Kenaikan bunga acuan The Federal Reserve juga berdampak pada performa pasar jam tangan mewah. Indeks WatchCharts, yang melacak harga 60 arloji dari merek terkenal termasuk Rolex, Patek Philippe hingga Audemars Piguet, turun 32% dari puncaknya Maret 2022. Indeks terpisah untuk model Rolex saja, turun 27% dibandingkan periode yang sama. Harga arloji termahal turun paling tajam. Harga arloji antara US$ 50.001 dan US$ 100.000 turun lebih dari 15% selama 12 bulan terakhir. Sementara harga arloji antara US$ 10.001 dan US$ 20.000 turun 10,4%. Arloji dengan kisaran harga US$ 5.001-US$ 10.000 turun 6,8%. Suku bunga yang merangkak naik memicu kekhawatiran akan penurunan ekonomi. Alhasil, mendorong investor untuk mengurangi pengeluaran barang mewah. Pengunjung termasuk para kolektor jam tangan mewah sibuk melihat-lihat dan sesekali bertanya dan bernegosiasi harga. Menurut Andre, anggota JWX, harga jam tangan mewah bukan turun, tapi kembali ke harga sebelum 2021. Pasalnya, tahun 2021 sampai dengan awal 2022 harga jam tangan mewah naik secara signifikan. Dia mencontohkan, harga jam tangan Rolex dengan Submarine with Date harganya melonjak jadi Rp 250 juta. Padahal, sebelumnya harga di antara Rp 140 juta - Rp 150 juta.   Jika ditarik dari periode Januari - Agustus 2023, harga jam tangan mewah sudah berada di level bottom. Dengan begitu, Andre berpandangan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli dengan tujuan untuk digunakan. Sementara jika tujuan untuk investasi, ia menilai masih sangat tricky. Sebab, keadaan ekonomi dan politik tidak terlalu positif, baik di dalam maupun luar negeri.

Setelah anjlok akibat pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan berangsur pulih seiring pelonggaran mobilitas sosial. Dua tahun terakhir, kunjungan wisatawan melonjak signifikan. Selain peningkatan mutu sarana prasarana, layanan, dan penge- lolaan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah daya dukung kawasan. Khusus wisatawan domestik, berdasar data BPS, jumlah perjalanan wisatawan 433,57 juta perjalanan selama semester I-2023. Meningkat 12,57 % dibandingkan semester I-2022 dan 23,83 % dibandingkan semester I-2019. Sementara wisatawan mancanegara 5,19 juta kunjungan   atau meningkat 250,33 % dibandingkan semester I-2022. Menurut Ketua Tim Wilayah I Direktorat Pengembangan Destinasi I Kemenparekraf Agus Suprihastono, pihaknya  menargetkan 1,4 miliar pergerakan wisatawan domestik pada 2023.  

”Kami memperbaiki destinasi wisata (saat ini), bagaimana merangsang orang supaya mau berwisata di dalam negeri,” ujar Agus dalam konferensi pers Kompas Travel Fair 2023 di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (4/8). Saat ini, Kemenparekraf fokus menggarap tujuan lokal, terutama daerah berstatus destinasi superprioritas, yaitu Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulut). Menurut Agus, pihaknya mempersiapkan masyarakat sekitar, terutama untuk aspek pelayanannya. Meski demikian, risiko pariwisata berlebih diwaspadai. Agus mengatakan, Kemenparekraf mengupayakan untuk memperhitungkan daya tampung serta daya dukung suatu kawasan, bila terjadi penumpukan turis, perlu dibuat antrean masuk bagi wisatawan. Saat ini, pemerintah menekankan pada kualitas ketimbang kuantitas wisatawan. Harapannya, lingkungan terjaga, sementara wisatawan yang berkunjung merasa nyaman. (Yoga)

Beberapa pekan terakhir, kelangkaan elpiji 3 kg kembali terjadi di sejumlah daerah. Tak kurang, Presiden kembali mengingatkan, gas melon hanya untuk warga miskin. Penyebab kelangkaan masih sama, yakni persoalan harga, tata niaga, dan distribusi.  Disparitas harga yang sangat tajam antara elpiji 3 kg yang bersubsidi dan elpiji 12 kg yang nonsubsidi membuat sebagian masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi beralih menggunakan elpiji 3 kg. Akibatnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok miskin. Konsumsi elpiji 3 kg menjadi melonjak dan beban subsidi juga membengkak.

