Mahasiswa dianggap perlu terlibat dalam pengembangan UMKM. Sebab, pemanfaatan maksimal dari bonus demografi tak bisa hanya bergantung pada penciptaan lapangan kerja oleh industri atau perusahaan saja. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 berbasis data Sensus Penduduk 2020, periode bonus demografi berlangsung 2012 hingga 2041. Negara yang berada dalam periode bonus demografi biasanya memiliki penduduk usia produktif berlimpah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berpendapat, visi utama dalam pemanfaatan bonus demografi adalah penciptaan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Namun, kondisi ini harus didukung oleh penyerapan tenaga kerja sebagai pelaku UMKM.

”Bonus demografi bisa menjadi bencana jika penciptaan lapangan pekerjaan tidak terjadi melalui UMKM. Indonesia harus lebih banyak menciptakan UMKM berdaya dan berkelanjutan,” ujarnya dalam peluncuran Festival Apindo UMKM Merdeka (AUM), di Jakarta, Jumat (28/7). Festival AUM berlangsung pada 28 Juli hingga 1 Agustus 2023 dan melibatkan 259 UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, peran UMKM di Indonesia sangat besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, yakni 60,51 % terhadap PDB dengan serapan tenaga kerja UMKM mencapai 96,92 % atau 120 juta orang. Menurut Shinta, bonus demografi Indonesia, khususnya kalangan mahasiswa, perlu diarahkan untuk terlibat dalam pengembangan UMKM. Apalagi, kurikulum pendidikan tinggi telah mengakomodasi mahasiswa untuk magang atau bekerja paruh waktu. (Yoga)

Setelah pandemi Covid-19 mereda, bisnis waralaba kembali bergairah. Bahkan, ada yang tumbuh sekitar 7 persen per tahun. Hal ini dikatakan Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar dalam pembukaan pameran Info Franchise dan Business Concept di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/7/2023). Anang menuturkan, pada kuartal II-2022, waralaba kembali menggeliat, terutama sektor ritel dan kuliner. Sektor potensial lainnya juga bergerak, seperti apotek, minimarket, dan toko elektronik. (Yoga)

Dua kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau, menyerap ribuan tenaga kerja. Pemerintah berjanji membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan perizinan untuk mendorong investasi. Adapun pengusaha berharap tingginya tarif pelabuhan segera diatasi. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, Jumat (28/7) dalam keterangan tertulis memaparkan, KEK Batam Aero Technic telah menyerap 1.636 tenaga kerja. Sejak ditetapkan pada Juni 2021, KEK Batam Aero Technic telah menyerap investasi Rp 607,5 miliar. KEK Batam Aero Technic akan didorong memenuhi target investasi Rp 7,29 triliun dan serapan tenaga kerja 9.976 orang pada 2030.

”Saya sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung investasi. Mudah-mudahan ini nantinya dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Rudi dalam keterangannya. Saat ini, KEK Batam Aero Technic menjadi bengkel bagi pesawat dari 12 maskapai dalam dan luar negeri. Peluang bisnis perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan (MRO) pesawat ini sangat menjanjikan karena ada sekitar 12.000 pesawat beroperasi di Asia Pasifik. MRO pesawat itu adalah kerja sama Lion Group dan Garuda Indonesia Group. Batam dipilih karena sangat dekat dengan Singapura. Komponen pesawat yang dipesan akan tiba di Batam kurang dari dua hari. Penyerapan tenaga kerja juga dilaporkan KEK Nongsa. Pada Januari-Juni 2023, KEK Nongsa yang bergerak di bidang teknologi digital itu menyerap 2.618 tenaga kerja. (Yoga)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, Jumat (28/7/2023), mengatakan, validasi kepesertaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum akurat dan tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, sekitar 18.000 warga dicabut kepesertaannya. Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, proses verifikasi sedikit berubah. Awalnya, penerima KJP tidak harus terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kini, semua bantuan sosial, termasuk KJP, menjadikan DTKS sebagai acuan. Dinsos akan turun langsung melakukan verifikasi ke lapangan. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik alias e-katalog. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo menyampaikan, salah satu upaya untuk mendorong belanja produk dalam negeri adalah dengan membekukan produk-produk impor dalam e-katalog. Produk impor yang LKPP bekukan sebagian besar merupakan alat kesehatan. Pembekuan produk impor karena telah ada substitusi atau produk pengganti buatan produsen dalam negeri. "Sampai hari ini, kami sudah membekukan lebih dari 16.000 produk impor, yang sudah ada produk dalam negeri sebagai substitusinya," ungkap Yulianto, Jumat (28/7). Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo R.M. Manahutu mengungkapkan, dari 16.000 produk impor di e-katalog yang dibekukan, sekitar 14.000 produk merupakan alat kesehatan. Menurutnya, penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak pada ekonomi nasional. Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri berefek pada penambahan tenaga kerja sebanyak 277.000 orang. Selanjutnya, berdampak pada penambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,12%. Sebelumnya, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, sampai 21 Juli tahun ini, realisasi belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri mencapai 88,8% dari total pengadaan.

