Menutup semester pertama tahun 2023, penjualan semen nasional masih terkontraksi. Pada periode Juni 2023, volume penjualan semen domestik hanya sebanyak 5,3 juta ton, turun tipis 1,1% secara tahunan. Meski begitu, secara bulanan, penjualan semen domestik masih tumbuh 8,5%. Secara keseluruhan, jika diakumulasi di sepanjang semester I-2023, penjualan semen nasional mencapai 27,4 juta ton, turun 4,9% secara tahunan dibandingkan tahun 2022. Lilik Unggul Raharjo, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) menilai, permintaan semen pada semester pertama 2023 cukup menantang akibat banyaknya hari libur dan musim penghujan. Untuk itu, anak usaha PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) ini optimistis, permintaan semen tahun ini bisa tumbuh 2% sampai 4% dibanding tahun lalu. Pada 2022, penjualan semen SMCB 13,14 juta ton, turun 2,32% dibanding tahun 2021 sebanyak 13,45 juta ton. Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), Dani Handajani sepakat, penjualan semen di semester kedua cenderung lebih baik dibandingkan semester pertama. Salah faktor pendukungnya adalah cuaca yang relatif lebih kering. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Daniel Aditya Widjaja memproyeksi, penjualan semen akan membaik pada paruh kedua tahun ini. Secara historikal, sejak tahun 2018, kontribusi penjualan semen nasional pada separuh pertama hanya menyumbang 44%-45% dari penjualan tahunan. Namun, Daniel memperkirakan, pada semester II-2023, penjualan semen akan mencapai 36 juta ton atau naik 7,6% secara tahunan. Katalis positif penjualan semen, antara lain, adanya momentum pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Kembalinya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income membawa keyakinan tersendiri terhadap prospek ekonomi Tanah Air ke depan. Posisi kelas menengah atas itu dinilai akan banyak menguntungkan bagi Indonesia. Hanya saja, setumpuk pekerjaan rumah masih perlu dibereskan. Sebagai negara dengan penduduk paling besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dihadapkan pada rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Jurang pendapatan antara kelompok menengah atas dan menengah bawah sangat lebar. Bagi dunia usaha, naiknya kelas Indonesia dapat memengaruhi struktur upah pekerja ke depan. Alhasil, apabila berbagai tantangan itu tidak diatasi, modal untuk melangkah menuju negara maju, akan terasa lebih berat.

Baru-baru ini Bank Dunia menaikkan posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Hal itu karena Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada 2022 sebesar US$4.580, atau berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$1.136—US$4.465. Jika merujuk data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia pada 2022 berada di level US$4.580 per kapita. Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, nilai pendapatan itu setara dengan Rp68,7 juta. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, perlu diingat GNI per kapita Indonesia pada 2022 sebenarnya hanya peringkat ke-5 dari 11 negara di Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia tercatat hanya menempati peringkat ke-121 dari 196 negara dalam publikasi Bank Dunia. Negara kita sebenarnya sempat masuk dalam klasifikasi negara upper middle income pada 2019. Saat itu, GNI Indonesia sebesar US$4.070. atau berada dalam threshold kelompok upper middle income kala itu antara US$4.046—US$12.535. Sejumlah tantangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai, kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan teknologi digital. Ada urgensi khusus untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia di masyarakat kita. Sebagai pembanding, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah yaitu hanya 74,4%. Padahal, rata-rata produktivitas tenaga kerja Asean berada di level 78%. Kita mendukung upaya pemerintah untuk lebih giat lagi memperbaiki kualitas SDM baik melalui aspek pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur pendidikan. Kita harus memiliki kelas menengah yang kokoh atau true middle class yang benar-benar mendominasi struktur pasar nasional.

