Kemensos menduga beras bansos yang ditemukan terkubur di lahan warga Kota Depok, Jabar, bukan dari institusinya, berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Kemensos pada 1-2 Agustus 2022. Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar mengatakan, pihaknya menemukan beras, telur, dan tepung di lokasi penimbunan. Beras itu dikemas dalam kemasan berbagai ukuran, mulai 5 kg hingga 20 kg. Namun, beras program Bantuan Presiden yang disalurkan melalui Kemensos adalah beras 20 kilogram. Kemasan beras pun ditempelkan stiker bertuliskan ”Bantuan Presiden Melalui Kemensos”. Namun, stiker serupa tidak ditemukan pada karung beras yang ditimbun di Depok.

Kemensos pun mengaku tidak menyalurkan bantuan berupa tepung dan telur. Menurut keterangan yang dihimpun Kemensos dari Perum Bulog, bantuan sosial yang disalurkan melalui Bulog tidak hanya berasal dari Kemensos, tetapi juga pihak lain. Bantuan social itu termasuk gula dan telur. Hal ini menguatkan dugaan bahwa bantuan sosial yang dikubur bukan dari Kemensos. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, Kemensos sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. (Yoga)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutuskan untuk memblokir 15 platform/aplikasi sistem elektronik (SE) yang diselenggarakan oleh enam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing karena disinyalir memfasilitasi kegiatan perjudian online, Selasa (2/8/2022). “Mereka terdiri atas Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot DominoGaple QiuQiu, Ludo Dream,  Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2,dan Pop Gaple,” papar Johnny. Menkominfo pun mengimbau kepada masyarakat agar dapat memahami bahwa PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 96 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Yetede)

Salah satu tantangan pembangunan SDM Indonesia, termasuk di perdesaan, adalah mengatasi stunting atau tengkes. Data menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah 24,4 %, masih di atas angka acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 %. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, dan tidak mendapat cukup stimulasi psikososial sejak mereka berada dalam kandungan sampai 1.000 hari pertama kehidupannya. Stunting tidak hanya berakibat pada rendahnya kualitas kesehatan fisik, tetapi juga terganggunya perkembangan intelektual ketika anak-anak tersebut dewasa. Pendeknya, stunting berdampak negatif pada kualitas SDM.

Penanggulangan tengkes merupakan salah satu prioritas Kemendesa PDTT yang tercermin dalam penggunaan dana desa untuk mengatasi tengkes sejak 2018. Kemendesa PDTT juga menerbitkan beberapa buku saku pedoman mengatasi tengkes yang berisi daftar kegiatan dan indikator keberhasilan program penanganannya dengan cukup rinci. Secara garis besar penyebab tengkes, yaitu ketidakmampuan penduduk biasanya dikaitkan dengan kemiskinan. Penduduk miskin tidak mampu menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak balita  serta tidak mampu menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai sehingga rentan pada penyakit, yang ujungnya adalah tengkes. (Yoga)

Pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja, Filipina, dan Thailand diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia dengan beragam modus. Selain menjamin perlindungan dan pemulangan korban sesegera mungkin, pemerintah juga didesak serius mengusut jaringan pelaku yang berada di Indonesia dan negara penempatan. Pada periode April-Juli 2022, Migrant Care telah menerima pengaduan dari sejumlah PMI korban perusahaan investasi bodong di Kamboja, Filipina, dan Thailand. Saat ini, untuk kasus penyekapan PMI di Kamboja, KBRI Phnom Penh sudah mengevakuasi dan menyelamatkan 62 PMI di Sihanoukville, Kamboja.

Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah (1/8), mengatakan, dari laporan yang diterima, mayoritas korban di Kamboja terjebak dalam sindikat perdagangan orang yang dioperasikan jaringan pelaku di Indonesia yang terkoneksi jaringan di Kamboja. Modusnya beragam, daring ataupun luring. Mayoritas dari mereka direkrut melalui lowongan kerja di media sosial Facebook dengan nama akun Lowongan Kerja Kamboja Indonesia, Komunitas Kamboja Indonesia, dan akun palsu lainnya.

