Peningkatan kelas dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diyakini menjadi salah satu cara agar Indonesia menjadi negara maju dengan perekonomian masuk dalam jajaran terbesar dunia pada 2045. Dengan UMKM yang naik kelas, kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan tecermin dalam perekonomian nasional yang maju. Demikian dikatakan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto dalam jumpa pers Pengusaha Muda Brilian 2023 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Jumat (4/8/2023). (Yoga)

Di tengah derasnya tekanan global untuk menggunakan energi baru terbarukan, ruang gerak sektor minyak dan gas bumi nasional makin menantang. Beragam insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk menarik investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) belum dapat menghentikan maraknya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menarik diri dari wilayah kerja di Tanah Air. Shell Upstream Overseas Ltd. di Blok Masela, Maluku dan Chevron di Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur, misalnya, baru saja merampungkan peralihan kepemilikan. Tidak lama kemudian, Conrad Asia Energy Ltd. berencana melepas sebagian kepemilikannya di Blok Duyung, Riau. Menyusul KKKS Zarubezhneft berencana melego 50% hak partisipasi di Blok Tuna, Lepas Pantai Natuna Timur. Langkah yang diambil perusahaan migas pelat merah Rusia tersebut sebagai respons atas sanksi yang diberikan Uni Eropa atas konflik politik antara Ukraina dan Negeri Beruang Merah. Keputusan beberapa KKKS untuk tidak lagi memperpanjang kontrak migas di Indonesia, sudah barang tentu berisiko mengganggu pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel pada 2030. Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi Emas Hitam tidak dapat diaplikasikan secara seragam oleh semua KKKS. Kontraktor perlu menyuntik dana yang jumlahnya cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi di lapangan migas. Tidak dapat dinafikan bahwa potensi cadangan migas nasional cukup besar. Namun, di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, berkah alam yang luar biasa ini tidak dapat lagi menjadi jaminan untuk menarik KKKS utamanya dari perusahaan migas multinasional. Kreativitas untuk memberikan insentif atau pemanis yang lebih menarik bagi investor, yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, menjadi kunci untuk menarik gairah penanaman modal baru di sektor migas.

SINDIKAT kejahatan akan selalu menemukan cara baru menjalankan aksinya. Kasus pendaftaran 191 ribu international mobile equipment identity (IMEI) ilegal yang terungkap baru-baru ini membuktikannya. Maka pemerintah semestinya berfokus meningkatkan upaya untuk menangkal potensi tindak kejahatan ketimbang memblokir semua perangkat telepon seluler dengan IMEI ilegal tersebut. Selain tak mengatasi akar masalah, pemblokiran justru akan merugikan konsumen yang sebetulnya menjadi korban dalam kasus ini.

Kasus pendaftaran 191 ribu IMEI ilegal terungkap pada akhir Juli lalu. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka. Empat tersangka adalah pemasok perangkat elektronik ilegal. Sedangkan dua lainnya aparatur sipil negara (ASN), masing-masing pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Jika dicermati, modus komplotan ini sederhana. Dibantu dua ASN, pemasok telepon seluler ilegal mendaftarkan 191 ribu IMEI bodong pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) pada 10-20 Oktober 2022. Pusat pengolahan informasi IMEI ini memang dikelola bersama oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta operator telepon seluler. Dengan IMEI bodong yang terdaftar di CEIR, ratusan ribu perangkat telepon seluler ilegal disulap menjadi produk legal. (Yetede)

JAKARTA – Muhammad Sujamal mendapat undangan di grup WhatsApp rukun tetangganya untuk membuat data kependudukan secara kolektif pada awal Juni lalu. "Bilangnya, mau bikin KTP digital," kata Sujamal, Kamis, 3 Agustus 2023. Warga Meruya Ilir, Jakarta Barat, itu sempat menanyakan ke ketua RT-nya soal KTP digital, tapi tak mendapat jawaban yang memuaskan. "Karena warga lain pada mendaftar di grup WA, saya ikutan juga," ujar Sujamal, 42 tahun. Pembuatan KTP digital secara kolektif itu berlangsung di rumah ketua RT. Pemandunya adalah empat petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Semua warga yang datang diminta mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Google Play dan App Store—layanan distribusi digital yang dikembangkan oleh Google. Saat itulah, Sujamal baru tahu soal IKD. Tapi, apa gunanya, tetap belum jelas. "Petugas Dukcapil cuma bilang, kalau nanti ada keperluan dokumen, bisa tinggal tunjukkan data dari HP. Enggak perlu bawa KTP," kata dia. Pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital itu berlangsung kurang dari lima menit. Warga hanya perlu e-mail aktif yang nanti mendapat kode verifikasi dari aplikasi tersebut. Namun, kata Sujamal, pendaftaran itu tidak dapat berlangsung secara mandiri. "Butuh semacam nomor registrasi yang dikeluarkan petugas dukcapil dari laptop mereka," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berfokus meningkatkan kemampuan sistem infrastruktur dan aplikasi guna memastikan keamanan data program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai program satu data nasional, keamanan data menjadi hal penting dan perlu secara cermat penanganannya guna menghindari terjadinya kebocoran. “Jangan sampai data jebol duluan. Kami akan terus menguatkan infrastruktur pengamanan sambil secara bertahap mensosialisasi aktivasi program IKD,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat dihubungi pada Kamis, 3 Agustus 2023. Data penduduk amat penting dan harus dikelola secara baik. Alih-alih mengejar target aktivasi IKD sebanyak 25 persen di tiap daerah, Teguh menegaskan, lembaganya saat ini difokuskan untuk menguatkan infrastruktur dan aspek keamanan. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah penguatan keamanan aplikasi IKD dan kesiapan mal pelayanan publik digital. IKD dan mal pelayanan publik digital diharapkan bisa bersinergi dengan baik. Dengan begitu, menurut dia, dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat cukup memanfaatkan layanan aplikasi IKD. (Yetede)

