai kasus mafia tanah bukan ranah kementeriannya karena aksi memalsukan sertifikat tanah sudah tergolong aksi kejahatan penipuan.
Salah satu kasus mafia tanah yang baru saja terjadi yakni sertifikat rumah milik ibu dari Dino Patti Djalal yang beralih nama menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Biasanya, Sofyan mengungkapkan cara kerja yang dilakukan mafia tanah dalam memalsukan sertifikat dengan mendatangi pemilik tanah atau rumah dan menyatakan tertarik ingin membeli aset tersebut.
Sofyan mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati menjaga data pribadi.
Dia melanjutkan Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan sejumlah cara untuk memberantas mafia tanah.
Dia juga terus memperbaiki berbagai hal di internal BPN guna mencegah beraksinya mafia tanah.
Sofyan menuturkan pendaftaran tanah akan dibuat secara sistematis lengkap bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
(Oleh - HR1)Bantuan Donatur Diduga Disalahgunakan
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, mencurigai ada penyalahggunaan anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.
Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid juga telah diperiksa BPKP terkait dugaan tersebut. Darno diperiksa menyusul adanya dugaan dana penanganan bencana, bersumber dari donatur sebesar Rp1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.
Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman mengatakan, anggaran dari donasi pihak luar harusnya digunakan untuk kebutuhan pengungsi, bukan digunakan sebagai biaya operasional.
Tersangka Baru Kasus Asabri Bertambah Lagi
Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, Jimmy Sutopo (/S), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi milik Asabri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan JS diduga secara bersama-sama dengan tersangka lain, yakni Benny Tjokrosaputro (BTS) melakukan korupsi dan pencucian uang dalam kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri.
JS diduga bersepakat dengan tersangka lain, yakni BTS, mengatur transaksi saham milik BTS kepada Asabri. Caranya, JS menyiapkan sejumlah nominee, membukakan akun atas nama sejumlah nominee di perusahaan sekuritas dan menunjuk sejumlah perusahaan sekuritas.
Leonard menyatakan, Kejaksaan Agung akan terus menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, sehingga bukan tak mungkin jumlah tersangka baru akan bertambah lagi. Salah satu pihak yang terus ditelusuri adalah keterlibatan sejumlah manajer investasi yang ikut mengelola dana Asabri.
Produksi Alat Kesehatan, Atasi Surplus APD dan Masker
Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri guna mengatasi kelebihan pasokan alat pelindung diri atau APD dan masker di dalam negeri.
Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan pihaknya akan menyambut baik setiap permintaan produk APD dan masker dari luar negeri. Pasalnya, industri dalam negeri memiliki kapasitas yang cukup besar di tengah permintaan yang masih terbatas.“Saat ini banyak industri yang telah mempunyai stok APD dan masker yang cukup besar. Kendalanya sekarang adalah bagaimana buyer tersebut bisa terhubung dengan para industri kita,” katanya kepada Bisnis, Senin (15/2).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menyebutkan potensi ekspor alat
kesehatan RI pada 2021 bisa menembus US$4,54 miliar atau setara dengan Rp63,4 triliun.
Potensi ini berasal dari surplus produksi industri dalam negeri.
Mengutip data Badan Pusat Statistik
(BPS), nilai ekspor pakaian pelindung medis tahun lalu hanya mencapai US$2,47
juta, sementara pada pakaian bedah senilai US$20,29 juta. Adapun, nilai ekspor
masker pada tahun yang sama adalah US$75,19 juta untuk masker bedah dan
US$74,09 juta untuk masker dari bahan nonwoven.
Sekretaris
Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan
permintaan produksi tersebut bukan hanya terkait produk penanganan Covid-19. Menurut
Randy, produsen lokal umumnya hanya perlu memperhatikan tata aturan negara tujuan
ekspor serta memenuhi standar negara tersebut.
PANGKAS KAPASITAS
Di sisi lain, mayoritas produsen APD
dan masker diproyeksikan akan menurunkan kapasitas produksinya tahun ini
seiring dengan banyaknya produk yang tak terserap.Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan dalam kondisi saat ini,
pabrikan juga tidak akan bisa melakukan stok produk yang besar. Alhasil, penurunan
produksi mau tidak mau akan dilakukan.
Sebelumnya, PT Pan Brothers Tbk.
menyatakan akan mengurangi volume produksi masker dan APD medis pada 2021. Vice Chief Executive Officer Pan Brothers
Anne Patricia Susanto mengatakan pihaknya akan memangkas kapasitas produksi masker
dan APD medis sekitar 60%-70% dari realisasi tahun ini. Alhasil, kontribusi
produksi masker dan APD medis ke pendapatan perseroan akan kurang dari 5%.
Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto
mengatakan tahun lalu kinerja produk alat kesehatan disokong oleh produk rapiddiagnosis. Menurutnya, dalam satu shift pabrik milik perseroan sudah mampu memproduksi hingga 500.000 unit
alat rapid
test
Covid-19.
