“Pergeseran tren konsumen secara global yang mengarah pada produk alami dan berbasis bahan herbal, mendukung perkembangan industri kosmetik dan obat tradisional. Bahkan, dalam penggunaan tanaman obat dan bahan alami untuk pengobatan tradisional, juga sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, Kami terus mendorong pengembangan daya saing IKM (Industri Kecil dan Menengah) kosmetik dan obat tradisional dalam negeri melalui berbagai kegiatan fasilitasidan pembinaan agar mereka mampu menguasai pasar lokal,serta dikenal dan masuk ke pasar global," tutur Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, di Jakarta, Minggu (23/3/2025). Kemenperin mencatat, komoditas produk kosmetik dan obat-obatan tradisional menunjukkan kinerja yang positif melalui capaian ekspor dan pertumbuhan unit usaha.

"Pada periode Januari-November 2024, kinerja ekspor industri produk kosmetik menembus angka US$ 382,4 juta, sedangkan kinerja ekspor industri obat-obatan tradisional sebesar US$ 6,3 juta," ungkap dia. Berdasarkan data BPOM, lebih dari 85% pelaku industri kosmetik dan obat-obatan tradisional merupakan sektor IKM. "Kontribusi IKM dalam kinerja sektor ini patut diapresiasi," ujar dia. Industri kosmetik diprediksi tumbuh 4,3% per tahun (CAGR 2025-2030) sedang industri obat tradisional diperkirakan tumbuh 7,1% per tahun (CAGR 2024-2033). Dia menerangkan, kesadaran konsumen akan pentingnya bahan yang aman, ramah lingkungan, serta memiliki manfaat kesehatan yang lebih luas merupakan faktor kunci yang dapatmembedakan produk satu dengan lainnya. Kami menganjurkan pelaku IKM menentukan target pasar yang sesuai dan menembus pasar global," kata dia. (Yetede)

Menyambut pergerakan penumpang pada periode libur Nyepi dan arus mudik Lebaran 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperpanjang kebijakan diskon tarif kendaraan penumpang hingga 36% atau tarif satu harga pada layanan express lintasan Merak-Bakauheni yang akan diterapkan mulai Senin (24/3) atau H-7 hingga Minggu (30/3) atau H-1 Lebaran. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya ASDP untuk memberikan layanan yang lebih terjangkau sekaligus mengoptimalkan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. la juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan reservasi tiket melalui Ferizy minimal H-1 sebelum keberangkatan.

"Kami mengingatkan pengguna jasa untuk membeli tiket secara online sebelum tiba di pelabuhan serta datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Dengan perpanjangan diskon tarif ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan ekonomis," kata Shelvy, Jumat(21/3/2025). Penerapan diskon tarif berlaku untuk seluruh golongan yang dilayani di Pelabuhan Merak pada periode tersebut (Pejalan Kaki, Gol IVA, Gol IVB, Gol VA, Gol VIA), dengan besaran diskon tarif untuk kendaraan penumpang berkisar 21-36%. ASDP juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran lalu lintas, salah satunya dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan terkait guna mengatur pengalihan kendaraan di titik-titik krusial. (Yetede)

Pemprov Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima 707.622 orang atau bertambah 126.000 penerima disbanding tahun lalu. Penerima bantuan KJP Plus juga digratiskan masuk ke sejumlah obyek wisata di Jakarta, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Ancol. Hari ini secara resmi KJP Plus dicairkan. Ada penambahan 126.000 penerima,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kamis (20/3). Pemprov Jakarta mencairkan dana bansos tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 siswa untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan Jakarta yang sudah dipadankan.

