Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana membentuk satgas antipolitik uang dalam rangka Pemilihan Umum 2024. Tugas satgas itu memantau penggunaan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu guna mencegah praktik politik uang. Merujuk penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi di rekening khusus dana kampanye (RKDK) pada Pemilu 2019 naik di periode minggu tenang. Hal ini dinilai sebagai kejanggalan yang terindikasi politik uang. Sebab, pada saat yang sama, permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 juga tinggi (Kompas, 9/8/2023). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pembentukan satgas antipolitik uang bertujuan membuat pemilu yang lebih demokratis. Karena itu, Polri perlu berperan aktif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedini mungkin.

”Ya (hingga pemantauan RKDK), karena tujuannya memang untuk mencegah praktik politik uang. Hal itu dicapai melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti PPATK,” ujarnya di sela-sela diskusi media dan aturan pemberitaan kampanye pemilu yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (9/8). Pemantauan aliran dana kampanye merupakan bagian dari tugas satgas antipolitik uang nantinya. Dalam pelaksanaannya, satgas akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diciptakan oleh politik uang. Selain itu, Polri juga membentuk Satgas Nusantara untuk menangkal berita bohong atau hoaks. Bersamaan dengan itu, berbagai operasi dilakukan, misalnya Mata Brata, untuk mencegah gangguan kamtibmas saat penyelenggaraan pemilu. (Yoga)

JAKARTA,ID-Indonesia harus memetik manfaat  sebanyak mungkin dari perjanjian kemitraan Ekonomi Konprehensif Regional (Regional Comprehensive Economi Partnership/RCEP).  Jangan sampai Indonesia cuma jadi pasar negara-negara lain setelah pakta perdagangan terbesar di dunia ini di implementasikan. Jika berhasil memanfaatkan setiap peluang RCEP, Indonesia bisa meraup keuntungan berlipat ganda, baik dalam perdagangan, investasi, kemitraan ekonomi, maupun dalam percaturan geopolitik. Itu karena RCEP menawarkan berbagai fasilitas kepada negara anggota, dari mulai pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk (BM), perluasan konektivitas ekonomi, hingga kemudahan invetasi. Agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar negara-negara lain, pemerintah mesti mempercepat reformasi struktual guna meningkatkan daya saing produk ekspor nasional. Pemerintah juga harus melanjutkan debirokrasi  perizinan investasi untuk menarik lebih banyak investor. (Yetede)

Penambahan rumah sakit baru menopang pendapatan emiten saham rumah sakit, PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL). Oleh karena itu, tahun ini HEAL pun akan menambah rumah sakit baru demi mengerek pendapatannya. Merujuk pada laporan keuangan semester I-2023, HEAL berhasil meningkatkan pendapatan bersih sebesar 13,79% menjadi Rp 2,69 triliun, dari Rp 2,36 triliun di periode sama tahun sebelumnya. "Pendapatan ini naik seiring dengan penambahan jumlah rumah sakit dan pasien yang dilayani," kata Aristo Setiawidjaja, Direktur Hermina, kepada KONTAN, Rabu (9/8). Berdasarkan segmennya, pendapatan dari jasa rawat inap tercatat menyumbang sebesar Rp 1,54 triliun terhadap total pendapatan HEAL. Nilai tersebut meningkat 8,63% secara tahunan atau year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun 2022, HEAL mencatatkan pendapatan dari jasa rawat inap senilai Rp 1,42 triliun. Dari sisi aset, HEAL juga mencatatkan kenaikan menjadi sebesar Rp 8,19 triliun per akhir semester I-2023. Pada akhir Juni 2022, nilai aset HEAL tercatat sebesar Rp 7,59 triliun. Untuk mendorong kinerja tahun ini, HEAL mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1 triliun-Rp 1,2 triliun. Hingga semester I-2023, HEAL sudah menyerap lebih dari 50% dari total anggaran belanja modal. "Capex yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 642 miliar. Ini sudah 50% lebih," tandas Aristo. Dalam pembangunan rumah sakit di IKN ini, HEAL bekerja sama dengan PT Bina Karya yang merupakan Badan Usaha Otorita (BUO) IKN. Bina Karya akan berperan sebagai master developer dalam pembangunan ini serta menjalankan aspek komersial.

Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Djamaluddin, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan hingga kemarin sudah ditetapkan sebanyak 10 tersangka dalam perkara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut. “Sampai saat ini , sudah 10 tersangka. Hari ini dua tersangka atas nama RJ selaku mantan Dirjen ESDM, kedua atas nama HJ selaku subkoordinasi Kementerian ESDM,” ujar Ketut di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (9/8). Dia menjelaskan bahwa Ridwan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena telah mengeluarkan kebijakan di Blok Madiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang menyebabkan kerugian negara Rp5,7 triliun. Dalam perkembangan lain, Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, kemarin. Lutfi menyatakan kehadirannya untuk memenuhi undangan tim penyidik dalam rangka menghormati seluruh proses hukum di Indonesia.