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam investasi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Persoalan ini termaktub dalam laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi, belanja barang modal, beban operasional, dan beban non-operasional 2021 dan semester I 2022. Tempo mencatat, beberapa temuan menyebabkan BPJS Kesehatan kehilangan kesempatan mendapatkan imbal hasil dengan nilai tertentu maupun menyebabkan potensi kerugian bertambah. Misalnya temuan mengenai pengelolaan kas dan investasi dana jaminan sosial (DJS) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Salah satu persoalannya adalah penempatan aset. BPK menilai manajemen tidak menganalisis perbandingan tingkat bunga deposito yang ditawarkan bank dengan bunga rekening giro premium dalam penempatan deposito. Di sisi lain, manajemen BPJS Kesehatan juga mengelola likuiditas berupa safety cash balance (SCB) yang dianggap tidak selaras dengan upaya pengembangan aset. Berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 4 Tahun 2022 itu, perlu adanya SCB sebesar Rp 200 miliar setiap akhir hari pada kondisi likuiditas normal. Selain itu, auditor negara menyoroti belum adanya pedoman yang mengatur saldo maksimal serta jangka waktu saldo dana mengendap pada rekening investasi dan rekening pooling. "Kondisi ini mengakibatkan BPJS Kesehatan kehilangan kesempatan mendapatkan hasil pengembangan aset dana jaminan sosial senilai Rp 5,1 miliar," tulis auditor negara itu dalam laporan tersebut. (Yetede)

Presiden Jokowi pada Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 yang digelar di Jakarta, Sabtu (22/7) meminta Kejaksaan RI memanfaatkan secara benar dan profesional kewenangan besar yang dimiliki lembaga tersebut dalam penegakan hukum. Presiden menekankan agar jangan ada lagi aparat kejaksaan yang mempermainkan hukum, menitipkan rekanan proyek ataupun menitip barang impor. Di mata pengamat hukum, pesan Presiden itu mempunyai resonansi positif bahwa integritas menjadi hal penting dalam menjalankan agenda pembangunan. Hal ini krusial mengingat ada persoalan urgen yang harus ditangani, yakni ekonomi berbiaya tinggi sebagai akibat praktik korupsi dan kolusi.

”Kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, harus dimanfaatkan secara profesional dan  secara bertang- gung jawab. Saya senang trust terhadap kejaksaan, kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus meningkat,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan amanat dalam upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 yang dihadiri jajaran kejaksaan di lapangan upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, Sabtu.

Kepala Negara merujuk salah satu lembaga survei yang menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan pada Agustus 2022 sebesar 75,3 %. ”Sekarang, di Juli 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 81,2 %. Ini sangat tinggi, angka tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Saya mengucapkan selamat,” ucap Presiden. Kepercayaan publik itu, menurut Presiden, harus dipertahankan serta diperbaiki dengan kerja-kerja sistematis, terlembaga, serta transformasi yang terencana dan komprehensif dari pusat hingga daerah. Akuntabilitas aparat dan pelayanan kepada masyarakat mesti terus diperbaiki. (Yoga)

Juli mendekati akhir. Sistem zonasi penerimaan siswa sekolah negeri yang bermasalah bukan satu-satunya persoalan. Pendapatan warga miskin sampai kelas menengah sama-sama terkuras, bahkan berutang, demi sekolah anak. Juni-Juli adalah waktu puncak pergulatan yang dimulai 1-2 bulan sebelum tahun ajaran baru Di tengah membidik sekolah yang tepat, orangtua harus menyeimbangkan anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Tujuan akhir sistem zonasi PPDB adalah mewujudkan kesetaraan kualitas semua sekolah dan menjamin anak-anak bisa ke sekolah negeri yang paling dekat rumahnya. Dengan begitu, masyarakat diuntungkan karena biaya sekolah negeri ditanggung pemerintah. Sebagai daerah kaya, DKI Jakarta merangkul sejumlah sekolah swasta. Dengan program itu, anak usia sekolah yang tak lolos PPDB bisa melanjutkan ke sekolah swasta secara gratis. Walakin, tak semua sekolah swasta bisa dan mau digandeng DKI.

