Sejumlah kantor kementerian dan lembaga mulai lengang karena ditinggal pegawainya bekerja dari mana saja atau work from anywhere menjelang libur Lebaran 1446 Hijriah. Meski hal itu sudah selaras dengan aturan Kementerian PAN dan RB, Ombudsman RI mengingatkan agar pelayanan publik tidak terdampak. Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (26/3) salah satu kantor kementerian yang mulai lengang adalah Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta. Sejak awal pekan lalu, sebagian ASN di kementerian itu sudah mulai mudik. Suasana lengang juga terjadi di kantor Komnas HAM. Meski awal pekan ini anggota Komnas HAM masih aktif mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo, pada Rabu ini, suasana kantor sudah sepi. Sebagian besar pegawai Komnas HAM sudah bekerja dari mana saja (WFA).

Diberlakukannya fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan ASN ini untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang masa libur Nyepi dan Lebaran. Koordinator Bidang Humas dan Kerja Sama Komnas HAM, Sasanti Amisani memastikan, fleksibilitas itu tidak akan mengganggu layanan publik. Di setiap biro di Komnas HAM sudah dibuat giliran piket selama 24-27 Maret ini. ”Yang piket setiap hari selalu ada karena kami sudah menetapkan jadwal,” katanya. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, berpandangan, fleksibilitas tempat kerja ASN tidak hanya diterapkan menjelang libur Nyepi dan Lebaran, tetapi juga diterapkan sejumlah instansi sejak pemerintah mengefisienkan anggaran. Yang penting, pelayanan publik jangan sampai terganggu. Di Ombudsman, misalnya, tidak semua pegawai dibolehkan WFA, untuk mengantisipasi jika ada masyarakat yang ingin dating untuk melapor. (Yoga)

Ribuan calon penumpang kereta berduyun-duyun tiba di pintu keberangkatan Stasiun Gambir, Jakpus, Sabtu (22/3). Sebagian tampak kesulitan membawa barang bawaan yang dibawa mudik ke kampung halaman. Puluhan porter sigap menawarkan bantuan kepada para penumpang yang terlihat kesulitan membawa barang-barang. Memasuki ruang keberangkatan stasiun, hawa terasa sejuk, kontras dengan hawa di luar. Setiap sudut stasiun rapi dan bersih hingga ke dalam kamar kecil. Petugas kebersihan pun tak kalah sigap, setiap menit mengecek kondisi lantai. Sementara, para penumpang dapat melanjutkan proses pengecekan tiket dengan tenang. Mereka bahkan tak perlu lagi mencetak tiket perjalanan karena pemeriksaan sudah menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Penumpang dapat melakukan check in secara daring dengan aplikasi yang sudah terpasang di gawai. Begitu tiba di pintu pemeriksaan, penumpang dapat memanfaatkan layanan face recognition untuk mempermudah proses pemeriksaan. Sesaat kemudian, penumpang diverifikasi dan pintu terbuka sehingga tidak perlu berlama-lama antre menuju kereta. ”Proses check in sekarang sangat cepat, sangat berguna kalau mepet tiba di stasiun,” ujar seorang penumpang kereta, Ahmad Nizar (55) yang akan mudik ke Cirebon, Jabar. Dia jatuh hati pada kereta karena tepat waktu, nyaman, dan terhindar dari kemacetan.Menurut dia, kondisi kereta saat ini sangat berbeda dengan belasan tahun lalu. Seluruh gerbong kereta kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi sudah dilengkapi penyejuk ruangan. Kursi kereta ekonomi kini juga sangat nyaman setelah peluncuran kereta generasi baru.

Tak ada lagi kursi tegak hadap-hadapan yang membuat penumpang ”adu dengkul”. Kenyamanan yang ditawarkan kereta api bahkan membuat salah satu penumpang pesawat beralih ke moda transportasi tersebut, seperti Alda Okta (25) yang memilih mudik ke Kebumen menggunakan kereta, berbeda dengan tahun lalu saat ia menggunakan pesawat. Menurut dia, fasilitas yang ditawarkan kereta cukup nyaman dan tidak terlalu jauh berbeda dengan pesawat. Jam keberangkatan yang pasti, gerbong yang nyaman, dan stasiun yang tersebar di kota-kota besar membuat kereta lebih disukai dibanding pesawat. Dia juga tidak perlu menunggu proses masuk ke pesawat dan lebih dekat ke rumah. Pengamat transportasi Deddy Herlambang berpendapat, sejak Ignasius Jonan menjabat dirut pada 2009, PT KAI mulai berbenah serius. Pembenahan itu tidak hanya kereta antarkota, tetapi juga kereta perkotaan atau kereta komuter.

