Sejak berdiri hingga sekarang Amartha sudah menyalurkan pembiayaan produktif sebesar Rp 28 triliun dan telah membiayai 2,8 juta UMKM. VP Public Relations Amartha, Harumi Supit mengatakan, pembiayaan produktif dari tahun ke tahun semakin banyak. Meski begitu, perusahaan mampu menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) hingga di bawah 3%. "Banyak sekali yang kita lakukan untuk menjaga NPL. Pokoknya kita sekarang fokusnya on quality terutama di tahun 2025, seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Media Briefing di Jakarta, Rabu (19/3/2025). Harumi mengatakan, Amartha sangat berbeda dengan perusahaan fintech lainnya. Amartha lebih fokus membiayai pelaku UMKM yang berada di kota-kota tier kedua.

Amartha sudah memberikan pembiayaan ke lebih dari 50.000 desa. Sebelumnya, Amartha berfokus di pulau Jawa dalam menyalurkan pembiayaan. Kemudian Amartha masuk ke Sumatera, disusul Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian di 2024 Amartha melebarkan sayap bisnisnya ke Kalimantan. Harumi mengatakan, pihaknya akan terus fokus ke Indonesia Tengah dan Timur di masa mendatang, karena disana masih banyak sekali kebutuhan dari masyarakat yang perlu terjawab. Masih banyak masyarakat yang belum paham tahapan pembayaran melalui aplikasi. Ada yang ketika dihadapkan dengan apps ini bingung. Karena itu, Amartha ke pedesaaan-pedesaan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM terkait digitalisasi. (Yetede)

Marah pada korupsi yang menggurita di negaranya, anak-anak muda Serbia tiada henti berunjuk rasa. Empat bulan terakhir, Serbia diguncang unjuk rasa anak-anak muda. Unjuk rasa terbaru, terbesar sejauh ini berlangsung pada Sabtu (15/3). Dilaporkan, 100.000 hingga 300.000 orang turun ke jalan, mulai dari ibu kota Belgrade hingga kota-kota kecil, menentang korupsi masif di pemerintahan Serbia. Pemantik unjuk rasa besar-besaran di Serbia adalah korupsi. Pemicunya, insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad, kota terbesar kedua, yang menewaskan 15 orang, November 2024, yang baru direnovasi pada 2022, tetapi sudah ambruk dan menelan korban jiwa. Insiden itu mengungkap adanya borok korupsi.

Setelah diguncang demonstrasi, aparat hukum Serbia mengusut kasus stasiun Novi Sad. Sejumlah pejabat, termasuk PM Milos Vucevic, Menhub dan Infrastruktur Tomislav Momirovi, serta penggantinya, Milan Duric, mundur. Namun, di mata anak-anak muda pengunjuk rasa, harapan mereka tak berhenti di situ. Mereka menginginkan perubahan menyeluruh, yang bisa memupus kanker korupsi di Serbia. Sedemikian kuat gurita korupsi di Serbia, segala perkara hingga urusan mencari pekerjaan tak lepas dari praktik korupsi. Sangat bisa dimaklumi jika anak-anak muda di negara itu marah dan menumpahkannya lewat serangkaian unjuk rasa.

Ivana, mahasiswa Universitas Novi Sad, mengatakan, ”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” ujarnya (Kompas, 18/3/2025). Data Transparency International memperlihatkan, Serbia menduduki peringkat ke-105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Hal ini diperburuk oleh catatan Freedom House yang menempatkan Serbia sebagai negara dengan kebebasan  terbatas dengan nilai 56 dari skala 0-100. (Yoga)

Penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 mengindikasikan turunnya perputaran uang di masyarakat. Di sisi lain, biaya mudik yang membengkak, ancaman PHK, dan beban konsumsi membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang. Hasil Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub memperkirakan, jumlah pemudik pada Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 dari total penduduk Indonesia, turun 24 % dibanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berpendapat, seiring dengan turunnya jumlah pemudik tersebut, jumlah perputaran uang selama libur Lebaran 2025 pun turun. Dibanding Lebaran 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 %.