Anggaran untuk KJP Plus senilai Rp 3,2 triliun dari semulaRp 2,5 triliun pada tahun 2024. ”Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 orang dengan anggaran Rp 2,5 triliun. Sekarang pada tahap I tahun 2025 menjadi 707.622 penerima dengan anggaran Rp 3,2 triliun,” ucap Pramono. Pramono mengatakan, penerima KJP Plus tidak hanya gratis masuk TMII, tetapi juga gratis masuk ke Ragunan, Ancol, Monas, serta sejumlah museum di Jakarta. Hal ini jadi pemenuhan salah satu janji politiknya selain terkait penyaluran dana bantuan sosial untuk pendidikan. ”Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata bisa diselesaikan lebih cepat,” tutur Pramono. (Yoga)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK selama Januari-Februari 2025 mencapai 40.000 orang. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menjelaskan, jumlah PHK terbanyak terjadi di Jabar, DKI Jakarta dan Tangerang. Dia mengaku pihaknya mendapatkan data PHK itu dari pekerja yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya, meliputi pencairan uang jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menurut dia, tahun lalu ada 250.000 orang yang dirumahkan.

“Dari Januari hingga Februari ini sekitar 40.000 orangterkena PHK di Jabar, DKI, Tangerang," ujar dia di Jakarta, Kamis (20/3). Bob belum bisa memastikan jumlah tersebut sudah termasuk gelombang PHK dari raksasa tekstil Sritex Grup. Berdasarkan data Kemenaker, angka PHK sepanjang Januari tahun ini sebanyak 3.325 orang. Dari total tersebut, provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah paling banyak melakukan PHK, mencapai 2.650 orang atau hampir 80% dari total PHK. Di posisi kedua, provinsi Riau sebanyak 323 orang, diikuti Banten diposisi ketiga sebanyak 149 orang, serta provinsi Bali sebanyak 84 orang diposisi keempat.  (Yetede)

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No. 34/2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang menegaskan bahwa pengesahan UU ini merupakan hasil gotong royong antara DPR dan pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara. Tokoh penting lain yang hadir dalam rapat tersebut termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa revisi UU TNI tetap menekankan supremasi sipil dan tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI seperti pada masa Orde Baru. Dasco juga menegaskan bahwa proses penyusunan RUU ini melibatkan dialog dengan berbagai pihak, termasuk kelompok mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil.

Beberapa perubahan penting dalam UU TNI yang baru meliputi:

• Pasal 3: Penguatan peran Kementerian Pertahanan dalam koordinasi strategi dan dukungan administrasi TNI.

• Pasal 47: Penambahan jumlah kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 14.

• Pasal 53: Penyesuaian batas usia pensiun prajurit TNI yang kini bervariasi tergantung pangkat dan jabatan.

Dukungan terhadap revisi ini juga datang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang dinyatakan oleh Puan Maharani bahwa revisi tersebut sudah sesuai dengan harapan partainya.

Sebanyak 575 kusir delman dan empat tukang becak yang beroperasi di jialur mudik willayah Kabupaten Garut, mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jabar sebagai pengganti larangan beroperasi selama musim arus mudik Lebaran. "Pokoknya (dilarang beroperasi) selama arus mudik dan arus balik di jalur mudik, totalnya 575 andong, empat becak," kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi usai menyerahkan kompensasi secara sambalis kepada kusir delman di Markas Polres Garut, Kamis (20/3).

Ia menuturkan Pemprov Jabar saat ini memberikan kompensasi kepada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak dan kusir delman sebagai pengganti tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran. Selama pekerjaan sehari-harinya dilarang, pemerintah memberikan uang kompensasi kepada mereka sebesar Rp 3 juta perorang yang diberikan dalam dua tahap. "Satu orang mendapat stimulus Rp3 juta rupiah, dimana duahari sebelum Lebaran masuk Rp 1,5 juta dan setelah Lebaran Rp 1,5 juta,' kata Dedi Mulyadi. (Yetede)

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Dunia kerja semakin menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tetapi lowongan kerja terbatas dengan syarat ketat. Situasi bertambah rumit akibat badai PHK. Tak heran, sebagian pekerja kerah putih harus banting setir ke kerah biru demi bertahan hidup. Seorang pengguna media sosial X (dulu Twitter) mencurahkan kesedihannya dalam cuitan, beberapa lulusan sarjana yang terkena PHK atau kontraknya tidak diperpanjang melamar pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangsel, Banten. Fenomena itu sejatinya dekat dengan keseharian warga Jabodetabek kini. Selain PRT, banyak sarjana kini juga banting setir menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek, dan pekerjaan ”kerah biru” lainnya agar dapur tetap mengepul.