Yayasan Kehati memberikan penghargaan kepada 13 perusahaan berkinerja baik dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). ”Ini sebagai pemacu agar perusahaan-perusahaan semakin meningkatkan kinerja ESG mereka. Selain itu juga bisa menjadi pengungkit bagi perusahaan lain untuk menerapkan prinsip yang sama,” kata Direktur Eksekutif Kehati Riki Frindos saat konferensi pers ESG Award 2023 di Jakarta, Kamis (27/7/2023). (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan menetapkan batas harga produk impor yang masuk dan dijual di toko online sebesar US$ 100 dolar (Rp 1,5 juta). Langkah ini dilakukan agar produk lokal UMKM tetap bisa bersaing dengan produk impor di pasar dalam negeri. "Menurut saya harganya harus dipatok minimun US$ 100, masuk kesini boleh tetapi kalau dibawah itu jangan dong, ini untuk melindungi UMKM," jelas menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Teten menjelaskan bahwa ada dua hal yang akan diatur pemerintah. Pertama, pelarangan ritel online untuk langsung menjual produk melalui cross border commerce. Menurut dia, bila ritel online lansung masuk ke konsumen dalam negeri maka terjadi ketidakadilan terhadap produk UMKM dalam negeri. "Mereka harus masuk dulu melalui mekanisme impor biasa baru dijual barangnya di online. Kalau langsung seperti itu, enggak bisa langsung, karena UMKM didalam negeri harus mengurus izin edar, SNI, dan sertifikasi halal," kata dia. (Yetede)

Sedikitnya 7.500 warga di dua distrik atau kecamatan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, menderita kelaparan akibat bencana kekeringan selama dua bulan terakhir. Pemkab Puncak menyatakan enam warga terdampak telah meninggal. Bupati Puncak Willem Wandik dalam keterangan pers di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (27/7) mengatakan, bencana kekeringan yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi menelan enam korban jiwa. Penanganan bencana terkendala karena bantuan belum tersalurkan ke dua distrik tersebut mengingat situasi keamanan yang tidak mendukung. Korban tewas adalah Yenis Telenggen (38), Yemina Murib (42), Ater Tabuni (46), Tenus Murib (46), Tera Murib (39), dan bayi bernama Ila Telenggen.

Rata-rata meninggal dalam kondisi lemas, sakit diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala. Willem mengatakan, musibah kelaparan dipicu cuaca ekstrem dengan temperatur suhu udara yang sangat dingin dan tanpa hujan., sejak Mei lalu sehingga tanaman warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen. Jumlah warga yang mengalami kelaparan di Distrik Agandugume 3.500 orang dan si Distrik Lambewi, ada 4.000 orang. Warga yang kelaparan terpaksa mengonsumsi umbi-umbian yang membusuk sehingga terserang diare. Dalam kondisi kesehatan yang lemah, warga harus berjalan kaki selama dua hari untuk mendapat bantuan makanan yang terdistribusikan ke Distrik Sinak. ”Maskapai penerbangan tak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke Distrik Agandugume yang memiliki fasilitas bandar udara. Mereka takut pesawat ditembaki kelompok kriminal bersenjata di daerah tersebut,” kata Willem. (Yoga)

JAKARTA - Persaingan industri dompet digital (e-wallet) memasuki babak baru. Kehadiran sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai membuat peta persaingan industri kian kompleks karena fitur pembayaran instan ini juga turut dikembangkan oleh perbankan. “Pada 1-2 tahun lalu, dompet digital hanya bersaing dengan sesama dompet digital. Tapi hari ini pesaing mereka bertambah, yaitu perbankan yang turut mengembangkan pembayaran QRIS,” ujar peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, kepada Tempo, kemarin, 27 Juli 2023. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia mencatat saat ini QRIS menjadi metode pembayaran terpopuler kedua setelah kartu debit di pedagang, atau menggeser kartu kredit yang berada di posisi ketiga. Bank Indonesia mencatat, sampai Februari 2023, jumlah pengguna QRIS mencapai 30,87 juta dan merchant QRIS sebanyak 24,9 juta. Nominal transaksi QRIS sebesar Rp 12,28 triliun, dengan volume transaksi 121,8 juta transaksi. Dompet digital pun terus berupaya mengembangkan pasarnya. Pada Rabu lalu, unit bisnis teknologi finansial GoTo, GoTo Financial, meluncurkan aplikasi GoPay secara mandiri atau terpisah dari ekosistem Gojek dan Tokopedia. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan akses finansial, terutama kepada mereka yang selama ini belum menggunakan layanan Gojek dan Tokopedia. Strategi GoTo Financial membuat GoPay sebagai aplikasi mandiri diperkirakan menambah sengit persaingan industri dompet digital. (Yetede)

Suap proyek Basarnas harus diusut tuntas dan pelakunya dihukum berat karena menyelewengkan dana kemanusiaan. Perlu tim koneksitas. Operasi tangkap tangan kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) membuktikan tindakan tersebut bukan strategi kampungan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan penangkapan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar banyaknya persekongkolan dan besarnya duit yang diselewengkan di Basarnas hingga keterlibatan orang nomor satu di lembaga yang menangani urusan kemanusiaan berupa penanggulangan keadaan bahaya tersebut. Komisi antikorupsi menggelar operasi tangkap tangan itu di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, dan di sebuah warung di kawasan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa lalu. Di dua lokasi itu, tim KPK menangkap 11 orang dari pihak swasta dan Basarnas, termasuk seorang perwira menengah TNI. Dalam operasi tersebut, KPK menyita juga uang sebesar Rp 5,099 miliar, yang terdiri atas uang tunai Rp 999,7 juta dan uang di dalam rekening senilai Rp 4,1 miliar. (Yetede)