Dinas Kesehatan DKI belum segera akan mengambil kebijakan khusus ditengah kondisi pandemi Covid-19 di Ibu kota yang semakin mengkhawatirkan. Ada sejumlah parameter yang harus dihitung dengan cermat sebelum memutuskan kebijakan rem darurat Covid-19, "Relatif saat ini antara resiko dan kemudian manfaatnya, kami lihat situasi ini masih bisa pada PPKM level 2," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia. Meski demikian Dwi mengklaim capaian tersebut masih aman, Pemprov DKI masih bisa mengendalikan laju pandemi meski BOR tercatat 60-70%. Jika sudah lebih dari itu, kondisi pandemi di Ibu Kota dianggap sudah tak stabil dan perlu kebijakan rem darurat. "Selain itu, point penting seperti aktivitas masyarakat yang  mungkin kita lihat nanti ketika sudah sulit dikendalikan protokol kesehatan dan sebagainya," kata Dwi. (Yetede)

Induk usaha lembaga penyiaran nasional NET TV, PT Net Visi Media Tbk (NETV) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/1). Dalam initial public offering (IPO) ini, NETV meraih dana Rp 149,99 miliar. CEO NETV Deddy Hariyanto mengatakan, IPO ini merupakan bagian dari rencana akselerasi perusahaan untuk mencapai prioritas pengembangan usaha. "Melalui anak usaha penyiaran nasional NET yang dikenal dengan konten kreatif dan kekinian, kami ingin mengembangkan konten-konten NET agar dapat lebih luas lagi menjangkau potensi pemirsa di Indonesia," ujarnya kemarin. Deddy mengatakan, usai IPO, NETV juga akan mengembangkan berbagai inovasi platform teknologi media penyiaran berbasis digital. Perusahaan ini juga akan memperluas pemanfaatan IP dan melakukan eksplorasi kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis untuk mengidentifikasi peluang monetisasi IP baru di luar media. Ini termasuk pemanfaatan teknologi baru metaverse seperti augmented reality dan non fungible.

Diskursus korupsi ramai lagi, menyusul penangkapan 3 bupati oleh KPK. Menurut Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan kepala daerah dan ketua DPRD, budaya korupsi harus dipotong. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, korupsi yang menjerat kepala daerah menghambat tercapainya tujuan bernegara, yang tertuang dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Retorika soal korupsi ramai dibicarakan sejak kita merdeka. Berbagai komisi negara, berbagai usulan mencegah korupsi, terus disuarakan. Pemuka agama pun ikut bersuara. Nyatanya, korupsi makin menjadi-jadi. Korupsi tidak akan hilang jika para elite hanya sibuk menganalisis, sibuk beretorika, tapi kurang punya keinginan melakukan tindakan politik.

Jelas korupsi kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal, biaya politik untuk menjadi gubernur atau bupati/wali kota yang mahal,tak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Hal itu disebabkan oleh ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi. Dengan kekuatan politik mayoritas yang menguasai 82 % kursi parlemen, mengapa tak mau merevisi  UU yang membatasi ruang korupsi? Mengapa tidak dibuat keputusan politik yang melarang parpol mengajukan calon kepala daerah jika di suatu daerah terbukti kepala daerah yang diusungnya korupsi? Sejarah mengajarkan, korupsi tak bisa diberantas hanya dengan pidato. (Yoga)

Tiga peneliti yang menulis dalam artikel di MIT Sloan Management Review mengungkapkan, alasan utama pengundurkan diri dari perusahaan di AS selama survei April-Oktober 2021 adalah perusahaan buruk dalam merespons kasus Covid-19, perusahaan gagal mengakui kinerja karyawan, tingkat yang tinggi di dalam inovasi, reorganisasi di dalam perusahaan, dan yang terbanyak adalah adanya kultur beracun di perusahaan. Analisis lebih lanjut dalam artikel Toxic Culture Is Driving the Great Resignation menyebutkan, penyebab utama yang berkontribusi terhadap kemunculan kultur beracun di perusahaan adalah kegagalan perusahaan mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi; pekerja merasa tidak dihargai; dan perilaku tidak etis oleh beberapa karyawan.

