Upaya Indonesia mengejar target produksi minyak dan gas bumi melalui pengeboran sumur pengembangan secara masif terkendala keterbatasan rig. Dibutuhkan solusi jitu dari masalah ini agar industri hulu migas nasional bisa fokus mencapai target produksi. Problem itu mengemuka dalam jumpa pers kinerja hulu migas semester I-2023 oleh Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), di Jakarta, Selasa (18/7). Pada semester I-2023, realisasi pengeboran sumur pengembangan sebanyak 354 sumur. Adapun target 2023 sebanyak 991 sumur.

Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, saat dihubungi Rabu (19/7), mengatakan, kendala dalam industri pendukung migas, termasuk alat-alat pengeboran, seharusnya segera teratasi. Itu juga terkait pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang berpotensi jadi kendala mengingat peralatan teknologi canggih tersebut berasal dari luar negeri. Menurut Fahmy, fleksibilitas mesti dikedepankan terkait hal-hal yang bersifat pendukung agar tak ada kendala lagi untuk segera memulai produksi dan meningkatkan produksi migas dalam negeri. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo, Selasa, mengatakan, ”Masalahnya karena (ketersediaan) dari industri pendukung tidak ada. Rig tidak ada, SDM kurang, kendala pembebasan lahan, dan lainnya. Meski lebih baik dari tahun lalu, pengeboran masih menjadi PR (pekerjaan rumah),” kata Wahju. (Yoga)

Selain faktor eksternal, emiten dan investor di pasar modal mencermati situasi politik Tanah Air. Mereka mengamati kontestan dan program calon presiden-wakil presiden RI pada Pemilu 2024. ”Ini memengaruhi penerbitan surat utang tahun ini,” kata Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Niken Indirasih di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Yoga)

Pendapatan pra penjualan alias marketing sales PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencapai Rp 1,6 triliun pada semester I-2023. Perolehan tersebut setara 32% dari target SMRA tahun 2023 sebesar Rp 5 triliun. Pencapaian ini terdiri dari penjualan produk rumah 58%, ruko 28%, kaveling 7%, serta apartemen dan komersial 7%. Analis Indo Premier Sekuritas, Michelle Nugroho dalam riset 10 Juli 2023 mengatakan, realisasi marketing sales SMRA pada semester I-2023 turun 30% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perolehan tersebut setara 33% dari perkiraan marketing sales yang ditetapkan Indo Premier Sekuritas sebesar Rp 4,8 triliun. Di tengah terbatasnya peluncuran produk baru pada semester I-2023, marketing sales SMRA sebagian besar didorong recurring income "Produk baru hanya mencapai Rp 468 miliar atau 29% dari marketing sales paruh pertama 2023," tulis dia. Di Serpong, marketing sales SMRA ditopang dari klaster Strozzi, Flamingo dan Heron. Sementara itu, penjualan Bekasi berasal dari penjualan Magenta Residence yang semua unitnya dihargai di kisaran Rp 2 miliar-Rp 8 miliar. Pada semester II tahun 2023, SMRA masih meluncurkan beberapa produk rumah dan komersial. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, peluncuran proyek baru SMRA di separuh kedua akan menjadi katalis utama dari marketing sales di tahun ini. Hingga akhir 2023, target marketing sales SMRA sebesar Rp 5 triliun.

Pada Juni 2023, harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, mineral dan batu bara menurun secara tajam. Hal ini menandakan segera berakhirnya era windfall atau pesta ‘durian runtuh’ harga komoditas yang sudah dinikmati semenjak pertengahan Juli 2021. Harga komoditas global diperkirakan akan mengalami tren penurunan hingga triwulan II/2023, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya akan menjalar keseluruh indikator ekonomi makro dan postur APBN 2023. Harga rata-rata harga CPO pada semester I/2023 sebesar US$879 per MT lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$1.533 per MT. Di lain sisi, harga batubara acuan (HBA) pada semester I 2023 mencapai US$254,7 per ton, lebih rendah dari rata-rata pada semester II/2022 sebesar US$313,4 per ton. Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah internasional, karena fungsi komoditas tersebut merupakan substitusi dari minyak bumi. Indonesia diperkirakan akan kembali memasuki fase perlambatan ekonomi. Pengaruhnya langsung terlihat pada angka Pertumbuhan ekonomi nasional semester I/2023 yang hanya mencapai 5,0%—5,2%, pencapaian tersebut sesungguhnya belum terlalu menggembirakan karena tidak terlihat solid dan kokoh. Selaras dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi mulai bergerak turun. Sampai dengan Juni 2023, laju inflasi Indonesia mencapai 3,5%(YoY) atau 1,2%(YtD), turun dari 5,5% (YoY) pada akhir 2022. Walaupun masih relatif tinggi, tetapi hal ini menunjukkan kemampuan dan daya beli masyarakat belum terlalu pulih. 