Peningkatan penggunaan elpiji 3 kg ini juga membuat stoknya di pasar menjadi langka dan memicu panic buying di masyarakat. Konsumen yang berhak menjadi dirugikan  karena sulit mendapatkan dan, kalaupun ada, harganya melambung. Dari sisi Pertamina, pasokan dilaporkan tidak bermasalah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam beberapa kasus juga mengendus adanya persaingan tidak sehat dalam tata niaga dan distribusi elpiji 3 kg. Terus berulangnya kelangkaan elpiji 3 kg dengan pola yang sama memunculkan desakan untuk pembenahan, baik dari sisi harga, distribusi, maupun kebijakan subsidi. Termasuk dengan memperketat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam distribusinya.Pertamina juga diminta menertibkan dan mengawal distribusi sampai konsumen untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran. (Yoga)

Peningkatan kelas dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diyakini menjadi salah satu cara agar Indonesia menjadi negara maju dengan perekonomian masuk dalam jajaran terbesar dunia pada 2045. Dengan UMKM yang naik kelas, kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan tecermin dalam perekonomian nasional yang maju. Demikian dikatakan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto dalam jumpa pers Pengusaha Muda Brilian 2023 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Jumat (4/8/2023). (Yoga)

Di tengah derasnya tekanan global untuk menggunakan energi baru terbarukan, ruang gerak sektor minyak dan gas bumi nasional makin menantang. Beragam insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk menarik investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) belum dapat menghentikan maraknya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menarik diri dari wilayah kerja di Tanah Air. Shell Upstream Overseas Ltd. di Blok Masela, Maluku dan Chevron di Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur, misalnya, baru saja merampungkan peralihan kepemilikan. Tidak lama kemudian, Conrad Asia Energy Ltd. berencana melepas sebagian kepemilikannya di Blok Duyung, Riau. Menyusul KKKS Zarubezhneft berencana melego 50% hak partisipasi di Blok Tuna, Lepas Pantai Natuna Timur. Langkah yang diambil perusahaan migas pelat merah Rusia tersebut sebagai respons atas sanksi yang diberikan Uni Eropa atas konflik politik antara Ukraina dan Negeri Beruang Merah. Keputusan beberapa KKKS untuk tidak lagi memperpanjang kontrak migas di Indonesia, sudah barang tentu berisiko mengganggu pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel pada 2030. Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi Emas Hitam tidak dapat diaplikasikan secara seragam oleh semua KKKS. Kontraktor perlu menyuntik dana yang jumlahnya cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi di lapangan migas. Tidak dapat dinafikan bahwa potensi cadangan migas nasional cukup besar. Namun, di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, berkah alam yang luar biasa ini tidak dapat lagi menjadi jaminan untuk menarik KKKS utamanya dari perusahaan migas multinasional. Kreativitas untuk memberikan insentif atau pemanis yang lebih menarik bagi investor, yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, menjadi kunci untuk menarik gairah penanaman modal baru di sektor migas.

SINDIKAT kejahatan akan selalu menemukan cara baru menjalankan aksinya. Kasus pendaftaran 191 ribu international mobile equipment identity (IMEI) ilegal yang terungkap baru-baru ini membuktikannya. Maka pemerintah semestinya berfokus meningkatkan upaya untuk menangkal potensi tindak kejahatan ketimbang memblokir semua perangkat telepon seluler dengan IMEI ilegal tersebut. Selain tak mengatasi akar masalah, pemblokiran justru akan merugikan konsumen yang sebetulnya menjadi korban dalam kasus ini.

Kasus pendaftaran 191 ribu IMEI ilegal terungkap pada akhir Juli lalu. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka. Empat tersangka adalah pemasok perangkat elektronik ilegal. Sedangkan dua lainnya aparatur sipil negara (ASN), masing-masing pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Jika dicermati, modus komplotan ini sederhana. Dibantu dua ASN, pemasok telepon seluler ilegal mendaftarkan 191 ribu IMEI bodong pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) pada 10-20 Oktober 2022. Pusat pengolahan informasi IMEI ini memang dikelola bersama oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta operator telepon seluler. Dengan IMEI bodong yang terdaftar di CEIR, ratusan ribu perangkat telepon seluler ilegal disulap menjadi produk legal. (Yetede)

