Penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di Bandung, Jabar, pada Senin, 10 Maret 2025. Salah satunya rumah mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Bandung, berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB. Surat perintah penyidikan atas dugaan korupsi Bank BJB itu terbit KPK pada 27 Februari 2025. Penyidik telah menetapkan lima tersangka. Namun KPK masih merahasiakan nama-nama mereka. "Ada penyelenggara negara, ada pula dari pihak swasta," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, Senin, 10 Maret 2025. Ihwal pemanggilan terhadap Ridwan Kamil, kata Tessa, penyidik belum membuat keputusan.

Namun secara umum penyidik bisa memanggil siapa saja yang dianggap memiliki keterangan untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani. Ridwan membenarkan soal kedatangan penyidik KPK di rumahnya. Dia mengatakan tim KPK datang dengan menunjukkan surat resmi. “Selaku warga negara yang baik, saya sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," ujarnya melalui keterangan tertulis. Dugaan penyelewengan anggaran di Bank BJB itu pernah ditulis majalah Tempo pada 22 September 2024 dengan judul "Siapa Terlibat Korupsi Anggaran Iklan Bank BJB".

Laporan tersebut memuat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bernomor 20/LHP/XVII.BDG/03/2024 yang terbit 6 Maret 2024. BPK menemukan indikasi kebocoran dana promosi iklan itu. Indikasi tersebut, terlihat dari tagihan yang diterima Bank BJB untuk belanja iklan yang mencapai Rp 37,9 miliar. Padahal biaya riil yang dibayarkan kepada media penampung iklan hanya Rp 9,7 miliar. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK yang diterbitkan pada 6 Maret 2024, dalam proyek pemasangan iklan, Bank BJB menggandeng enam agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. (Yetede)

Satgas Damai Cartenz mengungkap jaringan pembuat dan penyuplai senjata api ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yang terdiri atas dua mantan anggota Kodam XVIII/Kasuari bernama Yuni Enumbi dan Eko Sugiyono. Keduanya dipecat dari TNI karena terlibat penyelundupan senjata ke TPNPB-OPM pada 2022. Yuni Enumbi, yang berpangkat prajurit dua sebelum dipecat, ditangkap di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Kamis, 6 Maret 2025. Eko menyusul ditangkap di Manokwari, Papua Barat, tiga hari kemudian. Yuni berperan sebagai penyandang dana dan penyuplai senjata ke TPNPB-OPM pimpinan Lerimayu Telenggen di Distrik Puncak Jaya, Papua. Sedangkan Eko menjadi penghubung antara Yuni dan para perakit senjata api di Kabupaten Bojonegoro, Jatim.

Satgas Damai Cartenz, unit pasukan gabungan POLRI dan TNI yang menumpas TPNPB-OPM di Papua, bersama Polda Papua dan Polda Jatim juga mengungkap jaringan pembuat senjata api di Bojonegoro, yang terdiri atas Teguh Priyono, M. Kamaluddin, Pujiono, M. Herianto, dan Adi Pamungkas, sebagai pemasok peralatan dan bahan, pembuat, distributor, hingga penyimpan senjata api dan amunisi. "Tersangka baru ini terungkap berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan Yuni Enumbi," kata Kapolda Papua, Irjen Patrige Rudolf Renwarin, melalui tim humas Satgas Damai Cartenz, Selasa, 11 Maret 2025.

