Pelaku usaha pariwisata Bali masih optimistis pemulihan sektor pariwisata bakal membaik pada paruh kedua tahun ini menyusul pandemi Covid-19 serta penyakit mulut dan kuku yang kian terkendali. Kenaikan harga tiket pesawat diyakini tak berdampak signifikan bagi kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Pemerintah Provinsi Bali masih tetap optimistis menyambut pemulihan sektor itu memasuki semester II/2022, meski dihadapkan dengan kenaikan harga tiket pesawat setelah pemerintah mengizinkan maskapai menaikkan harga tiket hingga 11%.Pemerintah Provinsi Bali menilai peningkatan kualitas destinasi dan akomodasi, hingga sumber daya manusia (SDM) pariwisata menjadi kunci Bali dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah naiknya harga pesawat. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menjelaskan industri pariwisata Bali fokus terhadap perbaikan kualitas pariwisata agar wisatawan mancanegara maupun domestik tetap tertarik datang ke Bali. “Naiknya harga tiket pesawat di luar kuasa kami selaku pemerintah daerah. Yang dapat kami lakukan bersama pelaku industri pariwisata adalah meningkatkan kualitas produk, sehingga ada kesesuaian antara harga secara keseluruhan dan tingkat kepuasan wisatawan,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/8).

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) misalnya yang tetap melakukan promosi dengan menggandeng kedutaan Indonesia di berbagai negara, agen perjalanan, termasuk duta besar. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali I Gusti Agung Rai Suryawijaya menjelaskan naiknya harga tiket pesawat ke Bali tidak akan berdampak banyak terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Hal ini, lanjutnya, terlihat hingga Agustus 2022 di mana kunjungan wisatawan masih konsisten berada di angka 12.000 orang hingga 15.000 orang per hari saat akhir pekan. Sementara itu, pada hari biasa masih konsisten 8.000–9.000 orang.

Pemerintah bakal mengevaluasi pemberian insentif pajak impor alat kesehatan (alkes) untuk penanganan pandemi Covid-19. Insentif pajak ini akan berakhir di 31 Desember 2022. Penghentian ini sejalan meredanya kasus positif Covid-19. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk impor alat kesehatan selama pandemi Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2021 dan PMK Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19. Beleid tersebut diperpanjang hingga 30 Juni 2022 yang tertuang dalam PMK Nomor 226 Tahun 2021. Dan kembali diperpanjang hingga 31 Desember 2022 melalui 113 Tahun 2022.

Peleburan lembaga-lembaga penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghambat program riset strategis nasional, seperti vaksin Covid-19 Merah Putih, Drone MALE Kombatan, dan teknologi garam. Proses transisi yang tidak berjalan baik juga membuat banyak peneliti kebingungan sehingga mengganggu pengembangan riset teknologi. Keluhan memburuknya ekosistem riset ini disampaikan sejumlah peneliti dari berbagai organisasi riset di BRIN, yang diwawancarai terpisah pekan ini, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Rabu (10/8).

Hasil wawancara ini menguatkan temuan Masyarakat Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MPI), sebagaimana disampaikan anggotanya, yang juga peneliti Pusat Riset Perilaku dan Ekonomi Sirkular BRIN, Maxensius Tri Sambodo. Temuan MPI juga sudah disampaikan kepada Wapres Ma’ruf Amin pada 17 Maret 2022 dan kepada Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat umum pada 28 Maret 2022. Temuan MPI di antaranya sejumlah rapor buruk peleburan BRIN yang menggerus daya saing Indonesia di bidang riset dan teknologi. Di antaranya, terhentinya program riset strategis nasional yang sebelumnya dijalankan sejumlah lembaga penelitian, misalnya Drone MALE Kombatan, Program Pengkajian dan Penerapan Peringatan Dini Tsunami, tekno- logi garam, dan vaksin Covid-19 Merah Putih. (Yoga)

Mencermati proses kebijakan negara mendesakkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Papua, banyak kalangan menilai kebijakan pemekaran di provinsi paling timur Indonesia itu terlalu terburu-buru. Agenda yang lebih penting serta urgen adalah percepatan pembangunan, meningkatkan derajat, martabat, serta kesejahteraan orang asli Papua (OAP). Wajar masyarakat sipil tak hanya bertanya-tanya, tetapi juga mencium aroma misteri di balik kebijakan tersebut. Negara diduga berniat membentuk boneka-boneka pemerintahan daerah agar dapat sepenuhnya dikendalikan. Kecurigaan itu sangat ironis karena UU No  1/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No 2/2021 tentang Perubahan UU Otonomi Khusus Papua adalah manifestasi niat politik mulia negara. OAP mendapatkan perlakuan sangat istimewa. Hanya mereka yang dapat menjadi gubernur Papua dan Papua Barat.

