Pasar kerja masih ”ramah” bagi lulusan perguruan tinggi. Namun, tren 30 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengecilnya pertumbuhan upah yang diterima lulusan universitas dibandingkan dengan lulusan SMA, sebagaimana analisis  Kompas terhadap data upah berdasarkan tingkat pendidikan dari BPS mulai 1993 hingga 2022. Akumulasi upah ini adalah penjumlahan upah yang diterima sejak lulus kuliah atau sekolah hingga usia 55 tahun, atau pensiun. Perhitungan Kompas menunjukkan, akumulasi pendapatan lulusan S-1 hingga pensiun Rp 1,57 miliar, sedangkan lulusan SMA Rp 798 juta. Sementara pada 2022, pendapatan lulusan universitas hingga pensiun  Rp 3,8 miliar. Sedangkan, akumulasi upah lulusan SMA Rp 2,4 miliar. Artinya, lulusan perguruan tinggi mendapat akumulasi upah hanya 55 % lebih besar ketimbang rekan sepantaran mereka yang lulusan SMA. Angka ini turun 43 persen dibandingkan angkatan 1993.

Meski saat ini peningkatan upah lulusan universitas dibandingkan SMA masih relative tinggi, data tadi menunjukkan tren penurunan selisih upah selama tiga dekade terakhir. Jika diproyeksikan hingga 25 tahun ke depan atau pada 2047, upah lulusan universitas hanya lebih besar 50 % dari SMA. Jika lulusan SMA mendapat rata-rata upah Rp 6,3 juta, lulusan universitas mendapat Rp 9,5 juta, yang  menunjukkan penilaian pasar kerja terhadap pekerja berpendidikan tinggi makin lama tidak jauh berbeda dengan lulusan SMA. Meski demikian, selisih gaji pegawai lulusan SMA dengan universitas di Indonesia cenderung lebih tinggi ketimbang sejumlah negara maju. Data Biro Statistik Ketenagakerjaan AS (Bureau of Labor Statistics) pada 2020, lulusan pendidikan tinggi mendapat upah 67 % lebih tinggi ketimbang yang berijazah SMA.

Dirjen Pendidikan Tinggi, Ristek Kemendikbudristek Nizam, menilai bahwa dapat dimaklumi perbedaan upah pertama antara lulusan perguruan tinggi dan lulusan SMA tidak banyak berbeda. Sebab, ia mengklaim, di negara maju, perbedaan upah lulusan setara SMA dan universitas hanya berbeda 15-20 %. Kendati demikian, menurut Nizam, pendidikan tinggi akan mampu menawarkan kenaikan pendapatan dan karier yang jauh lebih cepat dibandingkan yang tidak berpendidikan tinggi. (Yoga)

BPS telah merilis angka kemiskinan periode Maret 2022 sebesar 9,54 %. Angka kemiskinan ini mengalami penurunan dibandingkan angka rilis pada periode sebelumnya, September 2021, yang mencapai 9,71 %. Bahkan menjadi penurunan yang kedua kalinya pada masa pandemi. Pada periode September 2021 juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dibandingkan kemiskinan periode Maret 2021 yang masih double digit (10,14 %). Angka kemiskinan periode Maret 2022 ini merupakan prestasi pemerintah yang patut diapresiasi mengingat angka kemiskinan saat ini masih berada pada posisi satu digit.

Penurunan angka kemiskinan ini mengiringi pemulihan ekonomi nasional yang ditandai pertumbuhan ekonomi 5,01 % secara year-on-year (yoy) pada kuartal I-2022, hampir menyamai performa ekonomi sebelum pandemi melanda negeri ini. Bersamaan turunnya angka kemiskinan, BPS juga merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Februari 2022 mencapai 8,4 juta orang atau 5,83 % dari angkatan kerja, turun dibandingkan Februari 2021 yang 8,75 juta orang atau 6,26 % dari angkatan kerja. Turunnya angka pengangguran turut menorehkan kisah sukses di masa pandemi yang belum berakhir.