Untuk produksi masker dan APD Arief,
mengakui saat ini memang terjadi kelebihan pasokan di pasar. Pasalnya,
permintaan yang meningkat juga dibarengi dengan pasokan yang bertambah lebih
banyak.Indofarma, lanjut Arief, saat ini memiliki kapasitas produksi masker
sebesar 800.000 hingga 1,5 juta per bulan. Untuk APD, diproduksi dengan menggandeng
usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai permintaan yang masuk.
(oleh - HR1)
Subsidi Kereta Api Rp 3,4 T
Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengerek besaran dana subsidi tarif kereta api tahun ini sebesar 30,7% dari Rp 2,6 triliun pada 2020 menjadi Rp 3,4 triliun.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri memperinci penggunaan subsidi ini untuk kereta api kelas ekonomi. Pertama, untuk layanan kereta api antar kota yaitu KA ekonomi jarak jauh di 3 lintas pelayanan dengan volume 1.375.481 penumpang dalam satu tahun, KA ekonomi jarak sedang di 10 lintas sebanyak 3.276.157 penumpang, dan KA Lebaran di 1 lintas bagi 26.445 penumpang.
Kedua, layanan kereta api perkotaan yaitu KA ekonomi jarak dekat di 28 lintas pelayanan dengan volume sebesar 21.227.975 penumpang per tahun, kereta rel diesel (KRD) ekonomi sebanyak 3.495.456 penumpang, kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek sebanyak 166.365.911 penumpang, dan KRL Jogja-Solo dengan volume 2.229.887 penumpang.
Perminintaan Institusi Mendorong Bitcoin
Banjir sentimen perusahaan global memburu aset kripto seperti bitcoin nyaris membuat harga mata uang kripto tersebut mendekati level US$ 50.000 per btc. Mengutip data coinmarket pada Minggu (14/2) pukul 17.57 WIB, harga bitcoin sempat menyentuh level tertinggi di USS 49. 259. per btc, atau sekitar Rp 689 juta per btc.
Presiden Komisioner HFX International Sutopo Widodo mengungkapkan, kenaikan harga bitcoin dalam beberapa waktu terakhir didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya, investasi Tesla sebesar USS 1,5 miliar atau Rp 21 triliun pada pekan lalu. Bahkan Tesla menerima transaksi dengan bitcoin.
Sedangkan Sutopo, yang juga owner dari platform bursa kripto Digital Exchange id, memprediksi, bitcoin bakal bergerak di harga USS 33.000 per btc hingga USS 58.000 per btc sepanjang tahun ini. Dalam waktu dekat harga bitcoin bakal melanjutkan kenaikan ke US$ 50.686 per btc.
Skandal Korupsi ASABRI, Sita Aset Tersangka Berlanjut
Bisnis, Jakarta - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sejumlah aset milik tersangka tindak pidana korupsi dana investasi PT Asabri (Persero) yang merugikan negara Rp 23 triliun. Penyidik telah menyita 20 unit kapal tanker milik tersangka beberapa waktu lalu. Namun, tersangka tidak menjelaskan lebih terperinci mengenai lokasi 20 kapal tanker tersebut. Penyitaan 20 kapal tanker tersebut dilakukan karena diduga kuat terkait dengan perkara tindak perkara tindak pidana korupsi Asabri. Salah satu dari 20 unit kapal tanker yang telah disita merupakan kapal LNG terbesar di Indonesia.
Tim penyidik tidak akan berhenti melakukan penyitaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri karena masih banyak aset lain milik tersangka korupsi Asabri yang bakal disita oleh tim penyidik. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka diantaranya dari mantan pejabat Asabri dan kalangan swasta termasuk Benny Tjokrosaputro. Dalam kasus korupsi PT Asabri, Benny Tjokrosaputro membeli sejumlah bidang tanah. Tanah yang dibeli tersebut berbeda dengan tanah yang dibeli dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya.
(Oleh - IDS)
Pembangunan SPBU Listrik di Indonesia Dikebut BUMN dan Swasta
Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) mulai marak dilakukan oleh BUMN dan juga pihak swasta.
Koordinator Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Maritim (KESDM) Ferry Triansyah mengatakan pemerintah sendiri memfokuskan penyediaan infrastruktur pengisian listrik kepada PLN.
Lebih jauh, Ferry sendiri mengungkapkan, terdapat empat level SPKLU yang ada di Indonesia. SPKLU level 1 adalah pengisian lambat yang merupakan instalasi khusus di rumah dengan daya keluaran kurang dari 3,7 kilowatt (kW).
Level 2 merupakan pengisian menengah yang dapat ditemukan di instalasi khusus, seperti di kantor dengan daya keluaran kurang dari 22 kW. Level 3 termasuk pengisian cepat yang dapat ditemukan di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 50 kW.
Kemudian, level 4, pengisian sangat cepat di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 150kW. Lama Secara total, hingga Januari 2021 telah dibangun 100 unit charging station.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









