Presiden Jokowi menilai, hilirisasi nikel terbukti meningkatkan nilai tambah ekspor dan membuka lapangan kerja berlipat kali. Oleh karena itu, hilirisasi perlu diteruskan ke semua sektor. ”Kalau bonus demografi bisa diwujudkan dan hilirisasi berhasil untuk semua mineral,  pertanian, perkebunan, perikanan, kalau hitungan World Bank, McKenzie, OECD, IMF itu, di 2045 saya yakin (Indonesia) ini bisa agak maju,” ujarnya dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2023-2028 di Jakarta, Senin (31/7) sore, dimana Shinta Widjaja Kamdani dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPN Apindo periode 2023-2028. Presiden berharap hilirisasi diteruskan kendati menghadapi gugatan di WTO dan mendapat peringatan IMF. Sebab, menurut Presiden, lompatan hasilnya sangat jelas.

Sebelum hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, hanya 1.800 pekerja yang terserap di pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, setidaknya 71.500 tenaga kerja terserap di Sulteng. Hal serupa terjadi di Maluku Utara. Sebelum hilirisasi nikel, hanya 500 pekerja yang terserap di pengolahan nikel, setelahnya menjadi 45.600 pekerja. Nilai ekspornya juga meningkat dari 2,1 miliar USD atau Rp 31 triliun pada 2014-2015 menjadi 33,8 miliar USD atau Rp 510 triliun pada 2022. Lompatan nilai ekspor tersebut membuat pendapatan negara dari beragam pajak dan royalti pun meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang rata-rata 7-7,5 % per melompat menjadi 15 % setelah hilirisasi. Di Maluku Utara, angka pertumbuhan sebelumnya 5,7 % melonjak menjadi 23 % setelah hilirisasi. (Yoga)

Data mengenai pekerja migran Indonesia kini terkoneksi antarlembaga yang berkaitan. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat tata kelola pekerja migran Indonesia. Selain itu, modernisasi tata kelola pekerja migran juga turut membantu melawan mafia atau sindikat penempatan ilegal. Studi Bank Dunia tahun 2017 melaporkan, jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 9 juta orang. Padahal, data resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkini mencatat, jumlahnya hanya 4,7 juta orang. Selisih data pun dianggap sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, sekitar 2.200 jenazah pekerja migran, sebanyak dua sampai tiga peti jenazah per hari, dipulangkan dari luar negeri. Sebanyak 3.500 pekerja migran pulang dalam kondisi sakit, depresi ringan hingga berat, hilang ingatan, bahkan cacat fisik. Ada pula 103.000 pekerja migran yang dideportasi karena kasus keimigrasian.

”Jenazah yang dipulangkan dan pekerja migran yang sakit ini 95 % dari mereka berangkat secara ilegal.  Ini alarm bahwa penempatan ilegal sangat berbahaya. Negara tak boleh kalah melawan sindikat dan mafia penempatan ilegal,” ujarnya dalam peluncuran Portal Satu Data Pekerja Migran Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri, di Jakarta, Senin (31/7). Integrasi data pekerja migran dalam portal data nasional, kata Benny, akan membantu penanggulangan penempatan ilegal. Data milik BP2MI kini terintegrasi dengan kementerian dan lembaga lainnya sehingga tata kelola pekerja migran kian komprehensif. Hingga hari ini BP2MI telah menerima sedikitnya 45.000 pengaduan yang sangat beragam dari pekerja migran Indonesia. Setiap kementerian dan lembaga dapat mengambil peran dan berkolaborasi menyelesaikan masalah tersebut, mengingat portal data menyediakan identitas pekerja migran, atasan, titik koordinat lokasi pekerjaan, dan lainnya. Dengan demikian, perlawanan terhadap mafia dan sindikat penempatan ilegal bisa berlangsung dari berbagai sisi. (Yoga)

Persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram atau elpiji subsidi masih kerap terjadi akibat ketidaklancaran distribusi dan ketidaktepatan sasaran. Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) terus turun ke masyarakat di tingkat bawah untuk memastikan persoalan tersebut teratasi. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDMTutuka Ariadji, di Jakarta, Senin (31/7) mengatakan, saat ini ada aturan dari Pertamina bahwa alokasi penjualan elpiji 80 % ke pengguna akhir (di pangkalan resmi) sehingga maksimal ke pengecer 20 %. Namun, sosialisasi dirasa kurang masif. Menurut Tutuka, ketersediaan elpiji sebenarnya cukup dan kendala ada pada pendistribusian.

