;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Pemerintah Beri Santunan, Proses Hukum Berlanjut

20 Jul 2023

Pemerintah segera menyalurkan santunan bagi keluarga anak-anak korban gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Di sisi lain, proses hukum yang ditempuh keluarga korban terus berlanjut demi mengungkap akar masalah dari cemaran senyawa etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirop pada 2022. Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nia Reviani menyatakan, santunan akan diberikan kepada 326 korban di 27 provinsi yang tercatat di Kemenkes. Sebanyak 204 korban meninggal akan mendapatkan santunan kematian, sementara 122 korban yang selamat mendapatkan santunan perawatan lanjutan dan biaya hidup.

Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko PMK bersama Kemenkes serta lembaga terkait, Selasa (18/7) pagi. Namun, Nia belum bisa memastikan waktu dan besaran nilai santunan yang diberikan. ”Kami sedang merumuskan besaran santunannya, tetapi kami berkomitmen akan memberikan santunan, baik yang meninggal maupun yang hidup dengan cacat menetap sesuai aturan yang berlaku,” katanya, dihubungi Selasa. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, keluarga korban meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan Rp 2 miliar per orang bagi keluarga korban selamat. Hal ini diperjuangkan mereka dalam sidang gugatan kelompok (class action) yang masih terus berlanjut di PN Jakpus, Selasa (18/7). Para korban, menurut Habiba, tidak sekadar menuntut uang santunan. Gugatan tetap diperlukan untuk perbaikan sistem kesehatan demi mencegah tragedi keracunan obat terulang di masa depan. (Yoga)


Ironi Ketimpangan Ekonomi

20 Jul 2023

Peningkatan tajam angka ketimpangan ekonomi menjadi sebuah ironi di tengah kinerja impresif pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan nasional. Ketimpangan, juga pengangguran dan kemiskinan, sudah lama menjadi momok dalam pembangunan ekonomi kita. Periode pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi selama beberapa dekade ternyata belum mampu mengatasi problem utama pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ini. Bahkan, pemulihan pertumbuhan dan angka kemiskinan ke level sebelum pandemi atau mendekati level sebelum pandemi, seperti dilaporkan BPS, tak serta-merta menurunkan angka ketimpangan. Yang terjadi justru sebaliknya: kian melebarnya jurang kaya dan miskin sebagaimana tecermin dari rasio gini. Ketimpangan ekonomi dari sisi pengeluaran per Maret 2023 disebut yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Hal ini membuktikan pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata sampai lapisan terbawah masyarakat.

Tren lonjakan kemiskinan dan memburuknya ketimpangan menjadi fenomena global pasca-pandemi Covid-19. Kelompok miskin dan rentan, terutama di perkotaan, paling terpukul oleh dampak pandemi dan paling sulit bangkit lebih cepat pasca-pandemi. Pendapatan mereka turun seiring gelombang PHK sektor padat karya, dan hal ini menekan tingkat konsumsi mereka. Sebaliknya, kelompok kaya, karena penguasaan akses, justru banyak diuntungkan dan semakin kaya karena pandemi. Pukulan yang dirasakan kelompok miskin dan rentan kian berat dengan perlambatan ekonomi nasional di tengah ancaman resesi ekonomi global dan dampak perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini  memunculkan desakan kepada pemerintah negara-negara agar mengambil pendekatan yang ekstrem dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan kesenjangan kaya-miskin global. Pertumbuhan ekonomi tak cukup hanya tinggi, stabil, dan berkelanjutan, tetapi juga harus berkeadilan. (Yoga)


Harga Rumah Merangkak Naik

20 Jul 2023

Harga rumah di sejumlah kota besar di Indonesia merangkak naik didorong pertumbuhan permintaan hunian, baik rumah milik maupun rumah sewa. Berdasarkan Flash Report Rumah123.com dan Indeks Harga Rumah Seken 99.co Indonesia, harga rumah selama Juni 2022 hingga Juni 2023 naik 2,2 %. Selama Januari-Juni 2023, harga rumah naik 1,5 %. Sebanyak 11 dari 13 kota dalam indeks mengalami kenaikan harga tahunan, yakni Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Surakarta, Medan, Denpasar, dan Makassar.

