Lima penjabat gubernur pengganti gubernur-wakil gubernur yang berakhir masa jabatannya akan dilantik Kamis (12/5). Mereka menjadi gerbong pertama penjabat kepala daerah yang dilantik dan menyusul, hingga 2023, 265 daerah juga akan dipimpin penjabat. Untuk memastikan para penjabat berkinerja baik serta netral selama pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024, pemerintah dituntut untuk menguatkan fungsi pemonitoran dan evaluasi. Keputusan menunjuk para penjabat gubernur berada di tangan Presiden Jokowi setelah nama-nama calon disaring Kemendagri, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kemensetneg dan Badan Kepegawaian Negara. Gubernur petahana turut mengajukan nama-nama calon aparatur sipil negara yang layak menjadi penjabat. Sekjen Kemendag Suhajar Diantoro, Rabu (11/5), mengatakan, kelima penjabat gubernur akan dilantik di kantor Kemendagri, Jakarta, oleh Mendagri Tito Karnavian. Gerbong pelantikan penjabat berikutnya,lanjut Suhajar, digelar 22 Mei 2022, penjabat yang dilantik adalah penjabat bupati/wali kota.Total 37 bupati-wakil bupati dan 6 wali kota-wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 22 Mei.

Ketua DPRD Banten Andra Soni meyakini penyelenggaraan pemerintahan daerah di Banten akan tetap berjalan baik meski daerah dipimpin penjabat gubernur. DPRD akan mengawasi tindak tanduk penjabat terpilih. DPRD juga akan mendukung kepemimpinan penjabat dalam hal penganggaran ataupun urusan legislasi. Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Saleh Siknun menyampaikan, pihaknya berharap penjabat gubernur terpilih dapat melanjutkan program-program strategis pemerintah pusat dan Gubernur-Wagub Papua Barat, Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani. ”Kami juga berharap penjabat gubernur menjalin silaturahmi dengan DPRD dan tokoh masyarakat setempat. Tujuannya, mengatasi berbagai masalah sosial di tengah masyarakat,” tutur Saleh. Ketua STIPAN Soni Sumarsono mengatakan, setelah penjabat dilantik, fungsi pemonitoran dan evaluasi oleh Kemendagri penting untuk diperkuat. Jika kelak ada penjabat yang tidak menjalankan tugas de- ngan baik atau tidak profesio- nal, semisal tidak netral saat pemilu dan pilkada serentak nasional pada 2024, mereka harus langsung diganti. Kemendagri harus meyakinkan public, penjabat yang dipilih adalah pilihan yang terbaik. (Yoga)

Lobi-lobi politik terkait pengisian penjabat kepala daerah belakangan ini semakin gencar dilakukan sejumlah pihak seiring makin dekatnya waktu berakhirnya masa jabatan kepala daerah di ratusan daerah. Di balik lobi-lobi itu ditengarai ada kepentingan terkait pemenangan pemilu dan pilkada 2024. Untuk memastikan penjabat lepas dari kepentingan politik serta memiliki kapabilitas dan integritas dalam memimpin daerah, transparansi dan partisipasi publik perlu dibuka saat penentuan penjabat. Pada 15 Mei 2022, ada lima gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya. Selanjutnya, pada 22 Mei menyusul 37 bupati dan enam wali kota. Total, pada tahun ini ada 101 kepala daerah dan kemudian 170 kepala daerah pada tahun 2023 yang akan berakhir masa jabatannya. Sebanyak 271 daerah itu selanjutnya akan dipimpin penjabat kepala daerah hingga terpilih kepala daerah definitif hasil pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. Senin lalu Presiden Jokowi telah memutuskan penjabat gubernur untuk memimpin lima provinsi yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada Mei ini. Menurut rencana, para penjabat gubernur ini dilantik pada Kamis (12/5). Adapun 43 penjabat bupati/wali kota akan dilantik pada 22 Mei. Kewenangan terkait pengisian penjabat ini sebagian besar ada di Mendagri.

