Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memetakan sejumlah kejanggalan yang terindikasi sebagai praktik politik uang selama Pemilu 2019. Salah satunya adalah tingginya permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 saat masa tenang atau selama tiga hari sebelum tiba waktu pemungutan suara. Berkaca pada pemetaan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan bisa mencegah politik uang terulang kembali pada Pemilu 2024. Dalam Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Kemenko Polhukam, di Surabaya, Jatim, Selasa (8/8), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, dari hasil analisis pihaknya pada setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, angka transaksi keluar-masuk uang selalu tinggi.

Pada Pemilu 2019, di Jakarta, misalnya, angka transaksi yang terkait kontestasi politik mencapai Rp 540 triliun. Adapun di Jatim Rp 367 triliun. ”Yang menarik adalah bagaimana transaksi itu terpantau di RKDK (rekening khusus dana kampanye). Itu kenapa grafiknya justru meningkat saat minggu tenang? Kira-kira transaksi apa? Karena dari sampel 320 RKDK, saldonya selalu habis pada saat minggu tenang,” katanya. Masih dalam masa tenang, PPATK juga menemukan adanya permintaan penukaran uang pecahanRp 50.000 dan Rp 100.000 yang melonjak. Di Jakarta saja, jumlah permintaan penukaran pecahan uang besarnya mencapai Rp 113 miliar. Sementara saat masa kampanye, yang seharusnya angka transaksi di RKDK melonjak karena peserta pemilu banyak menghabiskan uang untuk kepentingan kampanye, PPATK justru menemukan sebaliknya. Pergerakan transaksi justru datar atau rendah. Karena itu, Ivan curiga penggunaan RKDK sebatas formalitas untuk memenuhi aturan perundang-undangan. Adapun kampanye dibiayai dari sumber lain. (Yoga)

Untuk mengurangi pengangguran di Bantul yang pada tahun 2022 sebanyak 24.000 orang ,diadakan bursa kerja Bantul Career Expo di Pendapa SMK Negeri 1 Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Selasa (8/8/2023).  Kegiatan yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bantul selama tiga hari ini menyediakan sekitar 4.000 lowongan pekerjaan dari 35 perusahaan. Di sini perwakilan perusahaan memberikan informasi kepada pencari kerja yang mengikuti bursa kerja Bantul Career Expo untuk memilih perusahaan yang memenuhi kriteria yang mereka dambakan. (Yoga)

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2023 yang terjaga dalam zona optimis (>100) pada level 123,5. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (8/8/2023). (Yoga)

Pemerintah melalui Kemenkominfo bersama aparat penegak hukum menyatakan bakal menindak tegas auktor intelektualis di balik maraknya perjudian secara daring. Perkembangan teknologi menjadi tantangan terbesar memberangus praktik  perjudian daring. Sejak Juni 2018 hingga 7 Agustus 2023, Kemenkominfo mengklaim memblokir dan menangguhkan 886.719 konten judi daring atau rata-rata 1.500-2.000 situs per hari. Sebulan terakhir, pemblokiran dilakukan terhadap 42.622 konten, baik berupa situs maupun aplikasi serupa gim daring. Menkominfo Budi Arie Setiadi, Selasa (8/8) mengatakan, upaya pencegahan dengan memblokir dan memutus akses belum cukup memberantas konten perjudian daring, karena ribuan konten terus muncul setiap hari.

”Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku, mulai dari pengembang, bandar, pihak yang mempromosikan, sponsor, hingga pihak di balik layar,” katanya. Upaya ini, kata Budi, tak lepas dari keresahan masyarakat atas fenomena perjudian daring. Dari ratusan ribu konten itu, Higgs Domino Island menjadi salah satu aplikasi serupa gim daring yang tak luput dari pemblokiran.  berdasarkan data yang diterima Kemenkominfo, perputaran uang melalui aplikasi itu mencapai Rp 2,2 triliun per bulan atau sekitar Rp 27 triliun per tahun. (Yoga)

Jumlah permohonan publik ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meningkat signifikan. Wacana revisi KUHAP membuka kemungkinan peran yang lebih besar bagi lembaga itu. Namun, dengan beban tugas yang semakin berat, LPSK menghadapi problem keterbatasan anggaran dan personel. Berdasarkan data LPSK, total permintaan perlindungan bagi saksi dan korban meningkat dari 2.182 permohonan pada 2021 menjadi 6.104 permohonan pada 2022. Khusus pada 2022, pengajuan perlindungan oleh diri sendiri atau keluarga sebesar 2.302 permohonan, pendamping atau lembaga bantuan hukum mencapai 3.399 permohonan, dan instansi sebanyak 403 permohonan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kesadaran publik atas haknya saat menjadi saksi dan korban meningkat drastis. ”Peningkatan kesadaran publik menuntut pelayanan yang lebih baik lagi. Sementara SDM dan anggaran masih menjadi tantangan,” ujarnya dalam jumpa pers mengenai persepsi dan harapan publik terhadap kerja perlindungan saksi dan korban, Senin (7/8) di Jakarta.

