;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Data Tidak Akurat, Ribuan Peserta Didik Kehilangan Kepesertaan KJP

29 Jul 2023

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, Jumat (28/7/2023), mengatakan, validasi kepesertaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum akurat dan tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, sekitar 18.000 warga dicabut kepesertaannya. Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, proses verifikasi sedikit berubah. Awalnya, penerima KJP tidak harus terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kini, semua bantuan sosial, termasuk KJP, menjadikan DTKS sebagai acuan. Dinsos akan turun langsung melakukan verifikasi ke lapangan. (Yoga)

16.000 Produk Impor Dibekukan di E-Katalog

29 Jul 2023

Pemerintah terus mendorong belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik alias e-katalog. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo menyampaikan, salah satu upaya untuk mendorong belanja produk dalam negeri adalah dengan membekukan produk-produk impor dalam e-katalog. Produk impor yang LKPP bekukan sebagian besar merupakan alat kesehatan. Pembekuan produk impor karena telah ada substitusi atau produk pengganti buatan produsen dalam negeri. "Sampai hari ini, kami sudah membekukan lebih dari 16.000 produk impor, yang sudah ada produk dalam negeri sebagai substitusinya," ungkap Yulianto, Jumat (28/7). Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo R.M. Manahutu mengungkapkan, dari 16.000 produk impor di e-katalog yang dibekukan, sekitar 14.000 produk merupakan alat kesehatan. Menurutnya, penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak pada ekonomi nasional. Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri berefek pada penambahan tenaga kerja sebanyak 277.000 orang. Selanjutnya, berdampak pada penambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,12%. Sebelumnya, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, sampai 21 Juli tahun ini, realisasi belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri mencapai 88,8% dari total pengadaan.

Dunia Usaha Dipacu Jalankan Prinsip ESG

28 Jul 2023

Yayasan Kehati memberikan penghargaan kepada 13 perusahaan berkinerja baik dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). ”Ini sebagai pemacu agar perusahaan-perusahaan semakin meningkatkan kinerja ESG mereka. Selain itu juga bisa menjadi pengungkit bagi perusahaan lain untuk menerapkan prinsip yang sama,” kata Direktur Eksekutif Kehati Riki Frindos saat konferensi pers ESG Award 2023 di Jakarta, Kamis (27/7/2023). (Yoga)

Lindungi UMKM, Harga Produk Impor di e-Commerce Dibatasi

28 Jul 2023

JAKARTA,ID-Pemerintah akan menetapkan batas harga produk impor yang masuk dan dijual di toko online sebesar US$ 100 dolar (Rp 1,5 juta). Langkah ini dilakukan agar produk lokal UMKM tetap bisa bersaing dengan produk impor di pasar dalam negeri. "Menurut saya harganya harus dipatok minimun US$ 100, masuk kesini boleh tetapi kalau dibawah itu jangan dong, ini untuk melindungi UMKM," jelas menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Teten menjelaskan bahwa ada dua hal yang akan diatur pemerintah. Pertama, pelarangan ritel online untuk langsung menjual produk melalui cross border commerce. Menurut dia, bila ritel online lansung masuk ke konsumen dalam negeri maka terjadi ketidakadilan terhadap produk UMKM dalam negeri. "Mereka harus masuk dulu melalui mekanisme impor biasa baru dijual barangnya di online. Kalau langsung seperti itu, enggak bisa langsung, karena UMKM didalam negeri harus mengurus izin edar, SNI, dan sertifikasi halal," kata dia. (Yetede)

Kelaparan Landa Papua Tengah

28 Jul 2023

Sedikitnya 7.500 warga di dua distrik atau kecamatan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, menderita kelaparan akibat bencana kekeringan selama dua bulan terakhir. Pemkab Puncak menyatakan enam warga terdampak telah meninggal. Bupati Puncak Willem Wandik dalam keterangan pers di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (27/7) mengatakan, bencana kekeringan yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi menelan enam korban jiwa. Penanganan bencana terkendala karena bantuan belum tersalurkan ke dua distrik tersebut mengingat situasi keamanan yang tidak mendukung. Korban tewas adalah Yenis Telenggen (38), Yemina Murib (42), Ater Tabuni (46), Tenus Murib (46), Tera Murib (39), dan bayi bernama Ila Telenggen.

