Meski harga cabai dua bulan terakhir naik, namun Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menegaskan tak ada impor. “Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan, BUMN yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Paguyuban Pedagang dan Pengelola Pasar Induk Kramat Jati, serta dengan para champion cabai Indonesia,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).

BLP menggelar pasar cabai murah di 24 titik yang berlangsung tanggal 8-20 Maret 2021. Ditjen Hortikultura akan mendukung pendistribusian cabai dengan fasilitasi sarana distribusi yang dimiliki serta menyusun perjanjian kerja sama dengan RNI untuk upaya stabilisasi pasokan ini.

Selain upaya tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha memprediksi bulan April depan pasokan sudah aman sehingga tak perlu ada impor cabai. Data Early Warning System (EWS), menurutnya menunjukkan neraca produksi cabai rawit surplus sebesar 42 ribu ton di bulan April dan 58 ribu ton di bulan Mei. Selain menggandeng BUMN sebagai off taker, ke depan Ditjen Hortikultura juga akan mendorong petani menerapkan inovasi rainshelter untuk melakukan tanam pada bulan off season (Juli-Agustus).

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). Pada Rabu (10/2) lalu, penyidik memanggil 10 saksi baik dari manajemen Asabri maupun pihak swasta.

“Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Asabri, “ kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resmi, Rabu (10/3).

Selain HL, Leonard juga menyebutkan sanki - saksi yang diperiksa antara lain: TY(Kepala Bidang Pelayanan Pelanggan Asabri), JH (Direktur Utama Victoria Manajemen Investasi), Al (Direktur Mirae Asset Sekuritas), Adapula FL (Komisaris PT Sriwijaya Air), IS (Pegawai Asabri), GP (Kepala Divisi Investasi Asabri), SL (Kepala Divisi Kas dan Pembayaran Asabri), AH (Direktur Utama Lautandhana Investment Management) dan MP (Staf Khusus Direksi Asabri)

Harga cabai di sejumlah pasar di Gresik cukup tinggi. Bahkan, harganya melebihi harga satu kilo daging sapi yang sebesar Rp 99. 000.

Akibatnya, permintaan cabai menurun drastis. Di pasar Baru Gresik, harga cabai mencapai Rp 120.000 per kg, Salah satu pedagang Pasar Baru, Yuris (40) mengatakan, harga paling murah mulai Rp 110. 000. Harga dari agen Rp 95.000.

Hanya harga bahan komoditi cabai saja yang mengalami kenaikan. Beberapa harga bahan pokok lain cenderung stabil. Bawang merah, misalnya, Rp 28.000 perkg, bawang putih Rp 28.000 per kg.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Gresik, Agus Budiono menegaskan, jika hargai tinggi tidak hanya di Gresik. Kenaikan harga cabai yang tinggi karena ketersediaan tidak sebanding dengan permintaan.

Harga minyak mentah terus naik dalam sepekan terakhir hingga mencetak rekor tertinggi sejak pandemi Covid-19.  Mengutip laman Bloomberg, Senin (8/3/2021), harga minyak mentah Brent menyentuh 71,38 dollar AS per barel, sedangkan jenis WTI 67,98 dollar AS per barel.

Harga ini melampaui posisi sebelum pandemi, Januari 2020, yakni 65 dollar AS per barel. Pada masa pandemi, pada April 2020, harga jenis Brent anjlok menjadi 20 dollar AS per barel, sedangkan jenis WTI minus 36 dollar AS per barel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, kenaikan harga minyak juga dipengaruhi penurunan produksi minyak mentah AS yang mencapai 1 juta barel per hari akibat cuaca ekstrem di wilayah Texas.

Pada saat harga minyak dunia anjlok ke 20 dollar AS per barel, Menteri ESDM Arifin Tasrif menekankan, harga minyak mentah dunia masih berpotensi naik. Akibatnya, harga jual bahan bakar minyak saat itu tidak diturunkan.

Penyelundupan baby lobster melalui Bandara Juanda kembali terungkap. Kali ini, 29.250 ekor baby lobster jenis pasir dan Mutiara yang nilainya mencapai Rp2,9 millar terbongkar saat hendak diselundupkan ke Batam.

Benih lobster itu diselundupkan lewat kargo bandara. Paketnya sudah masuk kargo sejak Minggu (7/3) dan dijadwalkan berangkat ke Batam menggunakan pesawat Lion JT 0971, Senin (8/3).