Hajat tersebut cukup konsisten. UU Otsus jilid kedua, negara mencoba lagi melakukan terobosan dengan membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dipimpin Wapres (Pasal 68A UU No 2/2021). Herannya, setelah lebih dari setahun terbitnya UU Otsus, badan yang menjadi jantung mengakselerasi pembangunan Papua belum juga terbentuk. Ironinya, terobosan percepatan pembangunan dilakukan membentuk DOB. Kesannya, negara tak belajar pengalaman getir dan traumatik tahun-tahun sebelumnya. Sejak 1999 hingga 2014, sebanyak 80 % DOB gagal karena tanpa persiapan matang. Kebijakan pembentukan DOB Papua ibaratnya membangunkan macan tidur. Antrean panjang wilayah yang ingin mekar jumlahnya ratusan, bahkan di Papua dan Papua Barat puluhan wilayah menginginkan pemekaran.

Ancaman kegagalan DOB Papua berdengung dalam webinar yang diselenggarakan Staf Khusus Wapres bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (28/7).Temanya, memitigasi pasca pembentukan DOB Papua. Pertama, DOB Papua tidak berkiblat kepada kerangka besar penataan daerah. DOB seharusnya merupakan bagian integral strategi desain besar pembenahan daerah, meliputi pembentukan daerah, penyesuaian daerah, serta penggabungan daerah. Kemenyeluruhan (comprehensiveness) pemahaman ini sangat penting mengingat setiap daerah pemekaran baru perlu dimonitor, dievaluasi, dan diberikan batas waktu tertentu. Apabila sampai tenggat percobaan lewat dan kinerjanya tidak sesuai target, DOB harus bergabung kembali dengan daerah induknya. (Yoga)

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai efektif untuk menekan korupsi. Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam audiensi dengan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Rabu (10/8) mengatakan, digitalisasi menjadi efektif karena hampir seluruh proses pengadaan dilakukan dengan mekanisme transparan dan akuntabel berbasis sistem. Digitalisasi juga dapat mengeliminasi sistem lelang yang memakan waktu lama dan rentan terjadi suap. (Yoga)

Kenaikan harga produk mi instan memang akan terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga bahan baku yang selama ini masih ditahan di tingkat produsen. Kendati demikian, kenaikannya diyakini tetap dalam batas wajar. Kabar kenaikan harga mi instan awalnya disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo pada webinar, Senin (8/8). Saat itu, Syahrul mengatakan, harga mi instan bakal naik tiga kali lipat dalam waktu dekat lantaran harga gandum dunia sedang naik terimbas dampak perang Rusia-Ukraina.

Menurut data Kemenperin, harga mi instan kuah di tingkat konsumen telah mengalami kenaikan sebanyak dua kali pada rentang waktu 2019 hingga Mei 2022. Pada 2019, harga mi instan kuah Rp 2.500 per kemasan, meningkat menjadi Rp 2.750 pada 2021, dan menjadi Rp 3.000 per Mei 2022. Adapun harga produk mi instan kuah dari beragam merek di sejumlah warung dan gerai minimarket di Jakarta per Rabu (10/8) belum banyak berubah, yaitu masih di kisaran Rp 2.800-Rp 3.100 per kemasan.

