JAKARTA - Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menahan pemilik PT Duta Palma Group sekaligus tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi selama 20 hari di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. “Kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD (Surya Darmadi) dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari,” kata Burhanuddin kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/8/2022). Diketahui, Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung pada Senin (15/8/2022) pukul 13.56 WIB guna memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Juniver Girsang selaku Kuasa Hukum Surya Darmadi menegaskan bahwa tidak benar bila kliennya dinyatakan kabur karena terbukti Surya Darmadi datang ke Kejaksaan Agung. “Ada informasi yang menyatakan bahwa dia selama ini kabur, itu tidak benar. Dengan kehadiran ini membuktikan bahwa klien kami sangat kooperatif,” ucap Juniver. (Yetede)

Jakarta- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) lebih dulu mendapat tekanan dari berbagai pihak sebelum memutuskan menolak melindungi Putri Chandrawathi, istri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Tekanan itu salah satunya datang dari Pejabat Kepolisian Daerah Metro Jaya. Wakil Ketua LPKS Edwin Partogi mengakui adanya tekanan dari berbagai pihak agar lembaganya segera melindungi Putri. Pertemuan tersebut dihadiri komisioner Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, Siti Aminah Tardi; Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar; Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak, Putu Elvina; Kepala Sentra Handayani  Kementerian Sosial; Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Bidang Perempuan dan Anak, Erlinda; perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika; Asosiasi Psikolog Putri. Rapat ini dipimpin Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Jerry Raimond Siagiani. Rapat tersebut digelar atas undangan Polda metro Jaya. "Dalam forum itu Polda mendesak LPKS segera memberikan perlindungan kepada Ibu P," kata Edwin, kemarin. Putri mengadu ke polisi tak lama setelah pembunuhan Yosua di rumah dinas Ferdy Sambo. (Yetede)

Jakarta-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) memutuskan melindungi Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, setelah dia bersedia menjadi justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ajuan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo itu juga bersedia mengungkap pembunuhan Brigadir Yosua dan keterlibatan sejumlah nama lainnya. "Termasuk atasannya," kata Ketua LPKS, Hasto Atmojo Suroyo, Senin, 15 Agustus 2022. Hasto mengatakan keputusan tersebut disepakati LPKS dalam rapat paripurna, kemarin. Perlindungan terhadap Richard Eliezer ini berlaku hingga pengadilan menuntaskan kasus pembunuhan Yosua tersebut. "Apa yang dilakukan Bharada E, memang akibat tekanan dan relasi kuasa yang didalangi Ferdy Sambo," kata Hasto. (Yetede)

Jakarta- Komnas HAM  menyebutkan hasil penelusuran lembaganya semakin menguatkan adanya  dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice atas kasus kematian Brigadir  Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kesimpulan sementara Komnas HAM itu dikuatkan dari hasil laporan uji balistik. autopsi jenazah Yosua, konstruksi bangunan perkara, serta keterangan ajudan Inspektur Jenderal Ferdi Sambo. "Ketika kami cek ke TKP, indikasi itu semakin menguat," kata anggota Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam, kemarin. Polisi menyatakan Yosua disebut-sebut akan meleceh Putri Chandrawati, istri Ferdy, di rumah dinas tersebut. Lalu Richard ELiezer yang berada di lantai dua mendengar teriakan minta tolong. Ia lantas bertanya kepada Yosua yang  berada di lantai satu. Tapi Yosua justru membalas dengan tembakan. Versi ini belakangan diralat Kepolisian. Tim Khusus Polri memastikan tidak ada insiden baku tembak di rumah dinas Ferdy. (Yetede)

Ribuan mahasiswa Indonesia belajar di negara-negara Timur Tengah, yang sebagian dilanda konflik, bahkan perang. Selain mendapat ilmu, mereka juga sadar: Indonesia adalah negeri indah dengan dasar negara Pancasila yang menghargai kemajemukan. Susilo Pribadi (32) saat ditemui di Mekkah, Arab Saudi, awal Agustus 2022 masih ingat perang yang melanda Suriah tahun 2012, saat baru setahun belajar di Ma’had Ta’hily, lantas ambil kuliah Jurusan Syariah di Mujamma’ Syeikh Ahmad Kaftaru di Damaskus. Ibu kota dikepung pemberontak yang sebelumnya menguasai beberapa provinsi, antara lain wilayah Aleppo. ”Saking gawatnya keamanan, para mahasiswa diungsikan ke Wisma Dubes RI di pinggiran Damaskus,” kata pemuda asal Bulungan, Katara, itu. Meski berada di wisma, ledakan terus terdengar. Banyak korban berjatuhan, termasuk rakyat biasa.