Pada 2022, pagu indikatif LPSK Rp 152,59 miliar, meningkat menjadi Rp 228,16 miliar pada 2023. Alokasi anggaran LPSK terbagi untuk program penegakan dan penyusunan hukum serta dukungan manajemen. Dari sisi personel, hingga 1 Agustus 2023, total ada 418 pegawai LPSK. Sementara itu, kantor perwakilan LPSK hanya di DI Yogyakarta dan Sumut. Menurut rencana, LPSK akan menambah kantor perwakilan di NTT, Jateng, dan Bangka Belitung. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu, ketika LPSK kian dibutuhkan publik, perannya akan semakin sentral. Jumlah anggaran dan personel yang dimiliki LPSK akan berpengaruh terhadap kemampuan layanan mereka untuk melindungi saksi dan korban. Erasmus membandingkan anggaran LPSK yang lebih kecil daripada pengadaan gas air mata beserta pelontar oleh Polri pada 2022 yang mencapai Rp 160,1 miliar. (Yoga)

Pemanfaatan teknologi digital di sector pendidikan tidak hanya penting dalam pembelajaran, tetapi juga untuk mengelola anggaran. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) versi 4 yang diluncurkan Kemendikbudristek diharapkan mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) agar lebih transparan. Penggunaan ARKAS jadi bagian transformasi digital di satuan pendidikan atau sekolah Dengan aplikasi itu, rancangan, penganggaran, dan pelaporan pemakaian dana BOS dapat lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengutarakan, Indonesia membutuhkan gerakan masif untuk mengakselerasi mutu pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan. ”Pemanfaatan teknologi digital berperan penting mewujudkan pengelolaan dana BOS secara akuntabel dan transparan,” ujar Nadiem, dalam webinar ”Rilis Nasional ARKAS 4”, di Jakarta, Senin (7/8). ARKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah. Melalui aplikasi ini, satuan pendidikan terkoneksi dengan dinas pendidikan dalam merencanakan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, serta mengelola anggaran. (Yoga)

Kendati masih mencatat pertumbuhan di atas 5 % sampai triwulan II-2023, potensi perlambatan ekonomi di sepanjang sisa tahun ini mulai diwaspadai. Berkaca dari ekspor yang mulai terkontraksi, pemerintah akan beralih mengandalkan konsumsi domestik. Defisit fiskal berpotensi diperlebar di atas target untuk mengungkit daya beli dan menggerakkan ekonomi. BPS mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 masih tumbuh 5,17 % secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan I-2023 di 5,04 %. Capaian itu melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut. Di tengah berlanjutnya tren perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh tinggi hingga pertengahan tahun karena ditopang konsumsi rumah tangga. Belanja masyarakat menguat akibat faktor momentum ”musiman”, seperti Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, serta momentum libur sekolah.

Sepanjang triwulan II-2023, konsumsi masyarakat tumbuh 5,23 % secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan I-2023 yang sebesar 4,54 %. Konsumsi rumah tangga pun menjadi komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi yang terbesar hingga 53,57 %. Meski masih tumbuh di kisaran 5 %, tanda-tanda pelemahan ekonomi Indonesia mulai tampak lewat ekspor yang semakin melambat. BPS mencatat, ekspor mulai terkontraksi atau tumbuh minus 2,75 % secara tahunan pada triwulan II-2023. Ini pertama kalinya ekspor tumbuh negatif setelah tumbuh melejit sepanjang 2021-2022 seiring momentum lonjakan harga komoditas global (commodity windfall). Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Senin (7/8) mengatakan, pelemahan ekspor terjadi di tengah tren normalisasi harga komoditas dunia. Sektor yang paling banyak memengaruhi penurunan adalah ekspor produk pertambangan yang tumbuh minus 0,17 % dan berkontribusi hingga 76,58 % terhadap kontraksi pertumbuhan ekspor. Di sisi lain, momentum laju konsumsi rumah tangga yang tinggi diperkirakan tidak akan bertahan hingga akhir tahun. (Yoga)