Penurunan angka inflasi sejalan dengan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang berada pada level 6,70%. Sampai dengan pertengahan 2023, volatilitas pasar keuangan global masih tinggi. Hal ini memberikan dampak dan pengaruh terhadap perkembangan nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada Februari dan Mei 2023 sebesar masing-masing 25 basis poin (bps) kembali meningkatkan tekanan di sektor keuangan global, terutama di emerging market countries. Rata-rata nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 2023 mencapai Rp15.071 per dolar AS atau berada diatas target APBN sebesar Rp14.800 per dolar AS. Seiring dengan mulai berakhirnya era bulan madu harga komoditas unggulan Indonesia pada tahun 2023, memberikan dampak terhadap penerimaan negara. Walaupun penerimaan pajak diprediksi masih akan melebihi target APBN 2023, tetapi pertumbuhan penerimaan pajak 2022 yang mencapai angka 58,2% akan sulit untuk tercapai kembali. Bisa dipastikan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan sektor pajak diperkirakan hanya akan mencapai single digit pada akhir 2023. Begitu pula dengan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Sebagaimana diketahui sumber PNBP sebagian besar masih disumbang dari Pendapatan SDA nonmigas khususnya mineral dan batubara (minerba). Penurunan harga komoditas akan menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah untuk melakukan optimalisasi hasil reformasi sistim perpajakan dibawah pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi sektor perpajakan yang sudah mulai dilaksanakan semenjak diberlakukannya UU HPP diharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan potensi pajak, memperbesar jumlah wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar kewajibannya perpajakan, sehingga diharapkan memberikan sumbagan terhadap peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) yang realtif rendah dibandingkan negera peers di Kawasan Asean. Gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju, juga akan memberikan dampak bagi Belanja Pemerintah Pusat.

Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar atau setara Rp 1.950 triliun (kurs US$ 1=Rp 15.000) pada tahun 2025. Syaratnya, basis ekonomi digital di Tanah Air harus kuat. Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, serta sejumlah pejabat lainnya. Budi menggantikan posisi Johnny Gerard Plate yang tersangkut dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G. Presiden Jokowi juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pekerjaan Menkominfo. Usai pelantikan, Presiden Jokowi memerintahkan Menkominfo Budi Arie agar mempercepat penyelesaian proyek BTS 4G di sisa masa pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun lagi. Selain penyelesaian proyek BTS 4G, Presiden menitahkan Menkominfo agar menuntaskan persoalan terkait perkembangan teknologi digital. Mulai dari kedaulatan data, kecerdasan buatan, frekuensi hingga satelit, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bidang Komunikasi dan Informatika. Menkominfo Budi berjanji segera membentuk satgas tersebut, serta menangani kebocoran data di dalam negeri. Budi mengaku sudah mendapatkan laporan terkait kebocoran data dan berjanji segera menuntaskannya. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy berharap Kemkominfo merealisasikan infrastruktur digital secara nasional. Sebab sampai saat ini cakupan konektivitas infrastruktur digital hanya sekitar 30% dari 514 kabupaten/kota.

Sinyal perlambatan ekonomi mulai terlihat jelas di depan mata. Impor bahan baku/penolong mencatatkan penurunan sepanjang paruh pertama tahun ini. Pertanda mesin-mesin produksi mulai mendingin seiring dengan penurunan harga komoditas dunia. Secara kumulatif neraca perdagangan masih membukukan surplus besar, meskipun dalam tren menyusut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun data bulanan menyebutkan kenaikan surplus dagang. Badan Pusat Statistik melaporkan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,45 miliar pada Juni 2023. Surplus ini merupakan torehan positif selama 38 bulan berturut-turut sejak April 2020. Angka tersebut sekaligus mematahkan proyeksi ekonom yang memperkirakan surplus perdagangan pada Juni 2023 sekitar US$1,3 miliar. Pun membalikkan keadaan dari bulan sebelumnya yang ‘hanya’ sur­plus US$440 juta. Namun, secara semesteran, cuan dagang menyusut. Sepanjang paruh pertama tahun ini Indonesia membukukan surplus US$19,93 miliar. Angka itu lebih rendah US$5,06 miliar atau 20,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyusutan surplus sejalan dengan penurunan nilai ekspor. Koreksi nilai ekspor dapat dimaklumi karena harga komoditas turun, dan perlambatan ekonomi yang mengguncang penjuru dunia. Akan tetapi, menurut harian ini, yang patut diwaspadai adalah penurunan impor bahan baku yang cukup signifikan sepanjang paruh pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menambah produk pembiayaan perdagangan, terutama yang berpihak kepada usaha kecil yang ingin melakukan ekspor. Model pembiayaan di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi bagi pebisnis yang minim underlying asset. Stimulus lain yang dapat diberikan kepada dunia usaha adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, harga minyak mentah dunia menyusut di level US$70-an per barel.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah akan melakukan lelang terbatas untuk menjaring satu badan usaha yang akan menjadi mitra Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. “Jadi operatornya adalah gabungan badan usaha pemerintah, Lemigas, dan perusahaan terpilih yang sudah mendaftar ikut beauty contest,” katanya, Senin (17/7). Nantinya, BLU Lemigas dan badan usaha pemenang lelang akan membentuk kerja sama operasi atau KSO. Artinya, aset yang sudah terbangun dari infrastruktur transmisi Cirebon—Semarang (Cisem) ruas Semarang—Batang sepenuhnya bakal dipegang oleh pemerintah. Terkait dengan tarif penyaluran gas bumi atau toll fee pipa transmisi Cisem ruas Semarang—Batang, Laode membeberkan bahwa hal itu masih dikonteskan dalam kegiatan lelang yang diikuti oleh empat anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Potensi pemanfaatan Pipa Gas Cisem meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2026 sebesar 39,42 MMscfd, dan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2028 sebesar 25,83 MMscfd.