Untuk urusan konsumsi, masyarakat di Indonesia sejauh ini memang masih tergolong percaya diri. Salah satu buktinya adalah angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2023, lansiran Bank Indonesia, yang masih berada di zona optimistis, tepatnya pada level 123,5. Angka indeks di atas 100, artinya optimistis, sedangkan jika di bawah 100 bermakna pesimistis. Indeks tersebut diukur dari hasil survei bulanan BI yang melibatkan 4.600 rumah tangga di 18 kota. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, capaian IKK Juli 2023 rupanya lebih rendah ketimbang angka di bulan sebelumnya. Kala itu IKK mencapai 127,1. Dus, kendati masih diliputi optimisme, tetapi rupanya kadarnya sudah sedikit luntur. Angka itu selaras dengan realisasi Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada periode yang sama. IKE Juli tercatat 113,8 atau lebih rendah ketimbang Juni sebesar 116,8. Demikian pula dengan IEK Juli yang tercatat 133,2 atau lebih kecil ketimbang Juni sebesar 137,5. Hasil survei tersebut mestinya dapat ditangkap oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya, termasuk dunia usaha. Bahwa ada gelagat konsumsi yang menjadi pilar penting penopang ekonomi nasional berisiko goyang, kendatipun saat ini masih kokoh. Penurunan ekspektasi konsumen perihal penciptaan lapangan kerja juga perlu direspons dengan memastikan hadirnya kebijakan pro penciptaan lapangan kerja. Strategi memompa aliran investasi yang kini dijalankan pemerintah, alangkah baiknya turut diarahkan ke sektor-sektor padat karya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi, Indonesia punya modal tebal yakni kenaikan peringkat daya saing ke posisi 34 dari sebelumnya 44, dari total 64 negara. Peringkat tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Management Development (IMD) Swiss dan Lembaga Management (LM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), dengan metode penilaian yaitu kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Krisis digitalisasi UMKM saat ini masih menjadi tugas besar Indonesia. Bagaimana tidak? Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan sumbangsih 60,5% pada PDB Indonesia yang artinya UMKM merupakan salah satu pahlawan bangsa yang dapat menjaga kestabilan ekonomi kita di tengah berbagai macam krisis yang melanda. Namun, di antara 65,4 juta UMKM di Indonesia, masih banyak yang belum bisa go digital. Seperti apa UMKM yang go digital? Setidaknya UMKM tersebut memiliki atau masuk di platform digital seperti mempunyai website penjualan, e-commerce (Shopee, Tokopedia, Lazada, dll) atau media sosial (WhatsApp, TikTok, Instagram, dll) ataupun memiliki pembayaran digital seperti transfer bank, QRIS, dll.Menurut data Bank Indonesia (BI), di bulan Juni 2023 sudah ada 26,6 juta UMKM yang terdaftar menggunakan QRIS, di manakah sisa 38 juta UMKM lainnya? Bisa saja mereka belum memanfaatkan QRIS tetapi menggunakan pembayaran digital lainnya, atau malah belum go digital sama sekali. Pertama, mereka akan kehilangan pangsa pasar yang lebih luas. ika kita fokus ke bidang ads (iklan) melalui media sosial dari Meta (Facebook, Instagram, dan WhatsApp), maka iklan akan dilihat oleh user berusia 13—44 tahun yang merupakan 89,2% penggunanya. Selain iklan di sosial media, live streaming shopping di media sosial dan e-commerce pun sudah merambah karena mampu meningkatkan pesanan dan kunjungan toko dari konsumen. Salah satu inovasi pembayaran online dari BI yang sangat kita rasakan manfaatnya adalah QRIS. Bagi UMKM, hanya dengan biaya 0,3% per transaksi (hanya Rp30 dari transaksi senilai Rp10.000), UMKM dapat langsung merasakan pencatatan transaksi lebih cepat, otomatis, bebas repot mencari uang kembalian untuk pembeli, serta terhindar dari kehilangan uang cash. ampai sekarang pun QRIS bisa kita temui bahkan di pedagang kaki lima karena kepopulerannya. Dari data BI terbaru, di triwulan I/2023, QRIS paling sering digunakan oleh konsumen di sektor restoran dan hotel (80,1 juta transaksi), lalu diikuti oleh sektor makanan dan minuman (60,3 juta transaksi) serta berikutnya sektor transportasi dan komunikasi (24,1 juta transaksi). Kelebihan dari transaksi QRIS adalah mudah dan aman, konsumen cukup menggunakan smartphone dan aplikasi keuangan yang dimiliki, baik itu aplikasi bank ataupun saldo fintech.