Kenaikan harga rumah tertinggi secara tahunan tercatat di Makassar, yakni 8,8 %, diikuti kenaikan di Denpasar 7,0 %, Bogor 4,5 %, dan Medan 3,5 %. Di Jawa, kenaikan harga tahunan dicatatkan oleh tiga kota besar, yaitu Semarang (3,9 %), Surabaya (3,7 %), dan Surakarta (1,2 %). Associate Vice President Marketing 99 Group Indonesia Firman Pamungkas Putra, dalam keterangan pers, Selasa (18/7) mengatakan, kenaikan harga rumah berlangsung seiring pertumbuhan permintaan hunian sewa dan jual. Dari sisi suplai, volume pasokan rumah per Juni 2023 juga naik, yakni 24,9 % secara tahunan. (Yoga)


Terkendala Rig, Produksi Belum Optimal

20 Jul 2023

Upaya Indonesia mengejar target produksi minyak dan gas bumi melalui pengeboran sumur pengembangan secara masif terkendala keterbatasan rig. Dibutuhkan solusi jitu dari masalah ini agar industri hulu migas nasional bisa fokus mencapai target produksi. Problem itu mengemuka dalam jumpa pers kinerja hulu migas semester I-2023 oleh Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), di Jakarta, Selasa (18/7). Pada semester I-2023, realisasi pengeboran sumur pengembangan sebanyak 354 sumur. Adapun target 2023 sebanyak 991 sumur.

Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, saat dihubungi Rabu (19/7), mengatakan, kendala dalam industri pendukung migas, termasuk alat-alat pengeboran, seharusnya segera teratasi. Itu juga terkait pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang berpotensi jadi kendala mengingat peralatan teknologi canggih tersebut berasal dari luar negeri. Menurut Fahmy, fleksibilitas mesti dikedepankan terkait hal-hal yang bersifat pendukung agar tak ada kendala lagi untuk segera memulai produksi dan meningkatkan produksi migas dalam negeri. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo, Selasa, mengatakan, ”Masalahnya karena (ketersediaan) dari industri pendukung tidak ada. Rig tidak ada, SDM kurang, kendala pembebasan lahan, dan lainnya. Meski lebih baik dari tahun lalu, pengeboran masih menjadi PR (pekerjaan rumah),” kata Wahju. (Yoga)


Investor dan Emiten Cermati Proses Pemilu

20 Jul 2023

Selain faktor eksternal, emiten dan investor di pasar modal mencermati situasi politik Tanah Air. Mereka mengamati kontestan dan program calon presiden-wakil presiden RI pada Pemilu 2024. ”Ini memengaruhi penerbitan surat utang tahun ini,” kata Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Niken Indirasih di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Yoga)

Kucuran Rezeki dari Proyek Baru

20 Jul 2023

Pendapatan pra penjualan alias marketing sales PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencapai Rp 1,6 triliun pada semester I-2023. Perolehan tersebut setara 32% dari target SMRA tahun 2023 sebesar Rp 5 triliun. Pencapaian ini terdiri dari penjualan produk rumah 58%, ruko 28%, kaveling 7%, serta apartemen dan komersial 7%. Analis Indo Premier Sekuritas, Michelle Nugroho dalam riset 10 Juli 2023 mengatakan, realisasi marketing sales SMRA pada semester I-2023 turun 30% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perolehan tersebut setara 33% dari perkiraan marketing sales yang ditetapkan Indo Premier Sekuritas sebesar Rp 4,8 triliun. Di tengah terbatasnya peluncuran produk baru pada semester I-2023, marketing sales SMRA sebagian besar didorong recurring income "Produk baru hanya mencapai Rp 468 miliar atau 29% dari marketing sales paruh pertama 2023," tulis dia. Di Serpong, marketing sales SMRA ditopang dari klaster Strozzi, Flamingo dan Heron. Sementara itu, penjualan Bekasi berasal dari penjualan Magenta Residence yang semua unitnya dihargai di kisaran Rp 2 miliar-Rp 8 miliar. Pada semester II tahun 2023, SMRA masih meluncurkan beberapa produk rumah dan komersial. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, peluncuran proyek baru SMRA di separuh kedua akan menjadi katalis utama dari marketing sales di tahun ini. Hingga akhir 2023, target marketing sales SMRA sebesar Rp 5 triliun.

