Gugus Keamanan Laut Komando Armada I mengungkap modus baru penyelundupan rokok tanpa cukai di Batam, Kepulauan Riau. Muatan kapal dari Singapura dipindahkan di Batam ke kapal yang seolah-olah menuju Thailand.

BATAM, KOMPAS — Gugus Keamanan Laut Komando Armada I TNI Angkatan Laut mengungkap modus baru penyelundupan rokok tanpa cukai di Batam, Kepulauan Riau. Dari Singapura, pelaku berupaya mengelabui petugas dengan transit secara resmi di Pelabuhan Batu Ampar sebelum memindahkan angkutan ke kapal cepat di perairan Tanjung Berakit, Bintan.

Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada I Laksamana Pertama Yayan Sofiyan, Minggu (28/3/2021), mengatakan, awalnya, barang ilegal itu diangkut di dalam kontainer menggunakan tongkang dari Pelabuhan Jurong, Singapura. Sesampai di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, pelaku secara resmi memindahkan dua kontainer rokok ke Kapal Motor (KM) Karya Sampurna untuk selanjutnya dibawa ke Songkhla, Thailand.

Aparat sudah mengintai kegiatan pemindahan barang itu selama tiga hari. Pada Sabtu (27/3/2021), KM Karya Sampurna angkat jangkar dari Pelabuhan Batu Ampar. Kapal itu dibuntuti Kapal Republik Indonesia (KRI) Alamang, lalu disergap di perairan Teluk Jodoh, Batam

Salah satu e-commerce terbesar Indonesia, yakni PT Bukalapak.com digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum bersama dengan PT Leads Property Service Indonesia. Keduanya digugat oleh PT Harmas Jalesveva.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2021. Pihak penggugat, yakni Harmas Jalesveva melayangkan 14 petitum dalam permohonan gugatannya.

Beberapa petitum itu di antaranya meminta pengadilan untuk menyatakan Bukalapak.com dan dan Leads Property Service Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat juga meminta Bukalapak untuk membayar kerugian secara tunai sebesar Rp. 90.329.805.675.

Bukan cuma itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menghukum Bukalapak.com agar membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 per hari, terhitung sejak putusan diucapkan, Bukalapak.com menyerahkan barang jaminan berupa sahamnya dan juga menyelesaikan semua kewajibannya yang dituntut dan diputus dalam perkara ini.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, 4 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Sisanya untuk kebutuhan Bulog. Tambahan diharapkan memperkuat CBP yang ditargetkan 1 juta-1,5 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 yang bisa lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Sepanjang Januari-April 2021, potensi produksi diperkirakan mencapai 14,54 juta ton setara beras, sedangkan pada periode yang sama pada 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Ironisnya, perkiraan peningkatan produksi ini dibarengi tren penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. BPS mencatat, harga GKP pada Februari 2021 adalah Rp 4.758 per kilogram atau turun 3,31 persen dibandingkan dengan Januari 2021. Bahkan, dibandingkan dengan Februari 2020, turunnya mencapai 8,08 persen.

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, penurunan harga itu terimbas kabar keputusan impor beras oleh pemerintah. Harga gabah di tingkat petani disebutnya turun hingga Rp 1.000 per kg.

Kejanggalan keputusan impor beras tidak hanya terlihat dari perkiraan peningkatan produksi padi yang disampaikan BPS. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun memproyeksikan, ketersediaan beras sepanjang Januari-Mei 2021 bisa mencapai 24,9 juta ton. Adapun kebutuhan beras pada periode itu hanya 12,33 juta ton. Artinya, ada potensi surplus dari neraca beras nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi Gubernur Susel nonaktif Nurdin Abdullah (NA). Satu per satu kontraktor yang bersentuhan dengan proyek di sulsel Hingga Rabu (24/3), sudah enam kontraktor diperiksa di Jakarta sebagai saksi dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) NA.

Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengatakan, dari empat saksi yang diperiksa pada Rabu (24/3/2021), tiga wiraswata. Yang satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Bulukumba.

Pemeriksaan maraton para kontraktor itu untuk kebutuhan penyidikan dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2020-2021.

Kasus dugaan suap aparat Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (23/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat di Jakarta Pusat.

Penjelasan juru bicara KPK. Ali Fikri menyebut ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 atas bank dengan kode saham PNBN. Di kantor pusat Bank Panin, tim penyidik mengamankan dokumen dan barang elektronik.

Bank Panin adalah salah satu perusahaan yang diduga memberikan hadiah atau janji hadiah kepada aparat pajak yakni Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Ketiga perusahaan yang diduga menyuap pajak hingga Rp 50 miliar secara bertahap itu adalah PT Johlin Baratama, Bank Panin dan Gunung Madu Plantion, perusahaan gula milik keluarga Cendana.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI prioritas pada tahun 2021. Pelaku usaha di industri minuman beralkoholpun angkat bicara terkait rencana pembahasan beleid tersebut.

Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI) , Ipung Nimpuno merespons urgensi perumusan RUU Larangan Minuman Beralkohol dipandang tidak jelas. Sebab, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tergolong minim, yakni hanya 1 mililiter per orang atau salah satu yang terendah di kawasan Asia.

APIDMI khawatir jika RUU ini lolos dan disahkan, maka akan mematikan industri minuman beralkohol di Indonesia. Hal ini mengingat produksi, distribusi, hingga konsumsi produk tersebut dilarang.