Transformasi yang dilakukan PT KAI mengubah pola pikir ke arah yang berorientasi kepada pelanggan. Orientasi kepada pelanggan tersebut membuat masyarakat nyaman menggunakan layanan kereta api. Sejak periode 2000 sampai sekarang, PT KAI secara bertahap memperkenalkan fasilitas baru, misalnya kereta dengan penyejuk ruangan dan toilet yang lebih bersih. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengupayakan pembangunan jalur ganda dan renovasi stasiun besar, seperti Stasiun Gambir dan Pasar Senen, untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan penumpang. Pada 2014, pembelian tiket secara daring mulai dipopulerkan, yang ditandai dengan peluncuran aplikasi KAI Access, yang memungkinkan calon penumpang membeli tiket lebih mudah, bahkan dari luar negeri. Sistem pemesanan dan pembayaran menjadi lebih canggih. (Yoga)

Muhammad Adha (63) berjalan terpincang di RSUD Tarempa, Anambas, Kepri, Sabtu (22/3). Ia dituntun temannya karena penglihatannya juga sudah terganggu. Kunjungannya hari ini untuk memeriksa kondisi tangannya yang sudah beberapa hari gemetar. Diagnosis sebelumnya, Adha mengalami gangguan saraf. Untuk itu, dia harus kontrol secara rutin. Namun, saat harus mendapatkan tindakan operasi, Adha harus dirujuk ke RS lain yang memiliki fasilitas lebih baik. Dua kali sudah Adha harus jauh pergi ke RSUD Tanjung Pinang agar gangguan sarafnya bisa ditangani, 600 km jauhnya. Ia harus menggunakan feri untuk sampai ke sana. Itu pun tidak setiap hari beroperasi. Berobat ke Tanjung Pinang itu tidak hanya membutuhkan biaya perawatan. Sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagian besar biaya pengobatan sudah ditanggung dalam program JKN.

Namun, berobat ke Tanjung Pinang itu berarti juga harus mempersiapkan biaya lainnya, mulai dari transportasi yang sekali jalan membutuhkan Rp 500.000 per orang, biaya penginapan, biaya makan, hingga kebutuhan lain. Semua kebutuhan itu pun minimal harus dikalikan dua karena Adha membutuhkan pendamping saat bepergian. Salah satu dokter umum yang bertugas di RSUD Tarempa, Oktafira Eka, mengatakan, banyak pasien RSUD tersebut yang terpaksa dirujuk ke RS lain karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya dokter spesialis. Saat ini, dokter spesialis yang tersedia di RSUD itu hanya dokter spesialis bedah, dokter anak, dokter kandungan, dan dokter spesialis patologi klinik. ”Kalau dirujuk pun harus menunggu feri yang cuma dua kali seminggu berangkatnya. Bayangkan kalau kondisi pasien sudah parah. Banyak pasien yang meninggal karena tidak tertangani,” ujarnya.

RSUD tipe D tak jauh berbeda dengan puskesmas yang memiliki fasilitas lengkap, umumnya menyediakan layanan kesehatan dasar dengan dokter umum dan dokter gigi yang dilengkapi dengan layanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Pemerataan layanan Kondisi yang terjadi di Anambas itu hanya sebagian kecil dari banyaknya wilayah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Sebagai negara kepulauan, pemerataan akses kesehatan, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Sering kali wilayah terpencil dan terluar kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Banyak masalah kesehatan yang tak rumit tapi harus cepat diatasi, seperti penyakit jantung dan stroke, akhirnya tidak tertangani. Biaya tak lagi menjadi masalah utama setelah ada program JKN.

Namun, itu tak banyak berarti jika akses ke fasilitas kesehatan sulit dijangkau dengan mutu yang jauh dari memadai. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kondisi layanan kesehatan yang belum merata di Indonesia ini mendorong pemerintah meningkatkan mutu fasilitas kesehatan dengan memperkuat kapasitas RSUD tipe D menjadi tipe C, terutama RS di wilayah terpencil dan terluar. ”Pak Presiden ingin layanan kesehatan bisa merata di seluruh Indonesia karena ada unsur keadilan yang harus ada di layanan kesehatan,” kata Menkes di sela-sela rangkaian acara peletakan batu pertama program quick win peningkatan kualitas RSUD Tarempa, Sabtu (22/3). Total RS yang dipilih untuk masuk program ini 66. Seluruh RS tersebut berada di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan. Hal ini sebagai jawaban untuk peningkatan mutu kesehatan dari RS berkualitas di daerah terpencil dan terluar. (Yoga)

Grab, salah satu super App di Tanah Air meluncurkan inovasi pertama di Indonesia, yaitu fitur bayarin. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengelola beragam tagihan untuk kebutuhan harian dengan lebih praktis, cepat, dan efisien. Melalui fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengirimkan permintaan pembayaran maupun membayarkan tagihan untuk isi ulang pulsa, listrik (prabayar/token dan pascabayar / langganan), BPJS, internet dan TV kabel, serta PBB dan berbagai jenis tagihan lainnya. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui link atau tautan, tanpa perlu berbagi informasi rekening maupun berpindah aplikasi. Head, Marketing Platform, GE, Lending, Insurance, DG dan Kios, Grab Indonesia, Hadi Koe mengatakan, data internal menunjukkan bahwa satu dari dua transaksi bulanan pengguna di kanal produk digital dilakukan untuk pengguna lain.