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg  atau elpiji bersubsidi sampai ke konsumen yang membutuhkannya. Hal itu penting dilakukan agar, di tengah tren peningkatan konsumsi ”gas melon”, subsidi betul-betul hanya dinikmati masyarakat yang berhak. Dari data Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, penyaluran elpiji subsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun, menjadi 7,8 juta ton pada 2022. Sebaliknya, realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi 2019-2022 menurun 10,9 % per tahun, menjadi 0,46 juta ton pada 2022. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam konferensi pers terkait penyaluran elpiji 3 kg, secara daring, Kamis (3/8) mengatakan, tren peningkatan penyaluran elpiji subsidi dan anjloknya penyaluran elpiji nonsubsidi menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan: apakah telah terjadi peralihan (migrasi) konsumen dari elpiji nonsubsidi ke subsidi.

”Tujuan dari PSO (kewajiban pelayanan publik/subsidi) dengan harga (elpiji) sangat murah adalah agar sampai kepada masyarakat miskin. Pertamina memang bertanggung jawab hanya sampai ke pangkalan. Namun, kami minta tugas tambahan, (agar Pertamina) juga melihat (elpiji 3 kg) sampai ke konsumen atau tidak?” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat di Komisi VII DPR, Rabu  (14/6) PT Pertamina Patra Niaga memaparkan lebarnya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji nonsubsidi membuat banyak konsumen bermigrasi. Karena itu, penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 diperkirakan 8,22 juta ton atau di atas kuota 8 juta ton. Pemerintah mendorong Pertamina agar pendataan diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, kebijakan hanya warga terdaftar yang mendapatkan pelayanan elpiji 3 kg dapat dilakukan tahun depan. Pendataan oleh pemerintah dan Pertamina, dengan menunjukkan KTP dilakukan agar elpiji 3 kg hanya dinikmati kalangan yang berhak. (Yoga)

Pemerintah menjamin keberlanjutan pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak sekolah dari keluarga tidak mampu. Mereka yang memiliki potensi akademik diprioritaskan tetap mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah agar bisa menuntaskan pendidikan tinggi. Subkoordinator Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada  Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek Muni Ika mengutarakan hal itu dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar bertajuk ”Wujudkan Masa Depan Gemilang dengan KIP Kuliah” di Jakarta, Kamis (3/8). Kelanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin penerima KIP di sekolah dan penerima bantuan sosial lain dari pemerintah diutamakan meraih jenjang pendidikan tertinggi.

Kesempatan kuliah sesuai cita-cita mereka didukung dengan KIP Kuliah yang memberi biaya kuliah dan biaya hidup hingga lulus kuliah. Hingga tahun 2022, sebanyak 1,2 juta orang menerima manfaat KIP Kuliah. Pada 2023, sekitar 800 mahasiswa sedang menerima bantuan itu dan mahasiswa baru menerima KIP Kuliah. Sekitar 400.000 orang selesai kuliah dan menjadi sarjana dengan dukungan KIP Kuliah. Muni mengutarakan, jumlah pendaftar KIP Kuliah meningkat. Pada 2020 jumlah pendaftar KIP Kuliah 689.000 orang, pada 2021 naik menjadi 840.000 orang, tahun berikutnya 941.000 orang, dan per 3 Agustus 2023 terdata 996.000 pendaftar. Padahal pendaftaran masih dibuka hingga 31 Oktober 2023. (Yoga)

Jenis sampah plastik kemasan berlapis seperti bungkus mi instan belum menjadi pilihan utama dalam proses daur ulang sampah di Indonesia. Plastik jenis itu dianggap sulit didaur ulang dan bernilai ekonomi rendah. Padahal, jenis sampah ini menempati urutan  kedua terbanyak setelah sampah organik dalam timbulan sampah. Perlu peningkatan teknologi daur ulang agar sampah jenis ini menjadi barang yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) BRIN bekerja sama dengan PT Standardisasi Sertifikasi Nasional dan PT Sendang Bumi Wastama Sustainable Waste Indonesia) untuk meneliti pengembangan sistem ekonomi sirkuler berbasis plastik berlapis. Selama lima bulan ke depan, mereka akan meneliti potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proses produksi plastik berlapis layak daur ulang serta  membuat skenario-skenario pengembangan rantai nilai.