Bersamaan dengan angka kemiskinan 9,54 %, dirilis juga angka rasio gini yang merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran penduduk. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini adalah 0,384, meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan rasio gini September 2021 yang 0,381. Bahasa sederhananya, apabila rasio gini meningkat, maka yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Selain masalah ketimpangan yang makin melebar, penurunan angka kemiskinan kali ini juga masih mengandung disparitas antar wilayah. Hingga saat ini, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebesar 5,82 % dan yang tertinggi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 19,89 %. (Yoga)

Polemik upah minimum tahun 2022 belum selesai bergulir, tetapi kebijakan upah minimum 2023 sudah di depan mata. Meski masih tiga bulan lagi sampai penetapan, diskusi seputar upah minimum sudah sepatutnya dibahas dari sekarang untuk mengevaluasi sistem pengupahan yang kini berlaku dan menghindari mengulangi kesalahan yang sama tahun depan. Untuk pertama kalinya, tahun ini, kenaikan upah minimum berada di bawah tingkat inflasi tahun berjalan.

Tingkat inflasi tahunan ketika kebijakan upah minimum 2022 ditetapkan adalah 1,66 % (Oktober 2021). Jika ditelisik satu per satu, mayoritas provinsi saat itu memiliki tingkat inflasi lebih tinggi daripada persentase kenaikan upah minimum. Setengah tahun berlalu setelah kebijakan upah minimum 2022 berlaku, inflasi tahunan sudah 4,35 % secara tahunan (Juni 2022) dan diperkirakan terus meningkat hingga 5 persen pada akhir tahun ini.

Survei Angkatan Kerja Nasional terbaru pada Februari 2022 menunjukkan, 50,61 % pekerja di Indonesia masih digaji di bawah upah minimum. Dalam empat tahun terakhir, hanya 48-57 % pengusaha yang patuh menggaji buruh sesuai standar minimum. Dalam kondisi lebih banyak pekerja digaji di bawah atau sebesar upah minimum, peran upah minimum sebagai instrumen jaring pengaman bagi pekerja seharusnya lebih diperkuat. Sudah selayaknya kebijakan upah minimum tahun 2023 ditetapkan di atas inflasi atau seminim-minimnya selaras dengan inflasi. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 2022. ”Kami berharap dengan upaya banding ini besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan, ”kata Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Rabu (27/7). (Yoga)

Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Sejak 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-angsur pulih, setelah terkontraksi sepanjang 2020 akibat hantaman pandemi Covid-19. Bahkan, berdasarkan ramalan dari Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF), perekonomian Indonesia sepanjang 2022 dan 2023 berpeluang tumbuh di atas 5 persen (year-on-year/YoY). Jika ramalan itu terjadi, maka capaian ini sangat layak diapresiasi. Sebab, dalam 2 tahun ke depan, perekonomian dunia dihadapkan pada risiko yang besar. Bahkan, Bank Dunia telah memberi peringatan akan potensi besar perekonomian dunia masuk ke jurang resesi. Pemantik dari resesi ekonomi dunia ini adalah meletusnya invasi militer Rusia terhadap Ukraina. Sudah lebih dari 6 bulan, invasi militer ini masih terus berlanjut. Berbagai diplomasi telah dilakukan untuk mengakhiri invasi ini, termasuk oleh Presiden Jokowi. Salah satu dampak dari invasi ini terganggunya pasokan berbagai komoditas (energi, pangan, dan mineral). Namun, mengingat motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi Rumah Tangga (RT). Maka, menjaga vitalitas konsumsi RT menjadi sangat penting, agar denyut pertumbuhan ekonomi tidak melemah dengan cepat. Seperti yang sudah terjadi di negara-negara berkembang lainnya.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Rakernas Apersi) tahun 2022 menyoroti penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). La Nyalla Mahmud Mattalitti,
ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sambutan secara virtual di Rakernas Apersi menegaskan, sektor properti dan perbankan merupakan dua sektor yang tak terpisahkan. Kedua industri ini menjadi andalan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Dengan istilah disatukan atau merger akan melemahkan positioning BTN Syariah sebagai bank yang fokus dalam penyaluran pembiayaan perumahan berbasis syariah, mengingat BSI tidak memiliki fokus dan pengalaman di bidang pembiayaan perumahan,” tegasnya. Selain itu, Ketua Apersi  Junaidi Abdilah juga menjelaskan bahwa saat ini kondisi pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terkendala beberapa hal. Mulai dari patokan harga rumah dari pemerintah yang belum dinaikkan sejak dua tahun lalu sehingga mengganggu bisnis para pengembang. (Yetede)

Riset tentang Diskriminasi di Tempat Kerja Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Jender yang dilakukan ILO pada 2016 menyebutkan, 90 % transpuan di Indonesia lebih banyak bekerja di sektor informal. Ragam pekerjaan itu adalah pengamen, wirausaha di bidang fashion dan kecantikan, serta pekerja seks. Tidak heran jika transpuan merupakan salah satu kelompok yang lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk bertahan hidup di masa pandemi. Solidaritas juga digelar komunitas Waria Crisis Center (WCC) di Yogyakarta melalui donasi untuk transpuan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dukungan serupa juga diberikan oleh Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dengan membagikan 102 paket sembako dan masker kepada Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo) di Yogyakarta.