Selain memastikan perlindungan, bantuan hukum, dan pemulangan bagi WNI korban sindikat perdagangan orang di sejumlah negara itu, pemerintah dan kepolisian juga didesak mengusut tuntas pelaku beserta jaringannya di Indonesia dan bekerja sama dengan kepolisian Kamboja guna mengusut jaringan di sana. Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mengatakan, Pemerintah pusat, daerah, dan desa juga diminta mengintensifkan pengawasan terhadap berbagai agensi perekrut PMI dan calo untuk mengidentifikasi jaringan ilegal dan mencegah kasus serupa berulang. (Yoga)

Menyambut usia 77 tahun Indonesia merdeka, tantangan serta ancaman krisis pangan, energi, dan keuangan ada di depan mata. Doa kebangsaan dan usaha bersama pun diharapkan mampu mengatasi semua tantangan tersebut, selain juga memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Saat memberi sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8) malam, Presiden Jokowi mengingatkan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Setelah 2,5 tahun pandemi Covid-19 dan belakangan ini baru akan pulih, dunia dihadapkan pada masalah perang Ukraina-Rusia yang mengakibatkan krisis pangan dan energi. Dari krisis pangan dan energi, muncul krisis keuangan.

Meski demikian, menurut Presiden, Indonesia masih dalam kondisi sangat baik. Beras masih cukup dan harganya tidak naik. Saat beberapa negara lain sudah mengalami krisis energi, harga bensin membubung sampai Rp 33.000-Rp 34.000 per liter, di Indonesia masih ada pertalite dengan harga Rp 7.650 per liter. Presiden pun mengajak seluruh masyarakat berdoa bersama supaya Indonesia selalu dilimpahi pangan dan energi. Dalam acara ini, Wapres Ma’ruf Amin memberikan ceramah mengenai pentingnya bersyukur dan berterimakasih atas kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pendiri bangsa. Selain berterima kasih, seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk menjaga negara ini tetap utuh dan tetap bercahaya dalam kemerdekaan. (Yoga)

Kondisi per­ekonomian dunia berada diambang ketidakpastian. Geliat ekonomi pascakrisis pandemi Covid-19 diperparah dengan krisis geopolitik berupa perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas penting terutama energi dan pangan melonjak tajam. Kenaikan harga komoditas yang signifikan ini memicu inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia atau biasa disebut dengan istilah stagflasi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global berada di depan mata. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara luas di hampir semua negara. Hal ini terlihat dari pemangkasan target pertumbuhan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun berkembang. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Kondisi lebih parah terjadi di Rusia dan Ukraina yang diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,9% dan 45,1%. Bahkan pertumbuhan ekonomi dua negara terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan China juga dipangkas menjadi 2,5% dan 4,3% pada tahun ini.

Terdapat beberapa dampak rambatan yang perlu kita waspadai dan pengaruhnya terhadap negara kita. Pertama adalah kekhawatiran meningkatnya inflasi domestik yang didorong oleh naiknya harga-harga komoditas internasional terutama komoditas energi dan pangan. Saat ini berbagai harga komoditas internasional sudah naik secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, gandum, jagung, minyak sawit hingga kedelai. Kenaikan harga komoditas internasional ini belum begitu berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia karena harga-harga dalam negeri diatur oleh pemerintah. Kedua, dampak rambatan terkait dengan peningkatan suku bunga akan sangat berdampak terhadap investasi dan pasar keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga The Fed akan menyebabkan penyesuaian tingkat imbal hasil (yield) US Treasury. Ketiga, likuiditas di pasar akan makin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Penyempitan likuiditas tersebut akan menyulitkan berbagai negara terutama negara berkembang untuk memperoleh pendanaan dan menarik investasi asing. Secara umum, berbagai dampak rambatan tersebut akan menyebabkan perekonomian terkontraksi sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kondisi ini.

Larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya telah dicabut pemerintah. Ekspor minyak goreng dan bahan bakunya juga telah dipercepat, bahkan diberi insentif. Ekspor CPO melejit, tetapi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih terjepit. Larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya yang berlangsung 28 April hingga 23 Mei 2022, menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO penuh, sementara harga TBS sawit di petani anjlok. Setelah larangan ekspor dicabut, serapan dan harga TBS petani masih perlu didongkrak, sementara tangki-tangki CPO perlu segera dikosongkan.