Saat menangkap Yuni, Satgas Damai Cartenz juga menyita enam senjata api, 882 amunisi, dan uang sebesar Rp 369 juta. Dua senjata api di antaranya berupa senjata laras panjang jenis SS1, yang dibuat di Bojonegoro. Empat pucuk lain berupa pistol jenis G2. Patrige Rudolf mengatakan Yuni, yang tercatat sebagai anggota panitia pemilihan distrik di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, dalam pilkada 2024, mengakui membeli senjata api tersebut seharga Rp 1,3 miliar dari luar Papua. Senjata api tersebut akan diserahkan kepada kelompok bersenjata di Puncak Jaya. (Yetede)

Menaker, Yassierli mengatakan, per Februari 2025, total ada 11.025 karyawan Sritex Group, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Yassierli menyebut PHK tersebut terjadi di Srítex Group sejak Agustus 2024 lalu. Sritex Group menaungi empat perusahaan, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Primayuda Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Biratex Industries. "Jumlah pekerja Sritex Group yang ter-PHK mulai Agustus (2024) sebenarnya itu sudah ada beberapa," kata Yassierli dalam rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (11/3/2025). Pada Agustus 2024 lalu PHK telah dilakukan pada 340 pekerja, sebelum Sritex Group dinyatakan pailit. PHK ini terjadi di PT Sinar Pantja Djaja, Semarang. Pada 1 Januari 2025 kurator melakukan PHK terhadap 1.081 pekerja PT Bitratex Industries. "Kasusnya di Bitratex ini akhirnya pekerja yang minta di PHK karena mereka membutuhkan kepastian," jelas Yassierli.

Berikutnya pada 26 Februari 2025sebanyak 9.604 pekerja yang terdiri atas 8.504 orang dari PT Sritex Sukoharjo, 956 orang oleh PT Primayuda Boyolali, 40 orang dari PT Panca Jaya Semarang, dan 104 dari PT Bitratex Industries Semarang. Menaker Yassierli mengaku hingga kini pesangon dan tunjangan hari raya (THR) untuk eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) belum dibayar. “Pembayaran pesangon untuk eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group akan dilakukan usai harta asset pailit telah terjual. Yang belum adalah terkait pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel, dan THR juga sama akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel," kataYassierli. Untuk upah eks pekerja Sritex, kurator telah membayar upah mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex hingga Februari 2025. (Yetede)

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik penipuan terkait produk MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada kemasannya. Brigjen Pol Helfi Assegaf, sebagai Kepala Dittipideksus Bareskrim, menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh tersangka AWI adalah membeli minyak curah dari PT ISJ di Bekasi dengan harga Rp18.100 per kilogram, kemudian mengemasnya dengan menggunakan mesin, namun takarannya tidak sesuai. Botol atau pouch yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya terisi sekitar 850 ml hingga 920 ml.

Praktik ini berlangsung sejak Februari 2025 dan dijalankan oleh tersangka yang ditunjuk oleh PT Aya Rasa Nabati (ARN) dan PT MSI. Kapasitas produksi gudang minyak tersebut mencapai 400-800 karton minyak kemasan botol atau pouch. Tindakan ini menyalahi aturan dan dapat merugikan konsumen yang membeli produk dengan harapan takaran sesuai label.

Kemampuan berbelanja menjelang Lebaran berkurang karena daya beli warga yang rendah. Padahal, tingkat konsumsi warga di momen itu lebih tinggi daripada periode waktu biasa. Harapan adanya geliat ekonomi yang bergairah bisa meleset. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengolah Data Bulanan Survei Konsumen BI tahun 2020-2024. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata proporsi belanja warga menjelang Lebaran semakin kecil dibanding proporsi belanja konsumsi tahun sebelumnya. Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3 % poin, tetapi pada 2022 turun menjadi 0,1 % poin. Pada 2023 sama dengan rata-rata proporsi belanja tahun itu atau 0 poin.

Pada 2024 turun lagi lebih tajam, hingga minus 0,4 % poin. Proporsi belanja menjelang Lebaran 2024 tersebut terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan konsumsi pada momen Lebaran juga terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam struktur produk domestik bruto (PDB). Selama 2021-2024, konsumsi rumah tangga periode Lebaran, yang ada di triwulan II, tumbuh melambat. Pada 2021, konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh 5,96 %, pada 2024, melambat menjadi 4,93 %. Sep (29), warga Jatim, juga berencana mengurangi konsumsi Lebaran tahun ini. Ayah satu anak ini belum lama kehilangan pekerjaan.