Rata-rata meninggal dalam kondisi lemas, sakit diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala. Willem mengatakan, musibah kelaparan dipicu cuaca ekstrem dengan temperatur suhu udara yang sangat dingin dan tanpa hujan., sejak Mei lalu sehingga tanaman warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen. Jumlah warga yang mengalami kelaparan di Distrik Agandugume 3.500 orang dan si Distrik Lambewi, ada 4.000 orang. Warga yang kelaparan terpaksa mengonsumsi umbi-umbian yang membusuk sehingga terserang diare. Dalam kondisi kesehatan yang lemah, warga harus berjalan kaki selama dua hari untuk mendapat bantuan makanan yang terdistribusikan ke Distrik Sinak. ”Maskapai penerbangan tak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke Distrik Agandugume yang memiliki fasilitas bandar udara. Mereka takut pesawat ditembaki kelompok kriminal bersenjata di daerah tersebut,” kata Willem. (Yoga)


Babak Baru Persaingan Dompet Digital

28 Jul 2023

JAKARTA - Persaingan industri dompet digital (e-wallet) memasuki babak baru. Kehadiran sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai membuat peta persaingan industri kian kompleks karena fitur pembayaran instan ini juga turut dikembangkan oleh perbankan. “Pada 1-2 tahun lalu, dompet digital hanya bersaing dengan sesama dompet digital. Tapi hari ini pesaing mereka bertambah, yaitu perbankan yang turut mengembangkan pembayaran QRIS,” ujar peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, kepada Tempo, kemarin, 27 Juli 2023. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia mencatat saat ini QRIS menjadi metode pembayaran terpopuler kedua setelah kartu debit di pedagang, atau menggeser kartu kredit yang berada di posisi ketiga. Bank Indonesia mencatat, sampai Februari 2023, jumlah pengguna QRIS mencapai 30,87 juta dan merchant QRIS sebanyak 24,9 juta. Nominal transaksi QRIS sebesar Rp 12,28 triliun, dengan volume transaksi 121,8 juta transaksi. Dompet digital pun terus berupaya mengembangkan pasarnya. Pada Rabu lalu, unit bisnis teknologi finansial GoTo, GoTo Financial, meluncurkan aplikasi GoPay secara mandiri atau terpisah dari ekosistem Gojek dan Tokopedia. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan akses finansial, terutama kepada mereka yang selama ini belum menggunakan layanan Gojek dan Tokopedia. Strategi GoTo Financial membuat GoPay sebagai aplikasi mandiri diperkirakan menambah sengit persaingan industri dompet digital. (Yetede)

Pengadaan Culas Proyek Basarnas

28 Jul 2023

Suap proyek Basarnas harus diusut tuntas dan pelakunya dihukum berat karena menyelewengkan dana kemanusiaan. Perlu tim koneksitas. Operasi tangkap tangan kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) membuktikan tindakan tersebut bukan strategi kampungan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan penangkapan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar banyaknya persekongkolan dan besarnya duit yang diselewengkan di Basarnas hingga keterlibatan orang nomor satu di lembaga yang menangani urusan kemanusiaan berupa penanggulangan keadaan bahaya tersebut. Komisi antikorupsi menggelar operasi tangkap tangan itu di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, dan di sebuah warung di kawasan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa lalu. Di dua lokasi itu, tim KPK menangkap 11 orang dari pihak swasta dan Basarnas, termasuk seorang perwira menengah TNI. Dalam operasi tersebut, KPK menyita juga uang sebesar Rp 5,099 miliar, yang terdiri atas uang tunai Rp 999,7 juta dan uang di dalam rekening senilai Rp 4,1 miliar. (Yetede)

ANAK-ANAK PULAU TERLUAR, Berkubang Kemiskinan, Berjuang Gapai Mimpi di Mentawai

27 Jul 2023

Sinar matahari menyengat, Sabtu (8/7) di kompleks SMKN 2 Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar yang sepi. Lima remaja didampingi Amos Saputra Pikkok (19) menemui sejumlah guru dan pegawai yang melayani pendaftaran ulang calon siswa SMKN 2 tahun ajaran 2023/2024. Amos merupakan siswa kelas II SMKN 2, Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Amos mendampingi adiknya, Deni Suryani (17), dan sepupunya, yaitu Ilarius Alex (17), Susanna (17), serta kakak beradik Theresia Cici Setiawati (17) dan Gilbert Tomingse (15) dari Dusun Policoman dan Muara Sigep, Desa Sigapokna, Kecamatan Siberut Barat. Mereka tiba beberapa hari sebelumnya diantar orangtua masing-masing ke Siberut Selatan dengan kapal cepat dari Pelabuhan Pokai menuju Pelabuhan Maileppet. Hilarius dan Gilbert juga memilih jurusan nautika kapal penangkap ikan. Sementara Deni, Susanna, dan Theresia memilih jurusan perhotelan. Harapannya, jika lulus nanti, bisa langsung bekerja, membantu orangtua di kampung yang jadi petani.

”Saya ingin selesai sekolah bisa kerja biar bantu orangtua. Sebab, adikku masih kecil,” ujar Susanna yang menangis jika ditanyai soal orang tuanya. Sekolah itu merupakan satu-satunya SMK di Siberut. Untuk sampai di sekolah, mereka harus naik perahu motor menuju Pelabuhan Pokai sekitar dua jam jika cuaca bagus. Sewa perahu berkapasitas 5-6 penumpang itu Rp 1 juta. Dari Pelabuhan Pokai, mereka naik kapal cepat dari Padang yang membawa mereka ke Pelabuhan Maileppet, Siberut Selatan. Biaya tiketnya Rp 125.000 per orang. Setiba di Maileppet, mereka mengeluarkan ongkos untuk ojek motor menuju tempat kos. Pendidikan merupakan jalan menuju kehidupan lebih baik di masa depan. Namun, bagi anak-anak pedalaman Mentawai, mendapat pendidikan perlu perjuangan untuk meraihnya.