Dalam diskusi XYZ Forum bertajuk ”Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah Vs Konservatisme Kebijakan”, Selasa, Menpan dan RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan intensnya lobi-lobi sejumlah pihak untuk posisi penjabat kepala daerah. Lobi itu, antara lain, dilancarkan gubernur, wali kota, serta bupati petahana. Setelah ditelusuri, salah satu tujuan kepala daerah petahana melakukan lobi adalah agar calon penjabat yang didukungnya bisa membantu memenangkan petahana di Pilkada 2024.  Adanya lobi untuk pengisian penjabat itu selaras dengan keterangan sejumlah elite partai politik dan anggota DPR yang diwawancarai Kompas, April lalu. Mereka menyampaikan, lobi di antaranya dilakukan  ASN yang mengincar posisi penjabat. Dalam lobi ini, mereka memberi iming-iming imbalan uang hingga berjanji mengamankan suara partai pendukungnya di Pemilu 2024. Ridwan Kamil pun mengakui adanya lobi dari kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Heroik Pratama mengatakan, lobi politik dalam ruang gelap pengisian penjabat kepala daerah bisa dihindari jika pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, untuk memastikan penjabat profesional menjalankan tugasnya, setiap tiga bulan mereka diminta membuat laporan pertanggungjawaban. Jika kinerja mereka tak memuaskan atau bahkan tak profesional, seperti tidak netral saat pemilu, bisa saja mereka langsung diganti. (Yoga)

Pemulihan ekonomi di sebagian besar daerah penghasil komoditas ekspor di sektor perkebunan dan pertambangan lebih cepat dari pada daerah-daerah yang bergantung pada pariwisata. Meski demikian, inflasi di daerah-daerah itu perlu dikendalikan guna menjaga daya beli dan mengakselerasi pemulihan. Berdasarkan data BPS, ekonomi nasional tumbuh 5,01 secara tahunan pada triwulan I-2022. Tiga motor utama penggerak pertumbuhan itu adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,43 %, investasi 4,09 %, dan ekspor 16,22 %. Vice President for Industry and Regional Research Office of Economist Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani (10/5) mengatakan, ekspor yang tumbuh kuat itu tidak  lepas dari kenaikan harga sejumlah komoditas global, antara lain minyak mentah, CPO, batubara, timah, tembaga, dan nikel.

BPS mencatat, produk domestik bruto regional (PDRB) sejumlah daerah sentra kelapa sawit di Sumatera pada triwulan I-2022 tumbuh kuat dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Di Provinsi Riau dan Jambi, misalnya, pertumbuhan PDRB-nya masing-masing 4,72 % dan 4,64 %. Adapun konsumsi rumah tangga Riau tumbuh 5,01 % dan Jambi 5,71 %. Perekonomian daerah penghasil nikel di Sulawesi dan Maluku juga tumbuh signifikan. Pertumbuhan PDRB Sulteng dan Malut pada triwulan I-2022 masing-masing 10,49 % dan  9,63 %. Konsumsi rumah tangga Sulteng tumbuh 3,84 % dan 7,57 %. Dendi yakin perekonomian daerah-daerah penghasil komoditas itu akan pulih cepat lantaran tertopang harga komoditas global yang hingga kini masih tinggi. Mobilitas dan belanja masyarakat selama masa Ramadhan-Lebaran 2022 juga akan mempercepat pemulihan. (Yoga)

Kenaikan rata-rata nasional upah buruh awal tahun ini belum menunjukkan pemulihan sektor ketenagakerjaan yang berkualitas dan merata. Separuh provinsi di Indonesia masih mengalami penurunan upah, sebagian di bawah standar upah minimum yang berlaku. Kenaikan inflasi yang jauh lebih tinggi pun terus menggerus upah riil buruh dan menekan daya beli warga. Setelah sebelumnya menurun pada Agustus 2021, data Keadaan Ketenagakerjaan yang dirilis BPS, Senin (9/5) menunjukkan, rata-rata upah buruh kembali naik 1,12 % pada Februari 2022. Besaran upah rata-rata bulanan meningkat dari Rp 2,86 juta pada Februari 2021 menjadi Rp 2,89 juta, hampir semua sektor lapangan kerja mencatatkan kenaikan upah. Penurunan upah terpantau di empat sektor, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial (-0,29 %), industri pengolahan (-0,94 %), administrasi pemerintahan (-1,75 %), dan jasa pendidikan (-6,5 %). Meskipun demikian, jika ditelisik dari persebaran regional, separuh provinsi di Indonesia masih mengalami penurunan upah rata-rata. Upah di sebagian provinsi juga masih berada di bawah standar upah minimum yang berlaku.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan upah rata-rata secara nasional tidak bisa menggambarkan kondisi riil ketenagakerjaan. Pemulihan kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah tidak sama, bergantung pada sektor utama yang menggerakkan perekonomian daerah itu. Hal ini disebabkan pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan kini harus menghadapi tantangan inflasi akibat kenaikan harga bahan baku, bahan bakar minyak, dan listrik. Di sisi lain, kenaikan upah rata-rata nasional pada Februari 2022 juga tidak signifikan karena langsung tergerus kenaikan inflasi yang lebih tinggi. BPS mencatat, tingkat inflasi tahunan per April 2022 sudah mencapai 3,47 %, tertinggi sejak Agustus 2019. Ini jauh di atas tingkat kenaikan upah rata-rata yang hanya 1,12 %. (Yoga)

