Kemandirian bangsa untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri kian terwujud. Vaksin human papillomavirus atau HPV NusaGard produksi PT Bio Farma (Persero) secara resmi diluncurkan, menambah jenis produk bioteknologi farmasi yang berhasil diproduksi di dalam negeri. Dirut PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya mengatakan, sebanyak 3,1 juta dosis vaksin HPV NusaGard siap diproduksi pada 2023, untuk memenuhi kebutuhan program imunisasi nasional, khususnya imunisasi HPV yang tahun ini akan diberikan untuk 2,9 juta anak perempuan usia sekolah dasar kelas V dan VI.

”Vaksin HPV NusaGard ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan vaksin yang dibutuhkan dalam program pemerintah sekaligus mendukung tercapainya eliminasi kanker serviks pada 2030,” ujarnya dalam acara peluncuran vaksin HPV NusaGard, di Jakarta, Rabu (2/8). Vaksin HPV NusaGard merupakan vaksin HPV kuadrivalen yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi HPV tipe 6, 11, 16, dan 18 yang berisiko tinggi menyebabkan kanker serviks. Vaksin ini dikembangkan atas kerja sama antara PT Bio Farma dan MSD (Merck Sharp and Dohme) melalui transfer teknologi dari vaksin gardasil yang diproduksi oleh MSD. Untuk sementara, vaksin HPV NusaGard hanya diproduksi guna keperluan program nasional, yang diberikan dalam dua dosis dengan jarak enam bulan. Dosis pertama akan diberikan pada anak perempuan usia SD kelas V dan dosis kedua pada usia SD kelas VI. (Yoga)

Pemerintah meyakini rencana penerapan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu bisa menjadi solusi menekan pembengkakan anggaran pegawai. Dengan skema itu PPPK hanya akan bekerja selama beberapa jam sesuai kebutuhan. ”Ini persoalannya (keterbatasan) anggaran. Kalau dibayar Rp 5 juta, kami tidak mampu. Berarti, terlepas dari sebutan apa pun, ya, sudahlah, dibayar Rp 1 juta, seminggu cukup dua kali saja ke kantor,” kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aba Subgaja, Rabu (2/8/2023), di Jakarta. (Yoga)

Pengelolaan sampah makanan di Indonesia belum satu visi. Hal ini ditandai belum semua pemda secara masif mendorong warganya untuk memilah sampah, terutama  sampah makanan dari rumah tangga yang menjadi masalah lingkungan terbesar di dunia. Direktur Pengurangan Sampah Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti Ansjar mengutarakan hal itu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, di Jakarta, pada Rabu (2/8). Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, timbulan sampah makanan di Indonesia mencapai 115-184 kg per orang per tahun, setara Rp 213 triliun sampai Rp 551 triliun atau bisa memberi makan kepada 61 juta sampai 125 juta orang di Indonesia.

Adapun total emisi karbon dari timbulan itu 1.702,9 ekuivalen karbon dioksida. Hal ini mesti jadi perhatian bagi setiap pemerintah daerah agar pangan tak mubazir. ”Kewenangan mengelola sampah ini ada di pemerintah kabupaten atau kota, KLHK akan membuat kebijakan pengurangan sampah. Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemda untuk pemilahan sampah, tetapi belum semua pemda berupaya mengurangi sampah,” kata Vinda. Selain itu, belum semua pemerintah daerah memasukkan data sampah ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Akibatnya, data pengelolaan sampah secara nasional tak bisa diukur secara akurat. Sejauh ini, tingkat pengurangan sampah secara nasional masih di angka 14,9 % atau jauh dari target pemerintah mengurangi sampah hingga 30 % pada 2025. (Yoga)

Badan Pangan Nasional (NFA) resmi mengatur harga acuan gula kristal putih atau gula konsumsi. Hal itu ditempuh guna menjaga keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen sesuai harga keekonomian saat ini. Harga acuan pembelian gula konsumsi di tingkat petani ditetapkan Rp 12.500 per kg, sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen dipatok Rp 14.500 per kg. NFA juga menetapkan harga gula konsumsi di wilayah Papua, Maluku, serta daerah perbatasan antarnegara dan 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan), yakni Rp 15.500 per kg.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Bapanas No 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi. Regulasi pengganti Peraturan Bapanas No 11Tahun 2022 itu diundangkan dan mulai berlaku pada 24 Juli 2023. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Rabu (2/8) mengatakan, perubahan harga acuan hanya terjadi pada gula konsumsi. Sebelumnya harga acuan gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp 11.500 per kg. Adapun harga acuan ditingkat konsumen dipatokRp 13.500 per kg dan khusus Indonesia bagian timur Rp 14.500 per kg. (Yoga)