Momen belanja online yang makin semarak pada semester kedua berpotensi mendongkrak kontribusi segmen marketplace terhadap kinerja pendapatan emiten-emiten teknologi, seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli. Deputy Head of Research Sucor Sekuritas Paulus Jimmy mengatakan bahwa kontribusi segmen bisnis lokapasar ke pendapatan emiten-emiten teknologi berpotensi makin meningkat pada semester II/2023. “Hal itu didorong oleh proses monetisasi bisnis yang terus berjalan,” kata Jimmy kepada Bisnis, Selasa (8/8). Jimmy menuturkan performa keuangan BUKA pada semester I/2023 cukup baik. Realisasi itu membuka peluang bagi BUKA untuk mencapai target EBITDA yang disesuaikan pada kuartal IV/2023 sudah bisa mencapai titik impas atau breakevent. Berdasarkan laporan keuangan semester I/2023, pendapatan bersih BUKA meningkat 28,97% secara tahunan menjadi Rp2,18 triliun dari Rp1,69 triliun pada semester I/2022. Berdasarkan segmennya, pendapatan BUKA ditopang oleh segmen marketplace yang berkontribusi Rp1,2 triliun, diikuti segmen online to offline sebesar Rp1,03 triliun, dan pengadaan sebesar Rp10,56 miliar. Sementara itu, BELI membukukan peningkatan pendapatan bersih menjadi Rp7,77 triliun. Pendapatan ini naik 15,85% year-on-year (YoY) dari Rp6,71 triliun. CFO BELI Ronald Winardi menuturkan sepanjang kuartal II/2023, pihaknya berfokus pada penyelarasan bauran kategori produk di segmen Ritel 1P & Ritel 3P untuk mempercepat optimalisasi perolehan laba bruto BELI. Direktur Utama Sinar Eka Selaras Djohan Sutanto mengatakan ERAL atau Erajaya Active Lifestyle (EAL) selalu berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan platform e-commerce. Keikutsertaan ini sekaligus melengkapi strategi ERAL di kanal daring.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memetakan sejumlah kejanggalan yang terindikasi sebagai praktik politik uang selama Pemilu 2019. Salah satunya adalah tingginya permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 saat masa tenang atau selama tiga hari sebelum tiba waktu pemungutan suara. Berkaca pada pemetaan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan bisa mencegah politik uang terulang kembali pada Pemilu 2024. Dalam Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Kemenko Polhukam, di Surabaya, Jatim, Selasa (8/8), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, dari hasil analisis pihaknya pada setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, angka transaksi keluar-masuk uang selalu tinggi.

Pada Pemilu 2019, di Jakarta, misalnya, angka transaksi yang terkait kontestasi politik mencapai Rp 540 triliun. Adapun di Jatim Rp 367 triliun. ”Yang menarik adalah bagaimana transaksi itu terpantau di RKDK (rekening khusus dana kampanye). Itu kenapa grafiknya justru meningkat saat minggu tenang? Kira-kira transaksi apa? Karena dari sampel 320 RKDK, saldonya selalu habis pada saat minggu tenang,” katanya. Masih dalam masa tenang, PPATK juga menemukan adanya permintaan penukaran uang pecahanRp 50.000 dan Rp 100.000 yang melonjak. Di Jakarta saja, jumlah permintaan penukaran pecahan uang besarnya mencapai Rp 113 miliar. Sementara saat masa kampanye, yang seharusnya angka transaksi di RKDK melonjak karena peserta pemilu banyak menghabiskan uang untuk kepentingan kampanye, PPATK justru menemukan sebaliknya. Pergerakan transaksi justru datar atau rendah. Karena itu, Ivan curiga penggunaan RKDK sebatas formalitas untuk memenuhi aturan perundang-undangan. Adapun kampanye dibiayai dari sumber lain. (Yoga)

Untuk mengurangi pengangguran di Bantul yang pada tahun 2022 sebanyak 24.000 orang ,diadakan bursa kerja Bantul Career Expo di Pendapa SMK Negeri 1 Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Selasa (8/8/2023).  Kegiatan yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bantul selama tiga hari ini menyediakan sekitar 4.000 lowongan pekerjaan dari 35 perusahaan. Di sini perwakilan perusahaan memberikan informasi kepada pencari kerja yang mengikuti bursa kerja Bantul Career Expo untuk memilih perusahaan yang memenuhi kriteria yang mereka dambakan. (Yoga)

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2023 yang terjaga dalam zona optimis (>100) pada level 123,5. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (8/8/2023). (Yoga)