Sambil celingak-celinguk, Adarian (17) menghubungi kenalan yang akan mengantarnya ke daerah Citra 7 di Kalideres. Menurut rencana, pemuda asal Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten, ini bekerja menjaga empang dengan upah Rp 1,1 juta per bulan. Petualangan pertamanya ke Jakarta tahun 2021 sebagai pekerja konfeksi, dua bulan. Ia merasakan ”capek bukan main” lantaran sering begadang lembur tanpa kenaikan upah. Di tempat lain di sudut Terminal Kalideres, Khairul Anwar (32) tengah menyeruput kopi. Lelaki asal Lampung Timur ini meninggalkan istri dan dua anak 1 tahun dan 3 tahun untuk bekerja sebagai kuli bangunan di Pluit, Jakut. Khairul putus sekolah ketika kelas II SMP. Dia tergiur uang Rp 50.000-Rp 70.000 sebagai sopir tembak. Setelah itu ia melanglang ke Makassar dan Toraja di Sulawesi, Bali, Padang, Palembang, Lebak, dan Jakarta, bekerja sebagai buruh bangunan hingga buruh tani. Keputusan merantau ke kota metropolitan turut ditempuh Randi Septian (26), yang keluar dari pekerjaan sebagai karyawan hotel di Palembang, SumsSel, setahun lalu. Ia belum dapat pekerjaan meski melamar di hotel dan perusahaan lain.

Disdukcapil DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru masuk ke Ibu Kota seusai Lebaran 2022 berkisar 20.000-50.000 orang. ”Kami melihat tahun 2022 jumlah pemudik semakin banyak dan fenomenanya sama dengan tahun 2019,” kata Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin. Menurut Budi, di Jakarta hingga akhir 2022 diperkirakan terdapat 200.000 warga pendatang baru atau cenderung sama sebelum pandemi. Mental dan kemampuan dibutuhkan untuk berkompetisi dan hidup layak di JakartaBPS DKI Jakarta mencatat tren penurunan angka pengangguran terbuka di Jakarta. Periode Agustus 2020-Agustus 2021, lapangan kerja mengurangi 42.000 penganggur dan menyerap 36.000 tenaga kerja. ”Pendatang jelas menambah pertumbuhan ekonomi,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Endang Kurnia Saputra. Jakarta jadi pilihan karena kota termaju di Indonesia dengan lapangan kerja luas. Rakhmat Hidayat, sosiolog dari UNJ, menyebut, daya tarik sosial dan ekonomi Jakarta sudah jadi rutinitas setelah Lebaran. Menurut dia, perantau ini patut ditunjang intervensi pemerintah lewat pelatihan kapasitas dan kemampuan kerja serta ruang mengembangkan ekonomi. Selain sinergi pelaku industri dan usaha terkait lowongan kerja, kerja sama antardaerah di Jabodetabek harus ditingkatkan agar mereka terdistribusi ke sektor industry dan usaha, ekonomi kreatif, hingga informal. (Yoga)

Politikus senior Partai Golkar menilai tidak ada alasan mengganti Arilangga Hartarto dari posisi puncak pimpinan. "Ada kekurangan di sana-sini, biasa, sebagai manusia," kata Agung Laksono, Ketua Dewan Partai Golkar, kepada Tempo, kemarin. "Tapi sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan, tidak dapat ujug-ujug diberhentikan." Beberapa sumber Tempo, mengabarkan kursi Airlangga di Partai Golkar sedang diguncang. Sang ketua dianggap tidak memiliki elektibilitas  yang cukup untuk menghadapi Pemilu 2024. Penggantian pemimpin juga bisa memuluskan  kehadiran calon presiden alternatif yang mampu mengerek suara partai dalam pemilu serentak tersebut.  Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009, menilai tidak ada yang salah dengan kerja Airlangga, yang dia nilai mampu menyatukan kader partai. Airlangga juga dianggap mampu melakukan manuver politik dengan menjalani komunikasi dengan ketua umum partai lain. (Yetede)