Akhir ‘Pesta’ Harga Komoditas

20 Jul 2023

Pada Juni 2023, harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, mineral dan batu bara menurun secara tajam. Hal ini menandakan segera berakhirnya era windfall atau pesta ‘durian runtuh’ harga komoditas yang sudah dinikmati semenjak pertengahan Juli 2021. Harga komoditas global diperkirakan akan mengalami tren penurunan hingga triwulan II/2023, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya akan menjalar keseluruh indikator ekonomi makro dan postur APBN 2023. Harga rata-rata harga CPO pada semester I/2023 sebesar US$879 per MT lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$1.533 per MT. Di lain sisi, harga batubara acuan (HBA) pada semester I 2023 mencapai US$254,7 per ton, lebih rendah dari rata-rata pada semester II/2022 sebesar US$313,4 per ton. Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah internasional, karena fungsi komoditas tersebut merupakan substitusi dari minyak bumi. Indonesia diperkirakan akan kembali memasuki fase perlambatan ekonomi. Pengaruhnya langsung terlihat pada angka Pertumbuhan ekonomi nasional semester I/2023 yang hanya mencapai 5,0%—5,2%, pencapaian tersebut sesungguhnya belum terlalu menggembirakan karena tidak terlihat solid dan kokoh. Selaras dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi mulai bergerak turun. Sampai dengan Juni 2023, laju inflasi Indonesia mencapai 3,5%(YoY) atau 1,2%(YtD), turun dari 5,5% (YoY) pada akhir 2022. Walaupun masih relatif tinggi, tetapi hal ini menunjukkan kemampuan dan daya beli masyarakat belum terlalu pulih. 

Penurunan angka inflasi sejalan dengan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang berada pada level 6,70%. Sampai dengan pertengahan 2023, volatilitas pasar keuangan global masih tinggi. Hal ini memberikan dampak dan pengaruh terhadap perkembangan nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada Februari dan Mei 2023 sebesar masing-masing 25 basis poin (bps) kembali meningkatkan tekanan di sektor keuangan global, terutama di emerging market countries. Rata-rata nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 2023 mencapai Rp15.071 per dolar AS atau berada diatas target APBN sebesar Rp14.800 per dolar AS. Seiring dengan mulai berakhirnya era bulan madu harga komoditas unggulan Indonesia pada tahun 2023, memberikan dampak terhadap penerimaan negara. Walaupun penerimaan pajak diprediksi masih akan melebihi target APBN 2023, tetapi pertumbuhan penerimaan pajak 2022 yang mencapai angka 58,2% akan sulit untuk tercapai kembali. Bisa dipastikan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan sektor pajak diperkirakan hanya akan mencapai single digit pada akhir 2023. Begitu pula dengan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Sebagaimana diketahui sumber PNBP sebagian besar masih disumbang dari Pendapatan SDA nonmigas khususnya mineral dan batubara (minerba). Penurunan harga komoditas akan menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah untuk melakukan optimalisasi hasil reformasi sistim perpajakan dibawah pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi sektor perpajakan yang sudah mulai dilaksanakan semenjak diberlakukannya UU HPP diharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan potensi pajak, memperbesar jumlah wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar kewajibannya perpajakan, sehingga diharapkan memberikan sumbagan terhadap peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) yang realtif rendah dibandingkan negera peers di Kawasan Asean. Gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju, juga akan memberikan dampak bagi Belanja Pemerintah Pusat.

