Tabir korupsi kepala daerah kembali terkuak. Kali ini bukan hanya satu, melainkan tiga kepala daerah yang secara silih berganti  mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Mereka adalah wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Para pengkhianat amanat rakyat itu tertangkap tangan karena  memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan. Berdasarkan data KPK, sejak lembaga antirasuah itu berdiri hingga akhir 2021, tak kurang dari 163 kepala daerah telah diproses secara hukum.  

Satu entitas penting yang kerap kali menjadi sumber permasalahan korupsi kepala daerah adalah, apalagi kalau bukan, partai politik. Di negara demokrasi, partai politik menentukan berbagai aspek krusial dan menjadi penopang utama berjalannya  proses pemerintahan.  Partai politik juga kerap kali mengklaim sebagai penyalur aspirasi rakyat. Faktanya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia bahwa pada awal Januari 2021, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menempati urutan paling rendah. (Yetede)

Di antara berbagai film dan buku cerita atau karya sastra, saya teringat judul-judul yang menonjolkan dua karakter. Misalnya Romeo and Juliet, Rojali dan Zuleha, Saijah dan Adinda, atau Sayekti dan Hanafi. Ada pula tentang dua hal seperti Lelaki Tua dan Laut. Lantas, bagaima dengan Arteria dan Ghozali? Sepengetahuan saya, belum ada karya sastra atau film yang menggunakan dua karakter tersebut. Namun, belakangan, dua karakter ini ramai dibicarakan. Ghozali alias Ghozali Everyday alias Sultan Gustaf Al Ghozali dibicarakan publik karena ada wow factor dalam pemberitaan terkait keuntungan yang diperolehnya dari transaksi NFT. Dia berhasil meraup Rp1,5 miliar dari hasil berjualan swafotonya di OpenSea, lokapasar yang memungkinkan pemilik NFT (non-fungible token) atau penjual dan kolektor atau pembeli berinteraksi.

Lantas siapa Arteria? Publik mengenalnya sebagai politisi. Seperti halnya Ghozali, berita tentang Arteria menghadirkan wow factor tersendiri. Malangnya, tidak menghasilkan respons sepositif Ghozali. Arteria dinilai telah menyakiti kelompok budaya tertentu dengan kata-katanya. Mungkin tidak bermaksud demikian. Namun, ibarat orang menyimpan asetnya dalam bentuk NFT yang berformat digital dan tak bisa dibatalkan, kata-kata Arteria pun tak bisa ditarik kembali. Hasilnya bukan histeria harapan, Arteria justru memancing kemarahan. Mungkin dia lupa ada sejumlah prinsip komunikasi yang mengingatkan pentingnya berhati-hati berbicara, apalagi di ruang publik. Bisa jadi, Arteria lupa bahwa kata-kata bersifat irreversible alias tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan pantauan Disperindag Kota Magelang, Jateng, harga minyak goreng di tiga pasar hingga Sabtu (22/1/2022) Rp 20.000-Rp 21.000 per liter, lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000 per liter. Kepala Disperindag Kota Magelang Catur Fajar Budi Sumarmo (23/1) mengatakan, pedagang tak mungkin diminta menekan harga dari pengepul di atas Rp 14.000 per liter. (Yoga)

Belakangan ini lonjakan tajam kasus Covid-19 tak bisa dihindari menyusul terus meningkatnya penularan varian Omicron. Transmisi lokal meluas di berbagai daerah dan telah menyebabkan dua pasien meninggal pada Sabtu (22/1). Padahal tak bisa dipungkiri merebaknya varian Omicron di dalam negeri dipicu kasus impor yang dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Hingga akhir pekan (23/1), varian Omicron di Indonesia sudah tembus 1.161 kasus sejak akhir tahun lalu. Dari jumlah tersebut, lebih 756 kasus atau sekitar 75% sumbangan dari PPLN. Sayangnya pemerintah justru terkesan lalai mengantisipasi warga sendiri yang hendak ke luar negeri. Pemerintah telat dan tidak tegas untuk menahan hasrat orang-orang tertentu yang ingin ke luar negeri meski sekadar berlibur. Dalam hal ini perlu ada aturan tegas yang membatasi hasrat tersebut di tengah tingginya ancaman wabah. Perketat syarat untuk PPLN tanpa pandang bulu.

Konvoi bebas polusi menggunakan armada kendaraan listrik Grab Indonesia dilakukan untuk menandai kolaborasi dengan Intelegent Transport System (ITS) Indonesia dan World Resourch Institute (WRI) Indonesia guna mempercepat kebijakan transportasi rendah emisi di Propinsi Bali. President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menuturkan, Presidensi G20 Indonesia  menjadi momentum bersejarah dan Grab merasa terhormat dapat menjadi bagian perhelatan tersebut. 

