Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Tudingan Janggal Penetapan Tersangka Eliezer
Penetapan status tersangka Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua dinilai janggal. Tim khusus Mabes Polri yang menelisik kasus Yosua dianggap terburu-buru dan tidak menerapkan prosedur hukum. Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum Bharada Eliezer, mengatakan Mabes Polri menetapkan Eliezer sebagai tersangka terhadapnya belum tuntas. Penetapan kliennya sebagai tersangka diumumkan pada Rabu, Agustus 2022, sekitar pukul 20.30 WIB. Padahal, Andreas mengatakan, Eliezer baru selesai menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai saksi pada pada Kamis, 4 Agustus 2022, pukul 01,02 WIB. Bharada Eliezer dijerat dengan Pasal 33 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja, dengan pasal penyertaan Pasal 55 dan 56 KUHP ihwal persekongkolan. (Yetede)
Satu Hari Sebelum Kematian Yosua
Komnas HAM masih menelusuri dan memverifikasi semua bukti yang berkaitan dengan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Satu diantaranya adalah temuan berlalu ihwal keberadaan Kepala Divisi Profesian Pengamanan Polri, Inspektur Jendreal Ferdy Sambo, sehari sebelum peristiwa kematian Brigadir Yosua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufab Damanaik mengatakan informasi ini terbilang anyar karena sebelumnya Ferdy disebut baru tiba di Jakarta pada hari yang sama dengan kematian Yosua, yaout Jumat, 8 Juli 2022. "Dari data yang kami dapatkan (ternyata) kepulangannya tanggal 7 Juli atau Kamis pagi, "kata Damanaik, kemarin. Menurut Damanaik, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, berada di Magelang, Jawa Tengah, pada Juli 2022. Pada saat itu, mereka mengunjungi putranya yang bersekolah di sana. Selepas dari Magelang, Ferdy pergi ke Semarang untuk urusan pekerjaan. (Yetede)
Mengubah Sungai agar Tak Lagi Kumuh
Mural bertema lingkungan hidup menghiasi dinding di Jalan Supiori, Desa Dauh Puri Kauh, Kota Denpasar, Bali. Di mural itu terselip kata-kata, ”Jagalah Alam, Maka Alam Akan Menjaga Kita”, serta ”Ayo Lakukan 3R”. Mural ini menguatkan keberadaan taman asri di pinggir saluran irigasi aliran Tukad Baru atau biasa disebut Tukad Beling. ”Mural itu kami buat di masa Covid-19 tahun 2021. Kami juga membuat taman untuk menambah keasrian Tukad Beling yang sudah kami bersihkan,” kata Kepala Dusun Banjar Sebelanga I Made Sutawan (38). Tukad Beling merupakan saluran irigasi yang menjadi nadi bagi area persawahan. Sebelum 2019, Tukad Beling terabaikan. Sungai kecil ini dipenuhi sampah dan dikotori limbah dari rumah. Sampah yang terkumpul di bagian hilir setiap dua hari berkisar 4-5 meter kubik.
Agar aliran sungai tak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah ataupun limbah, Sutawan bersama warga lain memasang jaring di beberapa titik di sepanjang aliran Tukad Beling. Mereka melepaskan pula bibit ikan nila merah, nila hitam, dan patin di sungai kecil. Warga menempatkan pot berikut tanaman, umumnya melati air (Echinodorus palaefolius), di tengah sungai itu. Untuk menambah keindahan sekaligus menjadi penanda keberadaan Tukad Beling, warga membuat jembatan bambu. Tukad Beling yang dibersihkan, ditata, dan diperindah menarik perhatian orang, baik warga setempat maupun pelintas. Tukad Beling kian dikenal karena sering dijadikan lokasi berfoto. (Yoga)
2022 Diyakini Aman dari Resesi, Tahun Depan Perlu Diwaspadai
