Sebanyak 24 dari 35 emiten terafi liasi taipan Indonesia membukukan pertumbuhan kapitalisasi pasar selama penyebaran pandemi Covid-19.

Kapitalisasi pasar sederet emiten yang terafi liasi dengan konglo-merat Indonesia justru bertambah tebal sejak pandemi Covid-19 berlangsung.Setahun telah berlalu sejak Presiden Joko Widodo meng-umumkan pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Penyebaran virus corona telah menghantam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes terafi liasi dengan sekitar 35 emiten. Total kapitalisasi pasarnya tumbuh 15% dari Rp1.805,04 triliun pada 2 Ma-ret 2020, menjadi Rp2.082,05 triliun per Selasa (2/3).Dari daftar itu, sebanyak 24 emiten membukukan kenaikan harga saham dan kapitalisasi pasar. Sisanya mencetak penu-runan.

Pertumbuhan kapitalisasi pasar terbesar dibukukan emiten otomotif Grup Salim, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS). Kapitalisasi pasarnya naik 186% dari Rp1,89 triliun pada 2 Maret 2020 menjadi Rp5,41 triliun pada Selasa (2/3).

“Jadi, apabila kami perkira-kan dengan growth rate yang sekarang ada, kemungkinan pada Desember 2020 sudah se-kitar 65% dan hopefully pada tahun depan sudah kembali ke sekitar 80% apabila kami ambil 2019 sebagai patokan,” imbuhnya.Entitas anak IMAS, PT Indo-mobil Multi Jasa Tbk. (IMJS), juga turut membukukan kena-ikan kapitalisasi pasar 136% dari Rp1,32 triliun menjadi Rp3,13 triliun dalam setahun terakhir.

Posisi kedua ditempati emiten Grup Sinarmas milik Kelu-arga Widjaja, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM). Kapitalisasi pasarnya melejit dari Rp18,21 triliun menjadi Rp45,06 triliun dalam setahun.

Emiten kertas afiliasi Keluarga Widjaja lainnya, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (INKP), juga mencetak kenaik-an kapitalisasi pasar signifi kan sebesar 135% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp70,84 triliun per Selasa (2/3). Per kuartal III/2020, laba bersih INKP tumbuh 20,75% diban-dingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

EFEK DOMINO

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wi-joyo Prasetio menjelaskan penyebaran virus corona sejak setahun lalu telah menimbul-kan efek domino secara nasio-nal. Berbagai sektor terdampak termasuk salah satu pondasi utama yakni ekonomi sehingga membuat Indonesia berada di jurang resesi.

Dia menilai kinerja emiten milik kakak beradik Robert Hartono dan Michael Har-tono masih menjadi jawara. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) diniali masih cemer-lang pada 2020.Selanjutnya, Frankie menye-but kinerja INKP dan TKIM masih bersinar. Pencapaian itu didukung oleh produk olahan kertas untuk tisu dan kotak kemasan yang kebutuhannya meningkat akibat pandemi Covid-19.

Untuk rekomendasi saham, dia menjagokan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP). Kinerja keuangan keduanya sampai dengan kuartal III/2020 disebut masih tumbuh secara tahunan.Selain Grup Salim, Fran-kie menjagokan saham Grup Sinarmas. Katalis pendorong datang dari kebijakan down payment (DP) 0% untuk kre-dit properti.

Di lain pihak, Senior VP Research Kanaka Hita Sol-vera Janson Nasrial memiliki beberapa jagoan di jajaran emiten afi liasi konglomerat RI. Salah satunya Grup Djarum dengan kepemilikan saham BBCA.

(oleh - HR1)

Pemerintah berencana akan membentuk bullion bank atau bank yang bisa menerima transaksi emas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia mengatakan ekspor emas di Indonesia cukup baik bahkan nilai ekspor emas dan emas granule naik menjadi US$ 5,28 juta.

“Komoditas emas mencatat peningkatan walaupun di lain pihak emas juga impornya tinggi dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu didalami terkait ekspor impor emas,” ucapnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan pembentukan bullion bank tujuannya agar kegiatan dan kemampuan Indonesia mengontrol pasar emas berjalan dengan baik.

KPK merekomendasikan penguatan supervisi berjenjang, peniadaan tatap muka petugas pajak dengan wajib pajak, serta perbaikan sistem keberatan.