Kemendagri menginvestigasi dugaan kebocoran 337 juta data penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Breach forums. Mitigasi dilakukan mengingat data pribadi yang diduga bocor itu berpotensi disalahgunakan. Lembaga perlindungan data pribadi diharapkan segera dibentuk agar pengendali data terpacu untuk memperkuat sistem keamanannya. Dugaan kebocoran data terkait penduduk ini awalnya diungkapkan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media social Twitter @secgron, Minggu (16/7) malam. Ia menuliskan cuitan disertai tangkapan layar tentang penjualan data oleh akun anonim ”RRR” di Breachforums pada 14 Juli. Akun tersebut menjual 337.225.465 data yang disebut berasal dari server dukcapil.kemendagri.go.id. Teguh Aprianto menyebut data yang dipastikan bocor di antaranya adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah beserta NIK, nama ibu beserta NIK, dan nomor akta lahir atau akta nikah.

Menanggapi dugaan kebocoran data itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dugaan kebocoran data kependudukan yang dijual di forum jual beli itu. Audit investigasi dan mitigasi preventif dilakukan secara mendalam sejak Minggu (16/7) bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta pemangku kepentingan lainnya. ”Sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi   Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” ujar Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (17/7). Menurut dia, data yang ada di Breachforums tidak sama dengan format data dalam basis data yang ada di Ditjen Dukcapil. Meski demikian, proses audit investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan kebocoran data, termasuk basis data (database) yang ada di kabupaten/kota. (Yoga)

Meskipun tingkat kemiskinan turun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret ini menggambarkan laju pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dinilai belum merata dirasakan sampai ke lapisan terbawah. Kondisi itu tecermin pada data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis BPS, Senin (17/7). BPS mencatat, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun jadi 9,36 % atau 25,9 juta orang dari total populasi Indonesia, lebih rendah dari data September 2022 yang tercatat 9,57 % atau 26,36 juta orang serta per Maret 2022 yang 9,54 % atau 26,16 juta orang. Tingkat kemiskinan juga mendekati kondisi sebelum pandemi meski belum pulih sepenuhnya. Pada September 2019, angka kemiskinan sempat menyentuh level terendah dalam sejarah, yakni 9,22 % atau 24,78 juta orang.

Namun, jurang antara yang kaya dan miskin justru melebar. BPS mencatat, per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388, dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam terjadi di perkotaan, sementara di perdesaan stagnan. Rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Nilai rasio gini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai rasio, makin tinggi ketimpangan suatu wilayah. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan bawah. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi, bukan pendapatan. (Yoga)

Pemprov Bali berencana mengenakan retribusi 10 USD atau Rp 150.000 (asumsi 1 dollar AS = Rp 15.000) kepada setiap wisatawan mancanegara yang mau masuk ke Bali mulai pertengahan tahun 2024. Retribusi ini akan dipakai untuk menjaga kualitas alam dan budaya. ”Pengenaan retribusi masuk Bali sebesar 10 USD bersifat wajib. Saat ini, peraturan gubernur sedang dibahas. Kami sudah menjelaskannya kepada DPRD Bali,” ujar Kadis Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun saat menghadiri konferensi pers mingguan Kemenparekraf/Baparekraf, Senin (17/7), di Jakarta. Tjok mengatakan, landasan hukum mengenakan pungutan masuk itu adalah UU No 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Sebelumnya, Pemprov Bali telah menerapkan pungutan serupa, tetapi hanya bersifat sukarela. Mengenai mekanisme pembayaran, Pemprov Bali akan membuat sistem secara daring. Sistem akan dilengkapi dengan mekanisme penjelasan peruntukan sekaligus pengawasan. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengawasi. Keseluruhan dana retribusi tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Menparekraf Sandiaga S Uno menilai rencana Pemprov Bali itu bertujuan positif, yaitu mendukung pelestarian alam dan budaya. Apalagi, Bali selama ini masih menjadi tumpuan kunjungan wisman. (Yoga)