Struktur ekonomi Tanah Air yang ditopang konsumsi domestic membuat kans Indonesia untuk terseret arus resesi global mengecil. Tahun 2022, Indonesia diyakini aman dari resesi. Namun, proyeksi stagflasi dan resesi perekonomian global tidak boleh lengah diantisipasi, terutama dampaknya bagi Indonesia tahun depan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Diskusi Ekonomi Berdikari bertema ”Antisipasi Indonesia terhadap Potensi Krisis Global” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Kamis (4/8) mengungkapkan optimisme itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2022 dapat mencapai 5,3 % hingga 5,9 %, lebih tinggi daripada proyeksi awal pemerintah di kisaran 5 % hingga 5,2 %. Hal ini ditopang keyakinan bahwa konsumsi masyarakat akan terus tumbuh di paruh kedua tahun 2022.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto berpendapat, memang terbuka peluang perekonomian Indonesia untuk bertumbuh hingga di atas 5,3 % tahun 2022. ”Menurut saya, ini ada faktor good policy dan good luck,” ujar Teguh. Pada Kamis, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI juga merilis proyeksi bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan II-2022 akan tumbuh 5,07 %. Menurut Hendri Saparini, pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yang juga nara sumber diskusi ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter saja tak cukup untuk menghalau gejolak eksternal yang sewaktu-waktu bisa menguji soliditas serta stabilitas ekonomi Indonesia. Produktivitas dan kinerja sektor riil sebagai penggerak aktivitas ekonomi perlu dirangsang, terutama untuk memenuhi permintaan domestik. (Yoga)
Kebijakan Tanpa Kebajikan
Keputusan yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat luas dinamakan ’kebijakan’, padahal, ada juga kebijakan yang tidak bijak dan mengandung kebajikan, kita sebut saja ’ke(tidak)bijakan’. Ke(tidak)bijakan lahir jika yang disasar adalah gejala (symptoms) dari suatu masalah, bukan akar masalah itu. Bagi pembelajar dan praktisi kebijakan dan hukum, kerangka berpikir seperti ini sebenarnya sangat mendasar sehingga nyaris tak mungkin ada soal ketidaktahuan cara menganalisis.
Kemungkinan penyebab lahirnya ke(tidak)bijakan yaitu; Pertama, kepentingan ekonomi-politik. Ada akar masalah yang mungkin disembunyikan atau tidak ingin diselesaikan karena menyangkut sebuah jaringan kepentingan ekonomi-politik. Contohnya, ke(tidak)bijakan pemerintah menekan kenaikan harga minyak goreng dengan menentukan harga eceran. Yang kemudian terjadi, penjual menahan penjualan untuk mencegah kerugian sehingga minyak goreng langka.
Penyebab kedua lahirnya ke(tidak)bijakan adalah mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Fenomena ini bisa dilihat pada saat penguasa melihat ada tindakan-tindakan yang dianggap bermasalah dan ingin memberantasnya dengan cara instan, dengan memberikan ancaman hukuman. Misalnya dalam RUUKUHP, ada pasal yang melarang gelandangan, dengan mengancamnya menggunakan pidana denda sebesar Rp 1 juta. Ketentuan seperti ini hanya ingin melenyapkan gelandangan sebagai gejala kemiskinan secara instan dengan mengancam ketimbang menyelesaikan masalah kemiskinan. (Yoga)
Beras Bansos yang Dikubur Sekitar 3,4 Ton
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Auliansyah Lubis, Rabu (3/8) menjelaskan, polisi menyelidiki bansos berupa beras dan bahan pokok lain yang ditimbun di Kelurahan Tirtajaya, Depok, Jabar. ”Dari keterangan JNE, itu 3,4 ton,” katanya. Anthony Joni, kuasa hukum JNE Express, mengklaim beras yang dikubur milik JNE meski diambil dari Bulog. Beras dikubur karena rusak dan JNE menggantinya dengan beras baru. Bidang tanah 9 meter persegi tempat menguburkan beras masih dipagari garis polisi dan ditutup terpal biru. Total luas lahan 6.000 meter persegi milik Rudi bin Samin. Pihak JNE memanfaatkan lahan itu untuk lahan parkir armadanya sejak sembilan tahun lalu. (Yoga)
Cegah Krisis Pangan Berulang
Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Wilhelmina Warme (3/8) mengatakan, belum ada kegiatan pelatihan bagi tenaga penyuluh pertanian untuk menyiapkan petani menghadapi dampak cuaca ekstrem. Total ada dua tenaga penyuluh pertanian di Lanny Jaya, keduanya akan didatangkan ke Jayapura, ibu kota Papua, untuk mengikuti pelatihan mitigasi krisis pangan akibat bencana alam. Pelatihan mengatur pola tanam dan cara membuat fasilitas tempat penyimpanan cadangan makanan. Sebanyak 548 warga mengalami kelaparan karena terdampak musibah kekeringan akibat fenomena embun beku selama sebulan terakhir.
