Polemik upah minimum tahun 2022 belum selesai bergulir, tetapi kebijakan upah minimum 2023 sudah di depan mata. Meski masih tiga bulan lagi sampai penetapan, diskusi seputar upah minimum sudah sepatutnya dibahas dari sekarang untuk mengevaluasi sistem pengupahan yang kini berlaku dan menghindari mengulangi kesalahan yang sama tahun depan. Untuk pertama kalinya, tahun ini, kenaikan upah minimum berada di bawah tingkat inflasi tahun berjalan.

Tingkat inflasi tahunan ketika kebijakan upah minimum 2022 ditetapkan adalah 1,66 % (Oktober 2021). Jika ditelisik satu per satu, mayoritas provinsi saat itu memiliki tingkat inflasi lebih tinggi daripada persentase kenaikan upah minimum. Setengah tahun berlalu setelah kebijakan upah minimum 2022 berlaku, inflasi tahunan sudah 4,35 % secara tahunan (Juni 2022) dan diperkirakan terus meningkat hingga 5 persen pada akhir tahun ini.

Survei Angkatan Kerja Nasional terbaru pada Februari 2022 menunjukkan, 50,61 % pekerja di Indonesia masih digaji di bawah upah minimum. Dalam empat tahun terakhir, hanya 48-57 % pengusaha yang patuh menggaji buruh sesuai standar minimum. Dalam kondisi lebih banyak pekerja digaji di bawah atau sebesar upah minimum, peran upah minimum sebagai instrumen jaring pengaman bagi pekerja seharusnya lebih diperkuat. Sudah selayaknya kebijakan upah minimum tahun 2023 ditetapkan di atas inflasi atau seminim-minimnya selaras dengan inflasi. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 2022. ”Kami berharap dengan upaya banding ini besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan, ”kata Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Rabu (27/7). (Yoga)

Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Sejak 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-angsur pulih, setelah terkontraksi sepanjang 2020 akibat hantaman pandemi Covid-19. Bahkan, berdasarkan ramalan dari Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF), perekonomian Indonesia sepanjang 2022 dan 2023 berpeluang tumbuh di atas 5 persen (year-on-year/YoY). Jika ramalan itu terjadi, maka capaian ini sangat layak diapresiasi. Sebab, dalam 2 tahun ke depan, perekonomian dunia dihadapkan pada risiko yang besar. Bahkan, Bank Dunia telah memberi peringatan akan potensi besar perekonomian dunia masuk ke jurang resesi. Pemantik dari resesi ekonomi dunia ini adalah meletusnya invasi militer Rusia terhadap Ukraina. Sudah lebih dari 6 bulan, invasi militer ini masih terus berlanjut. Berbagai diplomasi telah dilakukan untuk mengakhiri invasi ini, termasuk oleh Presiden Jokowi. Salah satu dampak dari invasi ini terganggunya pasokan berbagai komoditas (energi, pangan, dan mineral). Namun, mengingat motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi Rumah Tangga (RT). Maka, menjaga vitalitas konsumsi RT menjadi sangat penting, agar denyut pertumbuhan ekonomi tidak melemah dengan cepat. Seperti yang sudah terjadi di negara-negara berkembang lainnya.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Rakernas Apersi) tahun 2022 menyoroti penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). La Nyalla Mahmud Mattalitti,
ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sambutan secara virtual di Rakernas Apersi menegaskan, sektor properti dan perbankan merupakan dua sektor yang tak terpisahkan. Kedua industri ini menjadi andalan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Dengan istilah disatukan atau merger akan melemahkan positioning BTN Syariah sebagai bank yang fokus dalam penyaluran pembiayaan perumahan berbasis syariah, mengingat BSI tidak memiliki fokus dan pengalaman di bidang pembiayaan perumahan,” tegasnya. Selain itu, Ketua Apersi  Junaidi Abdilah juga menjelaskan bahwa saat ini kondisi pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terkendala beberapa hal. Mulai dari patokan harga rumah dari pemerintah yang belum dinaikkan sejak dua tahun lalu sehingga mengganggu bisnis para pengembang. (Yetede)

Riset tentang Diskriminasi di Tempat Kerja Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Jender yang dilakukan ILO pada 2016 menyebutkan, 90 % transpuan di Indonesia lebih banyak bekerja di sektor informal. Ragam pekerjaan itu adalah pengamen, wirausaha di bidang fashion dan kecantikan, serta pekerja seks. Tidak heran jika transpuan merupakan salah satu kelompok yang lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk bertahan hidup di masa pandemi. Solidaritas juga digelar komunitas Waria Crisis Center (WCC) di Yogyakarta melalui donasi untuk transpuan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dukungan serupa juga diberikan oleh Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dengan membagikan 102 paket sembako dan masker kepada Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo) di Yogyakarta.