Cerita serupa diungkapkan Ahya Jazuli (30), mahasiswa asal Cirebon, Jabar. Tahun 2013, dia masuk kuliah Jurusan Quran Hadis di Universitas Zaituna di Tunis, Tunisia, dua tahun setelah peristiwa yang memicu ”Arab Spring.” Ahya mengenang suasana kota Tunis yang tegang setelah kelompok garis keras menyerang Museum Bardo di dekat gedung parlemen tahun 2015. Puluhan orang, termasuk sejumlah turis asing, tewas. Polisi dan tentara menangkap para terduga penyerang, tetapi ancaman belum mereda.  ”Baru tahun 2016, suasana benar-benar stabil. Sistem keamanan dengan tim intelijen diperkuat,”katanya.

Susilo dan Ahya adalah dua di antara ribuan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Timur Tengah.   Keduanya, bersama 40-an mahasiswa di kawasan itu, direkrut menjadi petugas musiman untuk bergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi. Di sela-sela kerja, mereka menceritakan pengalaman studi sambil merasakan denyut kehidupan di negara-negara itu, termasuk saat konflik dan perang. Menurut Susilo, perang seperti di Suriah terpicu oleh kemunculan kelompok-kelompok ekstrem yang memaksakan kehendak dengan kekerasan. Saat bersamaan, pemerintah sedang lemah sehingga sulit mengendalikan pemberontakan. Situasi kian runyam saat anasir kepentingan asing terlibat.

”Selama di Suriah, saya bersyukur dengan kondisi Indonesia yang damai. Itu tercapai kalau semua  kelompok, termasuk keagamaan, mau menghargai perbedaan, moderat. Kondisi itu harus dijaga,” kata Susilo. Bagi Ahya, konflik dan kekerasan seperti di Timur Tengah membuatnya semakin menghargai kehidupan Indonesia yang damai. Kedamaian itu perlu dipertahankan. Salah satunya dengan mengantisipasi geliat ekstremisme yang selama ini menjadi salah satu akar kekerasan. Hal ini tak hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau pemerintah, tetapi juga perlu didukung semua kelompok masyarakat, termasuk agamawan. (Yoga)

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB menemukan praktik calo paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Lombok Timur, temuan itu memperlihatkan sengkarut pekerja migran ilegal di NTB yang sulit diselesaikan karena sistem di hulu telah rusak. Jumisah (30), warga Dusun Mengiluk, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, tiba-tiba menangis histeris. Jumat (17/6) pagi itu, ia mendengar kabar kapal pengangkut warga asal Lombok, termasuk suaminya, Muhammad Rahim, mengalami kecelakaan di perairan Batam, Kepri. Di antara 23 korban selamat, tidak ada nama Muhammad Rahim. Keberangkatan Rahim ke Malaysia itu merupakan yang ketiga kalinya. Keberangkatan pertama dilakukan secara prosedural dan kedua serta ketiga nonprosedural. Rahim masuk daftar hitam sehingga tidak bisa masuk secara resmi lagi.

Kecelakaan tersebut hanya berselang tujuh bulan dari kecelakaan serupa, Desember 2021. Kecelakaan kapal di perairan Johor, Malaysia, itu menewaskan 14 warga Lombok yang berangkat ke Malaysia secara ilegal. Berulangnya kejadian itu, menurut Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran NTB Muhammad Saleh, memperlihatkan pihak terkait tidak pernah belajar. Apalagi dengan temuan mengejutkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB dalam investigasi sepanjang Juni-Juli 2022 di ULP Lombok Timur. ORI menemukan praktik percaloan paspor di ULP Lombok Timur. Menurut Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan dan Koordinator Investigator ORI Perwakilan NTB Arya Wiguna, meski harganya tinggi, yakni Rp 2,5 juta, sedangkan harga resmi pemerintah Rp 350.000 (paspor biasa 48 halaman), banyak yang menggunakannya. Praktik itu menjadi celah pengiriman pekerja migran Indonesia non prosedural.

