Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tidak lagi menggelontorkan anggaran penanganan Covid-19 dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasinal (PC-PEN). Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19 di Tanah Air. Kendati demikian, Menkeu menyatakan, pemerintah akan tetap menganggarkan anggaran reguler terkait kesehatan tahun depan Rp 168,4 triliun, naik dari Rp 133 triliun tahun ini. “Hal ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” kata dia dalam konferensi pers usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (8/8). Tahun ini, dia menegaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dalam program PEN Rp 455,62 triliun. Per 22 Juli, realisasinya baru Rp 146,7 triliun atau 32,2% dari pagu. Adapun anggaran penanganan kesehatan Rp 122,54triliun. Namun, realisasinya baru 25,3% atau Rp 31,8 triliun untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga Kesehatan (nakes), serta insentif perpajakan, vaksin atau alat kesehatan (alkes) untuk penanganan Covid-19 melalui dana desa. (Yetede)

Indikasi keterlibatan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dinilai cukup kuat. Petunjuk ini muncul setelah  Ferdi ditahan karena dugaan pelanggaran prosedur dalam menangani tempat  kejadian perkara, yaitu rumah dinasnya,  di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. "Sekarang sebenarnya sudah menjadi tersangka (pembunuhan), cuma belum dirilis resmi saja," kata ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, kemarin. Chairul menduga penyidik berupaya  membuktikan dugaan pembunuhan berencana melalui penelusuran motif tersebut tidak ditentukan  oleh siapa yang ada di tempat pembunuhan, melainkan siapa yang berkepentingan menghabisi nyawa Brigadir Yosua atau aktor intelektualis. "Artinya, ada dua pokok persoalan yang harus dibuktikan, yaitu pembunuhan dan perencanaan," kata dia. Alih-alih membantu penyelidikan, Ferdy justru diperiksa oleh Inspektorat Polri Khusus Polri karena dugaan pelanggaran etik. Dia diduga turut memerintahkan pengambilan dekoder kamera CCTV. (Yetede)

Misteri tewasnya Nofriansyah Yosua Hutabarat mulai terkuat perlahan. Setelah menahan Bhayangkara Dua Richard Eliezer  Pudihang Lumiu atau Bharada Eliezer, Tim Khusus Mabes menetapkan tersangka baru, Brigadir Kepala Ricky Rizal dan supir bernama Kuwat. "Tersangkanya sudah tiga. Dari tiga tersangka itu, kasusnya bisa berkembang," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Di Istana Negara, Senin, 8 Agustus 2022. Brigadir Kepala Ricky Rizal adalah ajudan mantan  Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Sedangkan Kuwat merupakan sopir istri Ferdy, Putri Cendrawati. Polisi menetapkan Eliezer tersangka dengan Pasal 380 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan dengan sengaja. Adapun Ricky ditersangkakan dengan Pasal  340 KUHP, yakni pembunuhan berencana.  Ferdy sendiri telah ditahan di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Polri. Dia ditahan lantaran dianggap tidak profesional dalam kasus yang terjadi di rumah dinasnya itu. (Yetede)

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan distribusi. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong populasi industri dan membuka lapangan kerja sektor manufaktur di wilayah luar Jawa. Akhir-akhir ini, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan itu disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi serta antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. KEK di Indonesia dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. 

KEK bisa terdiri dari satu atau beberapa zona yaitu zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona pengembangan teknologi, zona pariwisata, zona energi, dan zona ekonomi lain. Tercatat ada 9 KEK yang didukung infrastruktur pelabuhan yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-Api, KEK Morotai, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Tanjung Kelayang, dan KEK Sorong. Selain itu, ada 5 KEK yang didukung oleh transportasi kereta api yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, dan KEK Tanjung Api-Api. Adapun KEK yang didukung infrastruktur bandara yakni KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Tanjung Kelayang, dan KEK Sorong.

Program pembangunan ekonomi hijau ditantang untuk mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Pada saat yang sama, kualitas lingkungan diharapkan menjadi lebih baik. Namun, pembiayaan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia tidaklah murah dan mengandalkan investasi. Program Lingkungan PBB (United Nations Environment Programme/UNEP) mendefinisikan pembangunan ekonomi hijau sebagai pembangunan rendah karbon, mengefisienkan pemanfaatan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Bappenas memasukkan pembangunan ekonomi hijau sebagai bagian dari rencana  strategi transformasi ekonomi di Indonesia.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam menyampaikan, selain memperbaiki kualitas lingkungan, pembangunan ekonomi hijau ditargetkan bisa menaikkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Sampai tahun 2030, pembangunan ekonomi hijau diharapkan dapat menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru. Dalam paparan program pembangunan ekonomi hijau, Kamis (4/8) di Jakarta, Medrilzam berkata, ekonomi hijau harus bisa meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Begitu pula pengelolaan sampah yang diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan baru. (Yoga)

Pada musim giling tebu tahun ini, petani mengajukan empat permintaan kepada pemerintah. Mereka meminta agar harga gula petani dijaga, realisasikan subsidi gula petani Rp 1.000 per kg, hentikan impor gula konsumsi dan bahan bakunya, serta perbaiki neraca gula nasional. Ketum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen (6/8) mengatakan, pemerintah perlu menjaga harga gula petani pada musim giling tebu dan lelang di level Rp 12.500 per kg. Saatini, harga gula petani masih di kisaran harga pokok pembelian (HPP), yakni Rp 11.500 per kg, bahkan ada yang menawar di bawah itu.