Di luar itu, cita-cita menyediakan fasilitas pendidikan formal berkualitas dan terjangkau semua warga lewat sistem zonasi PPDB belum tercapai. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menurut standar pemerintah berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan dan warga miskin berpendapatan jauh di bawah itu, sekolah gratis pemerintah sangat membantu. Jika harus memasukkan ke sekolah swasta, berbagai tagihan menanti. Sekolah swasta setara SMP di Jakarta dan sekitarnya yang tergolong mematok biaya paling murah, uang pangkalnya bisa Rp 3 juta-Rp 7 juta. Daftar ulang saat naik kelas, termasuk uang pembelian buku pelajaran, bisa setara dengan uang pangkal atau sedikit lebih murah. SPP per bulan Rp 150.000 sampai Rp 500.000. Belum lagi ongkos pulang pergi ke sekolah, seragam dan perlengkapan sekolah, makan/jajan, biaya kegiat-an ekstrakurikuler, dan lainnya.

Total biaya pendidikan anak di sekolah swasta di atas 20 % dari pendapatan per bulan MBR. Hal itu memberatkan mengingat biasanya masih ada biaya cicilan rumah, layanan kesehatan, transportasi, dan kebutuhan harian lain yang harus dipenuhi. Setiap keluarga dipaksa mengirit berbagai pos pengeluaran lain agar biaya pendidikan terjamin. Mendekati ujung Juli, lega rasanya dapat memastikan anak dapat kembali bersekolah. Di tengah kelegaan itu, gundah menghinggapi banyak orangtua dari berbagai kelas ekonomi yang memikirkan pemenuhan kebutuhan seiring pendapatan yang tetap, tetapi utang bertambah. Tetaplah tabah wahai pejuang masa kini dan masa depan dalam menghadapi ”hujan” tagihan di bulan Juli.  (Yoga)

Gemar bersolek, itulah gambaran potensi pasar Indonesia di mata produsen kosmetik, produk kecantikan dan perawatan tubuh. Riset terbaru Statista menyebut, potensi pendapatan produk bersolek itu di Indonesia tahun 2023 bisa mencapai US$ 8,09 miliar atau sekitar Rp 121,35 triliun. Pasar diperkirakan akan tumbuh berkisar 4,59% di 2023-2028 (CAGR). Kontribusi pasar berasal dari lima segmen, yaitu; kosmetik, perawatan kulit, personal care, parfum dan teknologi kecantikan. Dari lima segmen ini, segmen personal care berkontribusi paling jumbo, yakni; US$ 3,41 miliar. Solihin Sofian, Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) bilang, hingga pertengahan tahun 2023 ada 1.080 perusahaan yang bergerak di industri kecantikan ini atau naik 18,29% ketimbang tahun 2022 sebanyak 913 perusahaan Penambahan jumlah pemain produk untuk bersolek itu tak lepas dari situasi Covid-19 yang mengubah perilaku konsumen. Kemudahan izin dari pemerintah memudahkan perusahaan, ujarnya ke KONTAN, Jumat (21/7).Solihin bercerita, ada tiga merek kosmetik lokal anyar yang populer lima tahun ini. Ketiganya hanya menggunakan sosial media dan jaringan online untuk memikat konsumen. Mereka muncul ke permukaan cepat sekali, karena kekuatan sosial media. Mereka tahu cara transfer teknologi dari analog ke digital, ungkapnya.Sayang Solihin tak mau menyebutkan ketiga merek itu. Namun Solihin mengakui soal potensi besar industri kosmetik di Indonesia. Dengan modal ini (pasar), Indonesia harusnya bisa menjadi pusat kosmetik halal dunia. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, harapnya. Dari informasi yang diperoleh KONTAN, tiga merek yang terbilang booming itu adalah; MS Glow, Somethinc, dan Scarlett Whitening. MS Glow berdiri tahun 2013.