Penyebab penularan hepatitis akut pada anak-anak hingga saat ini masih misterius. Karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) belum bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka.  "Sampai saat ini belum ada keputusan IDAI untuk pembelajaran tatap muka itu," kata Ketua Unit Kerja Koordinasi Gastrohepotologi IDAI, Muzal Kadim, dalam diskusi secara daring, pekan lalu. Pernyataan itu dibenarkan oleh Ketua Pengurus Pusat IDAI,  Pimpin Basarah Yanuarso, kemarin. Menurut dia, IDAI masih mengkaji setiap temuan kasus yang diduga hepatitis akut, termasuk pemeriksaan adenovirus di laboratorium. Pemeriksaan ini tidak mudah karena akan menyita waktu cukup lama. Apalagi belum semua laboratorium  mampu melakukannya. Ditengah ketidakpastian ini, Pimpin meminta sekolah meningkatkan kewaspadaan. Protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 wajib dilanjutkan. (Yetede)

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sebelum bertolak menuju Washington D.C. Amerika Serikat, Selasa (10/5). Presiden bersama rombongan akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT Khusus Asean-AS atau Asean-US Special Summit (AUSS).

Pemerintah tengah melakukan negosiasi sebagai upaya pengambilalihan lahan konsesi yang dikelola oleh puluhan korporasi untuk dijadikan bagian dari pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, terdapat 25—30 korporasi yang memiliki konsesi lahan untuk membuka operasional pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun, jumlah konsesi yang terjebak dalam pembangunan IKN Nusantara berkisar 149—162 konsesi di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Sementara itu, catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdapat lahan konsesi tambang batu bara seluas 73.584 hektare di kawasan IKN. Itu pun masih belum termasuk konsesi lahan untuk sektor perkebunan, kehutanan dam PLTU batu bara.

Hal yang pasti, pemerintah memang telah memiliki legalitas untuk mengambil alih lahan dari pihak lain dalam rangka memuluskan pembangunan IKN Nusantara melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Ada dua skema perolehan tanah di IKN Nusantara, yakni melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Pelepasan kawasan hutan cukup mudah dilakukan karena pemerintah hanya tinggal mengalihkan status lahan tersebut untuk kemudian dijadikan lokasi pembangunan IKN.

Saat libur Lebaran tahun ini, minat masyarakat untuk menonton film di bioskop tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Ini ditangkap sebagai sinyal positif bagi pulihnya industri film di masa pandemi Covid-19. Film KKN di Desa Penari yang tayang perdana pada 30 April 2022 merupakan salah satu judul film yang laris di bioskop. Tiket di sejumlah kota terjual habis sebelum film itu tayang. Menurut akun Instagram @kknmovie, jumlah penonton film tersebut di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang per Senin (9/5). Selain itu, film Doctor Strange in Multiverse of Madness juga menarik minat penonton. Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengatakan, kapasitas bioskop saat ini masih dibatasi, yaitu 70 % kapasitas maksimal, yang kerap terpenuhi beberapa pekan terakhir. Hal ini berpengaruh kepada naiknya omzet pengusaha bioskop. Rata-rata omzet pengusaha bioskop pada masa libur Lebaran 2021 sebesar Rp 4 juta-Rp 5 juta per hari. Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, omzetnya naik mencapai Rp 30 juta-Rp 50 juta. Ia menambahkan, kenaikan jumlah penonton ini merupakan efek dari euforia publik di masa liburan. Selain Lebaran, momen strategis lain adalah saat masa libur sekolah, Natal, Tahun Baru, dan Idul Adha. Tingginya animo publik untuk menonton di bioskop juga dipengaruhi oleh film yang beredar.

Selama pandemi, penayangan berbagai judul film terpaksa ditunda. Ini menghambat rantai distribusi film. Sebagian film juga mengalihkan penayangannya ke platform over the top (OTT). Kendati platform itu memungkin- kan film ditonton siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, sebagian besar pendapatan industri film masih berasal dari penjualan tiket di bioskop. Pandemi Covid-19 pun membuat perkembangan industry film Indonesia mandek. Menurut Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) Edwin Nazir, konsumsi konten film di OTT cukup dominan di kalangan masyarakat selama pandemi. Namun, hal itu belum mampu menutup kerugian yang dialami pelaku industri film. Ini karena mereka turut menghadapi isu pembajakan. (Yoga)