;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Presiden Jokowi: Lampion Harapan Harus Tetep Kita Apungkan

02 Feb 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 atau tahun 2573 Gongzhili kepada seluruh umat Khonghucu dan warga masyarakat yang merayakannya di seluruh Tanah Air. "Semoga keberuntungan, kasih sayang, kesehatan senantiasa mengiringi langkah kita semua," kata Presiden Jokowi. Tema yang diambil dari kitab suci Khonghucu, menganjurkan agar semua masyarakat taat menjalankan  ajaran agama dengan menjadi umat manusia yang baik. Saat ini merupakan kali ke-23 perayaan Tahun Baru Imlek secara nasional, tepatnya sejak Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menetapkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. (Yetede)

Suap Bupati Langkat Mengalir Lewat Adik

02 Feb 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang yang diterima Bupati Langkat Terbit Rencana Perangi Angin. "Tim penyelidik akan mendalami dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka TRP dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi," kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada Tempo, kemarin. Penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor Direktorat Jendral Reserve Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Saksi-saksi itu merupakan pihak swasta, antara lain Riki Sapariza, Ananda Agustri, dan Daniel. Selain ketiga saksi, tim penyisik memanggil dua saksi lainnya, yakni Kepala Bidang Binaraga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, Deni Turio, serta Direktur CV Salsa, Mimpin Sitepu. KPK menetapkan Terbit Rencana Perangi Angin,49 tahun, sebagai tersangka suap pengadaan proyek  di kabupaten Langkat, Sumatera Utara.Bersama saudara kandungnya, Kepala Balai Desa Kasih, Iskandar Peranginangin. (Yetede)

Kala Judi Menyaru Investasi

02 Feb 2022

Seperti terjebak lingkaran setan. Kesan itulah yang dirasakan EL Farghan saat menjajal salah satu platform perdagangan aset binary option. Pria berusia 27 tahun itu sempat menyesap untung dari trading valuta asing lewat  skema binary option, tapi belakangan dia rugi besar. Meski begitu, tak mudah bagi Farghan lepas dari skema judi berkedok investasi itu. "Saya setor deposit Rp 1 juta. Dalam sehari bisa jadi Rp 4-5 juta, tapi besoknya ludes lagi. Nol. Itu terus terjadi,"  kata dia kepada Tempo, kemarin. Farghan bermain binary option pada pertengah 2020. Kala itu, ia berniat mencari kegiatan awal periode pandemi Covid-19 "Tidak ada kemajuan sama sekali. Jika melihat time value of money, saya merugi karena uang dan waktu hilang," ujar dia. Bermain valuta asing dengan opsi biner, menurut Farghan, tak berbeda dengan judi bola. Tak seperti trading saham atau valuta asing biasa yang menentukan keputusan "jual" atau "beli" dengan berbekal informasi  dan aneka instrumen analisis, pemain binary option hanya menebak nilai saham pada periode perdagangan tertentu. (Yetede)

Presidensi G-20, Momentum Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

31 Jan 2022

Presiden Joko Widodo berkata, program selama presidensi G-20 Indonesia diharapkan menyasar isu kelompok rentan, salah satunya, penyandang disabilitas yang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya jauh dari harapan, implementasi UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih mengalami hambatan dan tantangan. Mayoritas penyandang disabilitas Indonesia masih hidup dalam situasi dan kondisi rentan, terbelakang, lekat dengan kemiskinan. Akses pada layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan terbatas. ”Kelompok disabilitas di masa pandemi semakin miskin karena kerentanan yang dimilikinya,” ujar Risnawati Utami (26/1), Representative of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), pada Kampanye G-20 dengan isu disabilitas dengan tema ”Mendorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas” diselenggarakan Kemenaker,