”Saya sudah sampaikan ke Pertamina, harus turun ke bawah membantu masyarakat. Harus tertangani  dengan baik. Tak bisa jika hanya menyuruh masyarakat beli ke pangkalan. Kalau tidak ada kendaraan bagaimana? Mengambil itu perlu waktu,” ujarnya. Di sisi lain, keberadaan pengecer elpiji subsidi juga menjadi tantangan dalam pendataan konsumen yang dicocokkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pasalnya, pembeli yang membeli dari pengecer, bukan pangkalan resmi elpiji, menjadi tidak terdaftar/teregistrasi. Ia menambahkan, pendataan dan pencocokan data, yang ditargetkan selesai akhir 2023, bertujuan agar penyaluran elpiji subsidi lebih tepat sasaran. (Yoga)

Sekitar 10.000 warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengalami kelaparan sebagai dampak kekeringan ekstrem yang melanda wilayah itu. Pemda setempat mengirimkan enam tenaga kesehatan ke distrik-distrik yang terdampak di Kabupaten Puncak, Senin (31/7). Kadis Komunikasi dan Informatika Pemkab Puncak Ricky Siwi saat dihubungi dari Jayapura, Papua, mengatakan, sekitar 10.000 warga terdampak bencana kekeringan tidak hanya di Distrik (Kecamatan) Agandugume dan Distrik Lambewi, tetapi juga di Distrik Oneri. Pesawat dari maskapai Reven Global Airtranspor telah membawa enam tenaga kesehatan ke Distrik Agandugume pada Senin pagi. Tim ini terdiri dari satu dokter dan lima paramedis. Mereka diterjunkan untuk menangani masalah yang diderita warga setempat.

Warga yang kelaparan terpaksa mengonsumsi umbi-umbian, seperti ubi dan keladi, yang sudah membusuk dan berair. Akibatnya, mereka mengalami diare. Enam warga yang terdiri dari lima dewasa dan satu anak dilaporkan meninggal. Mereka rata-rata meninggal dalam kondisi lemas, sakit diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala. Warga mengalami kelaparan karena kekeringan yang dipicu cuaca ekstrem yang membuat tanaman milik warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen. Selama ini warga mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ricky mengatakan, tim kesehatan yang diterjunkan ke Distrik Agandugume juga membawa obat-obatan. ”Mereka akan memeriksa dan mengobati warga yang mengalami gangguan kesehatan dalam bencana ini,” katanya. (Yoga)

Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kalangan pengusaha di Tanah Air relatif mendapatkan tempat yang terhormat. Bahkan boleh dikata sebagian besar kebijakan pemerintah bertumpu pada filosofi semangat kewirausahaan guna memajukan ekonomi. Oleh karena itu, baik penguasa maupun pengusaha selama ini dapat bersinergi dengan baik. Sinergi antara penguasa dan pengusaha pada dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi ibarat ikan dan air. Tak terpisahkan, saling mengisi, dan melengkapi. Namun, ketika memasuki tahun politik seperti saat ini, ketika periode kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024, hubungan mesra antara pengusaha dan pemerintah seharusnya tak mengalami gangguan. Justru kedua pihak bisa lebih erat bergandengan tangan dalam menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks dan penuh ketidakpastian. Namun, pada sisi lain, tahun politik juga bisa menjadi vitamin baru bagi pemulihan ekonomi. Hal ini karena belanja politik akan turut mendorong daya beli masyarakat yang diperkirakan terjadi pada kuartal IV/2023. Sejalan dengan itu pula, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga berkomitmen untuk terus proaktif mengajak pemerintah dan pelaku usaha mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Apindo menginisiasi kerja sama strategis UMKM binaan dengan 33 pemangku kepentingan di bidang UMKM. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai pengembangan UMKM yang inklusif dan kompetitif menjadi tujuan utama agar sektor UMKM nasional dapat berkembang tak hanya berdaya saing nasional tetapi juga global.