“Hal ini lah yang mendorong kami melahirkan inovasi ini dengan harapan dapat semakin memudahkan pengguna melakukan pembayaran tagihan dengan cepat dan tidak ribet. Keberadaan fitur bayarin juga menjadikan kami yang pertama di antara layanan pembayaran digital lainnya yang memiliki inovasi ini," kata Hadi dalam keterangan persnya, Selasa (25/3/2025). Menurut Hadi, fitur bayarin juga dirancang sebagai solusi saat situasi mendesak, terutama bagi orang tua dan anak. Pengguna dapat mengirimkan permintaan pembayaran tagihan apapun kepada kerabat dekat mereka secara instan dengan klik “Minta Dibayarin” sebelum melanjutkan transaksi. Dengan mengirim tautan permintaan ke orang terdekat melalui whatsapp atau channel pilihan lain, permintaan  terbayar setelah transaksi selesai. (Yetede)

Masalah pengangguran di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menaker, Yassierli mengungkapkan bahwa dari total 7,5 juta pengangguran, 3 juta di antaranya merupakan lulusan SMA dan SMK. Data BPS itu menyoroti kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. "Kita lihat pengangguran sekarang 7,5 juta, tingkat pengangguran kita 4,91 persen. Sekitar 3 jutaan adalah lulusan SMA dan SMK. LulusanSMP ada 2,5 juta pengangguran," kata Yassierli di Jakarta, 25 Maret 2025. Lulusan SMA-SMK sulit dapat kerja karena pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Meskipun ada beberapa sekolah unggulan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, secara umum sistem pendidikan masih tertinggal. Perubahan industri yang cepat juga menjadi tantangan. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 hingga 5.0, serta konsep Green Economics dan Circular Economics, banyak pekerjaan yang membutuhkan keterampilan baru. Contohnya, mekanik atau teknisi mobil yang sebelumnya hanya memperbaiki mobil konvensional, kini dituntut untuk bisa menangani mobil listrik. Jika tak segera beradaptasi, lulusan SMA-SMK akan semakin sulit mendapat pekerjaan.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Ketenagakerjaan tengah merumuskan program School to Work Transition atau transisi dari sekolah ke dunia kerja. “Kami sedang mengkaji metode transisi dari sekolah ke dunia kerja. Salah satu pembekalannya adalah IP Digital, yang sangat penting agar mereka lebih siap menghadapi future jobs," jelas Yassierli. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pelatihan vokasi di balai-balai latihan kerja agar sesuai dengan tuntutan industri. Lalu, mendorong reskilling dan upskilling bagi lulusan SMA-SMK agar lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Juga, menjalin kerja sama dengan industri untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. (Yetede)

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Belum usai kasus pemerasan yang dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu, jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.

Dalam surat tersebut juga dirinci empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,” kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas Polsek Menteng dan penerima surat.

Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun, termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau instansi lain. (Yoga)

Satgas Pangan Polri telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita. Kemendag juga telah memberi sanksi administratif kepada 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita. Namun, kendati tindakan hukum dan administratif telah dilakukan, hargaMinyakita masih tetap tinggi. Karenanya, pengawasan peredaran Minyakita perlu diperketat, pasokannya juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi potensi penurunan jumlah Minyakita di pasar akibat penarikan Minyakita tak sesuai takaran. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi, Senin (24/3) mengatakan, polisi bersama kementerian / lembaga terkait mengawasi perdagangan Minyakita selama Ramadhan-Lebaran 2025, dan mendapatkan informasi dan temuan terkait penyalahgunaan Minyakita. Pelakunya adalah industri minyak goreng ilegal. Modusnya juga beragam, mulai dari pemalsuan merek Minyakita, penggunaan lisensi Minyakita industri minyak goreng resmi, dan mengurangi isi atau volume Minyakita.

”Terkait kasus Minyakita tak sesuai takaran, kami telah menetapkan 13 tersangka. Upaya penegakan hukum itu merupakan hasil tindak lanjut dari sembilan informasitentang Minyakita tak sesuai takaran yang kemudian kami kembangkan menjadi 15 kasus,” kata Djoko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Satgas Pangan Polri mencatat, per 24 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menangani 2 kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita dengan satu tersangka, Polda Jabar 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Banten 1 kasus dengan 2 tersangka. Polda Gorontalo menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polda Jatim 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Metro Jaya 3 kasus dengan 2 tersangka. (Yoga)