Pandemi Covid-19 telah membuat beban penghidupan ekonomi transpuan semakin berat. Ditambah sikap masyarakat yang belum sepenuhnya mau menerima keberadaan transpuan membuat tuntutan kemandirian, terutama mandiri secara ekonomi, menjadi salah satu cara membuat komunitas transpuan lebih berdaya. Salah satu cara membangun kemandirian komunitas transpuan adalah lewat koperasi. Jalinan kemandirian lewat koperasi transpuan ini sudah diinisiasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di sejumlah negara. Mengutip dari laman ILO, Kepala Unit Koperasi ILO Simel Esim menguraikan kelebihan daya kolektif koperasi yang bisa digunakan komunitas transpuan, mulai dari sumber daya, biaya, beban kerja, keterampilan, hingga manajemen usaha.

Tim ILO juga berbagi pengalaman tentang model koperasi transpuan di beberapa negara. Di Argentina, model koperasi yang dijalankan menangani fashion sebagai lini bisnis utamanya. Koperasi transpuan di India fokus pada aspek kesejahteraan sosial anggotanya. Di Filipina, model koperasi lebih berbentuk simpan pinjam. Untuk lebih memaksimalkan hasilnya, pengelola koperasi juga memberikan bantuan pengelolaan keuangan melalui pelatihan atau pendampingan usaha. ILO mengadakan pelatihan kepada tiga komunitas transpuan, yaitu Yayasan Srikandi Pasundan (Bandung), Yayasan Kebaya (Yogyakarta), dan Yayasan Srikandi Sejati di Jakarta. Bertolak dari kondisi pandemi dan perkembangan teknologi digital, transpuan dilatih memasuki era pemasaran digital dan pemasaran daring dengan memanfaatkan kemudahan berbagai aplikasi bisnis. Mereka juga diajak untuk membuat strategi promosi dan target pelanggan. (Yoga)

Menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Indonesia siap menampung investasi asing, terutama  di sektor  industri manufaktur. Selain perangkat hukum yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, kesiapan Indonesia  juga ditunjukkan oleh rampung tujuh proyek strategis nasional  (PSN), Juni 2022, dengan nilai investasi Rp 138,1 triliun. Selama 2016 hingga semester I-2022, pemerintah telah menyelesaikan 135 PSN dengan nilai investasi Rp 858 triliun. "Nilai ketujuh proyek PSN yang telah diselesaikan hingga Juni 2022 mencapai Rp 138,1 triliun," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta. Proyek ini meliputi kawasan Industri Tanjung Enim, Kawasan Industri Terpadu Batang, Terminal Multipurpose Labuah Bajo, Kawasan Industri Weda Bay, Central-West Java Transmission Line 500 KV, Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota Kabupaten Merauke. (Yetede)

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyelenggarakan bursa kerja (job fair) bagi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) 2022. Acara yang diselenggarakan di kantor Disdik Pemprov DKI Jakarta, 25-26 Juli 2022 itu, menyediakan 3.067 lowongan kerja. “Perusahaan peserta job fair ada 60 perusahaan, yang menyediakan 3.067 lowongan pekerjaan. Berarti, Insya Allah alumni KJMU dan mahasiswa akhir penerima beasiswa KJMU akan terserap pada event job fair ini sebanyak 3.067 orang,” kata Kepala
Unit Pelaksana Teknis (UPT) P40P Disdik DKI Jakarta, Waluyo Hadi, disela-sela acara job fair KJMU 2022 pada Selasa (26/7).
Bursa kerja Disdik DKI Jakarta yang digelar melalui Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) ini hanya ditujukan kepada alumni mahasiswa penerima beasiswa program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) maupun mahasiswa semester akhir penerima beasiswa KJMU. (Yetede)