Setelah berjalan tidak seperti yang diharapkan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah kembali ingin menegakkan aturan kewajiban penyimpanan Dana Hasil Ekspor (DHE) untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, menambah likuiditas valuta asing, serta menjaga ketahanan ekonomi domestik. Kewajiban penyimpanan DHE ini pada awalnya berangkat dari hasil laporan Bank Indonesia tahun 2010 atas banyaknya dana valas yang diparkir di rekening bank di luar negeri. Bank sentral menyebutkan indikasi tren kenaikan dana berdenomasi dolar Amerika Serikat ini dari warga negara Indonesia yang diparkir di bank-bank mancanegara. Bank sentral menyebutkan kenaikan dana simpanan tersebut terkait erat dengan kinerja ekspor yang meningkat. Paling tidak, sekitar 30% dana hasil ekspor diparkir di luar negeri sehingga likuiditas valas menjadi terbatas dan menimbulkan risiko gejolak nilai tukar rupiah ketika terjadi kenaikan permintaan dolar AS. Akan tetapi, dalam praktiknya DHE yang terparkir di luar negeri masih cukup besar. Banyaknya DHE yang disimpan di luar negeri disebabkan adanya kontrak yang mengikat antara eksportir dan bank devisa. Selain itu, sanksi denda bagi perusahaan yang tidak lapor DHE belum memberikan efek jera bagi perusahaan. Dalam perkembangannya, BI kembali menekankan perlunya penempatan DHE dari SDA pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, ke dalam sistem keuangan Indonesia dan ditempatkan dalam rekening khusus pada bank devisa dalam negeri. Pada 2018 Presiden Joko Widodo lalu mengumpulkan 40 konglomerat di Istana Bogor, khusus membahas ikhwal repatriasi devisa hasil ekspor. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia saat itu, Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Kala itu, Jokowi berdiskusi dengan para eksportir untuk mencari jalan demi membantu penguatan nilai tukar rupiah, memperkecil defisit transaksi berjalan dan menjaga ketahanan ekonomi. Pemerintah berharap dengan aturan ini investasi akan meningkat seiring dengan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik. Melalui beleid ini eksportir diwajibkan untuk memasukkan DHE dalam sistem keuangan nasional. Penempatan DHE dalam rekening khusus ini diharuskan terhadap eksportir yang memiliki nilai paling sedikit US$250.O00 atau ekuivalen.

Kementerian Sosial memberikan bantuan kewirausahaan kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur untuk pemberdayaan korban. Orang dewasa mendapat bantuan pertanian dan peternakan, sedangkan anak balita korban TPPO mendapat bantuan seperti makanan tambahan nutrisi dan perlengkapan sekolah. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, di Jakarta, Jumat (21/7/2023), menyatakan, ”Kita bantu mereka (korban TPPO).” (Yoga)

Kinerja pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek secara umum dinilai semakin pulih setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, ketimpangan kinerja mal mencolok. Sebagian semakin ditinggalkan, sementara sebagian lainnya normal kembali. Hasil survei Colliers Indonesia pada triwulan II-2023 menunjukkan, tingkat hunian atau okupansi mal di Jakarta rata-rata 72,5 %, sedangkan di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) 70,6 %. Tingkat okupansi mal menengah atas dan premium di Jakarta 85 %, mal kelas menengah rata-rata kurang dari 70 %, sedangkan mal kelas bawah hanya di kisaran 50 %. Di Bodetabek, tingkat okupansi mal kelas atas 85 %, mal kelas menengah 70 %, dan mal kelas bawah 65 %.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Wijaya berpendapat, saat ini kinerja mayoritas pusat perbelanjaan sudah hampir normal kembali. Namun, ada beberapa pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya tak meningkat, bahkan memburuk. Problem kinerja itu tak hanya di mal kelas bawah, tetapi juga mal menengah atas. Dia menambahkan, setelah pandemi mereda, tujuan masyarakat ke mal bukan belanja. ”Saat ini pusat perbelanjaan harus dapat menambahkan fungsi lain dari sekadar tempat belanja. Pusat perbelanjaan harus dapat memberikan pengalaman lebih kepada pelanggan,” ujar Alphonzus saat dihubungi, Jumat (21/7). (Yoga)