Pandemi Covid-19 telah membuat beban penghidupan ekonomi transpuan semakin berat. Ditambah sikap masyarakat yang belum sepenuhnya mau menerima keberadaan transpuan membuat tuntutan kemandirian, terutama mandiri secara ekonomi, menjadi salah satu cara membuat komunitas transpuan lebih berdaya. Salah satu cara membangun kemandirian komunitas transpuan adalah lewat koperasi. Jalinan kemandirian lewat koperasi transpuan ini sudah diinisiasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di sejumlah negara. Mengutip dari laman ILO, Kepala Unit Koperasi ILO Simel Esim menguraikan kelebihan daya kolektif koperasi yang bisa digunakan komunitas transpuan, mulai dari sumber daya, biaya, beban kerja, keterampilan, hingga manajemen usaha.

Tim ILO juga berbagi pengalaman tentang model koperasi transpuan di beberapa negara. Di Argentina, model koperasi yang dijalankan menangani fashion sebagai lini bisnis utamanya. Koperasi transpuan di India fokus pada aspek kesejahteraan sosial anggotanya. Di Filipina, model koperasi lebih berbentuk simpan pinjam. Untuk lebih memaksimalkan hasilnya, pengelola koperasi juga memberikan bantuan pengelolaan keuangan melalui pelatihan atau pendampingan usaha. ILO mengadakan pelatihan kepada tiga komunitas transpuan, yaitu Yayasan Srikandi Pasundan (Bandung), Yayasan Kebaya (Yogyakarta), dan Yayasan Srikandi Sejati di Jakarta. Bertolak dari kondisi pandemi dan perkembangan teknologi digital, transpuan dilatih memasuki era pemasaran digital dan pemasaran daring dengan memanfaatkan kemudahan berbagai aplikasi bisnis. Mereka juga diajak untuk membuat strategi promosi dan target pelanggan. (Yoga)

Menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Indonesia siap menampung investasi asing, terutama  di sektor  industri manufaktur. Selain perangkat hukum yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, kesiapan Indonesia  juga ditunjukkan oleh rampung tujuh proyek strategis nasional  (PSN), Juni 2022, dengan nilai investasi Rp 138,1 triliun. Selama 2016 hingga semester I-2022, pemerintah telah menyelesaikan 135 PSN dengan nilai investasi Rp 858 triliun. "Nilai ketujuh proyek PSN yang telah diselesaikan hingga Juni 2022 mencapai Rp 138,1 triliun," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta. Proyek ini meliputi kawasan Industri Tanjung Enim, Kawasan Industri Terpadu Batang, Terminal Multipurpose Labuah Bajo, Kawasan Industri Weda Bay, Central-West Java Transmission Line 500 KV, Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota Kabupaten Merauke. (Yetede)

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyelenggarakan bursa kerja (job fair) bagi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) 2022. Acara yang diselenggarakan di kantor Disdik Pemprov DKI Jakarta, 25-26 Juli 2022 itu, menyediakan 3.067 lowongan kerja. “Perusahaan peserta job fair ada 60 perusahaan, yang menyediakan 3.067 lowongan pekerjaan. Berarti, Insya Allah alumni KJMU dan mahasiswa akhir penerima beasiswa KJMU akan terserap pada event job fair ini sebanyak 3.067 orang,” kata Kepala
Unit Pelaksana Teknis (UPT) P40P Disdik DKI Jakarta, Waluyo Hadi, disela-sela acara job fair KJMU 2022 pada Selasa (26/7).
Bursa kerja Disdik DKI Jakarta yang digelar melalui Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) ini hanya ditujukan kepada alumni mahasiswa penerima beasiswa program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) maupun mahasiswa semester akhir penerima beasiswa KJMU. (Yetede)

Kalangan perbankan menyatakan siap menerapkan kebijakan penggunaan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit. Meski begitu, mereka meminta pemerintah segera membuat aturan turunan yang lebih detail atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang memungkinkan skema penjaminan HKI tersebut diterapkan. Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto, menuturkan saat ini perseroan asih menanti aturan teknis sebagai turunan aturan tersebut yang disiapkan OJK. Kami menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung  penuh, tapi masih terdapat beberapa hal  yang perlu  disempurnakan dalam penerapan dan infrastruktur." ujarnya kepada Tempo, kemarin. Potensi pembiayaan ekonomi kreatif diakui menjadi salah satu fokus perbankan, terlebih ditengah pesatnya  perkembangan teknologi digital. Vice President Communication PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Ricky Andriano, mengatakan  kebijakan agunan kredit menggunakan hal kekayaan intelektual diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permodalan dan pembiayaan yang dibutuhkan industri kreatif. (Yetede)

Pemerintah menyisir perkembangan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari total 208 proyek dan 10 program dari proyek prioritas pembangunan tersebut, pembangunan 135 PSN senilai total Rp 858 triliun sudah dituntaskan hingga akhir Juni 2022. Artinya, pemerintah masih berjibaku untuk menyelesaikan sekitar 83 proyek lagi dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.881,7 triliun yang tersebar di sejumlah bidang dan wilayah. Ini jelas pekerjaan yang tidak mudah. Konsekuensinya, pemerintah akhirnya mencoret delapan proyek dari sebelumnya 208 menjadi  200 proyek. Revisi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 9/2022, yang berisi pesan PSN.