Petugas mengecek kargo dan mencurigai paket satu karton dengan Surat Muatan Udara (SMU) Nomor 990-16622992, yang tulisannya pemberitahuannya sebagai makanan. Untuk memastikan, tim memeriksa dengan mesin X-ray dan disaksikan maskapai penerbangan dan Security Bandara.

Petugas melakukan penghitungan, hasilnya 29.250 ekor baby lobster. Dari 29.250 ekor baby lobster itu, yang 29.000 jenis pasir, sedangkan yang 250 jenis baby lobster mutiara. Ribuan ekor baby lobster ini di kemas per seribu, dimasukkan ke kantong plastik.

Menurut Budi, pengiriman baby lobster melanggar Surat Edaran Kementerian Kelautan Perikanan (???) Nomor B.22891/DJPT/PI.130/X1/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait Permen Nomor 12/ Permen-KP/2020.

Indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian yang dirilis Food and Agriculture Organization atau FAO menunjukkan kenaikan dalam sembilan bulan terakhir. Data per Februari 2021 itu menunjukkan kenaikan harga dengan reli terpanjang sejak 2008.

Ekonom FAO, Shirley Mustafa, menyebutkan lonjakan harga antara lain dipengaruhi Cina yang membeli pasokan pangan dalam jumlah besar, cuaca buruk yang mengganggu panen, dan pasokan bahan pangan yang diperketat sejumlah negara.

“Tekanan ini sangat mengkhawatirkan. Harga internasional yang lebih tinggi benar-benar dapat memperburuk kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, terutama untuk beberapa kelompok rentan”, kata Shirley Mustafa, dilansir Bloomberg, Senin (8/3/2021).

Negara berpenghasilan rendah dan yang bergantung pada impor, menurut dia, bakal termasuk yang paling terpengaruh. FAO dalam laporannya menyebutkan kebutuhan impor biji-bijian negara-negara itu diperkirakan di atas rata-rata pada rentang 2020-2021.

Swastanisasi perusahaan pelat merah dapat mendorong BUMN menjadi lebih sehat dan kompetitif. Namun, pelaksanaannya harus ekstra hati-hati agar tidak mengganggu sektor yang berkaitan dengan kepentingan publik.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah memprivatisasi sejumlah perseroan yang memiliki pendapatan kecil perlu disikapi secara selektif dan saksama. Swastanisasi badan usaha milik negara jangan sampai menyentuh sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak.

Peneliti BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LMFEBUI), Toto Pranoto, Senin (8/3/2021), mengatakan, swastanisasi perusahaan pelat merah pada dasarnya dapat mendorong BUMN menjadi lebih sehat dan kompetitif. Namun, pelaksanaannya harus ekstra hati-hati agar tidak mengganggu sektor yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ada pula sejumlah pengalaman privatisasi BUMN di negara lain yang menunjukkan bahwa ketika sektor strategis yang penting bagi hajat hidup diambil alih oleh swasta, dampaknya dapat merugikan masyarakat. Itu karena swasta cenderung akan mengejar keuntungan, berbeda dengan BUMN yang juga bertanggung jawab melayani publik.

BUMN, lanjut Toto, harus tetap memegang sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik dan hajat hidup banyak orang. Kontribusi BUMN tidak hanya dilihat dari pendapatan atau keuntungannya, tetapi juga kewajibannya untuk melayani publik (public service obligation).

Kajian LMFEBUI menunjukkan, dari total keseluruhan pendapatan BUMN pada 2019 sebesar Rp 2.456 triliun, sebanyak 78 persen atau Rp 1.913 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas. Sementara dari total keseluruhan aset BUMN sebesar Rp 8.739 triliun, sebanyak 86 persen atau Rp 7.542 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas.

”Mengingat kondisi pareto itu, pemerintah memang harus merampingkan sejumlah BUMN agar pengawasan dan pemonitoran terhadap tiap perseroan bisa lebih baik,” katanya.

Sebanyak 24 dari 35 emiten terafi liasi taipan Indonesia membukukan pertumbuhan kapitalisasi pasar selama penyebaran pandemi Covid-19.

Kapitalisasi pasar sederet emiten yang terafi liasi dengan konglo-merat Indonesia justru bertambah tebal sejak pandemi Covid-19 berlangsung.Setahun telah berlalu sejak Presiden Joko Widodo meng-umumkan pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Penyebaran virus corona telah menghantam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes terafi liasi dengan sekitar 35 emiten. Total kapitalisasi pasarnya tumbuh 15% dari Rp1.805,04 triliun pada 2 Ma-ret 2020, menjadi Rp2.082,05 triliun per Selasa (2/3).Dari daftar itu, sebanyak 24 emiten membukukan kenaikan harga saham dan kapitalisasi pasar. Sisanya mencetak penu-runan.