Secara umum, pekerjaan ”kerah biru” hanya membutuhkan syarat pendidikan setara maksimal SMA. Sementara pekerjaan ”kerah putih” merujuk pada sarjana atau jenjang lebih tinggi dan mereka yang memiliki keahlian tertentu (Kompas,2Juni 2024). Pergeseran pekerjaan dari ”kerah putih” ke ”kerah biru”  dialami Purnawati (42). Lulusan diploma akuntansi ini menjadi babysitter (pengasuh anak) sejak pandemi Covid-19. ”Sebelumnya kerja kantoran. Terus berhenti dan jadi ibu rumah tangga, tetapi terbentur ekonomi, makanya jadi babysitter,” kata Purnawati, Rabu (19/3). Gajinya sebagai pengasuh anak mendekati UMR Jakarta Rp 5,39 juta. Purnawati adalah salah satu pekerja yang disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia di Mampang Prapatan, Jaksel.

Sepanjang 2025 saja sudah ada lima pekerja ”kerah biru” yang seharusnya bisa masuk lapangan kerja ”kerah putih.” Namun, ketiadaan lapangan kerja dan ketatnya persaingan membuat mereka ”terlempar” ke pekerjaan ”kerah biru”. Lima orang yang telah disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia itu ialah 1 sopir lulusan sarjana, 1 PRT berijazah diploma, 3 pengasuh anak lulusan diploma, dan 1 tenaga administrasi lulusan diploma. ”Setahun ke belakang jumlah pelamar bertambah (lulusan diploma dan sarjana). Tiga bulan terakhir ini banyak lulusan keperawatan dan guru yang tidak lagi melihat latar belakang pendidikan sebelumnya,” tutur pengurus PT Kasih Ibu Sejati Mulia, Diki Hermawan. (Yoga)

Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) memperkirakan potensi zakat fitrah secara nasional pada tahun2025 berada di kisaran 476,3 hingga 536,8ribu ton beras yang setara dengan Rp 6,8 sampai Rp 7,5 triliun. Estimasi ini dihitung mengikuti harga rata-rata beras disetiap Kabupaten/Kota. Potensi zakat fitrah ini dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 238,7 juta orang, dengan perkiraan jumlah muzaki antara 190,5-214,7 juta orang atau 80% - 90% dari total penduduk muslim.

Peneliti Ideas, Tira Mutiara, mengungkapkan bahwa distribusi zakat fitrah secara tepat sasaran berpotensi meningkatkan konsumsi beras per kapita penerima manfaat (mustahik). “Dengan estimasi mustahik sebagai penduduk di desil satu, yaitu 10 persen penduduk dengan kesejahteraan terendah sebanyak 24,03 juta orang, konsumsi beras per kapita mereka berpotensi meningkat dari 0,200 kg per hari menjadi 0,255-0,262 kg per hari jika menerima zakat fitrah dalam bentuk beras,” ujar Tira, Rabu (19/03/2025).

Menurut Tira, jika zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang potensinya berkisar antara Rp 6,8 sampai Rp7,5 triliun. Dengan jumlah tersebut, setiap mustahik berpotensi menerima Rp 285ribu - Rp 314 ribu yang dapat digunakanuntuk konsumsi makanan dan minumanselama sekitar satu minggu. Zakat fitrah dapat menjadi tambahan bantuan sosial informal atau pendapatan bagi mustahik.“Potensi distribusi zakat fitrah ini sebanding dengan total anggaran bantuan pangan beras yang digulirkan Pemerintah padaJanuari hingga Juni 2024 sebesar Rp 7,52 triliun kepada 22 juta keluarga penerimamanfaat (KPM),” ungkap Tira. (Yetede)