Seperti diberitakan, KPK tengah menangani kasus dugaan suap pajak dengan nilai puluhan miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini merupakan kerja sama KPK dengan pengawas internal Kemenkeu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyatakan, pegawai pajak yang saat ini sedang diperiksa KPK dibebastugaskan agar proses hukum tidak berimbas negatif pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Kemarin, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, KPK telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah beberapa pihak terkait kasus itu pergi ke luar negeri. “Pencegahan tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar, apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan, mereka sedang berada di dalam negeri,” kata Ali.

Dari kajian KPK atas mekanisme keberatan dan banding tahun 2018, hampir 90 persen keberatan wajib pajak ditolak. Alhasil, mereka mengajukan keberatan ke pengadilan pajak. Padahal, ketika wajib pajak maju ke pengadilan pajak, hampir 60 persen keberatan diterima.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kejaksaan Negeri Batam selaku eksekutor melaksanakan penenggelaman 10 kapal pelaku fishing yang telah memeroleh putusan tetap pengadilan.

Pit Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar menegaskan eksekusi putusan pengadilan ini merupakan bentuk komitmen pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut dipaparkan, kesepuluh kapal yang ditenggelamkan tersebut terdiri dari delapan kapal berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia.

Selain itu, Antam juga menegaskan bahwa KKP terus melakukan penertiban tegas terhadap kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan pelarangan berpergian kepada sejumlah orang yang diduga terlibat kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah sejumlah orang agar tidak kabur ke luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa oknum Ditjen Pajak yang terjerat kasus dugaan suap tersebut sudah dibebas tugaskan. Hanya saja, Menkeu membuka daftar nama anak buahnya yang diduga korup. “Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, “ ujar Menkeu, Rabu (3/3).

Berdasarkan penegasan Menkeu soal adanya petugas pajak yang dibebastugaskan, nama seorang pejabat di Kementerian Keuangan juga dihilangkan dari website resmi. Berdasarkan penelusuran KONTAN, oknum pejabat DJP yang diduga terlibat suap berinisial APA yang juga Direktur Ekstensifikasi Ditjen Pajak.

Terungkapnya kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah yang diduga melibatkan pegawai pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan modus suap untuk menekan nilai pajak masih terjadi. Namun, di sisi lain, pengungkapan kasus ini juga sebagai sinyal bahwa reformasi pajak terus berkelanjutan.

Pengungkapan kasus ini juga merupakan hasil kerja sama pengawasan internal Kementerian Keuangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terungkapnya kasus dugaan suap ini bermula dari adanya aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan dan KPK.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. Hal ini karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau tersangka telah ditahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, penyidik KPK masih mengusut kasus ini. Ia menyebutkan, nilai suap kasus ini puluhan miliar.

Anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun, mengatakan, “Momentum ini menjadi pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan wajib pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit,” ucap Misbakhun.

Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah menilai, adanya kasus dugaan suap pajak menunjukkan upaya reformasi perpajakan masih meninggalkan celah.

Peneliti Danny Darussalam Tax Center, B Bawono Kristiaji, menilai, kasus ini menunjukkan sinyal reformasi pajak yang konsisten dan berkelanjutan.  Kunci keberhasilan sistem pajak yang bersih adalah transparansi, kode etik, budaya, serta sistem yang berbasis teknologi informasi untuk mengurangi tatap muka.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendalami dugaan gratifikasi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diduga untuk membayar utang dana kampanye. Saat ini, penyidik KPK mendalami uang dugaan gratifikasi Nurdin Abdullah kemana saja.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel 2018 lalu diusung oleh PDIP, PAN, dan PKS. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kontestan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulsel, yang sudah diaudit, pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman atau Prof Andalan menghabiskan Rp10. 973. 155. 984.

Sementara itu, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda, di Kota Makassar. Selasa (2/3/2021).

“Dari dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai, “ kata Ali Fikri, pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK

Nurdin Abdullah diduga telah menerima uang total Rp5.4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto.

Selain itu, Ia juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta.

