Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10118 )Duga Ada Kartel Mainkan Harga Anak Ayam, Peternak Lapor KPPU
Para peternak ayam mandiri melakukan laporan adanya indikasi perlakuan kartel dan monopoli pada penjualan bibit anak ayam (Day Old Chicken/DOC). Laporan itu disampaikan hari ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menjelaskan telah terjadi kartel penentuan harga pada tingkat breeding farm alias peternakan bibit ayam. Alvino menilai bahwa harga DOC selalu sama dijual oleh berbagai breeding farm.
Masalahnya, harga yang dia sebut kartel ini sekarang sudah sangat jauh dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Dia menjelaskan harga acuan Kementerian Perdagangan berada di Rp 5.000-6.000 per ekor.
“Harga DOC ini jadi diatur nggak wajar, padahal acuan Kemendag kan Rp 5.000 sampai Rp 6.000, ini kenyataannya bisa sampai Rp 7.000,” papar Alvino.
Selain melaporkan adanya praktik kartel dalam penentuan harga DOC, Alvino menilai pembagian DOC dari breeding farm juga kurang adil. Menurutnya, banyak petani rakyat mandiri sepertinya tidak bisa mendapatkan bibit ayam.
Penerimaan Pajak Sokong Vaksinasi
Pemerintah menjadikan penerimaan pajak sebagai penyokong utama dalam membiayai program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.
Senin (22/3/2021), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, dana yang diperlukan untuk pengadaan vaksin beserta vaksinasi mencapai Rp 58,18 triliun. Dana ini masuk dalam anggaran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bidang kesehatan yang mencapai Rp 176,3 triliun.
Selain untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, anggaran juga dialokasikan untuk diagnostik, termasuk uji Covid-19 dan penelusurannya sebesar Rp 9,91 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, penanganan medis Rp 61,94 triliun, serta penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.
Anggaran pengadaan vaksin dan vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun akan dibiayai penerimaan pajak yang tahun ini ditargetkan Rp 1.229,6 triliun. Angka tersebut adalah hampir separuh dari total kebutuhan belanja negara Rp 2.750 triliun.
Menurut Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha, penerimaan pajak terus meningkat, terutama pada Maret dan April, karena merupakan masa-masa wajib pajak melaporkan SPT pajak. Penerimaan pajak pada Januari 2021 mencapai Rp 68,5 triliun atau sekitar 5,6 persen dari target tahun ini. Jumlah itu terdiri dari PPh migas Rp 2,3 triliun dan pajak nonmigas Rp 66,1 triliunJadwal Blokir Kartu ATM Kian Dekat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jadwal pemblokiran kartu kartu ATM atau debit yang masih berbasis pita magnetik semakin dekat. Namun, jumlah nasabah bank yang belum menukarkan ATM-nya dengan kartu berbasis cip masih banyak.
Beberapa bank memang tidak hanya mendorong nasabahnya segera menukar karunya lewat edukasi untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI), yakni seluruh kartu ATM wajib berbasis cip per akhir 2021. Tapi juga menjadwalkan pemblokiran sebelum batas waktu ketentuan tersebut tiba.
Bank Mandiri misalnya telah menetapkan jadwal pemblokiran kartu ATM strip magnetik. Pemblokiran akan dilakukan tiga tahap. Pertama, kartu yang memiliki masa berlaku hingga 2021-2022 akan diblokir pada 1 April 2021.
Tahap kedua akan dilakukan pada 1 Juni untuk kartu yang memiliki expired date tahun 2023-2025 dan tahap ketiga pada 1 Juli untuk kartu yang masa berlakunya hingga 2026 ke atas.
Sebelum penetapan jadwal pemblokiran itu, Bank Mandiri telah melakukan edukasi baik yang bersifat massal melalui sosial media, layar ATM, dan lain-lain serta lewat pesan personal ke nasabah sejak awal 2021. Evi Dempowati, SVP Retail Deposit Product & Solution Bank Mandiri mengatakan, edukasi itu telah mendorong peningkatan tan pergantian kartu.
Per 14 Maret 2021, jumlah kartu debit cip Bank Mandiri sudah mencapai 11,6 juta kartu atau 79,9% dari kartu yang dipersyaratkan untuk cip. Adapun jumlah kartu magnetic stripe dengan expiry date tahun 2021-2022 mencapai 8,7% dari total kartu yang diwajibkan memakai cip.
