Premanisme berjenjang yang menyasar sektor industri diduga melibatkan ormas hingga aparat. Mereka menekan pelaku usaha lewat surat rekomendasi, permohonan audiensi, hingga berunjuk rasa mengepung pabrik dengan mobilisasi massa. Situasi ini membuat pelaku usaha tergencet. Dan tak leluasa menjalankan bisnisnya. Tak jarang terjadi keributan jika pelaku usaha tak mematuhi tuntutan mereka. Ironisnya, sebagian aparat diduga bermain di air keruh dengan mencari-cari kesalahan pelaku usaha. Tim Investigasi Kompas menemukan fakta ini di Jabar dan Banten selama Januari-Februari 2025. Awal Februari lalu, LA, manajer perusahaan asing di Karawang, Jabar, mengeluarkan setumpuk surat, mulai dari permintaan audiensi hingga pemberitahuan unjuk rasa, yang berasal dari ormas, LSM, dan karang taruna. Surat-surat itu juga berisi permintaan mengelola limbah perusahaan, yaitu potongan besi yang bernilai ekonomi tinggi.

Masalahnya, perusahaan ini sudah bekerja sama dengan vendor pengelola limbah lain. ”Kami mau bangun pabrik baru. Mereka ingin jadi pengelola limbah untuk pabrik yang akan dibuat. Kami masih menggunakan vendor yang sebelumnya untuk pabrik baru karena lokasinya masih satu atap dengan pabrik saat ini,” ujar LA. Perusahaan didemo ormas pada Desember 2024 yang membuat resah investornya dari negara di Asia Timur, menyangkut rencana pembangunan pabrik baru bernilai ratusan miliar rupiah. Untuk meyakinkan situasi masih terkendali, LA mendatangi investor di negara asalnya. LA kemudian bersurat ke Presiden Prabowo tanggal 21 Desember 2024. Isinya, ”memohon perlindungan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi”. Beberapa hari setelah surat dikirim, pejabat dari Mabes Polri mendatangi perusahaan LA. Pejabat Polri itu juga bertemu dengan beberapa pihak, termasuk kepolisian setempat.

Dari bukti percakapan antara pejabat Mabes Polri dan LA didapat kesimpulan, ”Kepolisian setempat kalah sama premanisme, ada kemungkinan oknum kepolisian terlibat mengganggu pelaku usaha.” Indikasi ketidakmampuan polisi membendung premanisme di Karawang tergambar di lapangan. Polisi terindikasi tebang pilih menangani unjuk rasa di perusahaan, khususnya di kawasan industri berstatus obyek vital nasional. Untuk perusahaan LA yang mendapat ”atensi dari Istana”, Kapolres Karawang menyurati ormas di daerah itu dan meminta membatalkan unjuk rasa. Alasannya, perusahaan berada di kawasan industri yang berstatus obyek vital nasional, merujuk UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengecualikan obyek vital nasional sebagai lokasi unjuk rasa.

”Surat sakti” yang ditandatangani Kasat Intelijen dan Keamanan Polres Karawang, Ajun Komisaris Agustana Eka Kusuma ini efektif. Perusahaan LA tak lagi diganggu ormas hingga kini. Namun, perusahaan lain yang juga berlokasi di sekitar kawasan itu tetap dikepung massa. Contohnya, unjuk rasa ormas di depan sebuah pabrik pada akhir Januari 2025. Sekitar 100 orang berpakaian hitam hendak memblokade akses keluar-masuk ke pabrik itu. Ironisnya, unjuk rasa itu bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pungutan liar (pungli) oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Andry Wibowo. Pada acara itu, Andry menegaskan, salah satu pelaku pungli di kawasan industri adalah ormas. Di saat yang sama, ormas sedang beraksi di tempat itu. (Yoga)

Investor mana yang tidak kesal jika perusahaannya diganggu kelompok massa yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi? Ketika jaminan keamanan dari aparat tidak dapat diraih, bersurat ke Presiden pun terpaksa ditempuh. Itulah yang dialami LA, manajer perusahaan asing (penanaman modal asing atau PMA) di Jabar. Akhir 2024, banyak surat pemberitahuan unjuk rasa dan audiensi dating dari berbagai ormas. Biasanya isi surat menyebut silaturahmi atau permohonan audiensi. Beberapa surat gamblang menyebutkan permintaan proyek untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. Limbah menjadi komoditas primadona yang diperebutkan komunitas tersebut. ”Limbah ini nilainya miliaran. Jadi, kalau limbah tidak dapat, akhirnya nego ke pengusaha limbah untuk dapat duit yang jumlahnya tidak kecil, rerata limbahnya besi,” kata LA.

Unjuk rasa di perusahaan LA diduga berawal dari beredarnya informasi tentang rencana perusahaan mendirikan bangunan baru di samping pabrik. Padahal, perusahaan telah bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah. Artinya, semua sisa produksi metal dari pabrik lama dan baru bakal ditangani vendor yang sama. Cuplikan surat ormas A berbunyi, ”Kami pimpinan ormas A bermaksud melaksanakan aksi unjuk rasa kepada perusahaan X untuk membangun mitra kerja sama mengelola limbahB3 dan non-B3 pabrik melalui badan usaha yang sah sesuai ketentuan aturan. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan kemajuan organisasi kami.” Rumusan surat serupa juga tertulis di ormas B.

Perusahaan LA sudah menolak permohonan audiensi mereka. Namun, unjuk rasa di depan pagar pabrik tetap berlanjut, bahkan mereka mengancam untuk demo lagi. Saat unjuk rasa berlangsung, LA meminta vendor pengelola limbahnya untuk menjaga gerbang pabrik agar tidak jebol. Vendor pengelola limbah menjaga mati-matian. Kalau sampai pertahanannya lolos,taruhannya mereka tidak dibayar. Sementara oknum aparat justru mengizinkan pengunjuk rasa berorasi di depan gerbang pabrik. Pengamanan aparat tidak gratis, ada biaya tambahan yang diminta oknum aparat tersebut. Menjelang Tahun Baru atau Lebaran, tumpukan surat dari ormas/LSM kian banyak. ”Saya balas. Kalau maksa, saya lawan,” kata LA. Untuk menghadapi situasi ini, LA menyiapkan dua strategi. Langkah pertama adalah berkirim surat ke Presiden Prabowo akhir 2024, berisi permohonan perlindungan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.

Surat itu mendapatkan respons Presiden Prabowo yang ditandai dengan kedatangan pejabat Polri ke perusahaan LA. Strategi kedua, jika surat tidak direspons, semua karyawan diminta untuk siaran langsung (live) di media sosial sambil embacakan permohonan bantuan keamanan ke pemerintah. Unjuk rasa mengepung pabrik berpotensi mengganggu investasi karena menghambat pengiriman produk. Misalnya ada demo satu hari penuh di depan gerbang pabrik, membuat truk pengirim barang tak bisa lewat, padahal produk harus segera dikirim ke pabrik lain. Dampak lain, barang terlambat atau gagal diterima klien dan perusahaan terkena penalti. Biaya kerugian yang dibebankan bisa mencapai miliaran rupiah. Di luar sana ada banyak perusahaan yang menghadapi permasalahan sama, yaitu premanisme, tetapi takut bersuara. Ampun, tolong, Pak Presiden..... Bantu kami atasi Premanisme. (Yoga)

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru langsung ke rekening guru tiap bulan diyakini merupakan  terobosan yang akan meningkatkan kesejahteraan guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 13 Maret 2025 tersebut (Kompas, 14/3/2025) memberikan kepastian bagi guru untuk menerima tunjangan yang menjadi hak mereka setiap bulan. Selama ini, tunjangan profesi dibayarkan setiap tiga bulan sekali, itu pun kalau lancar. Ada beberapa kasus, pembayaran tunjangan profesi guru oleh pemda, melalui rekening umum kas daerah, tidak selalu lancar. Tunjangan profesi diberikan kepada para guru, baik guru ASN maupun non-ASN, yang sudah memperoleh sertifikasi guru. Hingga kini ada 1,8 juta guru bersertifikasi, sebanyak 392.802 di antaranya merupakan guru non-ASN.

Tunjangan sertifikasi untuk guru ASN yang sebesar satu kali gaji pokok akan ditransfer pemda dan tunjangan sertifikasi untuk guru non-ASN sebesar Rp 2 juta akan ditransfer Kemendikdasmen. Kelancaran pembayaran tunjangan guru tersebut bergantung hasil verifikasi dan validasi guru, termasuk validasi rekening guru. Gerak cepat pemda menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi tersebut akan menentukan kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru tersebut perlu diikuti langkah lainnya agar terobosan kebijakan tersebut tak memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara guru bersertifikasi dan yang belum.

Hingga kini masih ada sekitar 1,6 juta guru belum bersertifikasi (Kompas.id, 16/2/2025). Perlu terobosan kebijakan untuk membantu guru yang belum bersertifikasi. Pendidikan profesi guru (PPG), syarat untuk mendapat sertifikat pendidik, dibatasi kuota. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini semakin membatasi kuota PPG. Meski hanya merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan kesejahteraan guru, tunjangan guru merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru yang baik diyakini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas guru, dan ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan. (Yoga)

Zakat, infak,dan sedekah (ZIS) dinilai tidak hanya sebagai pranata keagamaan namun juga pranata sosial-ekonomi yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan dan mendorong perubahan sosial. Era 2000-an telah menjadi saksi transformasi zakat nasional dari ranah karitas ke ranah pemberdayaan, yang didorong oleh pengelolaan zakat secara kolektif, transparan,dan profesional oleh masyarakat sipil, maupun lembaga amil zakat (LAZ), meningkat dari Rp 4 triliun pada 2015 menjadi Rp 40 triliun pada 2024. penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat resmi masih jauh dari potensinya. Berdasarkan data Kemenag, potensi zakat nasional per tahun di Indonesia Rp 327 triliun. Sedangkan data Baznas menyebutkan, total pengumpulan ZIS pada 2023 mencapai Rp 32,3 triliun, naik 43,6% dari 2022 di Rp 22,5 triliun. Sedangkan pada 2021, pengumpulan ZIS baru Rp14,1 triliun.

Baznas dalam Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tengah Tahun 2024 menyebutkan, jumlah pengumpulan nasional semester I-2024 baik dari pengelola zakat maupun pengumpulan off balance sheet mencapai Rp26,1 triliun. Sedangkan jumlah mustahik penerima pendistribusian dan pendayagunaan sebanyak 37,448,724 mustahik, naik 34,92%. Pengamat gerakan zakat dari UI yang juga Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono berpendapat, penghimpunan zakat yang lebih maksimal akan membuat pengelolaan zakat bisa memberi dampak sosial maupun ekonomi yang jauh lebih besar. “Zakat nasional yang diinisiasi dan dikelola masyarakat sipil berperan penting dalam memfasilitasi zakat sebagai gerakan sosial-ekonomi yang independen dan mengizinkan perbaikan kesejahteraan umat tanpa bergantung pada intervensi negara," ujar Yusuf, Sabtu (15/03). (Yetede)

Kontrak ribuan tenaga honorer yang lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Sultra segera diperpanjang di 2025 ini. Pendataan dan pemetaan dilakukan agar tidak ada calon PPPK yang tidak masuk. Namun, pemerintah belum memastikan kapan gaji para honorer tersebut bisa dibayar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Zanuriah menyampaikan, pemerintah akan memperpanjang kontrak 3.381 orang tenaga honorer. Sebanyak 2.658 orang di antaranya adalah tenaga honorer yang telah lolos PPPK tahap pertama. ”Setelah ditelaah, pemprov memperpanjang surat keputusan tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos PPPK. Karena ini penundaan pengangkatan, jadi kami duduk bersama agar penganggarannya dialokasikan ke dinas masing-masing,” kata Zanuriah setelah rapat dengar pendapat penundaan pengangkatan Calon ASN (CASN) dan PPPK di Komisi I DPRD Sultra, Jumat (14/3).

Menurut Zanuriah, perpanjangan kontrak ini sekaligus untuk memberikan kepastian terhadap mereka yang ditunda pengangkatannya. Kontrak baru akan terhitung mulai Januari hingga Desember 2025. ”Kami belum bisa pastikan mengenai pemberian gaji, karena suratnya belum ditandatangani. Termasuk modelnya nanti apakah dirapel sejak Januari atau bagaimana belum bisa memastikan,” ujar Zanuriah. Selain itu, perpanjangan kontrak ini belum mencakup semua tenaga honorer yang lolos PPPK. Sebab, ada honorer yang berdasarkan SK dinas terkait, tidak melalui SK gubernur. Sementara perpanjangan kontrak ini hanya mencakup yang masuk dalam SK gubernur. (Yoga)

Menjelang perayaan Lebaran, sebagian besar masyarakat akan memperoleh dana segar berupa tunjangan hari raya (THR). Idealnya dana itu tak hanya dihabiskan untuk konsumsi namun juga disisihkan untuk tabungan maupun investasi. Untuk kebutuhan THR, Kemenkeu mengalokasikan anggaran senilai Rp 49,4 triliun, dengan rincian Rp 17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri; Rp 12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun; dan Rp19,3 triliun untuk ASN daerah sekitar 9,4 juta orang. Bank Indonesia (BI) juga menyiapkan pasokan uang tunai sebesar Rp 180,9 triliun untuk melengkapi tradisi penukaran uang baru saat hari raya Idul Fitri 2025. Nilai ini hampir mencapai 25% dari total kebutuhan uang kartal setahun ini.

Menurut Financial Planner, Rina Dewi Lina, pemberian THR terkait tradisi yang berlaku di Indonesia dimana pada saat hari Raya, masyarakat biasanya membutuhkan dana ekstra untuk membiayai kebutuan Hari Raya mulai dari makanan, pakaian, transportasi hingga memberi dana untuk orang tua maupun kerabat. Namun, kebanyakan saat pulang ke kampung halaman saat Hari Raya, ajang silaturahmi berubah menjadi ajang pamer, adu kesuksesan. “Yang bahaya, mereka memaksakan memiliki barang yang sebenarnya diluar kemampuan, misalnya mobil baru. Akhirnya mereka berutang," katanya dalam program podcast Cuan Iki yang tayang di Channel youtube beritasatu. Padahal, pengeluaran seharusnya disesuaikan dengan besaran THR yang dia peroleh. Idealnya, besaran THR dialokasikan 60-70% untuk belanja, sisanya 30-40% untuk tabungan maupun investasi. (Yetede)

Unjuk rasa menentang penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK marak di berbagai daerah. CPNS singkatan dari calon pegawai negeri sipil dan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua kelompok ini, setelah diangkat secara resmi, disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN). Penundaan pengangkatan CPNS ini menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. dan membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin rapuh setelah didera isu Pertamax oplosan dan Minyakita tak sesuai takaran.  Kementerian PAN RB sebelumnya menunda pengangkatan CPNS dari semula Maret 2025 menjadi 1 Oktober 2025. 

Pengangkatan ini diprotes karena molornya pengangkatan berarti membuat CPNS menganggur untuk waktu yang lama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal polemik penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. "Sudah dilaporkan ke presiden," kata Rini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025. Rini mengatakan Presiden Prabowo akan turun tangan. Salah satunya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengangkatan CPNS tersebut. "Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi presiden ya," ujar dia. (Yetede)

Masih ada banyak tantangan untuk mencapai kesetaraan gender, sektor swasta di Indonesia memiliki peran penting dalam mempercepat perubahan ini. Berdasarkan laporan Kesenjangan Gender Global 2024, diperkirakan diperlukan waktu minimal 134 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Namun, studi-studi yang dilakukan, termasuk oleh McKinsey dan Grant Thornton, menunjukkan bahwa perusahaan yang melibatkan perempuan dalam posisi manajemen senior cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih unggul dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, meskipun beberapa perusahaan telah menyadari pentingnya keberagaman gender, masih ada kendala dalam memberikan ruang yang cukup bagi perempuan di posisi eksekutif. Hal ini berdampak pada potensi kinerja perusahaan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, langkah konkret yang perlu diambil oleh perusahaan adalah menetapkan target ambisius untuk kesetaraan gender dalam jajaran kepemimpinan mereka dan memastikan setidaknya 30% dari jajaran tersebut terdiri dari perempuan.

Selain itu, perusahaan perlu menyelaraskan strategi keberagaman dengan ekspektasi investor dan memperkuat komitmen untuk kesetaraan gender. Dukungan dari investor, regulator, dan pembuat kebijakan juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempercepat aksi untuk kesetaraan gender, perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global dan meraih keuntungan yang lebih besar, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.