Prioritas G-20 EWG presidensi Indonesia 2022 ialah ”Pasar Kerja yang Inklusif dan Afirmasi Pekerjaan yang Layak untuk Penyandang Disabilitas,” karena semakin banyak kebijakan inklusif dan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas, diharapkan mengurangi kemiskinan mereka. Menaker Ida Fauziyah mengakui, pandemi membuat pekerjaan tidak berbayar memperlebar kesenjangan, terutama di kalangan perempuan penyandang disabilitas. Ida menegaskan, Kemenaker terus berupaya memperkuat pengutamaan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan dengan mendorong pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, sesuai amanat UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat mengawal G-20 agar tidak melupakan dan meninggalkan siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. (Yoga)


Subsidi Pupuk, Atas Nama Petani

31 Jan 2022

Hasil investigasi Kompas terkait pupuk bersubsidi, menemukan ada manipulasi data dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal, penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET, penjualan pupuk bersubsidi secara bebas tanpa mengacu rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), data Kartu Tani tak sinkron dengan alokasi pupuk, serta ketersediaan pupuk yang tidak sesuai musim tanam. Data jadi problem mendasar karena tak semua petani tergabung dalam kelompok tani, tak semua kelompok tani terdaftar dalam sistem e-RDKK, tidak semua NIK petani teraktivasi oleh data kependudukan dan catatan sipil sehingga mereka tidak bisa menunjukkan identitas diri, serta ada petani dengan lahan di atas 2 hektar yang terdaftar dalam e-RDKK.

KPK juga merekomendasikan penerapan Kartu Tani dan e-RDKK guna mengefektifkan subsidi dan menekan penyimpangan. Namun, program yang dimulai di Pulau Jawa itu belum signifikan perkembangannya, karena alasan teknis, seperti hambatan sinyal telekomunikasi, mesin EDC rusak, dan pemahaman pemilik kios pupuk yang kurang soal EDC. Dengan anggaran yang tidak kecil, Rp 29 triliun (2021), dan Rp 25,2 triliun (2022), program pupuk bersubsidi diharapkan jadi instrumen meningkatkan produksi komoditas pertanian. Sayangnya, tata kelolanya masih jauh dari sempurna. Jangan sampai subsidi atas nama petani, tetapi manfaatnya tak benar-besar sampai ke petani. (Yoga)


Asah Taji Kawasan Industri Akselerasi

31 Jan 2022

Akselerasi investasi menjadi bagian penting dalam kebijakan perekonomian nasional saat ini. Kebijakan yang tepat di sektor perindustrian pun amat dibutuhkan guna memacu kehadiran investasi baik domestik maupun asing. Penataan sektor-sektor industri menjadi krusial, terlebih di kala pandemi Covid-19 yang belum reda. Perihal kawasan industri misalnya, kehadiran kebijakan yang mendorong daya saing amat dibutuhkan. Keberadaan kawasan industri yang mumpuni diharapkan menjadi magnet investasi, yang jika diturut lebih jauh akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Guna mengatrol daya saing kawasan industri, Kemenperin mengusulkan agar kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sebesar US$6 per MMBTU, diterapkan bagi industri di dalam kawasan industri. Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan industri untuk berlokasi di kawasan industri.

Sesat Pikir Ganti Rugi Korupsi

31 Jan 2022

Imbauan terakhir Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin tidak hanya mengagetkan, tapi juga sesat dan menyesatkan. Didepan Komisi Hukum DPR, Jaksa Agung meminta agar kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta diselesaikan dengan mengembalikan kerugian tersebut. Dimata Jaksa Agung, nilai kerugian negara akibat korupsi sepertinya telah mengalamai "inflasi" besar-besaran. Boleh jadi, karena terlalu sering memimpin ekspose perkara korupsi  dengan kerugian hingga triliunan rupiah, Jaksa Agung kehilangan sensitivitas sehingga terkesan menyepelekan kasus korupsi yang nilai kerugiannya hanya puluhan juta rupiah. Pengembalian kerugian negara memang sangat penting, tapi itu bukan satu-satunya tujuan dalam pemberantasan korupsi. Disamping pemulihan keuangan negara, pemberantasan korupsi punya tujuan  untuk menimbulkan efek jera. (Yetede)