Sementara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menetapkan jadwal pemblokiran mulai 1 Mei. Bank ini memberikan waktu bagi nasabah pemilik ATM pita magnetik untuk menukarkan kartunya secara mandiri hingga akhir bulan depan.Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer BNI Teddy Wishadi mengatakan, batas waktu penukaran ditetapkan untuk mendorong nasabah untuk segera menukarkan kartunya ke cip. Per Februari 2021, jumlah ATM BNI yang sudah menggunakan cip mencapai 82%.
Adapun jumlah ATM BNI yang belum bermigrasi ke cip mencapai sekitar 2,5 juta. "Potensi pemblokiran kartu bisa lebih dari 1 juta kartu, namun mengenai pelaksanaannya akan kami review dan sesuaikan lebih lanjut secara bertahap," kata Teddy.
Sementara kartu debit BCA yang sudah migrasi ke cip mencapai 19 juta atau sekitar 81% dari total jumlah kartu yang dipersyaratkan menggunakan cip. Bank ini tidak menetapkan jadwal pemblokiran kartu sebelum akhir tahun.
BCA mendorong nasabah menukarkan kartu secara mandiri lewat 900 mesin CS Digital BCA yang tersebar di seluruh Indonesia ataupun di kantor cabang.
(Oleh - HR1)Dalam Sepekan Batu Bara Naik 6,89 Persen
Harga batu bara untuk kontrak pengiriman April 2021 menguat 4,22 persen menjadi US$ 93,8 per metrik ton, Jumat (19/3). Dalam sepekan, harga batu bara naik 6,89 persen dan secara year to date (ytd), menguat 15,59 persen. Harga batu bara ini merupakan harga tertinggi sejak 2018.
Menurut Founder Traderindo. com, Wahyu Tribowo Laksono, harga batu bara kembali memanas sebagai buntut dari kenaikan harga batu bara di Cina, sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia.
Kebutuhan batu bara di Cina sedang naik seiring dengan kegiatan ekonomi yang kembali dimulai dan pemulihan industri yang sedang terjadi karena Cina berhasil mengatasi pandemi lebih dahulu dibandingkan dengan negara lain.
Untuk jangka pendek. wahyu memperkirakan, harga batu bara akan berada di angka US$90-US$95 per metrik ton. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, ia memperkirakan, harga batubara akan berada di kisaran US$80-US$100 per metrik ton.
Harga Karet Tinggi Stabil di Kalsel
Petani karet di Kalimantan Selatan tersenyum manis. Hal ini disebabkan semakin membaiknya harga karet bahkan pekan ini kenaikan harga pada K3 100 persen tembus antara Rp 21.500 - Rp 22. 000.
Dengan begitu, harga di tingkat petani karet menjadi Rp 8.700 hingga Rp 11.000 per kilogram tergantung Kadar Karet Kering (K3) yang dihasilkan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi mengatakan, Disbunak selalu berupaya dan mendorong mutu karet petani Dumi Lambung Mangkurat terus meningkat melalui upaya memperkuat Kelembagaan Petani Karet untuk bergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Dengan luas karet di Kalsel 273.058 hektare dan 90.05 persen merupakan perkebunan karet rakyat.
Bau Korupsi Dana Bencana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima dan segera menganalisis laporan Masyarakat Antikorupsi Sumbar terkait dengan temuan dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemprov Sumbar, setidaknya ada dua temuan pelanggaran di BPBD Sumbar. Keduanya ialah indikasi pemahalan harga pengadaan penyanitasi tangan dan transaksi pembayaran pada penyedia barang/jasa yang tak sesuai ketentuan.
Dalam pengadaan penyanitasi tangan terindikasi pemahalan Rp 1,872 miliar (ukuran 100 mililiter) dan Rp 2,975 miliar (500 ml). Selain itu, kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan (masker, pistol termometer, dan penyanitasi tangan) senilai Rp 63 juta. Kerugian negara Rp 4,91 miliar. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara 2005-2008 dan 2016-2021 Vonnie Anneke Panambunan ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek tanggul pemecah ombak Likupang II setelah mengembalikan kerugian negara Rp 4,2 miliar.
Di Aceh, Kejari Pidie Jaya memproses dugaan korupsi pembangunan jembatan di Kecamatan Trienggadeng senilai Rp 11,217 miliar. Pembangunan itu pascagempa 2016. Kamis (18/3), para penyidik Kejari menggeledah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh, koordinator pemulihan pascagempa. Potensi kerugian negara Rp 1 miliar.