Guna mengurai masalah itu, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan. Perusahaan yang tak ikut program Sistem Minyak Goreng Curah (Simirah) I atau Minyak Goreng Curah Bersubsidi diperbolehkan ekspor dengan  membayar biaya tambahan 200 USD per ton di luar pungutan dan bea keluar. Program flush out ini bertujuan mempercepat pengosongan tangki-tangki CPO. Adapun perusahaan yang ikut program Simirah I mendapatkan insentif. Mereka bisa mengekspor lima kali lipat dari pemenuhan kewajiban DMO atau 1 : 5. Per 28 Juli 2022, harga tertinggi TBS di 15 kabupaten di 12 provinsi mencapai Rp 1.570 per kg dan  terendah Rp 700 per kg, sedikit membaik dibandingkan dua pekan sebelumnya saat harga tertinggi dan terendahnya Rp 944 per kg dan Rp 600 per kg. (Yoga)

Ayu Ratna panik bukan kepalang. Sabtu pagi, 30 Juli lalu, akun miliknya di Paypal tiba-tiba tidak bisa diakses. Sedangkan duitnya masih mengendap di platform penyedia layanan pembayaran tersebut. "Rasanya marah, kesal, frustasi," kata Ayu kepada Tempo, Ahad, 31 Juli 2022. Belakangan, setelah bertanya kesana-kesini, Ayu akhirnya bisa mengakses PayPal dengan mengganti domain name system (DNS). Perempuan berusia 39 tahun asal Malang, Jawa Timur, itu pun langsung menarik dana yang mengendap di akunnya. Farida Indrastuti, seorang jurnalis lepas di Jakarta yang biasa bekerja untuk media luar negeri, merasakan hal serupa, saking khawatirnya perempuan berusia 46 ini menarik semua uang dari sistem keuangan digital yang dia punya. "Nanti ikut enggak bisa diakses. Nanti saya pakai uang dari mana?" kata Farida, kemarin, 31 Juli. Ayu dan Ida hanyalah dua dari pengguna PayPal di Indonesia yang tak bisa mengakses rekening sejak Sabtu lalu, bukan karena gangguan teknis melainkan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemutusan akses dilakukan karena PayPal dinilai belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). (Yetede) 

Potensi bisnis layanan elektronik dan digital besar membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE). "Indonesia sebagai negara yang masuk jajaran sepuluh pengguna Internet terbesar memiliki potensi yang menjanjikan untuk bisnis layanan elektronik dan digital di berbagai sektor." kata peneliti digital ekonomi digital dari institute for Development of Economics ang Finance (Indef), Nailul Huda, kemarin, 31 Juli 2022. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara dan Data Internet  Indonesia yang dirilis pada Juni lalu, 210 juta dari total populasi 272 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan Internet. Tingkat penetrasi Internet di Indonesia pun meningkat  dari 72,7% pada 2019-2020 menjadi 77,02% pada 2021-2022. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, beberapa jenis PSE diwajibkan melakukan registrasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Yetede)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana menyeret Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke pengadilan. Keputusan pemblokiran terhadap sejumlah penyelenggara  sistem elektronik (PSE), beberapa hari terakhir, dianggap telah merugikan masyarakat. Sedangkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020  tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang menjadi dasar keputusan pemblokiran, sejak awal dinilai sarat  kontroversi. Pengacara publik LBH Jakarta, Chalie Albajili, mengatakan upaya hukum menjadi opsi yang paling  mungkin dilakukan untuk menuntut kerugian masyarakat akibat pemblokiran PSE ini. Kementerian Kominfo telah memblokir sejumlah PSE populer, seperti Steam, Paypal, Dota2, Origin.com, Xandr.com, Counter Strike, Epic Games, dan Yahoo. PSE tersebut bergerak dalam di bidang penyedia layanan game digital, layanan keuangan digital, dan mesin pencarian. Keputusan ini menuai kritik dari para pengguna. Sejak Sabtu lalu, tanda pagar #BlokirKominfo meramaikan media sosial yang dipenuhi kecaman terhadap Kementerian. (Yetede)