”Jika asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,97 triliun. Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang,” katanya, Selasa (18/). Perhitungan tersebut mengacu pada jumlah rata-rata uang yang dibawa setiap keluarga pemudik senilai Rp 3,75 juta atau naik 10 % dari Lebaran 2024. Dengan demikian, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 137,97 triliun. Perhitungan itu berpotensi meningkat. Jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga Rp 4 juta, total perputaran uang menjadi Rp 145,04 triliun. Meski demikian, asumsi perputaran uang Lebaran 2025 di kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun ini masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024. (Yoga)

Kemenkeu melaporkan, realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan bruto sebesar 6,6% per 17 Maret 2025. Kondisi ini sudah lebih baik dari pertumbuhan penerimaan pajak pada Februari 2025 yang kontraksi 3,8%. “Dalam kurun waktu 17 hari dari 1-17 Maret terjadi turn around dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% pada akhir Februari, lalu pada 17 Maret 2025 posisinya sudah positif 6,6%,” kata Menkeu, Sri Mulyani pada jumpa pers hasil lelang Surat Utang Negara di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Sri Mulyani menegaskan, dengan membaiknya kondisi penerimaan pajak diharapkan akan menjaga ekspektasi pelaku ekonomiterhadap kinerja perekonomian Indonesia. Pasalnya, pada dua bulan pertama penerimaan pajak mengalami kontraksi beruntunsecara tahunan. “Ini juga untuk menenangkan seluruh media maupun market yang menyoroti penerimaan negara," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Kadin Indonesia memperkirakan perputaran uang pada Idulfitri tahun ini mencapai Rp 137,975 triliun, turun dari perputaran uang pada Idulfitri 2024 di Rp 157,3 triliun. Perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring jumlah pemudik yang mengalami penurunan. “Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Jika rata rata keluarga membawa uang sebesar Rp 3,75 juta yang naik 10% dari tahun lalu, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137,975 triliun," jelas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang dalam pernyataan resmi, Selasa (18/3/2025). Jumlah ini masih berpotensi naik, karena angka rata rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat.

Berdasarkan hasil survey dilakukan badan kebijakan transportasi, pusat statistik, Kemenhub maupun akademisi, jumlah pemudik HariRaya Idulfitri 2025 diperkirakan146,48 juta orang atau 52% dari penduduk Indonesia, turun 24% disbanding tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Nataldan Tahun Baru (Nataru) dan Idulfitri yang sangat berdekatan, sehingga yang sempat berlibur selama Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idulfitri. Ditambah, dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat cenderung menghemat (saving), mengingat beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya masuk sekolah. Ditambah, maraknya PHK. (Yetede)

Komisi I DPR menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tingkat I, untuk kemudian dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR. Ketika Ketua Panita Kerja (Panja) Revisi UU TNI, Utut Adianto, meminta persetujuan anggota Komisi I dan Pemerintah, para anggota rapat memberikan persetujuan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang mewakili pemerintah, menyatakan harapannya agar RUU tersebut dapat disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Menurutnya, TNI adalah kekuatan utama dalam pertahanan negara yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik maupun ancaman militer dan non-militer. Penguatan tugas dan fungsi TNI diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan negara, serta optimalisasi peran kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah Arab Saudi menawarkan kesempatan kerja bagi 600.000 pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia menerima tawaran Pemerintah Arab Saudi tersebut. Presiden Prabowo memberi persetujuan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3) untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi (Kompas.id, 14/3/2025). Moratorium TKI tersebut tertuang dalam Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Kepmenaker yang ditandatangani Menaker Hanif Dhakiri pada 26 Mei 2015 tersebut dilator belakangi banyaknya masalah pekerja, termasuk penyiksaan pekerja, di sejumlah negara Timur Tengah.

Dari 600.000kesempatankerja yang ditawarkan Arab Saudi, sebanyak 400.000 lowongan masih untuk pekerja informal. Namun, 200.000 lowongan pekerja formal sisanya mesti ditangkap secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Kualitas pekerja diharapkan makin meningkat di sektor formal, di samping pekerja informal yang kebanyakan adalah pekerja rumah tangga. Kementerian P2MI harus terlebih dulu menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI. Persiapan kompetensi para PMI dinilai penting agar Indonesia bisa mengirim tenaga kerja sekaligus mendapatkan devisa secara optimal. Di samping itu, kita berharap evaluasi mendalam atas upaya pelindungan PMI sejak moratorium diterapkan 10 tahun lalu juga perlu dilakukan, terlebih sejak berlakunya UU Pelindungan PMI, terutama evaluasi pelindungan pekerja di Arab Saudi selama moratorium, termasuk pelindungan dari aspek hukum dan HAM. (Yoga)

Pemerintah akan menghentikan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan sistem afirmasi. “Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, maupun pemda, untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita,' tutr Mensesneg Prasetyo Hadi pada konferensi pers di Kantor Kemen PAN/RB, di Jakarta, 17 Maret 2025. Sehingga sistem afirmasi pada rekrutmen PPPK tahun 2024 akan menjadi yang terakhir dilakukan oleh pemerintah.

“Berkenaan dengan proses penerimaanan PPPK untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir." Prasetyo Hadi memperjelas, “Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kebutuhan. "Ia menegaskan bahwa prosesrekrutmen pengangkatan ASN bukan mengenai membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarákat," tuturnya. (Yetede)