Dengan armada kendaraan listriknya, Grab berupaya untuk mengurangi sekitar 4.600 ton emisi karbon yang setara penyerapan CO2 dari 200 ribu pohon dalam setahun. "Bersamaan dengan Presidensi G20 Indonesia di Bali, nota kesepahaman antara WRI Indonesia dan ITS Indonesia menunjukkan komitmen untuk melakukan riset dan diskusi serta menjalankan aksi nyata yang mendukung upaya pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik," Pungkas Country Director WRI Indonesia, Nirarto Samadhi. 

Berkat hamparan mangrove yang total luasnya 257.468 hektar, perairan Teluk Bintuni jadi rumah bagi udang dan kepiting. Ida Padwa (41) menjadi pelopor pembuat kudapan berbahan baku hasil laut Teluk Bintuni. Namun, menemukan Ida tak mudah, sebab ia belum punya toko tempat berjualan atau akun medsos untuk menjajakan produknya di kawasan SP 5 Kampung Argosigemerai, Bintuni Timur, Papua Barat, karena Ida hanya berproduksi saat menerima pesanan. Untuk memproduksi kudapan udang dan kepiting, Ida dibantu seorang putranya. Kudapan berbentuk sistik dan tortila itu dimasak dengan kompor berbahan bakar minyak, tanpa pengawet buatan. Ida mematok harga Rp 10.000 per kemasan kepada tetangga dan warga Teluk Bintuni, dengan ukuran 85 gram per porsi. Untuk pelanggan di luar Teluk Bintuni, termasuk yang dibawanya ke berbagai pameran, dijual Rp  15.000-Rp 25.000 per kemasan ukuran 100 gram. Ia menghasilkan 200 bungkus camilan dalam 2 hari. Omzet per bulan Rp 5 juta, dengan keuntungan Ida per bulan Rp 500.000.

Ida yakin usaha camilan berbahan udang dan kepiting khas Teluk Bintuni bisa lebih maju, sesuai kata Sfandoya (Bahasa biak, dari sesuatu yang kecil dibuat jadi hal yang sangat berarti) yang dijadikan nama produknya. Sfandoya bermula dari keprihatinan Ida terhadap minimnya pemanfaatan udang dan kepiting di Teluk Bintuni, karena harga di pasar amat mahal, Rp 110.000-Rp 120.000 per kg. Kesempatan menaikkan kelas udang dan kepiting terbuka saat Ida jadi peserta pelatihan pembuatan makanan ringan yang dihelat Pemkab Teluk Bintuni pada 2015, untuk mengubah wujud udang dan kepiting menjadi sistik dan tortila. Bisnisnya terus maju sehingga  dinas pemberdayaan masyarakat setempat tak segan membantu pengadaan alat dapur. Ida beberapa kali diminta Pemkab Teluk Bintuni menjadi pendamping peserta pelatihan UMKM. Ida juga mewakili pelaku UMKM Teluk Bintuni mengikuti pameran di luar Papua Barat pada 2016-2019. (Yoga)

Penetapan upah minimum (upah) dilakukan tiap tahun, bahkan seolah menjadi ritual pengujung tahun yang tidak mungkin bisa dilewatkan. Pada masa pandemi penetapan upah tentu akan menjadi makin sulit, pasalnya baik pelaku usaha maupun pekerja juga tengah mengalami tekanan karena dampak ekonomi pandemi Covid. Di sisi lain, bagi pekerja bertahan pada masa pandemi juga tidak mudah. Tekanan kenaikan kebutuhan hidup pekerja dirasakan karena faktor inflasi, pemotongan gaji, bahkan hingga terburuk adalah saat sebagian pekerja harus dirumahkan tanpa gaji selama pandemi.

Dengan kondisi tersebut, penetapan kenaikan upah tentu akan menjadi sulit. Termasuk adalah apakah penetapan kenaikan upah tahun 2022 oleh sejumlah kepala daerah yang bertentangan dengan PP 36 Tahun 2021 juga bisa memenuhi unsur kesejahteraan? Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja. Salah satunya dan mungkin yang paling utama menurut penulis adalah hak untuk sejahtera. Dengan konstruksi pemikiran tersebut, maka instrumen penetapan upah sangatlah kompleks. Kenaikan upah semestinya tidak semata dilihat pada kemampuan jangka pendek dan pada standar kehidupan layak untuk buruh. Dengan rerata kenaikan upah 8,6% tiap tahun, dalam jangka panjang upah menjadi faktor penghambat daya saing produk Indonesia.