Pemerintah pusat akan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Upaya ini untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering kali dialami masyarakat setempat ketika terjadi cuaca ekstrem. Hal ini disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Timika, Papua Tengah, Rabu (2/8). Kepala BNPB Letjen Suharyanto turut mendampingi Muhadjir di Timika, meninjau pusat penyimpanan bantuan di Timika untuk masyarakat Kabupaten Puncak yang kelaparan selama sebulan terakhir karena bencana kekeringan dan menyerahkan bantuan bagi perwakilan warga yang terdampak bencana kekeringan. Menurut rencana, Muhadjir dan Suharyanto akan meninjau tempat penampungan bantuan di Distrik Sinak, Puncak, pada Kamis (3/8) ini.

Keduanya akan bertemu perwakilan warga terdampak kekeringan di Sinak. Muhadjir menuturkan, pusat akan menyiapkan fasilitas lumbung pangan di salah satu distrik (kecamatan) di Kabupaten Puncak. Sebab, diperkirakan bencana kekeringan yang melanda tiga distrik di Kabupaten Puncak akan berkepanjangan dan terjadi setiap tahun dari bulan Mei hingga Juli. Tiga distrik yang terdampak bencana kekeringan di Puncak adalah Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Sekitar 10.000 jiwa mengalami kelaparan di tiga distrik tersebut. Bencana kekeringan dipicu cuaca ekstrem dengan suhu udara minus 10 derajat celsius, musim kemarau berkepanjangan, hingga terjadi fenomena embun es sejak Mei 2023 yang mengakibatkan tanaman warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen. (Yoga)

Pengoperasian dua terminal peti kemas anyar milik PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP diyakini bakal makin menyokong arus bongkar muat yang pada paruh pertama tahun ini terus melanjutkan tren penaikan. Perseroan memperluas area kerja melalui pengoperasian Terminal Peti kemas (TPK) Bagendang dan TPK Bumi Harjo di Kalimantan Tengah mulai 1 Agustus 2023. Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan bahwa pengoperasian kedua terminal peti kemas itu merupakan kelanjutan dari aksi korporasi setelah penggabungan Pelindo. “Secara bertahap kegiatan pelayanan terminal peti kemas akan diserahoperasikan dari holding [Pelindo] kepada SPTP. Dengan bertambahnya 2 TPK di Kalimantan Tengah ini menambah daftar terminal yang kami kelola menjadi 29 terminal peti kemas,” jelasnya, Selasa (1/8).Dia menjelaskan bahwa sejak 2022 SPTP menerima serah operasi terminal di 14 kantor cabang dan inbreng 7 anak perusahaan. Dengan serah operasi TPK Bagendang dan TPK Bumi Harjo yang menjadi 1 cabang, maka total terdapat 15 kantor cabang dengan keseluruhan terminal menjadi 29 terminal peti kemas. “Seluruh terminal peti kemas akan memiliki standar pelayanan yang sama sesuai dengan kelas masing-masing guna memudahkan kontrol dan monitoring bagi SPTP selaku operator maupun perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa,” jelasnya. Dalam catatan perseroan, performa arus bongkar muat di kedua terminal peti kemas ini cukup moncer. PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatat kinerja arus petikemas selama semester I/2023 ini mencapai 644.770 TEUs atau meningkat tipis sebesar 3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya 625.946 TEUs. Direktur Utama TPS Wahyu Widodo mengatakan pihaknya memang memiliki pangsa layanan internasional yang berkontribusi 80% dari total layanan peti kemas di kawasan Tanjung Perak. Wahyu mengatakan peningkatan kinerja TPS tidak hanya terjadi pada arus peti kemas tetapi juga pada kinerja bongkar muat yang saat ini berada pada angka 56,09 box/ship/hour.Angka ini imbuhnya, jauh di atas kinerja bongkar muat 48 box/ship/hour yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak di Surabaya. Direktur Utama TTL David P. Sirait mengatakan peningkatan kinerja arus peti kemas itu juga diiringi dengan peningkatan jumlah kunjungan kapal peti kemas ke TTL pada semester I/2023 yang tercatat sebanyak 658 unit atau naik 5,3% YoY.

Kelompok pengeluaran pendidikan menyumbang inflasi bulanan tertinggi pada Juli 2023. Secara tahunan, inflasi biaya pendidikan cenderung meningkat. Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi guna meredam inflasi biaya pendidikan. BPS, Selasa (1/8) merilis, inflasi pada Juli 2023 tercatat 0,21 % secara bulanan. Berdasarkan kelompok pengeluaran, pendidikan mencatatkan inflasi tertinggi, yakni 0,66 % dan andil 0,04 %. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan data historis, inflasi kelompok pengeluaran biaya pendidikan cenderung terjadi pada Juli-September bersamaan tahun ajaran baru. ”Kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil  inflasi pada dua bulan ke depan,” ujarnya.