Tak hanya itu, pada awal Februari 2021 Nurdin Abdullah, menerima uang Rp2.2 miliar, dan pertengahan Februari 2021, Nurdin menerima uang sebesar Rp1 Miliar melalui ajudannya bernama Samsul Bahri.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Nurdin Abdullah diamankan sebagai penerima uang proyek senilai Rp2 miliar dari Agung Sucipto yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sekaligus kontraktor.

Kini, mantan Bupati Bantaeng dua priode itu sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan dugaan upaya suap salah seorang kontraktor asal Bulukumba Agung Sucipto (Anggu) asal Bulukumba.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut II dan Kantor Pelayanan Pajak ( KPP) Pratama Pematangsiantar, telah membebaskan H sandera pajak dari Lapas Kelas II A Pematangsiantar, pada Senin (1/3), pukul 19.00 WIB, setelah melunasi hutang pajak Rp 4,4 miliar.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mukhammad Faisal Artjan, mengungkapkan hal tersebut ,dalam siaran persnya , yang diterima SIB, Selasa (2/3).

Pembebasan sandera pajak tersebut dihadiri oleh Plh KPP Pratama Pematangsiantar Mukhammad Faisal Artjan , Plh Kepala Bidang Pemeriksaaan, Penagihan , Intelijen dan Penyidikan Sri Hartiwiek, Tim Seksi Penagihan Kanwil DJP Sumut II , KPP Pratama Pematangsiantar dan dua orang perwakilan keluarga pihak sandera pajak.

Namun demikian, tindakan penegakan hukum, berupa tindakan penagihan hingga penyanderaan, merupakan upaya terakhir, yang harus dilakukan, untuk menjamin rasa keadilan bagi wajib pajak, yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Ambruknya perjalanan internasional tahun lalu mewakili perkiraan kerugian 1,3 triliun dollar AS dalam pendapatan ekspor. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), angka itu lebih dari 11 kali kerugian yang tercatat selama krisis ekonomi global tahun 2009.

Khusus di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2020 hanya 4,022 juta kunjungan atau turun 75,03 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 16,1 juta kunjungan.

Sepanjang tahun lalu, selain transportasi yang terkontraksi 15,04 persen, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh minus 10,22 persen. Di Indonesia, keduanya menjadi sektor yang paling terdampak oleh pandemi seiring dengan pembatasan pergerakan masyarakat guna menekan penyebaran virus.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, fokus pemerintah pada tahun 2021 ini adalah menjaga agar pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) tidak mengalami kehancuran permanen.

Pada tahun 2021, pemerintah mengusulkan anggaran Rp 9,4 triliun untuk sektor pariwisata. Adapun anggaran dana hibah pariwisata Rp 2,7 triliun sampai Rp 3,7 triliun, sedikit naik dari alokasi pada 2020 sebesar Rp 3,3 triliun. Pasca-dugaan korupsi dana hibah di daerah, pemerintah akan mengevaluasi tata kelola penyalurannya lewat pembenahan pendataan.

Daerah lain yang ditargetkan menjadi destinasi pariwisata prioritas adalah Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai.

Terkait arah pariwisata ke depan, Sandiaga membenarkan, pandemi akan menjadi titik balik dalam mengubah industri pariwisata yang lebih baik. Saat ini, pemerintah sedang membahas pengembangan wisata sehat (wellness tourism), seperti kegiatan yoga dan meditasi serta wisata spiritualitas untuk mencari ketenangan diri. Pemerintah sedang mendorong program rumah kedua (second home) melalui pemberlakuan visa jangka panjang hingga lima tahun.

Harga cabai rawit di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus mengalami kenaikan dari harga normal Rp 60 ribu per kilogram menjadi Rp 130 ribu per kilogram.

“Sejak sekitar Januari harga cabai Rp 60 ribu per kilogram, secara bertahap terus naik. Puncaknya kemarin harga per kilogram sampai tembus Rp 130 ribu per kilogram,” kata Zuliani, pedagang sayur di Palangkaraya, Senin, 1 Maret 2021

Sementara itu sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangkaraya Rawang menyebutkan naiknya harga cabai karena pasokan cabai yang didatangkan dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pulau Jawa berkurang.

“Sebagian besar pemenuhan kebutuhan cabai kita didatangkan dari luar. Untuk itu, kondisi pertanian dari wilayah asal cabai yang masuk ke Palangkaraya juga mempengaruhi ketersediaan kita,” katanya.