JAKARTA – Muhammad Sujamal mendapat undangan di grup WhatsApp rukun tetangganya untuk membuat data kependudukan secara kolektif pada awal Juni lalu. "Bilangnya, mau bikin KTP digital," kata Sujamal, Kamis, 3 Agustus 2023. Warga Meruya Ilir, Jakarta Barat, itu sempat menanyakan ke ketua RT-nya soal KTP digital, tapi tak mendapat jawaban yang memuaskan. "Karena warga lain pada mendaftar di grup WA, saya ikutan juga," ujar Sujamal, 42 tahun. Pembuatan KTP digital secara kolektif itu berlangsung di rumah ketua RT. Pemandunya adalah empat petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Semua warga yang datang diminta mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Google Play dan App Store—layanan distribusi digital yang dikembangkan oleh Google. Saat itulah, Sujamal baru tahu soal IKD. Tapi, apa gunanya, tetap belum jelas. "Petugas Dukcapil cuma bilang, kalau nanti ada keperluan dokumen, bisa tinggal tunjukkan data dari HP. Enggak perlu bawa KTP," kata dia. Pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital itu berlangsung kurang dari lima menit. Warga hanya perlu e-mail aktif yang nanti mendapat kode verifikasi dari aplikasi tersebut. Namun, kata Sujamal, pendaftaran itu tidak dapat berlangsung secara mandiri. "Butuh semacam nomor registrasi yang dikeluarkan petugas dukcapil dari laptop mereka," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berfokus meningkatkan kemampuan sistem infrastruktur dan aplikasi guna memastikan keamanan data program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai program satu data nasional, keamanan data menjadi hal penting dan perlu secara cermat penanganannya guna menghindari terjadinya kebocoran. “Jangan sampai data jebol duluan. Kami akan terus menguatkan infrastruktur pengamanan sambil secara bertahap mensosialisasi aktivasi program IKD,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat dihubungi pada Kamis, 3 Agustus 2023. Data penduduk amat penting dan harus dikelola secara baik. Alih-alih mengejar target aktivasi IKD sebanyak 25 persen di tiap daerah, Teguh menegaskan, lembaganya saat ini difokuskan untuk menguatkan infrastruktur dan aspek keamanan. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah penguatan keamanan aplikasi IKD dan kesiapan mal pelayanan publik digital. IKD dan mal pelayanan publik digital diharapkan bisa bersinergi dengan baik. Dengan begitu, menurut dia, dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat cukup memanfaatkan layanan aplikasi IKD. (Yetede)

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg  atau elpiji bersubsidi sampai ke konsumen yang membutuhkannya. Hal itu penting dilakukan agar, di tengah tren peningkatan konsumsi ”gas melon”, subsidi betul-betul hanya dinikmati masyarakat yang berhak. Dari data Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, penyaluran elpiji subsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun, menjadi 7,8 juta ton pada 2022. Sebaliknya, realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi 2019-2022 menurun 10,9 % per tahun, menjadi 0,46 juta ton pada 2022. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam konferensi pers terkait penyaluran elpiji 3 kg, secara daring, Kamis (3/8) mengatakan, tren peningkatan penyaluran elpiji subsidi dan anjloknya penyaluran elpiji nonsubsidi menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan: apakah telah terjadi peralihan (migrasi) konsumen dari elpiji nonsubsidi ke subsidi.

”Tujuan dari PSO (kewajiban pelayanan publik/subsidi) dengan harga (elpiji) sangat murah adalah agar sampai kepada masyarakat miskin. Pertamina memang bertanggung jawab hanya sampai ke pangkalan. Namun, kami minta tugas tambahan, (agar Pertamina) juga melihat (elpiji 3 kg) sampai ke konsumen atau tidak?” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat di Komisi VII DPR, Rabu  (14/6) PT Pertamina Patra Niaga memaparkan lebarnya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji nonsubsidi membuat banyak konsumen bermigrasi. Karena itu, penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 diperkirakan 8,22 juta ton atau di atas kuota 8 juta ton. Pemerintah mendorong Pertamina agar pendataan diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, kebijakan hanya warga terdaftar yang mendapatkan pelayanan elpiji 3 kg dapat dilakukan tahun depan. Pendataan oleh pemerintah dan Pertamina, dengan menunjukkan KTP dilakukan agar elpiji 3 kg hanya dinikmati kalangan yang berhak. (Yoga)

Pemerintah menjamin keberlanjutan pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak sekolah dari keluarga tidak mampu. Mereka yang memiliki potensi akademik diprioritaskan tetap mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah agar bisa menuntaskan pendidikan tinggi. Subkoordinator Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada  Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek Muni Ika mengutarakan hal itu dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar bertajuk ”Wujudkan Masa Depan Gemilang dengan KIP Kuliah” di Jakarta, Kamis (3/8). Kelanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin penerima KIP di sekolah dan penerima bantuan sosial lain dari pemerintah diutamakan meraih jenjang pendidikan tertinggi.

Kesempatan kuliah sesuai cita-cita mereka didukung dengan KIP Kuliah yang memberi biaya kuliah dan biaya hidup hingga lulus kuliah. Hingga tahun 2022, sebanyak 1,2 juta orang menerima manfaat KIP Kuliah. Pada 2023, sekitar 800 mahasiswa sedang menerima bantuan itu dan mahasiswa baru menerima KIP Kuliah. Sekitar 400.000 orang selesai kuliah dan menjadi sarjana dengan dukungan KIP Kuliah. Muni mengutarakan, jumlah pendaftar KIP Kuliah meningkat. Pada 2020 jumlah pendaftar KIP Kuliah 689.000 orang, pada 2021 naik menjadi 840.000 orang, tahun berikutnya 941.000 orang, dan per 3 Agustus 2023 terdata 996.000 pendaftar. Padahal pendaftaran masih dibuka hingga 31 Oktober 2023. (Yoga)