Sepanjang 2020-2023, kata Pudji, inflasi bulanan biaya pendidikan pada Juli dan Agustus cenderung meningkat. Setiap Juli, inflasi bulanan kelompok pengeluaran ini 0,16 % (2020), lalu 0,18 % (2021), dan 0,34 % (2022). Sementara itu, pada Juli 2023, tercatat 0,66 % atau lebih tinggi dibandingkan Juli tiga tahun sebelumnya. Adapun setiap Agustus, inflasi biaya pendidikan mencapai 0,57 % (2020), 1,2 % (2021), dan 1,85 % (2022). Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, pemerintah sebaiknya melakukan intervensi guna meredam kenaikan biaya pendidikan. ”Pendidikan merupakan bagian penting dalam pengembangan SDM. Namun, pemerintah terbatas dalam menyediakannya (layanan pendidikan) sehingga lebih banyak swasta,” ujarnya. Oleh sebab itu, pemerintah bisa memberikan bantuan biaya fasilitas dasar pendidikan yang dibutuhkan dalam pengembangan SDM, seperti menambah alokasi bagi sekolah swasta dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Indonesia Pintar. (Yoga)

Di tengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia pada tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan.Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08%, menurun dibandingkan dengan pencapaian 3,52% pada bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri yang masih stabil dan dalam kendali.Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14%. Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3% plus minus 1%. Sejatinya, inflasi yang timbul selama ini dapat berasal dari tekanan sisi pasokan dan permintaan dari berbagai hal. Adalah flashback Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengutip kekhawatiran lembaga internasional pada tahun lalu atas tanda-tanda kegelapan ekonomi dunia yang saat itu ada di depan mata. Dalam acara penyerahan insentif fiskal seperti dikutip dari kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (31/7), Menkeu menyebutkan sinyal paling jelas berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini yang diperkirakan hanya mencapai 2,1% atau turun drastis dari tahun sebelumnya di posisi 6,3%. Di sisi lain, lonjakan inflasi ini kemudian disikapi oleh kenaikan suku bunga bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat. Dalam kondisi inflasi dan suku bunga tinggi, dunia usaha tentu menjadi sulit untuk bergerak sehingga pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian.

Indonesia akan mengajukan solusi saling menguntungkan kepada Uni Eropa menyusul penerapan Undang-undang Antideforestasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan solusi saling menguntungkan itu merujuk data perdagangan Indonesia dan negara-negara Eropa yang mencapai US$100 miliar. “Kita punya potensi dagang yang besar, kalau kita ribut sama hal yang tidak produktif kita rugi,” katanya di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (1/8). Dengan penerapan Undang-undang (UU) Antideforestasi, dia menyebutkan Uni Eropa bersikap tidak konsisten. Alasannya, Uni Eropa yang menerapkan UU Antideforestasi atau EUDR, di sisi lain tetap mengimpor energi kotor seperti batu bara. Mendag juga membeberkan sikap Uni Eropa lainnya yang dianggap tidak konsisten. Menurutnya, Uni Eropa yang mengenakan pajak masuk 20% untuk produk tuna asal Indonesia, tetapi disebut juga menerima produk tuna yang ditampung secara ilegal. Mendag juga menyatakan telah berbicara kepada pengusaha dari Eropa. Dalam perbincangan itu, Mendag menekankan pihak Uni Eropa agar tidak meributkan hal yang dianggap tidak produktif, seperti UU Antideforestasi. Zulkifli menyebut hal itu akan merugikan kedua belah pihak dalam hal perdagangan.

JAKARTA,ID-Pemerintah melalui Bappanas merancang program untuk memangkas  masalah kemiskinan ekstrem di daerah hilirisasi  Pertambangan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, persoalan kualitas pendidikan dan masalah lingkungan juga jadi perhatian serius pemerintah. Pertambahan tak ubahnya dua sisi mata uang, satu sisi mendatangkan investasi  dalam jumlah besar yang  berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pada lain sisi muncul berbagai masalah sosial dan lingkungan. Masalah besar yang saat ini tengah menjadi perhatian yaitu, meningkatnya angka kemiskinan ekstrem. Sungguh ironi karena kondisi ini terjadi di sejumlah daerah penghasil tambang. Data yang BPS diolah B-Universe research, menunjukkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil barang tambang, termasuk yang telah melaksanakan program hilirisasi meningkat pesat dalam setahun terakhir, bahkan menjadi salah satu motor  penggerak pertumbuhan  ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19. (Yetede)