Harga gula hasil lelang itu jauh di bawah harga gula Kristal putih (GKP) atau gula pasir di pasar konsumsi yang dalam dua bulan terakhir ini di atas Rp 14.000 per kg. Padahal, pemerintah sudah mematok harga acuan penjualan (HAP) GKP di tingkat konsumen akhir Rp 13.500 per kg. Menurut Soemitro, jika gula petani dihargai di kisaran HPP, modal petani pasti akan tergerus. Pasalnya, seluruh komponen biaya produksi meningkat drastis, terutama pupuk yang berkontribusi 17 % dari biaya tersebut. (Yoga)

Dalam publikasi yang dikeluarkan Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan didukung Kementerian PPN/ Bappenas, yang bertajuk ”Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045”, terungkap bahwa pada era 2016-2018 sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis. Terkait isu kelaparan tersebut, peringkat Indonesia dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) 2021 berada di urutan ke-73 dari 116 negara, menempatkan tingkat kelaparan di Indonesia di posisi tertinggi ketiga di Asia Tenggara.

SDGs Tanpa Kelaparan dalam pilar sosial memiliki target pada 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Kerja keras masih harus dilakukan menghadapi jalan panjang dan tantangan mencapai tujuan Indonesia tanpa kelaparan. Solusi yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah dalam jangka panjang sesuai kondisi dan budaya daerah serta merata untuk semua wilayah dan semua kelompok masyarakat. Bagaimanapun, SDGs dicapai untuk meyakinkan target no one left behind atau tidak ada satu pun yang tertinggal. (Yoga)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan Irjen Pol. Ferdy Sambo ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, selama 30 hari. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) PolriIrjen Pol. Ferdy Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigasir J di rumah dinasnya Duren Tiga, Jakarta Selatan. “(Selama) 30 hari info dari Itsus,” kata Dedi di Jakarta, Minggu (7/8/2022). Sebelumnya, Ferdy Sambo diperiksa oleh Inspektorat Khusus (Itsus) pada Sabtu (6/8/2022), terkait etik dalam penanganan TKP Duren Tiga, dan langsung ditempatkan di patsus Mako Brimob dalam rangka pemeriksaan. “(Penempatan khusus) dalam konteks pemeriksaan. Jadi tidak benar ada itu (penangkapan dan penahanan),” ujar Dedi, Sabtu (6/8/2022). 

Dari 25 orang yang diperiksa tersebut, kata Dedi, terdapat empat orang yang ditempatkan di tempat khusus (Patsus) dalam rangka pembuktian yang lainnya, yakni sidang kode etik karena tidak profesional di dalam melaksanakan olah TKP, salahsatunya Ferdy Sambo. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim gabungan Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri. (Yetede)

Pemerintah berkomitmen menahan kenaikan harga energi hingga akhir tahun ini, seiring besarnya subsidi energi dalam APBN 2022, Rp 502,4 triliun. Selain itu, belakangan ini, harga minyak dunia mulai turun. Kamis (4/8), harga minyak Brent turun 2,7% ke level US$ 94,12 per barel dan sempat menyentuh level US$ 93,2 per barel pada pertengahan sesi atau terendah sejak 21 Februari 2022. Hal itu tak lepas pada kekhawatiran ter jadinya resesi ekonomi global yang akan menggerus permintaan energi. "Subsidi sudah disiapkan. Tetapi, kini harga minyak relatif mulai melandai," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan kepada pemerintah terkait kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan solar yang sudah melebihi 50%. Bahkan, BPH Migas memprediksi kuota BBM subsidi habis pada Oktober atau November 2022. Adapun volume penyaluran BBM jenis solar mencapai 8,3 juta kilo liter (kl) hingga Juni 2022 dari target kuota 14,2 juta KL. Kemudian, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 14,2 juta kl dari kuota 23 juta KL. (Yetede)

Pesawat itu bernama kondisi sistem keuangan. Kondisi sistem keuangan haruslah selalu dijaga agar tetap stabil. Masih terekam jelas dalam ingatan dimana pandemi Covid-19 datang secara tiba-tiba memberikan dampak yang begitu terasa. Tidak hanya meluluhlantakkan perekonomian negara, melainkan meluas hingga ke bidang sosial dan politik. Tak ayal, stabilitas sistem keuangan yang selama ini dijaga oleh Bank Indonesia (BI) dengan kebijakan makroprudensial pun menjadi terganggu. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merosot, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan menurunnya kepercayaan investor menjadi dampak nyata bagi perekonomian Indonesia. Puncaknya, pada Maret 2020 indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat anjlok sebesar 64% year-on-year ke titik 4.194, yang merupakan all-time low dalam 5 tahun terakhir. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Seyogyanya, menjaga kestabilan ekonomi nasional tidak hanya merupakan tugas BI dan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Ke­uang­an (FKSSK) saja, melain­kan juga setiap warga ne­gara harus ikut berperan. Sebagai langkah awal dapat dimulai dengan mempersiapkan ‘parasut’ agar tidak terjun bebas ke tanah jika pesawat yang ditumpangi mendadak rusak di tengah jalan tersambar petir. Salah satu parasut yang dapat dipersiapkan adalah dana darurat (emergency fund). Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki dana darurat akan berimplikasi pada perputaran uang di Indonesia akan semakin lancar. Selanjutnya, dana darurat yang terkumpul dialokasikan oleh penyedia jasa keuangan untuk sumber pendanaan korporasi dan rumah tangga. Dampaknya, makroprudensial aman terjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan