Pelaku usaha panas bumi mulai kasak-kusuk mencari sumber pendanaan alternatif untuk membiayai proyek geotermal di Tanah Air setelah pemerintah memastikan sektor tersebut tidak akan mendapat dukungan dari Just Energy Transition Partnership atau JETP. PT Geo Dipa Energi (Persero) memastikan bakal mencari sumber pendanaan lain dari dalam dan luar negeri untuk mendukung sejumlah proyek panas bumi perusahaan, termasuk pengeboran di Patuha dan Dieng. Direktur Operasi dan HSSE Geo Dipa Energi Rio Supriadinata mengatakan bahwa pihaknya memiliki beragam alternatif pembiayaan untuk menggarap potensi panas bumi di dalam negeri, sehingga perusahaan akan mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan sektor geotermal ke dalam skema JETP. “Kami ikuti saja kalau memang ada peraturan itu , kami cari yang lain. Sebenarnya akses pendanaan ke Geo Dipa saat ini cukup banyak,” ujarnya kepada sejumlah media yang berkunjung ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha di Ciwidey, Jawa Barat, Sabtu (15/7). Selain suntikan dana dari lembaga internasional dan PT SMI, dia membeberkan bahwa perusahaan bisa mendapat anggaran tambahan dari pengelolaan atau pemanfaatan mineral hasil ekstraksi di WKP Dieng yang diberi nama beyond electricity programme. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memang mengidentifikasi adanya potensi sumber daya litium di WKP Dieng. Kepala Badan Geologi Sugeng Mujiyanto mengatakan bahwa kandungan litium tersebut berasal dari air asin yang ikut terangkut saat pengeboran sumur panas bumi di kawasan tinggi WKP Dieng. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya menyebut bahwa pengembangan sektor geotermal tidak akan terpengaruh, meski tidak mendapat alokasi dari komitmen pendanaan pakta iklim pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Jepang itu. “Oh, enggak . JETP untuk mengakselerasi, karena pembiayaan itu bukan hanya dari JETP,” kata Harris di Kementerian ESDM, Kamis (13/7).

Pembelian pesawat bekas dari Irlandia oleh Markas Besar Kepolisian RI seharga hampir Rp 1 triliun memantik sejumlah pertanyaan. Apa urgensinya polisi membeli pesawat Boeing 737-800 NG itu dan kenapa proses pembeliannya begitu tertutup? Polri mengumumkan pembelian pesawat tersebut pada Jumat, 14 Juli 2023. Pesawat dengan register P-7301 yang dibeli dari sebuah perusahaan yang bermarkas di Dublin, Irlandia, itu dibanderol dengan nilai total sekitar Rp 997 miliar. Angka tersebut meliputi harga pesawat yang berkisar Rp 664 miliar, serta untuk keperluan modifikasi kabin, kargo, pemeliharaan, pelatihan pilot, pramugari, dan jasa teknisi selama satu tahun yang mencapai Rp 330,64 miliar. Proses pembelian pesawat begitu tertutup. Tak jelas kapan transaksi pembelian dilakukan. Polisi hanya menyebutkan pembelian menggunakan anggaran 2022. Di akun media sosialnya, pada akhir Maret 2023, praktisi penerbangan Gerry Soejatman mengunggah foto dan video Boeing 737-800 NG itu sudah berada di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, dengan kondisi badan pesawat telah dicat warna Polri: putih, merah, dan biru. Polisi baru membuka ihwal pembelian Boeing 737-800 NG tersebut setelah akun TikTok @gffbh memviralkan keberadaan pesawat dengan kondisi sudah berlogo Polri dan tulisan "Kepolisian Negara Republik Indonesia" itu pada 10 Juli 2023.

Diproduksi Boeing Commercial Airplanes, Boeing 737-800 NG diluncurkan pada September 1994 dengan kapasitas 184 kursi dan mulai mengudara pada Juli 1997. Model ini merupakan pesawat berbadan sempit jarak pendek dan menengah dengan mesin ganda. Menurut situs web Statista, harga pesawat baru tipe ini berkisar Rp 1,59 triliun. Polisi menyatakan anggaran yang sudah disiapkan sekitar Rp 1 triliun tak cukup untuk membeli pesawat baru, yang juga membutuhkan waktu produksi dua tahun setelah dipesan. Polisi berdalih kebutuhan pesawat tipe tersebut mendesak karena salah satunya untuk keperluan operasional Pemilu 2024, seperti mengangkut personel, logistik, dan barang. Pembelian pesawat Polri juga tak ada urgensinya. Alasan Polri bahwa pengadaan pesawat itu mendesak untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, serta terorisme pada tahun politik 2024 patut dipertanyakan. Pembelian pesawat ini juga menunjukkan ada yang salah dalam memilih prioritas penggunaan anggaran. Dana Rp 1 triliun akan jauh lebih bermanfaat untuk kesejahteraan polisi dan perbaikan fasilitas Korps Bhayangkara di daerah, terutama asrama anggota kepolisian. Anggaran pembelian pesawat juga akan lebih tepat jika dipakai untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas layanan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Yetede)

Perusahaan pengelola jaringan bioskop terbesar di Indonesia, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) atau Cinema XXI, bakal melantai di bursa pada Agustus mendatang. Kehadiran CNMA sebagai emiten baru diprediksi menarik perhatian investor dan menggairahkan kinerja saham industri hiburan secara keseluruhan. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisory, Fajar Dwi Alfian, mengatakan, sebagai pemimpin pasar industri bioskop, CNMA memiliki kinerja cukup menjanjikan untuk memikat investor, dengan total saham yang dilepas sebanyak 83,3 miliar saham atau setara dengan 10 persen kepada publik. Terlebih, pada masa penawaran awal atau book building, harga yang ditawarkan cukup kompetitif, yaitu Rp 270-288 per saham. "Proyeksi ke depan masih cukup baik. Apalagi dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi, masyarakat lebih tertarik melakukan aktivitas di luar ruangan, termasuk hiburan, seperti mal dan menonton langsung di bioskop," ujarnya kepada Tempo, akhir pekan lalu. 

Berdasarkan kinerja terakhir CNMA pada 2022, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 4,40 triliun, yang terutama disumbangkan bioskop sebesar Rp 2,70 triliun, disusul lini bisnis makanan dan minuman sebesar Rp 1,43 triliun. Peningkatan pendapatan terjadi karena peningkatan harga rata-rata tiket bioskop secara tahunan dari Rp 41.212 per tiket menjadi Rp 44.704 per tiket. Efektivitas kinerja juga terpantau meningkat, dengan persentase pendapatan makanan dan minuman terhadap bioskop naik dari 48,9 persen menjadi 53 persen. Terakhir, jumlah pengunjung melesat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 67,05 juta pengunjung. Pada masa penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) perusahaan, CNMA berpeluang meraup dana segar Rp 2,2-2,4 triliun. Dalam prospektusnya, CNMA menyatakan akan menggunakan 65 persen dana hasil IPO untuk membiayai ekspansi jaringan bioskop, khususnya untuk daerah-daerah tingkat II. Berikutnya, perseroan mengalokasikan 20 persen dana hasil IPO untuk melunasi utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Adapun pada 2022, CNMA telah menambah tiga bioskop baru dan 10 layar baru yang meningkatkan jaringannya menjadi 225 bioskop dan 1.216 layar. "Jika dilihat dari rencana penggunaan dana IPO, mayoritas disebut akan dialokasikan untuk ekspansi sehingga seharusnya cukup menarik dan menjanjikan bagi investor," ujar Fajar. (Yetede)

Pemerhati penerbangan Alvin Lie mengkritik langkah Kepolisian RI membeli pesawat jet bekas seharga Rp 995,35 miliar. Pembelian pesawat Boeing 737-800 NG dengan nomor registrasi P-7301 itu dianggap tidak mempertimbangkan efisiensi anggaran. "Dari segi harga, pesawat Polri itu bisa dianggap terlalu mahal karena nanti membutuhkan anggaran perawatan rutin," kata Alvin saat dihubungi pada Ahad, 16 Juli 2023. Kepolisian RI membeli pesawat bekas Boeing 737-800 NG untuk menghadapi tahun politik 2024. Pesawat yang disebut dibeli dari perusahaan Irlandia yang berbasis di Dublin itu juga bakal digunakan untuk operasi Polri jika terjadi kerawanan dan gangguan di Indonesia. Menurut Alvin, Polri lebih baik menyewa daripada membeli pesawat. Sebab, jika membeli pesawat, Polri perlu juga menyiapkan biaya perawatan, jaminan ketersediaan suku cadang, pelatihan pilot dan teknisi, hingga mesin cadangan. Saat ini, kata dia, maskapai penerbangan komersial saja menghindari membeli pesawat. Dia menyebutkan sebagian besar pesawat yang dioperasikan maskapai Garuda dan kelompok penerbangan Lion pun menyewa dari lessor. "Jauh lebih menguntungkan sewa daripada beli. Pola ini berlaku internasional, tidak hanya di Indonesia."

Alvin menuturkan biaya operasional jenis pesawat tersebut diperkirakan sebesar US$ 2.000-2.200 (sekitar Rp 30 juta) per jam, dengan asumsi pesawat dioperasikan 200 jam per bulan. Dengan hitungan itu, kata dia, pembelian pesawat menjadi sangat tidak efisien karena jumlah pilot, teknisi, peralatan perawatan, dan persediaan suku cadang tetap harus ada meski dalam jumlah minimal. "Kalau hanya untuk menghadapi tahun Pemilu 2024, Polri tidak perlu membeli pesawat, sewa saja. Lebih praktis dan efisien," ujarnya. "Apalagi jika yang dibeli hanya satu pesawat." Guru besar politik dan keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan kegentingan pembelian pesawat tersebut perlu dipertanyakan, meski nantinya menjadi aset Polri. Sebab, selama ini perjalanan dinas menggunakan pesawat komersial jauh lebih efisien daripada membeli pesawat yang juga bakal terbebani biaya perawatan. "Kapolri sebelumnya saja menggunakan pesawat komersial setiap melakukan perjalanan dinas," ucapnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas  perusahaan, untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Kewajiban tersebut sesuai  dengan pasal 21 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang  Pengupahan. "Adanya struktur dan skala upah akan menjamin keadilan internal dan keadilan eksternal. Keadilan eksternal akan mendorong upah mempunyai daya asing, mengingatkan pada penyusunan strukturdan skala upah telah melalui proses survei upah," Jelas Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (15/72023). Dampak lain dari penyusunan struktur dan skala upah adalah akan mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan. Hal ini disebabkan pekerja/buruh telah mendapatkan upah sesuai dengan bobot/nilai pekerjaa berdasarkan  analisa dan evaluasi jabatan. Wamenaker berharap agar pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah menjadi prioritas semua pihak karena sangat  terkait dengan kesejahteraan dan produktivitas perusahaan. (Yetede)

Sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di sekolah negeri yang bertujuan memeratakan kualitas pendidikan di daerah masih saja diakali oleh pihak-pihak tertentu. Selain perbaikan teknis pelaksanaan dan menambah sekolah, sanksi tegas juga dibutuhkan bagi mereka yang berbuat curang dalam PPDB agar sistem zonasi berjalan sesuai tujuan. Di Medan, Sumut, 31 calon siswa batal diterima di dua SMA karena melakukan kecurangan dalam data kependudukan. Sebagian besar masuk dalam kartu keluarga (KK) warga yang alamatnya dekat dengan sekolah,” kata Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumut Abyadi Siregar di Medan, Sabtu (15/7). Pemkot Kota Bogor, Jabar, juga menganulir calon siswa peserta PPDB yang terbukti tidak menggunakan data kependudukan yang sesuai alamat domisili sebenarnya.

Langkah tegas ini perlu ditiru pemerintah daerah lain. Di Yogyakarta, ORI Perwakilan DI Yogyakarta (DIY) juga menemukan indikasi kecurangan berupa titip data anak pada KK orang lain yang alamatnya dekat sekolah sasaran. Salah satu yang mencolok melibatkan 11 calon peserta didik SMP. Nama peserta didik itu menumpang pada KK pengelola kantin dan menantunya. Ketua Dewan Pendidikan DIY Sutrisna Wibawa prihatin atas temuan ini. Tujuan pendidikan membentuk karakter unggul telah dinodai kecurangan. Muncul kesan, orangtua melakukan segala cara agar anaknya masuk ke sekolah yang diinginkan. ”Harus mulai dari kejujuran. Tidak perlu titip-titip KK seperti itu,” kata Sutrisna, Sabtu (15/7). Sutrisna merasa perlu ada sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan curang. Sanksi bisa berupa menganulir peserta didik yang terbukti masuk lewat jalur ”titip KK”. (Yoga)

Proyek pembangunan RS Pratama di Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 16,53 miliar atau 94,46 % dari anggaran pembangunan yang bernilai Rp 17,5 miliar. Semua pihak yang terlibat harus diusut dan dihukum. ”Betapa ironis, hampir 100 % anggaran itu dikorupsi. Di satu sisi kehadiran rumah sakit itu sangat dibutuhkan masyarakat di pedalaman sana. Kami minta ini diusut tuntas. Pihak-pihak yang terlibat harus dihukum,” kata Yusuf N Soru, Wakil Ketua DPRD Timor Tengah Selatan, Sabtu (15/7). Berdasarkan hasil audit keuangan negara nomor PE.04-03/LHP-586/PW24/5/2022 tertanggal 29 Desember 2022, ditemukan kerugian negara Rp 16,5 miliar.

Sesuai kontrak proyek tersebut, nilai anggaran pembangunan RS Pratama Boking Rp 17,46 miliar. Menurut Yusuf, pembangunan RS Pratama Boking bersumber dari APBD Timor Tengah Selatan tahun 2017. Proyek tersebut merupakan salah satu aspirasi yang paling mendesak karena masyarakat pedalaman sangat membutuhkannya. Jarak Boking dengan Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, 152 kilometer dengan waktu tempuh 4 jam. Di kabupaten itu hanya ada satu rumah sakit yang berada di Soe. Oleh karena itu, kehadiran RS Boking sangat diperlukan. Selama ini, pasien gawat darurat dari Boking dan desa-desa sekitarnya dibawa ke RSUD Soe dengan mobil bak terbuka karena tidak tersedia ambulans. Banyak pasien tidak tertolong. Di jalur itu tidak ada angkutan umum yang beroperasi. (Yoga)

Bermodal cadangan nikel yang amat besar, pemerintah ingin menjadikan Indonesia pusat produksi baterai mobil listrik dunia. Ini tentu tujuan yang mulia, meski belum tentu realistis. Jika hanya mengandalkan cadangan nikel, posisi tawar Indonesia sebetulnya tidak istimewa. Nikel memang salah satu elemen penting dalam pembuatan baterai mobil, tapi bukan bahan satu-satunya. Pabrikasi baterai kendaraan listrik membutuhkan lima bahan penting: nikel, litium, kobalt, mangan, dan grafit. Indonesia hanya menguasai pasokan nikel. Untuk litium, misalnya, Australia yang paling dominan karena memasok lebih dari separuh kebutuhan dunia. Jika bicara soal kobalt, dunia bergantung pada Republik Demokratik Kongo yang memenuhi 70 persen kebutuhan global. Nikel Indonesia pun tak ideal untuk diproses menjadi bahan baku baterai. Kandungan nikel di deposit sulfida, yang banyak terdapat di Rusia, Kanada, dan Australia, lebih tinggi dan lebih mudah diolah menjadi nikel kelas 1, bahan baku baterai.

Selain itu, ada perkembangan baru yang kurang menguntungkan produsen nikel: meluasnya penggunaan baterai berbasis lithium ferro-phosphate (LFP), yang tak lagi memerlukan nikel. LFP lebih ekonomis karena nikel diganti besi yang lebih murah. LFP juga lebih aman karena tak mudah memicu panas dan lebih awet. Selama ini, perusahaan-perusahaan Cina mendominasi pabrikasi LFP. Mereka pun memiliki kesepakatan dengan konsorsium riset pemilik paten. Selama lokasi produksi dan penjualannya di Cina, pembuat LFP tak perlu membayar biaya lisensi. Menurut laporan International Energy Agency bertajuk "Global Supply Chains of EV Batteries", kesepakatan biaya lisensi ini berakhir pada 2022. Walhasil, penjualan dan pabrikasi LFP di luar Cina kini menjadi bisnis yang menarik. Selama kuartal I 2022, hampir separuh mobil produksi Tesla sudah memakai LFP. Fasilitas pabrikasi LFP di Eropa dan AS akan segera berdiri untuk memenuhi permintaan pasar yang kian besar. Toyota, pembuat mobil terbesar dunia, dua pekan lalu mengumumkan terobosan amat penting: sudah menemukan teknologi pembuatan baterai padat, solid state. Menimbang berbagai handicap itu, pemerintah sebaiknya mereka ulang peta jalan "hilirisasi" nikel agar kebijakan tidak salah fokus ke arah produksi baterai mobil. Sebagai bahan baja nirkarat, nikel masih akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. (Yetede)

Mereka yang kritis terhadap omnibus law kesehatan beroleh sanksi. Bagi dunia profesi kedokteran, pemberhentian seorang guru besar di Semarang, Profesor Zainal Muttaqin, yang dikenal integritas serta profesionalismenya, mencerminkan sikap umum pihak pengelola negara dalam memaksakan keinginannya yang berselubung legalitas. Bivitri Susanti, ahli hukum, dalam berbagai  kesempatan mengingatkan kita tentang risiko autocratic legalism, yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Kita mengenal Mochtar Pabottingi, Buya Syafi’i Maarif, dan Ayzumardi Azra sedikit dari banyak pakar yang memiliki keprihatinan tentang manusia unggul Indonesia dari sudut kepakaran mereka. Majalah Tempo, media arus utama, tidak terhitung memuat artikel sosial, politik dan ekonomi, pendidikan akhlak, serta tata nilai, tapi gaungnya tidak berwujud nyata.

Dari diskusi-diskusi yang ada. disimpulan bahwa RUU Kesehatan tidak transparan dan tidak menyertakan stakeholder, khususnya orang-orang berlatar belakang medis. Produk ini cenderung didasari pragmatisme dengan kacamata manajerial semata. Pembuatan undang-undang ini berhadapan dengan suatu profesi yang sejarahnya ribuan tahun dan senantiasa berkembang mengikuti zaman, tapi tetap berpegang teguh pada hakikat keluhuran profesi yang dibangun dalam pilar-pilar etika dan standar profesi serta memiliki independensi profesi yang terbangun dalam sistem yang disertai kontrol berupa peer group berintegritas. Kaidah dasar ini berlaku universal. Pembubaran Lembaga Eijkman dengan rekam jejak yang diakui dunia mengingatkan kita pada ucapan Soedjatmoko Mangoendiningrat, “gevarlijke selfbedroog”, penipuan diri sendiri yang berbahaya. Sekelompok guru besar dari berbagai perguruan tinggi, yang integritasnya diakui masyarakat, sepakat mengajukan appeal dengan menandatangani surat permohonan penundaan pengesahan RUU Kesehatan yang sama sekali diabaikan oleh pemangku kebijakan. (Yetede)

IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan yang tertuang dalam dokumen "IMF Executive Board Concludes 2023" itu menyebutkan kebijakan penghiliran, terutama untuk nikel, harus berlandaskan analisis biaya dan manfaat lebih lanjut. Presiden Jokowi melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 dengan tujuan mendapatkan nilai tambah melalui program penghiliran dengan mengolahnya di dalam negeri. Setelah nikel, larangan ekspor juga berlaku untuk bijih bauksit, bahan baku aluminium, mulai tahun ini. Hasilnya, nilai ekspor produk nikel Indonesia mencapai US$ 30 miliar (Rp 450 triliun) pada 2022, melonjak sepuluh kali lipat lebih ketimbang perolehan pada 2013. Fasilitas peleburan nikel dikembangkan di banyak tempat dan pembangunan pabrik pembuat baterai kendaraan listrik disiapkan. 

Kendati nilai ekspor naik drastis, tujuan utama program penghiliran mineral tidak serta-merta sepenuhnya tercapai. Sebab, Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengkaji data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan masih masifnya penyelundupan bijih nikel dari Indonesia ke Cina. Sepanjang Januari 2020-Juni 2022, satuan tugas itu mencatat ekspor bijih nikel ilegal lebih dari 5 juta ton. Fakta lain, lonjakan drastis nilai ekspor produk nikel tidak berdampak pada cadangan devisa Indonesia. Terbukti, nilai cadangan devisa merosot US$ 7,7 miliar pada 2022 dibanding pada tahun sebelumnya. Maraknya tambang nikel ilegal di sejumlah daerah, dan mudahnya barang “haram” itu dikirim ke luar negeri, dicurigai menjadi penyebab gagalnya kita mendapat berkah dari naiknya permintaan global atas komoditas tersebut. Belum lagi jika menghitung kerugian besar berupa kerusakan lingkungan, seperti dampak pencemaran dari limbah tailing dan pembukaan hutan serta sisa lubang tambang dari eksploitasi penambangan mineral di banyak daerah di Indonesia. (Yetede)