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan upah minimum harus realistis, merespons tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah 15% tahun depan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan perhitungan upah pekerja di setiap daerah berbeda-beda. Artinya, tuntutan kenaikan upah 15% oleh buruh belum tentu bisa terealisasi secara nasional. “Karena ini menyangkut inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien tertentu yang perhitungannya di setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota itu berbeda-beda. Enggak bisa disamakan,” jelasnya di sela-sela acara Festival Apindo UMKM Merdeka, Senin (31/7). Shinta melanjutkan, pada dasarnya para pengusaha siap mengikuti aturan pemerintah berdasarkan UU Cipta Kerja maupun peraturan turunannya. Sebelumnya, Shinta juga mengatakan tuntutan buruh dianggap tidak mudah terealisasi dalam kondisi saat ini. Menurutnya, kondisi perekonomian saat ini masih dibayangi ketidakpastian global. Sementara itu, kinerja impor, termasuk barang modal dan bahan baku, pada Juni 2023 juga anjlok 18,35% year-on-year. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan hasil penelitian Partai Buruh menunjukkan potensi kenaikan kebutuhan hidup layak (KHL) berkisar 12%-15% pada 2024. Oleh karena itu, Partai Buruh menilai perlu ada kenaikan upah buruh sebesar 15% tahun depan.  Dalam kesempatan lain, Apindo menginisiasi kerja sama strategis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan dengan 33 pemangku kepentingan di bidang UMKM. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Apindo dan para mitra strategis tersebut. Adapun, mitra strategis pemangku kepentingan UMKM yang turut menandatangani MOU di antaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), LLP-KUKM Smesco, Program Kewirausahaan Diplomat Success Challenge (DSC), dan beberapa perusahaan di Indonesia. Sementara itu, Ketua Bidang UMKM Apindo Ronald Walla menyebutkan UMKM telah menyerap 96% tenaga kerja secara nasional. Melalui pendekatan pentahelix antara Apindo dan para stakeholder UMKM yang terlibat akan fokus pada pengembangan kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, sumber daya manusia, serta informasi dan teknologi berbasis kompetensi yang link and match dengan dunia usaha dan industri.

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan sejumlah rekomendasi Ombudsman RI mengenai dugaan maladministrasi layanan pertanahan di area IKN akan diikuti rencana aksi khusus. OIKN masih menelaah arahan korektif atau perbaikan yang tercantum dalam hasil akhir investigasi Ombudsman. "Kami masih menelaah dan merumuskan aksi sesuai dengan kewenangan OIKN, sambil berkoordinasi dengan instansi pusat dan daerah," kata Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN, Troy Pantouw, kepada Tempo, kemarin.
Dari investigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara—dua area penopang pusat ibu kota negara anyar di Kalimantan Timur—Ombudsman mendapati dua dugaan maladministrasi. Dugaan pertama soal tersendatnya proses pendaftaran dan pelayanan atas permohonan surat keterangan tanah di IKN. Regulasi yang dianggap tumpang-tindih, menurut laporan Ombudsman, memicu keraguan di kalangan petugas pertanahan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Salah satu aturan yang disoroti lembaga pengawas peraturan itu adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 3/SE-400.HR.02/II/2022 tentang Pembatasan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di IKN. Dari kesimpulan Ombudsman, aturan itu semestinya membatasi pengalihan penguasaan dan kepemilikan tanah. Kenyataannya, para otoritas pertanahan lokal justru sekaligus membekukan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah. Praktik ini justru dinilai menyalahi Pasal 21 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022, yang membolehkan pendaftaran seluruh bidang tanah yang belum bertuan di IKN. (Yetede)