Pertumbuhan kapitalisasi pasar terbesar dibukukan emiten otomotif Grup Salim, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS). Kapitalisasi pasarnya naik 186% dari Rp1,89 triliun pada 2 Maret 2020 menjadi Rp5,41 triliun pada Selasa (2/3).

“Jadi, apabila kami perkira-kan dengan growth rate yang sekarang ada, kemungkinan pada Desember 2020 sudah se-kitar 65% dan hopefully pada tahun depan sudah kembali ke sekitar 80% apabila kami ambil 2019 sebagai patokan,” imbuhnya.Entitas anak IMAS, PT Indo-mobil Multi Jasa Tbk. (IMJS), juga turut membukukan kena-ikan kapitalisasi pasar 136% dari Rp1,32 triliun menjadi Rp3,13 triliun dalam setahun terakhir.

Posisi kedua ditempati emiten Grup Sinarmas milik Kelu-arga Widjaja, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM). Kapitalisasi pasarnya melejit dari Rp18,21 triliun menjadi Rp45,06 triliun dalam setahun.

Emiten kertas afiliasi Keluarga Widjaja lainnya, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (INKP), juga mencetak kenaik-an kapitalisasi pasar signifi kan sebesar 135% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp70,84 triliun per Selasa (2/3). Per kuartal III/2020, laba bersih INKP tumbuh 20,75% diban-dingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

EFEK DOMINO

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wi-joyo Prasetio menjelaskan penyebaran virus corona sejak setahun lalu telah menimbul-kan efek domino secara nasio-nal. Berbagai sektor terdampak termasuk salah satu pondasi utama yakni ekonomi sehingga membuat Indonesia berada di jurang resesi.

Dia menilai kinerja emiten milik kakak beradik Robert Hartono dan Michael Har-tono masih menjadi jawara. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) diniali masih cemer-lang pada 2020.Selanjutnya, Frankie menye-but kinerja INKP dan TKIM masih bersinar. Pencapaian itu didukung oleh produk olahan kertas untuk tisu dan kotak kemasan yang kebutuhannya meningkat akibat pandemi Covid-19.

Untuk rekomendasi saham, dia menjagokan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP). Kinerja keuangan keduanya sampai dengan kuartal III/2020 disebut masih tumbuh secara tahunan.Selain Grup Salim, Fran-kie menjagokan saham Grup Sinarmas. Katalis pendorong datang dari kebijakan down payment (DP) 0% untuk kre-dit properti.

Di lain pihak, Senior VP Research Kanaka Hita Sol-vera Janson Nasrial memiliki beberapa jagoan di jajaran emiten afi liasi konglomerat RI. Salah satunya Grup Djarum dengan kepemilikan saham BBCA.

(oleh - HR1)

Pemerintah berencana akan membentuk bullion bank atau bank yang bisa menerima transaksi emas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia mengatakan ekspor emas di Indonesia cukup baik bahkan nilai ekspor emas dan emas granule naik menjadi US$ 5,28 juta.

“Komoditas emas mencatat peningkatan walaupun di lain pihak emas juga impornya tinggi dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu didalami terkait ekspor impor emas,” ucapnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan pembentukan bullion bank tujuannya agar kegiatan dan kemampuan Indonesia mengontrol pasar emas berjalan dengan baik.

KPK merekomendasikan penguatan supervisi berjenjang, peniadaan tatap muka petugas pajak dengan wajib pajak, serta perbaikan sistem keberatan.

Seperti diberitakan, KPK tengah menangani kasus dugaan suap pajak dengan nilai puluhan miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini merupakan kerja sama KPK dengan pengawas internal Kemenkeu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyatakan, pegawai pajak yang saat ini sedang diperiksa KPK dibebastugaskan agar proses hukum tidak berimbas negatif pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Kemarin, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, KPK telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah beberapa pihak terkait kasus itu pergi ke luar negeri. “Pencegahan tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar, apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan, mereka sedang berada di dalam negeri,” kata Ali.

Dari kajian KPK atas mekanisme keberatan dan banding tahun 2018, hampir 90 persen keberatan wajib pajak ditolak. Alhasil, mereka mengajukan keberatan ke pengadilan pajak. Padahal, ketika wajib pajak maju ke pengadilan pajak, hampir 60 persen keberatan diterima.