”Dengan pelatihan pengaturan pola tanam di daerah pegunungan seperti Lanny Jaya, penyuluh akan mendampingi petani untuk menanam umbi-umbian dan sayur dengan hasil produksi yang lebih banyak sebelum musim kemarau. Kemudian, hasil panen disimpan di tempat cadangan makanan,” papar Wilhelmina. Kabid Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Luna Daimboa mengatakan, krisis pangan di Kuyawage menjadi alarm bagi pemerintah kabupaten dan kota di Papua untuk menyiapkan mitigasi. Ia mengungkapkan, terjadi perubahan pola konsumsi yang signifikan di pegunungan Papua. Masyarakat lebih memilih beras daripada pangan lokal karena gampang didapatkan di pasar tradisional ataupun melalui program bantuan beras untuk keluarga miskin. (Yoga)
Mitratel Tambah Capex Jadi Rp 14 Triliun
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel menambah alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini menjadi Rp 14 triliun, dari rencana awal sekitar Rp 10 triliun. Peningkatan capex dilakukan seiring realisasi ekspansi yang berjalan lebih cepat, terutama terkait akuisisi 6.000 menara telekomunikasi (tower) Telkomsel. Capex bertambah karena akuisisi tower yang tadinya ditargetkan 3.000 menjadi 6.000. Jadi capex meningkat dari sekitar Rp 10 triliun menjadi Rp 14 triliun,” kata Direktur Investasi sekaligus Sekretaris Perusahaan Mitratel Hendra Purnama dalam media gathering di Jakarta, Selasa (8/2). Sementara itu dari sisi kolokasi, lanjut Hendra, ada penurunan dari 3.000 ke 2.500 karena kondisi mobile network operator (MNO) yang sedang melakukan
konsolidasi bisnis. Konsolidasi yang dilakukan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) berdampak pada adanya perlambatan order ke perseroan. Revisi tersebut dilakukan seiring dengan keberhasilan perseroan order serat optik sepanjang 8.000 km. “Jadi, akhir tahun ini kami yakin bisa menyelesaikan serat optik sepanjang 9.000 km. Kami bukan hanya mendapatkan order, tetapi juga
menyelesaikan pembangunan serat optik,” tutur Hendra. (Yetede)
Tiga Strategi Akselerasi Pengembangan Eksyar di Tengah Ketidakpastian Global
Terdapat 3 (tiga) strategi guna mendorong akselerasi pengembangan ekonomi syariah (eksyar) di tengah tantangan ketidakpastian global. Pertama, menyelaraskan pengembangan eksyar untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Kedua, penguatan kelembagaan untuk pengembangan eksyar melalui penguatan Rantai Nilai Halal (RNH) yang dilakukan dengan end-to-end, sehingga menghasilkan high quality local product. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital, yang juga bisa meningkatkan inklusivitas. KTI sebagai potensi lumbung pangan baru guna menangkal kelangkaan pangan yang dapat mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah. Demikian mengemuka dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2022 di Makassar, Kamis (28/7).
Kelaparan Berulang di Lanny Jaya, Ratusan Warga Terdampak
Kekeringan yang memicu kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, berulang kali terjadi. Langkah mitigasi cuaca ekstrem di wilayah itu krusial dilakukan untuk mencegah bencana di masa depan. Tiga orang meninggal dan ratusan warga lain yang bermukim di Distrik Kuyawage, Lanny Jaya, menderita kelaparan akibat bencana kekeringan yang melanda awal Juni lalu. Kekeringan dipicu cuaca dingin ekstrem sehingga embun membeku. Fenomena alam ini merusak tanaman umbi-umbian dan sayur milik warga. Berdasarkan data BPBD Lanny Jaya, 548 warga terdampak bencana kekeringan. Kampung yang terdampak meliputi Kuyawage, Luarem, dan Yugunomba. Sebanyak 56 lahan perkebunan milik warga rusak akibat fenomena alam tersebut.
Kadis Pertanian dan Pangan Papua Semuel Siriwa mengatakan, bencana kekeringan yang menimbulkan kelaparan di Kuyawage sudah terjadi beberapa kali. Seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan potensi ubi jalar yang mampu beradaptasi di pegunungan dengan cuaca dingin. Ia juga mengungkapkan, masyarakat di daerah pegunungan Papua memiliki kearifan lokal untuk menyimpan cadangan makanan ketika cuaca ekstrem, seperti menyimpan ubi jalar di dalam tanah. Namun, kearifan itu meluntur. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