Kepala PR EPS BRIN Umi Karomah Yaumidin mengatakan, selain mengurangi timbulan sampah, daur ulang yang  maksimal dari sampah plastik berlapis ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. ”Perilaku masyarakat terutama para pelapak ini untuk bisa memilah sampah lebih baik dan juga perubahan pasarnya. Ini akan kami telusuri. Bagaimana plastik berlapis ini bisa masuk secara reguler di pasar sehingga pemanfaatannya lebih bernilai tinggi,” kata Umi, Kamis (3/8/2023), di Jakarta. Riset akan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi lapangan di tiga lokasi penelitian, yakni Jabodetabek, Surabaya, dan Solo. (Yoga)

Perbandingan jumlah insinyur terhadap penduduk di Indonesia diperkirakan lebih rendah 41,11 % dibandingkan dengan Vietnam. Angka itu tergolong rendah di tengah pembangunan yang tengah dipacu pemerintah. Agar laju pembangunan berdampak pada perekonomian, Indonesia mesti menggenjot jumlah insinyur. Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia Bambang Goeritno memaparkan, jumlah insinyur di Tanah Air diperhitungkan sebanyak 5.300 orang per 1 juta penduduk, sedangkan di Vietnam sebanyak 9.000 orang per 1 juta penduduk. ”Indonesia akan sulit mengejar Vietnam kalau jumlah insinyurnya tidak ditambah,” katanya dalam diskusi bertema ”Membangun Masa Depan melalui Solusi Kerekayasaan yang Inovatif dan Berkelanjutan” yang diadakan di Jakarta, Kamis (3/8).

Per Juni 2023, Bank Dunia mengestimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Vietnam pada 2023 dan 2024 masing-masing 6 % dan 6,2 %. Di sisi lain, pertumbuhan PDB Indonesia pada 2023 dan 2024 diproyeksikan masing-masing 4,9 %. Bambang berpendapat, jika Indonesia ingin menyusul laju pertumbuhan ekonomi Vietnam, jumlah rasio insinyur terhadap penduduk mesti minimal berada di angka yang sama. Jumlah insinyur di Indonesia juga perlu ditambah lantaran adanya sejumlah proyek strategis nasional (PSN) serta focus pemerintah pada hilirisasi industri dan transisi energi. (Yoga)

Tekanan eksternal tampaknya masih berlanjut terhadap pasar keuangan Indonesia dan berpotensi mengganggu ekonomi nasional. Fitch Ratings telah menurunkan peringkat utang Amerika Serikat (AS) dari rating teratas AAA menjadi AA+. Lembaga pemeringkat kredit itu memangkas peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya. Bagi suatu negara apalagi sebesar Negeri Paman Sam Amerika Serikat, pemangkasan peringkat tersebut berdampak negatif karena investor cenderung melihatnya sebagai investasi yang lebih berisiko. Hal itu dikhawatirkan berujung pada kebijakan bank sentral AS untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan. Saat ini, tingkat suku bunga The Fed berada di rentang 5,25%—5,50%, posisi tertinggi selama lebih dari dua dekade. Apalagi The Fed juga dibebani target inflasi yang sulit dipenuhi karena tantangan ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang belum sesuai dengan ekspektasi. Kondisi dilematis ekonomi AS bisa berdampak pada Indonesia. Di sisi lain, pemangkasan peringkat credit rating AS juga berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Bursa Efek Indonesia seharian kemarin berada di zona merah karena sikap hati-hati investor terhadap kemungkinan kenaikan lanjutan suku bunga The Fed. Nilai tukar rupiah pun terdepresiasi di atas Rp15.160-an per dolar AS. Kondisi pasar nilai tukar ini sedikit anomali karena AS juga pernah mengalami penurunan rating oleh S&P dan dampaknya nilai tukar dolar AS melemah. Namun, kali ini dolar AS malah menguat terhadap mayoritas mata uang dunia. Meskipun demikian, volatilitas arus modal asing diprakirakan akan makin terbatas. Selain karena telah dilakukan besar-besaran pada tahun lalu, arus modal asing diyakini kembali masuk ke Indonesia jika The Fed menyatakan sudah cukup dengan kenaikan suku bunga.