Pada dasarnya izin usaha dan tata cara produksi minuman beralkohol sudah diatur dalam Permenperin No. 17/ 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), per 20 Maret 2021 telah mendistribusikan obat buffer atau penyangga di 34 provinsi dan 885 rumah sakit di seluruh Indonesia.

Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemkes Arianti Anaya memaparkan, saat ini sudah terdistribusi diantaranya, oseltamivir lebih dari 8,7 juta kapsul, favipiravir lebih dari 8,6 juta tablet, remdesivir injeksi 372.542 vial. Keseluruhan obat tersebut juga sudah digunakan di pelayanan kesehatan.

Selanjutnya untuk tahun 2021, Arianti menambahkan, Kemenkes mulai melakukan pengadaan obat penanganan Covid-19 diawali dengan perhitungan kebutuhan. Dimana berdasarkan perkiraan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian di asumsikan pada tahun 2021 kasus positif berkisar 1,7 juta orang.

"Oleh karena itulah disusun oleh berbagai pihak lintas program dan organisasi profesi maka dilakukan perhitungan kebutuhan yang mendekati kebutuhan riil di faskes baik dari jenis obat asumsi kasus maupun perhitungan kebutuhan," jelas Arianti saat Taat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Senin (22/3).

Maka, berkaca perhitungan tersebut Kemkes telah menyusun rencana kebutuhan obat tahun 2021. Dimana akan dilakukan pengadaan favipiravir sekitar 11,3 juta tablet, remdesivir sekitar 1,8 juta vial. "Oseltamivir 328.500 kapsul, tocilizumab 3.885 vial, azitromisin injeksi 55.960 vial, levoflokacin 750 mg sebanyak 478. 800 tablet, levoflokacin 35.140 vial," imbuhnya.

(Oleh - HR1)

Kearney, perusahaan konsultan manajemen global, mengumumkan laporan terkait penggunaan aplikasi kesehatan digital di Indonesia. Bertajuk Are Indonesia’s digital health apps fit enough to disrupt the market ?, studi menyebutkan bahwa kualitas aplikasi/platform kesehatan di Indonesia masih harus ditingkatkan. Laporan tersebut menganalisis lebih dari 1.000 konsumen Indonesia untuk mendapatkan wawasan langsung tentang penyakit dan kebutuhan perawatan kesehatan melalui aplikasi. Studi fokus pada faktor utama dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital, yakni semua konsumen setuju bahwa kemudahan penggunaan (20,3%), biaya layanan (18,9%), dan kualitas diagnosis kesehatan (18,8%) merupakan hal yang paling relevan.

Studi Kearney juga membandingkan kinerja antara aplikasi kesehatan terkemuka Alodokter, Halodoc, dan aplikasi baru yang semakin berkembang, yakni Good Doctor. Dengan skala kepuasan pelanggan 1-5, ketiga tersebut aplikasi mendapat skor minimal 4, atau lebih dalam hal kemudahan penggunaan aplikasi. Namun, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dalam empat faktor utama, yakni biaya layanan, kualitas diagnosis kesehatan, dokter yang dapat dipercaya, dan konsultasi spesialisasi. Halodoc memimpin dalam hampir semua faktor, kecuali konsultasi spesialisasi yang merupakan fitur unggulan dari Good Doctor.

  (Oleh - HR1)

Para peternak ayam mandiri melakukan laporan adanya indikasi perlakuan kartel dan monopoli pada penjualan bibit anak ayam (Day Old Chicken/DOC). Laporan itu disampaikan hari ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menjelaskan telah terjadi kartel penentuan harga pada tingkat breeding farm alias peternakan bibit ayam. Alvino menilai bahwa harga DOC selalu sama dijual oleh berbagai breeding farm.

Masalahnya, harga yang dia sebut kartel ini sekarang sudah sangat jauh dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Dia menjelaskan harga acuan Kementerian Perdagangan berada di Rp 5.000-6.000 per ekor.

“Harga DOC ini jadi diatur nggak wajar, padahal acuan Kemendag kan Rp 5.000 sampai Rp 6.000, ini kenyataannya bisa sampai Rp 7.000,” papar Alvino.

Selain melaporkan adanya praktik kartel dalam penentuan harga DOC, Alvino menilai pembagian DOC dari breeding farm juga kurang adil. Menurutnya, banyak petani rakyat mandiri sepertinya tidak bisa mendapatkan bibit ayam.

Pemerintah menjadikan penerimaan pajak sebagai penyokong utama dalam membiayai program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.

Senin (22/3/2021), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, dana yang diperlukan untuk pengadaan vaksin beserta vaksinasi mencapai Rp 58,18 triliun. Dana ini masuk dalam anggaran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bidang kesehatan yang mencapai Rp 176,3 triliun.

Selain untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, anggaran juga dialokasikan untuk diagnostik, termasuk uji Covid-19 dan penelusurannya sebesar Rp 9,91 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, penanganan medis Rp 61,94 triliun, serta penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

Anggaran pengadaan vaksin dan vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun akan dibiayai penerimaan pajak yang tahun ini ditargetkan Rp 1.229,6 triliun. Angka tersebut adalah hampir separuh dari total kebutuhan belanja negara Rp 2.750 triliun.