Menanggapi hal itu, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang menilai, pernyataan Mentan bahwa harga mi instan naik hingga tiga kali lipat berlebihan. Menurut dia, kenaikan harga mi instan merupakan konsekuensi dari harga bahan baku gandum dan tepung terigu yang juga sedang mengalami kenaikan di tingkat internasional. ”Industri tepung terigu tidak mengambil kesempatan apa pun dari kenaikan harga gandum yang terjadi. Mereka hanya mem-pass over (meneruskan) kenaikan harga input yang sudah terjadi sejak 2021. Jadi, (kenaikannya)tidak berlebihan, normatif saja,” kata Franciscus (10/8). (Yoga)

Energi hijau adalah sebutan untuk sumber energi yang berasal dari bahan-bahan yang tidak berdampak negatif bagi lingkungan. Industri hijau merupakan aktivitas produksi yang selaras dengan kelestarian. Sementara ekonomi hijau merupakan payung, yang menaungi semua kegiatan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sembari tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berbeda dengan model ekonomi konvensional selama ini yang secara praktik tidak memprioritaskan kelestarian, gagasan ekonomi hijau justru mengedepankan adanya keberlanjutan, tidak hanya dari faktor ekonominya, tetapi juga dua faktor lain, yakni sosial dan lingkungan.

Berdasarkan kalkulasi Bappenas, untuk mendukung capaian pembangunan emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060, per tahun dibutuhkan dana setara 6 % PDB. Dengan acuan PDB 2021 yang Rp 16.970,8 triliun, setidaknya butuh dana Rp 1.000 triliun per tahun. Kemampuan APBN tidak mencukupi untuk pembiayaan itu. Dibutuhkan sinergi antara swasta dan pemerintah, bahkan bantuan organisasi internasional, agar pengembangan ekonomi hijau dapat berjalan secara optimal.

Dari sisi industri, kesadaran mengurangi emisi dan bertransisi ke ekonomi hijau makin meningkat seiring tuntutan persaingan di rantai pasok global. Permintaan pasar global membuat perusahaan nasional yang  berorientasi ekspor menyadari urgensi dekarbonisasi dan bertransisi ke ekonomi hijau. Pelaku industri yang tidak mengurangi emisi karbon akan sulit bersaing di rantai pasok global. Saat ini pemerintah sudah menerbitkan Indeks Ekonomi Hijau nasional untuk memastikan bahwa proses transisi ekonomi di Tanah Air menuju ekonomi hijau berada di jalur yang tepat. (Yoga)

Kemenkeu memastikan fasilitas pembebasan bea masuk impor vaksin Covid-19 dilanjutkan. Adapun untuk alat kesehatan terkait Covid-19, kata Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Untung Basuki di Bandung, Rabu (10/8), akan dievaluasi jenis alat kesehatannya, apakah tetap mendapat fasilitas tersebut atau tidak. (Yoga)

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan istri Irjen Polisi Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawathi kurang kooperatif dalam memberikan keterangan kepada instansi tersebut. LPSK merasa, ya memang kurang kooperatif ibu ini,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/8/2022).Hasto mengatakan LPSK telah dua kali bertemu langsung dengan Putri untuk melakukan assesmen dan investigasi terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Namun, dari dua pertemuan itu, Putri tidak memberikan keterangan apa pun kepada LPSK. Oleh karena itu, jika Putri Candrawathi tetap tidak kooperatif, maka besar kemungkinan LPSK akan membatalkan permohonan perlindungan yang telah diajukannya beberapa waktu lalu. Hasto mengatakan apabila nanti permohonan perlindungan yang diajukan ditolak LPSK dan sewaktu-waktu yang bersangkutan ingin kembali mengajukan permohonan perlindungan, maka hal tersebut masih memungkinkan dilakukan. “Kalau misalnya suatu saat Ibu P (Putri Candrawathi) ini merasa masih memerlukan perlindungan, ya bisa ajukan lagi,” ujar Hasto. (yetede)

Komnas HAM merampungkan pemeriksaan hasil uji balistik oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Puslabfor) Markas Besar kepolisian RI dalam kasus kematian Brigadir Nofriansuah Yosua Hutabarat. Komnas HAM masih mencari jejak data gunshot residue (GSR) atau partikel residu tambakan dari dua senjata dalam penembakan pada kasus tersebut. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan lembaganya mendapat keterangan ahli balistik dari Puslabfor Mabes Polri perihal peluru hingga data GSR atau serbuk residu yang diletuskan. "Termasuk analisis  laboratorium terkait dengan metalogi," ujar Beka, setelah memeriksa data forensik uji balistik yang diberikan Puslabfor, Rabu, 10 Agustus 2022. Dia menjelaskan pemeriksaan metalogi diperlukan untuk  menentukan komposisi logam dari peluru yang digunakan. (Yetede)