Kalangan Parlemen mengingatkan agar hasil yang dicapai (output) dari pembangunan kawasan pangan skala luas (food estat)  harus sesuai tujuan awal pencananagn proyek yakni solusi krisis ketersediaan pangan. Anggota Komisi IV DPR RI dan Fraksi PKS Slamet menjelaskan, karena anggaran pembangunan food estat dari APBN dan jumlahnya tidak sedikit  maka sudah seharusnya publik mengetahui progres pelaksanaan dan hasilnya. "Dan kami di DPR sebagai wakil rakyat adalah yang paling berhak tahu untuk pertama kali. 

Kami ingin tahu apakah tujuan awal  dan hasil akhir dan juga  dana yang keluar itu nyambung atau tidak, ada korelasi positif atau tidak, tujuan awalkan untuk menjaga ketersediaan pangan," kata Slamet kepada Investor Daily, Jumat (21/1). Namun,kata Slamaet rapat Internal Komisi IV DPR terkait Panja Food Estat pada Kamis (20/1) justru 'masuk angin'. Rapat internal yang seyogyanya  dengan agenda pembahasan Panja Food Estat distop bahkan mengalihkan  usulan panja lain yang tidak ada  dalam keputusan rapat internal Komisi IV. (Yetede)

Pemerintah telah menetapkan minyak goreng satu harga, Rp 14.000 per liter. Namun, belum semua warga merasakannya. Duit pun terasa jadi lebih licin karena makin sering keluar kantong membeli minyak goreng. Sekitar 25.000 liter minyak goreng yang disiapkan di pasar murah Lantai 3 Pusat Grosir Cirebon (PGC), Jabar sudah ludes sejak Rabu, padahal, operasi pasar oleh Kantor Perwakilan BI Cirebon dan Pemkot itu dijadwalkan Selasa-Kamis. Setiap konsumen dijatah membeli maksimal 2 liter minyak goreng. Tuti Herawati (54), warga Celancang, Cirebon, juga kecewa ketika kehabisan minyak goreng di pasar murah. Sebelum ke PGC, ia mendatangi dua supermarket demi memburu minyak goreng murah. Namun, hanya ada minyak goreng Rp 20.000 per liter.

Pemerintah akan menyubsidi selisih harga minyak goreng untuk 1,5 miliar liter selama 6 bulan, menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sekitar Rp 7,6 triliun. Aturan itu jadi angin segar bagi masyarakat, namun bagi sebagian pedagang, rentan memicu persoalan baru. Wiri Nur (49), pedagang di Pasar Kramat, Kota Cirebon berkata,  “Saya baru dikirim (minyak goreng) harga Rp 38.000 untuk 2 liter. Padahal, harganya sekarang harus Rp 28.000 per 2 liter. Jadi bingung.” Nur mengaku tidak tahu kebijakan pemerintah terkait satu harga minyak goreng. Pembeli juga enggan berbelanja di kiosnya, apalagi ada operasi pasar murah minyak goreng Rp 14.000 per liter

Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Elly Wasliah menyatakan, pedagang diberikan waktu seminggu menurunkan harga minyak goreng. Alasannya, distribusi stok minyak goreng harga rata-rata Rp 14.000 per liter rampung pekan depan. ”Untuk di pasar, kami kasih waktu seminggu penyesuaian. Harapannya, stok harga terbaru sudah masuk ke pasar. Saat ini minyak goreng Rp 14.000 per liter baru ada di pasar ritel,” ujarnya. Kebijakan minyak goreng satu harga sebaiknya menguntungkan semua pihak, termasuk pedagang kecil dan konsumen. (Yoga)

Riliv, start-up-penyedia layanan kesehatan mental (mental health), mengumumkan telah meraih pendanaan tahap awal (seed round/funding) yang dipimpin perusahaan modal ventura East Ventures. Telkom Indonesia juga disebut ikut berpartisipasi melalui program akselerasi Indigo. Namun, tak disebutkan berapa nilai pendanaannya. Riliv didirikan oleh dua orang pemuda. Audrey Maximilian Herli (Maxi) yang merupakan alumni YSEALI 2017 dan Audrey Christopher Herli, penerima beasiswa Australian Award Scholarship 2018, mendirikan Riliv atas dasar rasa keprihatinannya terhadap kondisi mental masyarakat Indonesia. CEO Riliv  Audrey Maximillian  Herli mengatakan, kehadiran konseling daring dan konten-konten mindfulness yang terpadu dari Riliv dapat memperkenalkan kesehatan mental sebagai kebutuhan yang wajar  bagi gen Y,Z dan Alpha, dalam bonus demografi Indonesia saat ini. (Yetede)