Saham-saham produsen rokok mempunyai prospek yang menarik pada tahun ini. Tingkat daya beli yang mulai membaik akan memudahkan pemain di bisnis ini menaikkan harga di tengah himpitan tarif cukai yang terus naik. Head of Research Investasiku, produk dari Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengatakan, sentimen positif bagi sektor rokok berasal dari kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang meningkat. Hal ini memicu berlanjutnya pemulihan ekonomi. Dengan begitu, meski ada kenaikan harga jual dari para produsen, harga rokok masih bisa dijangkau. Sebagai gambaran, pada semester I-2023, kinerja PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengalami kenaikan. Pendapatan HMSP meningkat 4,95% secara tahunan menjadi Rp 56,15 triliun dari Rp 53,50 triliun. Sejalan dengan itu, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ikut meningkat 23,02% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp 3,75 triliun pada semester I-2023. Emiten lain yakni PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) juga melaporkan kenaikan kinerja cukup signifikan. Pada semester I-2023, WIIM mencatatkan kenaikan laba bersih 200% secara tahunan menjadi Rp 247 miliar. Sementara pada periode yang sama, pendapatan WIIM tumbuh 46% menjadi Rp 2,38 triliun. Analis Maybank Sekuritas Indonesia Willy Goutama mengatakan, dengan bukti kenaikan laba, WIIM sejauh ini terbukti menjadi pemenang. Ini karena harga jual produk WIIM lebih terjangkau ketimbang produsen emiten rokok yang lain. WIIM secara aktif menetapkan harga jual rata-rata di posisi harga yang harus ditinggalkan oleh pesaingnya seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM), HMSP dan Djarum. Ini karena para pesaing WIIM harus memulai siklus kenaikan harga jual rata-rata rokok yang agresif. Dus, WIIM bisa merebut sebagian pangsa pasar dari para produsen rokok raksasa. Ke depan, Analis Ciptadana Sekuritas Putu Chantika Putri dalam riset 28 Juli 2023 berharap, menjelang momen pemilu daya beli masyarakat bisa lebih kuat.

Kemiskinan masih membayangi buruh perkebunan. Di bawah target kerja yang berat, mereka harus berhadapan dengan upah yang minim sebagai buruh harian lepas tanpa ikatan status yang jelas. Kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap aturan ketenagakerjaan dibutuhkan untuk memperbaiki nasib buruh di perkebunan sawit, karet, dan teh. Di perkebunan sawit, buruh mengeluhkan status ketenagakerjaan sebagai buruh harian lepas (BHL), yang membuat buruh tidak dapat menikmati hak-hak mereka, seperti upah bulanan, jaminan kesehatan, THR dan cuti. Hal itu dialami Syarifudin (38), warga Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, tenaga pemanen di perkebunan sawit di Aceh Timur. Sebagai pekerja berstatus BHL, Syarifudin digaji harian sesuai hasil panen yang diperolehnya, setiap 1 kg hargai Rp 300. Dalam sehari, ia bisa memanen minimal 500 kg dan maksimal 1 ton. Dalam sehari, diperoleh Rp 150.000-Rp 300.000. ”Saya digaji per hari. Kalau tidak kerja, tak ada gaji,” ucapnya, Selasa (25/7/2023). Sebagai buruh lepas, Syarifudin tidak memiliki asuransi ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Beberapa kali ia mengalami kecelakaan kerja dan terpaksa menanggung sendiri biaya berobat. Tidak ada kepastian kapan Syarifudin diangkat menjadi buruh dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Dua skema ini diatur di dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi buruh kebun sawit yang lebih baik ditemui di kebun sawit yang telah mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Adi Sunarto (30), pemanen sawit di salah satu kebun sawit di Langkat, masih digaji kendati mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya tidak bisa bekerja. Adi menikmati peningkatan hak pekerja setelah perkebunan sawit tempatnya bekerja mendapat sertifikasi RSPO dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). RSPO adalah sertifikasi yang menerapkan standar global yang berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan sawit dalam hal lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Saat menjadi BHL, Adi mendapat upah Rp 121.500 per hari dan maksimal bekerja 20 hari. Jika bekerja penuh 20 hari, dia mendapat Rp 2.430.000. Guna meningkatkan kepatuhan norma ketenagakerjaan, Kemenaker bekerja sama sejumlah organisasi  nirlaba. Kemenaker juga meluncurkan platform digital ”Norma100” (norma100.kemnaker.go.id) untuk membuat perusahaan semakin patuh. Namun, pengawasan masih menjadi persoalan karena jumlah pengawas ketenagakerjaan terbatas. Lokasi perkebunan yang cenderung terpencil ikut menyulitkan pengawasan. (Yoga)

Penanganan masalah kesejahteraan dan perlindungan dokter muda (di bawah 40 tahun) di Indonesia perlu segera dituntaskan. Ketua Junior Doctors Network (JDN) Indonesia Tommy Dharmawan mengatakan, beberapa masalah kesejahteraan tersebut, antara lain, honor di bawah upah minimum regional (UMR) dan ketimpangan tunjangan dan gaji di daerah terpencil. ”Para dokter muda perlu bersuara  agar haknya terpenuhi,” kata Tommy seusai pelantikan pengurus baru JDN Indonesia di Jakarta, Minggu (30/7/2023). (Yoga)