Kontrak Sep sebagai konsultan individu instansi pemerintahan di Jatim tidak diperpanjang per 1 Februari 2025. Sebelumnya, Sep mendapat gaji Rp 5 juta per bulan, untuk ditabung Rp 500.000, kebutuhan susu formula balitanya Rp 1,6 juta, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, Sep harus menghemat pengeluarannya, termasuk konsumsi menjelang Lebaran, karena tabungan yang tersisa hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga bulan ini. Untuk menyambung hidup, Sep berusaha mencari pekerjaan baru, termasuk mendaftar sebagai pengojek aplikasi. ”Saya bingung. Biasanya kalau Lebaran saya beli parsel untuk dibagikan ke keluarga terdekat. Mungkin saat ini berhenti dulu. Konsumsinya untuk keluarga, untuk orang lain nanti dulu,” ujar Sep, Selasa (18/2). (Yoga)

Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan penetapan nomor induk pegawai (NIP) bagi 1,2 juta calon ASN (CASN) hasil seleksi 2024 rampung sebelum mereka diangkat. BKN juga akan terus bergerak untuk memastikan SK pengangkatan CASN benar-benar diterbitkan. ”Target ini penting dilaksanakan agar memberi kepastian bagi semua pihak terkait,” ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Senin (10/3). BKN menargetkan penetapan NIP bagi CASN hasil seleksi tahun 2024 rampung sebelum jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil(CPNS) ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Penetapan NIP bagi CPNS dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2025, sedangkan untuk calon PPPK pada 30 November 2025. Pemerintah telah memutuskan untuk mengangkat CPNS dan calon PPPK secara serentak. CPNS yang dijadwalkan diangkat pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025 mundur menjadi 1 Oktober 2025. Begitu pula calon PPPK yang semula dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 untuk tahap 1 dan Juli 2025 untuk tahap 2 diubah menjadi 1 Maret 2026. Pemerintah mengklaim keputusan itu telah sesuai dengan kesimpulan rapat antara pemerintah dan Komisi II DPR, 5 Maret 2025. Namun, Komisi II DPR membantah hal tersebut. (Yoga)

Dipecat dari pekerjaan membuat hidup jadi redup. Ada keluarga yang kehilangan rumah idaman, bahkan ada pula rumah tangga yang kandas karena tekanan ekonomi kian mencekik. Tembok rumah milik Iyus (40), di Bogor, Jabar, kertas dindingnya mengelupas. Perabotan tinggal kursi tamu. Rumput liar pun tumbuh di taman yang tadinya tertata rapi. Rumah dua lantai itu baru saja laku. Mobil yang tadinya disimpan di garasi sudah lebih dulu dijual. Semua terpaksa dilakukan ayah dua anak itu untuk bertahan setelah terkena PHK pada Mei 2024. ”Mau gimana lagi? Tak peduli kita kena PHK, kehidupan terus berjalan,” kata Iyus di rumahnya, Senin (17/2). Pekerjaan terakhir Iyus adalah IT (teknologi informasi) project manager di sebuah perusahaan rintisan di bidang lokapasar. Lima tahun bekerja, Ia mendapat gaji dua digit per bulan.

Iyus punya kerja sampingan di bidang IT juga dengan penghasilan belasan juta rupiah. Istri Iyus juga punya usaha kue rumahan dengan keuntungan Rp 5 juta per bulan. Dengan total pemasukan puluhan juta per bulan, Iyus merasa mampu membeli rumah kedua dengan cicilan Rp 17 juta per bulan. Iia juga ada tanggungan cicilan rumah pertama Rp 12 juta per bulan dan mobil Rp 5 juta per bulan. Tak dinyana, pada Mei 2024, perusahaannya mengubah model bisnis, dari berdagang secara daring kini berubah total menjadi toko konvensional. Akibatnya, 90 persen personel IT dipangkas, termasuk Iyus. Prioritas Iyus, dapur harus ngebul dan anak-anak harus tetap sekolah, membuat Ia menjual mobil dan rumah ke 2 nya