Ekonomi Digital Jadi Tantangan Menteri Baru

18 Jul 2023

Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar atau setara Rp 1.950 triliun (kurs US$ 1=Rp 15.000) pada tahun 2025. Syaratnya, basis ekonomi digital di Tanah Air harus kuat. Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, serta sejumlah pejabat lainnya. Budi menggantikan posisi Johnny Gerard Plate yang tersangkut dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G. Presiden Jokowi juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pekerjaan Menkominfo. Usai pelantikan, Presiden Jokowi memerintahkan Menkominfo Budi Arie agar mempercepat penyelesaian proyek BTS 4G di sisa masa pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun lagi. Selain penyelesaian proyek BTS 4G, Presiden menitahkan Menkominfo agar menuntaskan persoalan terkait perkembangan teknologi digital. Mulai dari kedaulatan data, kecerdasan buatan, frekuensi hingga satelit, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bidang Komunikasi dan Informatika. Menkominfo Budi berjanji segera membentuk satgas tersebut, serta menangani kebocoran data di dalam negeri. Budi mengaku sudah mendapatkan laporan terkait kebocoran data dan berjanji segera menuntaskannya. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy berharap Kemkominfo merealisasikan infrastruktur digital secara nasional. Sebab sampai saat ini cakupan konektivitas infrastruktur digital hanya sekitar 30% dari 514 kabupaten/kota.

Menghangatkan Mesin Produksi

18 Jul 2023

Sinyal perlambatan ekonomi mulai terlihat jelas di depan mata. Impor bahan baku/penolong mencatatkan penurunan sepanjang paruh pertama tahun ini. Pertanda mesin-mesin produksi mulai mendingin seiring dengan penurunan harga komoditas dunia. Secara kumulatif neraca perdagangan masih membukukan surplus besar, meskipun dalam tren menyusut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun data bulanan menyebutkan kenaikan surplus dagang. Badan Pusat Statistik melaporkan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,45 miliar pada Juni 2023. Surplus ini merupakan torehan positif selama 38 bulan berturut-turut sejak April 2020. Angka tersebut sekaligus mematahkan proyeksi ekonom yang memperkirakan surplus perdagangan pada Juni 2023 sekitar US$1,3 miliar. Pun membalikkan keadaan dari bulan sebelumnya yang ‘hanya’ sur­plus US$440 juta. Namun, secara semesteran, cuan dagang menyusut. Sepanjang paruh pertama tahun ini Indonesia membukukan surplus US$19,93 miliar. Angka itu lebih rendah US$5,06 miliar atau 20,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyusutan surplus sejalan dengan penurunan nilai ekspor. Koreksi nilai ekspor dapat dimaklumi karena harga komoditas turun, dan perlambatan ekonomi yang mengguncang penjuru dunia. Akan tetapi, menurut harian ini, yang patut diwaspadai adalah penurunan impor bahan baku yang cukup signifikan sepanjang paruh pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menambah produk pembiayaan perdagangan, terutama yang berpihak kepada usaha kecil yang ingin melakukan ekspor. Model pembiayaan di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi bagi pebisnis yang minim underlying asset. Stimulus lain yang dapat diberikan kepada dunia usaha adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, harga minyak mentah dunia menyusut di level US$70-an per barel.

PENYALURAN GAS BUMI : Pemerintah Cari Mitra Pengelola Pipa Cisem

18 Jul 2023

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah akan melakukan lelang terbatas untuk menjaring satu badan usaha yang akan menjadi mitra Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. “Jadi operatornya adalah gabungan badan usaha pemerintah, Lemigas, dan perusahaan terpilih yang sudah mendaftar ikut beauty contest,” katanya, Senin (17/7). Nantinya, BLU Lemigas dan badan usaha pemenang lelang akan membentuk kerja sama operasi atau KSO. Artinya, aset yang sudah terbangun dari infrastruktur transmisi Cirebon—Semarang (Cisem) ruas Semarang—Batang sepenuhnya bakal dipegang oleh pemerintah. Terkait dengan tarif penyaluran gas bumi atau toll fee pipa transmisi Cisem ruas Semarang—Batang, Laode membeberkan bahwa hal itu masih dikonteskan dalam kegiatan lelang yang diikuti oleh empat anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Potensi pemanfaatan Pipa Gas Cisem meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2026 sebesar 39,42 MMscfd, dan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2028 sebesar 25,83 MMscfd.