Pembayaran insentif bagi 143 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Sorong di Papua Barat Daya tersendat selama lima bulan terakhir. Sebanyak 30 orang perwakilan dari ratusan tenaga kesehatan itu berunjuk rasa di RSUD Sele Be Solu Sorong pada Senin (7/8/2023) siang. Syarifuddin selaku perwakilan dokter di RSUD Sele Be Solu mengatakan, aksi itu bagian dari tuntutan kepada pihak manajemen agar merealisasikan pembayaran insentif. (Yoga)

Pemerintah Indonesia harus bersiap ke pengadilan. Freeport-McMoran (FCX) memprotes atas kebijakan baru pemerintah aturan aturan bea keluar ekspor. Freeport-McMoran bahkan sudah mengumumkan rencana gugatan itu, Senin (7/8) di Securities and Exchange Commission (SEC), Amerika Serikat (AS). Adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang menjadi pangkal soal. Merujuk dokumen tertanggal 3 Agustus 2023 yang disampaikan ke SEC AS, Freeport McMoRan menyebut bahwa perusahaan ini mendapatkan Izin Penambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2018. Sesuai dengan dokumen IUPK itu, Freeport tidak memiliki kewajiban bea keluar jika perkembangan proyek smelter Freeport di Indonesia sudah mencapai 50%. Sebagai tindak lanjut atas dokumen itu, Pemerintah Indonesia kemudian juga telah melakukan verifikasi lapangan atas progres smelter Freeport. Hasil verifikasi kesimpulan bahwa proyek smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai 50%. Dengan demikian, kewajiban bea keluar gugur secara efektif pada 29 Maret 2023. Saat ini, progres pembangunan smelter Freeport sudah sekitar 70%. Artinya, perusahaan ini kena bea keluar sebesar 7,5% atas setiap aktivitas ekspornya hingga akhir tahun. Tarif bea keluar berpotensi naik menjadi 10% mulai awal tahun depan. Freeport sudah mengantongi izin ekspor konsentrat hingga Mei tahun 2024 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kuota ekspor perusahaan ini sebesar 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga. Izin ekspor Kemendag itu keluar pada 24 Juli 2023. Itu artinya, Freeport sudah bisa melenggang ekspor. Dihubungi KONTAN, Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnati tidak menjelaskan detail atas potensi gugatan yang bakal diajukan perusahaan. "Atas bea keluar, kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah terkait hal ini," ujar Katri kepada KONTAN, Senin (7/8). Pemerintah Indonesia nampaknya tak gentar dengan rencana Freeport ini. Plt Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid mengaku tak mempermasalahkan rencana gugatan Freeport itu. Jawaban tegas juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menegaskan bahwa Freeport harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Toh, "Kebijakan pemerintah Indonesia sudah sangat bijak," sebut dia, kemarin.

Pemerintah bersikap jauh lebih hati-hati dalam menyelesaikan proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjelang berakhirnya kontrak karya per­usahaan pada Desember 2025. Tidak ingin kebijakan yang dihasilkan merugikan salah satu pihak, pembicaraan alih saham perusahaan itu mendapatkan tenggat yang cukup longgar. Presiden Joko Widodo memastikan proses divestasi INCO tidak akan rampung dalam bulan ini, karena masih banyak persoalan yang membutuhkan pembicaraan mendalam. Tujuannya, proses divestasi perusahaan yang saat ini ter­afiliasi dengan Vale Canada Limited itu tidak merugikan pihak manapun. Kepala Negara sebelumnya memang sempat melontarkan proses divestasi INCO bakal diputuskan pada bulan lalu. Pemerintah pun terus bekerja untuk menyelesaikan salah satu bagian dari proses perpanjangan operasi INCO melalui izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan bahwa proses negosiasi terkait dengan divestasi saham INCO sudah dalam tahap penyelesaian. Pihaknya telah membahas finalisasi divestasi INCO dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat ini, proses negosiasi divestasi saham INCO telah masuk ke dalam pembahasan antara perseroan dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang mendapat mandat untuk menyerap saham dalam proses divestasi tersebut. Kementerian ESDM juga diketahui telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) yang diajukan oleh INCO sejak April 2023. RPSW tersebut menjadi dokumen penting untuk perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang akan berakhir pada 2025. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan persetujuan RPSW oleh Kementerian ESDM itu tidak otomatis memuluskan perpanjangan izin tambang INCO. Rizal menyebut bahwa penerbitan RPSW merupakan hal yang biasa. Sebab, pemerintah harus mengetahui luas wilayah perusahaan guna mendukung operasional. Di sisi lain, MIND ID sebagai badan usaha milik negara (BUMN) holding pertambangan mengaku masih menunggu hasil keputusan pemerintah. Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan pihaknya percaya bahwa hasil dari keputusan pemerintah nantinya untuk kepentingan negara.