Polemik UMP dan Kepastian Hukum

29 Jan 2022

UMP menjadi sorotan dan polemik, karena formula penghitungannya berbeda dengan PP No 78 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PP No 36 Tahun 2021. Kemenakertrans menggunakan formula baru dan menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar  1,09 %, dengan semangat untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah melalui pendekatan konsumsi rumah tangga masing-masing wilayah. Gubernur DKI Jakarta awalnya menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 % (Rp 37.749) yang ditentang Serikat Buruh dengan demo di Balai kota, setelah berkirim surat ke Kemenakertrans tanpa balasan selama 14 hari, Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 % (Rp 225,667), yang menimbulkan polemik dan penolakan dari pengusaha karena tidak sesuai dengan PP No 36 Tahun 2021.

Apindo yang diutus Kadin menangani masalah tersebut terpaksa mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan revisi UMP DKI 2022, karena kenyataannya Kemenakertrans hanya memberi surat imbauan kepada Gubernur DKI agar penetapan UMP 2022 mengacu PP yang berlaku tanpa kekuatan untuk memaksa Gubernur DKI membatalkan revisi UMP DKI 2022 yang telah dikeluarkan. Kondisi ini sangat dilematis dan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Jika ada kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan pusat, seharusnya kementerian terkait, dalam hal ini kemenakertrans, dapat meluruskan dan membatalkannya. (Yetede)


Konsolidasi Bisnis Pelabuhan : Pelindo Pacu Arus Peti Kemas

29 Jan 2022

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menargetkan arus peti kemas tumbuh menjadi 17,3 juta TEUs pada 2022, naik 4,9% dari taksasi 2021 sebesar 16,4 juta TEUs. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan usai merger harus ada kenaikan kinerja operasional yang dicapai oleh Pelindo. Sejumlah target pada 2022 tersebut yakni pergerakan kunjungan kapal mencapai 1,271 juta GT atau tumbuh sebesar 7,3% dari taksasi tahun 2021 sebesar 1.184 juta GT. Pelindo juga menargetkan arus barang nonpeti kemas sebesar 144,3 juta Ton, tumbuh 3,2% dari 139,8 juta ton pada tahun lalu. “Pada 2022 arus peti kemas juga ditargetkan tumbuh menjadi 17,3 juta TEUs,” ujarnya, Jumat (28/1).


Inovasi Teknologi Tingkatkan Produksi Ikan Budidaya

28 Jan 2022

Inovasi teknologi berpeluang meningkatkan produksi perikanan budidaya, di antaranya aerator untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dan pemberi pakan otomatis (automatic feeder) agar lebih efisien, karena  60 % biaya produksinya dari belanja pakan. Pemanfaatan teknologi diharapkan mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya 2022 sebesar 18,77 juta ton, meliputi 8,69 juta ton ikan dan 10,08 ton rumput laut. ”Pendapatan pembudidaya ikan ditargetkan naik menjadi Rp 5 juta per bulan dari sebelumnya Rp 3,5 juta per bulan,”  ujar Direktur Pembenihan Dirjen Perikanan Budidaya KKP Nono Hartanto dalam gelar wicara ”Aplikasi Teknologi untuk Meningkatkan Produksi Budidaya”, Kamis (27/1). Kendala yang dihadapi pembudidaya antara lain pembenihan, pemberian pakan, dan kualitas air. Hal ini berdampak pada hasil produksi yang kurang optimal. Juga persoalan pengolahan dan pemasaran.

Gelar wicara itu juga berbarengan peluncuran AgResults yang merupakan kompetisi inovasi teknologi untuk meningkatkan penggunaan teknologi bagi pembudidaya skala kecil, untuk menambah produktivitas dan pendapatan perikanan budidaya. Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB Indra Jaya menjelaskan, teknologi aerator berfungsi menjaga kadar oksigen di dalam air, namun masih didominasi produk impor. Dosen Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Romi Novriadi mengatakan, penggunaan automatic feeder berfungsi agar pemberian pakan lebih merata dan jarak antarwaktunya dapat diatur sesuai kebutuhan. (Yoga)