Penyidik Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura menetapkan seorang warga asal China bernama Zhang Qing sebagai tersangka pelanggaran keimigrasian. Zhang diduga menyalahgunakan izin tinggal selama delapan tahun di Jayapura, Papua.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura Darwanto bersama Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Novianto Sulastono, di Jayapura, Selasa (2/2/2021).

Zhang pun berniat membuat paspor Indonesia dengan nama Muhammad Beny. Namun, dari hasil penyelidikan pihak Imigrasi, Zhang juga memiliki paspor sebagai warga negara China.

Ia menuturkan, dengan menggunakan nama Muhammad Benny, Zhang telah memiliki sejumlah dokumen selama 8 tahun bermukim di Jayapura. Dokumen itu antara lain KTP, kartu keluarga, dan akta lahir.

Dari data Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, sepanjang tahun 2020, terjadi 69 kasus pelanggaran izin tinggal. Kasus-kasus ini melibatkan 56 warga Papua Niugini, 10 warga China, dua warga Korea Selatan, dan 1 warga Amerika Serikat. Para pelanggar mendapatkan denda, pendeportasian, dan detensi.

Bahan baku atau bulk vaksin corona dari perusahaan asal Cina, Sinovac tiba di Indonesia pada Selasa (2/2) kemarin. Ada 11 juta dosis bulk (curah) vaksin corona Sinovac yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 11 juta dosis bulk itu terdiri dari 10 juta dosis ditambah overfill.

Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto menuturkan, jutaan bulk Sinovac ini akan segera diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi dalam waktu secepatnya. Dia juga menjelaskan, nantinya vaksin corona buatan Bio Farma akan memiliki kemasan yang berbeda dengan CoronaVac produksi Sinovac.

Meski terdapat perbedaan kemasan antara CoronaVac dengan Covid-19 Vaccine produksi Bio Farma, Bambang memastikan tidak akan ada perbedaan kualitas dari vaksin itu sendiri. “Namun, tidak membedakan kualitas vaksin Covid-19 tersebut, “ tutup dia.

Pengusaha tahu dan tempe di Kecamatan Bandar mengeluhkan tingginya harga kedelai saat ini. Karena dengan tingginya harga kedelai omset penjualan jadi menurun. Hal ini seperti diucapkan oleh Rudi pengusaha pabrik tahu dan Dede pengusaha tempe di Kecamatan Bandar.

Saat ini, katanya harga kedelai import satu goni 50 kilogram mencapai Rp 430 ribu. Sebelumnya hanya sekitar Rp 310 ribu. Sementara kedelai lokal tidak pernah didapat lagi di pasaran, sehingga dirinya terpaksa membeli kedelai impor walaupun mahal.

Kejaksaan Agung menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri dan langsung menahannya. Lima tersangka merupakan pejabat PT Asabri, mulai dari direktur utama hingga kepala divisi, sementara tiga lainnya dari pihak swasta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung LeonardEbenEzer Simanjutak, Senin (1/2/2021), mengatakan,AD yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri periode 2011-2016 diduga membuat kesepakatan untuk mengatur dan mengendalikan transaksi serta investasi saham dan reksadana PT Asabri melalui Dirut PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro.

Menurut perhitungan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi kerugian negara dalam kasus ini setidaknya mencapai Rp 23 triliun. Kejaksaan Agung menjerat para tersangka dengan pasal berlapis.

PT PLN terus berinovasi dalam mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Inovasi yang memudahkan pengguna kendaraan listrik ini, ditandai dengan peluncuran aplikasi PLN Charge. IN pada Jumat (29/1).

Dirjen Gatrik KESDM, Rida Mulyana menjelaskan, sesuai ketentuan Perpres dan Permen ESDM, PLN mendapat penugasan sebagai ujung tombak penyediaan infrastruktur pengisian KBLBB dengan rencana penambahan hingga 24.720 unit SPKLU untuk 10 tahun ke depan. Aplikasi ini dapat menunjukkan lokasi SPKLU maupun besaran pengisian daya. Hal ini tentu saja sangat kami sebagai terobosan untuk memudahkan masyarakat segera beralih menggunakan KBLBB.

Dengan aplikasi Charge. IN, pemilik KBLBB bisa mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian atau SPKLU. Aplikasi PLN Charge. IN sudah tersedia di google playstore.

Aturan baru Menteri Keuangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer memantik kontroversi. Beleid ini terangkum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 dan mulai berlaku 1 Februari 2021.

Aturan tersebut dirilis dalam rangka memberikan kepastian dan penyederhanaan pemungutan PPN dan PPh atas penjualan pulsa telepon, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih mengatakan, penerbitan PMK ini tidak tepat mengingat saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. “Token listrik sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa ada PMK itu pun, pengeluaran listrik rumah tangga sudah naik signifikan karena ada work from home (WFH),” ujar dia, Jumat (29/1).

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin menyatakan, “Kami segera berkoordinasi dengan ATSI untuk memastikan penerapan aturan ini mendukung penguatan industri telekomunikasi di Indonesia,” kata dia.

Retribusi sampah yang mendadak naik di Kecamatan Manggala menjadi keluhan warga. Pasalnya, kenaikan ini tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya, dan pihak kecamatan langsung melakukan penagihan, tanpa memberi alasan kenaikan retribusi.

Dari laporan yang diterima wartawan, masyarakat di Kecamatan Manggala sebelumnya membayar iuran sampah sebesar Rp16.000. Namun, tiba- tiba mengalami kenaikan di Januari 2021, sebesar 50 persen atau Rp24.000. Menanggapi hal ini, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Dr Lukman Irwan menjelaskan, retribusi sampah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

“Harus dipahami, bahwa konteks pengelolaan keuangan pemerintah kota, itukan terbatas, sumber-sumber pendapatan itu harus mampu dikaji, untuk diliat mana sektor-sektor yang sifatnya bisa memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah, “ ujarnya, Minggu (31/1). Menurutnya, harus ada klasterisasi tertentu, yang membedakan penarikan retribusi, tergantung dari kemampuan ekonomi masyarakat.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM Rp 2,4 juta.

Bantuan tahap kedua itu nantinya akan diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapat bantuan sebelumnya. Karena tahap pertama di tahun 2020, pemerintah sudah menyalurkan kepada 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Drs Unggul Sitanggang MSi kepada SIB, Minggu (31/1) mengatakan, pemerintah terus memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Memang untuk permodalan saat ini bisa meminjam ke bank dengan bunga yang sangat rendah. Jadi saat ini pemerintah melalui perbankan memberikan kredit bunga yang sangat ringan untuk membantu pelaku usaha,” imbuhnya.

Harga referensi produk minyak sawit mentah (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Februari 2021 sebesar 1.026,78 dollar AS per ton. Harga referensi ini meningkat 74,92 dollar AS per ton atau 7,87 persen dari Januari 2021 yang sebesar 951,86 dollar AS per ton.

“Saat ini, harga referensi CPO jauh melampaui ambang batas (threshold) 750 dollar AS per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 93 dollar AS per ton untuk periode Februari 2021,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam siaran pers, Sabtu (30/1/2021).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperkenalkan meterai tempel baru sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014, Kamis (28/1). Kini, meterai tempel bertarif Rp 10.000 tersebut, sudah bisa diperoleh masyarakat di Kantor Pos seluruh Indonesia.

Adapun stok meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masih bisa digunakan hingga 31 Desember 2021 mendatang, dengan nilai paling sedikit Rp 9.000. Caranya, dengan membubuhkan tiga meterai masing-masing senilai Rp 3.000, dua meterai masing-masing Rp 6.000, atau meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 pada dokumen.