Beban Nelayan Semakin Berat
Pandemi Covid-19 telah menambah beban usaha nelayan kecil. Nelayan menghadapi ketidakpastian mengakses perbekalan melaut, sementara penjualan hasil tangkapan tidak menentu. Skema bantuan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi dinilai belum tepat sasaran. Akses perbekalan, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan permodalan melaut, juga sulit didapat.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik, Rabu (17/3/2021), mengemukakan, Kebutuhan BBM bersubsidi yang memiliki peran signifikan untuk kegiatan produksi, yakni 60-70 persen dari ongkos melaut, masih sulit didapat dan penyalurannya belum sepenuhnya tepat sasaran.
Berdasarkan data BLU-LPMUKP, kredit usaha yang disalurkan sepanjang 2020 sebesar Rp 705,28 miliar. Realisasinya sebesar 97,28 persen dari target Rp 725 miliar. Survei KNTI pada 15 Mei-9 Juni 2020 ini juga terkait penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 di lima wilayah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lombok Timur, Kota Medan, dan Aceh. Survei tersebut menunjukkan, bantuan hanya menjangkau sebagian kecil nelayan. Penyaluran bantuan tidak merata, terutama karena problem pendataan.
Tak Ada Rencana Amandemen untuk Masa Jabatan Presiden
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama tiga periode. Masa jabatan presiden yang dibatasi selama dua periode di Undang-Undang Dasar 1945 akan dipatuhinya. “Bolak-balik sikap saya enggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya.
Mantan Ketua MPR Amien Rais melalui media sosial, Sabtu (13/3). Ia mengatakan, ada arah dari rezim yang berkuasa saat ini untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Caranya, dengan meminta Sidang Istimewa MPR untuk mengamendemen sejumlah pasal di UUD 1945 yang dinilai perlu diperbaiki.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid juga menegaskan, tidak ada agenda MPR untuk mengamendemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden. Bantahan juga disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah. Unsur pimpinan MPR dari fraksi terbesar di MPR itu mengatakan, sejauh ini belum ada pemikiran atau langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden. Lanjut Basarah, juga menilai dua periode masa jabatan presiden seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi.
Kas Surplus Rp 18,7 T Keuangan BPJS Kesehatan Masih Reyot
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka-bukaan soal kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih belum aman meskipun memiliki kondisi surplus arus kas sebesar Rp 18,74 triliun. Ghufron menjelaskan pada PP 84 tahun 2015 keuangan BPJS Kesehatan bisa disebutkan aman apabila kondisi asetnya mencukupi estimasi pembayaran klaim selama satu setengah bulan ke depan, maka BPJS Kesehatan mesti memiliki aset bersih sebesar Rp 13,93 triliun. Namun demikian, menurut Ghufron setelah dihitung-hitung aset BPJS Kesehatan saat ini justru masih minus Rp 6,36 triliun. Jauh sekali dari batas aman di Rp 13,93 triliun, meskipun arus kas BPJS surplus sampai Rp 18,74 triliun.
Siap-Siap Gaes, Amerika Memburu Pajak Youtuber
Mulai Juni 2021, Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memungut pajak para para kreator konten alias youtuber di seluruh dunia, tanpa terkecuali youtuber dari Indonesia. Pemerintah AS sudah memerintahkan Google, induk usaha Youtube, untuk memotong pajak para youtuber. Menurut Community Manager Team Youtube, Ruben dalam pemberitahuan resmi kepada para kreator konten, Senin (15/3), Google diwajibkan memotong pajak youtuber di luar Amerika Serikat, termasuk di Indonesia mulai Juni 2021.
Oleh karena itu, Google meminta wajib pajak menyiapkan data dan informasi kewajiban pajak untuk menentukan jumlah potongan pajak di kanal Goolge AdSense. Youtube memberikan tenggat waktu pelaporan pajak sampai dengan 31 Mei 2021. Jika youtuber tak melapor data pajak sampai batas waktu itu, Pemerintah Amerika akan langsung memotong pajak sebesar 24% dari total penghasilan youtuber.
Kedua, jika mengirimkan informasi pajak dan mematuhi persyaratan pajak, si youtuber hanya dipungut pajak final sebesar 10% atas total penghasilan dari penonton di AS, sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty Indonesia dengan AS. Ketiga, jika konten kreator telah mengirimkan informasi pajak, tetapi tidak memenuhi persyaratan perjanjian pajak, pajak yang akan dipungut adalah 30% atas total penghasilan dari penonton di AS.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