Apalagi ketika kondisi  ekonomi keluarga terbatas. Di Kepulauan Mentawai, jumlah SMA dan SMK minim, tahun 2022, hanya ada 13 SMA negeri, 2 SMA swasta, dan 3 SMK. Untuk bisa bersekolah di SMP dan SMA, anak-anak dari dusun terpencil harus kos atau tinggal di rumah keluarga. Bukan hal mudah bagi mereka saat kondisi keuangan tak mendukung dan tak ada fasilitas pendukung dari negara. Sejumlah siswa putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu membiayai. Anak-anak Mentawai kerap tak dibekali dana cukup untuk biaya hidup selama sekolah. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Oreste Sakeru mengungkapkan, pemda setempat membuat program membangun asrama bagi siswa SMP dan SMA dari desa terpencil. Pemda setempat juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa untuk menerima lulusan SMA/SMK Mentawai. (Yoga)


INFRASTRUKTUR, Pembangunan Sejumlah PSN Berpotensi Mundur dari Target

27 Jul 2023

Penyelesaian sejumlah proyek strategis nasional berpotensi molor dari target. Pemerintah berencana memberikan dispensasi untuk sejumlah proyek yang pembangunannya baru bisa dimulai akhir tahun depan karena kendala lahan. Di sisi lain, ada pula proyek-proyek yang terancam dibatalkan karena kurang diminati investor. Proyek strategis nasional (PSN) yang berpotensi tertunda, antara lain, lima proyek bendungan dan tiga jalan tol yang berada di bawah Kementerian PUPR. Alih-alih dirampungkan pada awal tahun atau semester I-2024, proyek itu baru bisa dimulai semester II-2024. Delapan proyek itu adalah Bendungan Bener di Jateng, Bendungan Lau Simeme di Sumut, Bendungan Gudong-Gudong dan Bulongo di Gorontalo, serta Bendungan Mbay di NTT. Ada pula jalan Tol Serang-Panimbang, Tol Akses Patimban, dan Tol Semarang-Demak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (26/7) mengatakan, pihaknya akan bersurat ke Kemenko Bidang Perekonomian untuk mengajukan dispensasi atas penyelesaian proyek-proyek itu. Idealnya, semua proyek PSN bisa diselesaikan paling lambat semester I-2024. Namun, beberapa proyek sulit dikejar sesuai target. Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat pengerjaan proyek itu bergulir lambat. Pertama, masalah pembebasan dan pengadaan lahan yang belum selesai. Kedua, masalah pendanaan sehingga berbagai sumber pembiayaan perlu dioptimalkan agar tidak memberatkan APBN. Sampai Juli 2023, Kementerian PUPR menuntaskan pembangunan 87 PSN atau 70 % target 125 PSN. (Yoga)


Bisnis Jadi Efisien, Laba Bisa Terkerek

27 Jul 2023

Restrukturisasi bisnis PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) akan mempercepat implementasi bisnis fixed mobile convergence (FMC). Kondisi ini akan membuat kinerja TLKM bisa makin bertumbuh di masa depan. Salah satu upaya TLKM yang dilakukan untuk mempercepat implementasi FMC adalah spin-off segmen usaha IndiHome ke PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Ini akan memperkuat dominasi TLKM, baik di bisnis seluler dan fixed broadband. Dengan lancarnya implementasi produk FMC TLKM, Deputy Head of Research Sucor Sekuritas Paulus Jimmy dalam riset 7 Juli 2023 memperkirakan margin TLKM akan menggemuk karena pendapatan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih efisien. Hal ini akan membuat rasio belanja modal TLKM lebih rendah, yakni 22% dari pendapatan pada tahun 2025. Sebelumnya belanja modal TLKM sebesar 25% dari pendapatan. Analis BCA Sekuritas Mohammad Fakhrul Arifin dalam riset 3 Juli 2023 pun sepakat mengatakan, jika spin-off IndiHome ke Telkomsel akan membuat Telkomsel fokus pada segmen B2C. Sedangkan TLKM akan berkonsentrasi pada B2B. Rencana restrukturisasi TLKM yang lain adalah divestasi unit bisnis teknologi finansial (tekfin) solusi pembayaran Finnet Indonesia (Finnet). Paulus menilai, hal ini merupakan bagian dari five bold moves TLKM untuk memperbesar bisnis digital dan meningkatkan sinergi dalam ekosistem. Meski detail tentang rencana transaksi ini belum dirilis, Selain restrukturisasi bisnis, Cheril Tanuwijaya, Head of Research Investasiku, produk Mega Capital Sekuritas, menyebutkan, TLKM akan menuai untung dari kampanye politik menjelang pemilihan umum (pemilu). Dia mengatakan, secara historis, saham telekomunikasi bergerak positif jelang pemilu. "Di masa kampanye, konsumsi data akan meningkat," kata dia.