Terkait hal itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pelayanan Imigrasi (TPI) Mataram I Made Surya Artha menegaskan, proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan ULP Lombok Timur sesuai dengan prosedur. Pemohon harus melalui proses wawancara, sidik jari, dan foto wajah. Mereka juga wajib datang langsung dan tidak bisa diwakilkan. Pembayaran setoran PNBP dari paspor juga tidak di kantor imigrasi, tetapi melalui bank, kantor pos, dan minimarket. Kepala ORI Perwakilan NTB Adhar Hakim mengatakan, mereka pernah menemukan praktik pungutan liar serupa pada 2017 dan sempat membaik. Ia menyayangkan hal itu kini kembali terjadi. (Yoga)

Rembuk Tani Jatim mengeluarkan empat rekomendasi untuk mengamankan ketahanan pangan di provinsi ini. Salah satunya, pemerintah secepatnya menetapkan lahan sawah dilindungi agar tidak kian tergerus. Jika lahan sawah seluas seperti sekarang, diprediksi pada 2045 lahan sawah di seluruh Indonesia  tinggal 3,4 juta hektar. Dengan luas ini, sangat tidak mungkin memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Selain mengkritisi soal lahan sawah, tiga rekomendasi lain adalah pentingnya kolaborasi semua pemangku  kebijakan pertanian, keberadaan lembaga riset dan sistem data informasi pertanian, serta pencabutan subsidi pupuk. Keempat rekomendasi itu dihasilkan dalam Rembuk Tani Jatim saat InaGRO Expo 2022 yang digelar Kadin Jatim di Surabaya mulai Kamis hingga Minggu (11-14/8).

Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim Sumrambah, yang juga Wakil Bupati Jombang, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Gubernur Jatim Khofifah dan Presiden Jokowi. Disebutkan, saat ini alih fungsi lahan sangat luar biasa. Secara nasional, luas lahan pertanian di Indonesia pada 2012 mencapai 8,4 juta hektar. Pada 2019, hanya 7,4 juta hektar. Artinya, dalam tujuh tahun, penyusutan lahan pertanian di negeri dengan penduduk 270 juta jiwa ini sekitar 1 juta hektar. Agar tak terus menyusut, menurut Sumrambah, pemerintah harus segera memutuskan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk dilakukan agar lahan sawah terlindungi dan tidak tergusur oleh sektor lain. (Yoga)

Hingga pertengahan Agustus ini, kemiskinan masih menjadi isu yang membelit sebagian kawasan di Indonesia. Pemda harus  berimprovisasi untuk meringankan beban warganya yang tidak beruntung. Pemkot Bogor, Jabar, misalnya, siap mengintervensi APBD sebagai upaya peningkatan masyarakat prasejahtera. Angka kemiskinan di Kota Bogor akhir 2021 sebesar 7,24 %. ”Hal terkecil adalah intervensi dalam upaya peningkatan masyarakat prasejahtera dengan penyisihan anggaran 7 % dari total APBD Kota Bogor,”  kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Jumat (12/8).Pada 2022, APBD Kota Bogor sebesar Rp 2,5 triliun. (Yoga)

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan kepebeanan dan cukai hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 185,1 triliun. Angka ini setara 61,9% dari target di Peraturan Presiden Nomor 98/2021, atau tumbuh 31,1% year on year (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi penerimaan kepebeanan dan cukai tumbuh positif sepanjang paruh pertama tahun ini didorong kinerja positif dari seluruh komponen penerimaan.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi membubarkan satuan tugas khusus (Satgasus) merah putih di dalam institusi Polri. "Kapolri sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri, sudah tidak ada lagi Satgasus Polri,” kata Kadiv  Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mako Brimob, Depok, Kamis malam (11/8/2022). Dedi menegaskan pembubaran jabatan non struktural itu karena dianggap tidak diperlukan lagi. Satgasus merah putih terakhir dipimpin oleh Irjen Pol. Ferdy Sambo, sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Satgasus merah putih pertama kali dibentuk pada 2019 oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Pembentukannya melalui surat perintah (sprin) nomor Sprin/681/III/HUK.6.6/2019 tertanggal 6 Maret 2019. Satuan tugas itu memiliki beberapa fungsi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Selain itu, Satgasus juga bertugas menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang dan ITE. (Yetede)