Ahli manajemen sumber daya manusia Ian Cook di dalam Harvard Business Review September lalu menyebutkan 3 hal yang perlu dilakukan eksekutif perusahaan untuk menghadapi masalah ini, adalah masalah utama di perusahaan yang menjadi penyebab orang meninggalkan perusahaan, memastikan penyebab utama orang memilih keluar dari perusahaan, dan mengembangkan program yang bisa menahan karyawan bertahan di tempat kerja. Content and Partnerships Lead, Strategic Intelligence, World Economic Forum Abhinav Chugh menyebutkan, perusahaan harus mengevaluasi orientasi masa depan mereka mengingat dunia kerja yang baru. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan agar sistem  dalam korporasi diarahkan untuk memastikan pekerjaan yang layak dan bermartabat untuk semua. (Yoga)

Selain membentuk badan layanan umum sektor ekonomi kreatif, pemerintah akan merilis skema  pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual melalui PP, sebagaimana amanat UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. ”Inti rancangan PP itu, hak kekayaan intelektual bisa jadi jaminan untuk memperoleh pembiayaan,” kata Direktur Regulasi Kemenparekraf Sabartua Tampubolon (25/12). PP itu dalam proses pengundangan. (Yoga)

Upaya penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu agenda krusial dalam peningkatan produktivitas nasional untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang.Berbagai indikator kualitas modal manusia Indonesia seperti Human Capital Index (HCI) yang mencakup kesehatan manusia masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya penguatan kualitas kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan.

Dimulai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pemerintah berupaya membuat terobosan besar dalam memberikan kemudahan akses kesehatan bagi sekitar 200 juta penduduk Indonesia.Tantangan terbesar, yang masih terus dilakukan penyesuaian hingga kini, yaitu gap antara pendapatan dan pembiayaan jaminan kesehatan hingga klaim pembayaran rumah sakit. Tak heran, defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2019 sempat mencapai puncaknya sebesar Rp51 triliun.

Otoritas Amerika Serikat (AS), melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengumumkan program senilai US$ 9,9 juta. Program ini akan membantu pemerintah Indonesia mencegah korupsi, dengan meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan mempromosikan  integritas disektor publik dan swasta. "Melalui program baru ini, kami mendukung pergeseran fokus pemerintah dari penuntutan dan penegakan  hukum terhadap tindakan korupsi menjadi pencegahan korupsi," kata Direktur USAID Indonesia Jeffre P Cohen, Senin (24/1). USAID bermitra dengan organisasi lokal yaitu Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dalam program pelaksanaan lima tahun. Disamping itu USAID mendukung upaya pemerintah dalam memajukan tindakan pencegahan korupsi dan kapasitas pengawasan yang lebih baik dipihak pemerintah untuk memantau dan mencegah korupsi. (Yetede)

Perusahaan Tencent Cloud dan agensi pembelajaran digital Kydon Group menjalin kerjasama untuk mengembangkan kursus komputasi awan (cloud computing) serta teknologi mutakhir lainnya kepada para pelajar di Asia Tenggara. Vice President of Tencent Cloud International for Southeast Asia. Krittee Manoleehagul, mengatakan, pihaknya menyambut antusias atas kolaborsi dengan Kydon Group tersebut. "sebagai penyedia layanan cloud terkemuka, kami berkomitmen untuk membangun, melatih, dan mengembangkan talenta untuk industri di kawasan ini," ujar Manoleehagul, dalam keterangannya, Selasa (25/1). CEO and Founder of Kydon Group David Yeo menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pihaknya akan menciptakan kurikulum kelas yang terukur, berkelanjutan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kursus dirancang secara online maupun offline dalam aktivitas pembelajaran dikelas. Kursus online akan diselenggarakan di platform Kydon, yaitu Zillearn. (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti), meneken perjanjian kerjasama dengan Telkomsel dan XL Axiata untuk Program Penyediaan Layanan Seluler 4G/LTE di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3L) Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, kontrak kerja sama Penyediaan Layanan Seluler BTS di wilayah 3T tersebut merupakan salah satu tahapan pelaksana tugas BLU Bakti untuk membangun 9.113 BTS 4G berkemampuan internet bagus  di wilayah 3T. "Disaat yang bersamaan, kita juga secara  tidak langsung menegaskan seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non-3T. Ada 3.435 desa dan kelurahan di Indonesia yang perlu dibangun BTS 4G," ujar Jhonny. (Yetede)

Dimasa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, kita menyaksikan sebuah anomali perekonomian yang kembali menggeliat namun dengan inflasi yang rendah. Rendahnya inflasi Indonesia ini juga seolah bertabrakan dengan kenyataan sehari-hari yang ditemui masyarakat, di mana disepanjang masa pandemi ini begitu sering terdengar berita kenaikan harga-harga kebutuhan pokok secara signifikan. Kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada 2020 tersebut mendorong  terjadinya penurunan yang cukup tajam disemua harga-harga komoditas penting dunia, seperti minyak, logam, dan bahan pangan. Untuk merespon kontraksi tersebut hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia melakukan kebijakan counter cyclical ala Keynesian dengan mendorong kenaikan defisit APBN. Karenanya masing-masing negara termasuk Indonesia melakukan pencetakan uang  untuk membiayai defisit  APBN, sesuatu yang dikenal sebagai quantitative easing. (Yetede)