Alia (36), ibu satu anak, tengah menjalani proses perceraian. Pertikaian dengan suami yang meruncing kala kondisi ekonomi kian mencekik menjadi penyebab utama mereka berpisah. ”Dia (suami) udah enggak bantuin, malah nge-judge aku bermalas-malasan. Aku juga enggak mau jadi kayak gini, aku belum pernah nganggur selama ini seumur hidup aku,” tuturnya, Kamis (13/2). Alia tinggal di rumah kontrakan bersama anak semata wayangnya di Jaksel. Anak perempuannya yang sebelumnya bersekolah di PAUD, terpaksa berhenti sementara. ”Terpaksa berhenti sekolah karena biayanya mahal, Rp 4 juta per bulan. Untungnya dia masih kecil. Nanti kalau sudah usia TK harus sekolah lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Alia bekerja sebagai business development manager di sebuah perusahaan marketing technology. Saat itu gajinya mencapai belasan juta rupiah per bulan. Namun, baru empat bulan bekerja, ia sudah terkena PHK pada Oktober 2024. Sembari mencari pekerjaan baru, Alia membuka jasa sebagai empathic listener untuk membantu orang yang butuh didengarkan dan konsultan animal behaviour untuk membantu para pemilik hewan lebih memahami peliharaan mereka. Selain itu, ia juga menekuni pekerjaan lepas sebagai kontributor kecerdasan buatan (AI), orang yang melatih soal AI agar menjadi lebih kreatif. ”Dibanding waktu masih punya kerja tetap, sih, pendapatan jauh banget. Sekarang cuma Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Pas-pasan banget, yang penting bisa hidup, cukup makan dan minum,” ungkapnya. (Yoga)

Program sarapan gratis di Jakarta masih akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Jika program ini urung terlaksana, alokasi anggarannya akan dialihkan untuk pemberdayaan kantin sekolah. Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan program sarapan gratis bagi siswa sekolah saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 lalu. Namun, program ini bukan untuk mengganti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Setelah terpilih dan dilantik, Pramono-Rano belum mengimplementasikan sarapan gratis yang mereka janjikan. Menurut Pramono, ia sudah menyampaikan perihal program tersebut saat retret atau orientasi kepala daerah di Akmil, Magelang, Jateng, pada 21-28 Februari 2025, tapi, program ini tidak diperbolehkan karena sudah ada MBG.

”Jadi, saya akan minta waktu secara khusus pada Prof Dadan. Sebab, ketika retret, waktu itu disampaikan tidak diperbolehkan,” kata Pramono saat ditemui di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, Senin (10/3). Terkait hal ini, Pramono akan meminta waktu untuk bertemu Kepala BGN, Dadan Hindayana karena belakangan program sarapan gratis itu diperbolehkan. Dadan tak mempermasalahkan implementasi program itu dan tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta. Ia pun menyarankan sarapan gratis akan lebih bermanfaat untuk siswa SMP dan SMA. Diketahui program ini untuk semua siswa, terutama dari keluarga tidak mampu, agar dapat memulai hari dengan nutrisi yang cukup tanpa terkendala biaya. (Yoga)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mencairkan tunjangan sertifikasi guru dengan nominal sudah dinaikkan demi meningkatkan kesejahteraan guru. Para guru diminta melengkapi data demi menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran tunjangan. Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani mengutarakan hal itu, Senin (10/3). Penyaluran tunjangan guru mencakup tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), dan dana tambahan. Penghasilan ini akan disalurkan secara bertahap dan paling cepat dilakukan pada 21 Maret 2025.

Nunuk meminta para guru untuk segera melakukan validasi data rekeningnya melalui laman InfoGTK. Verifikasi dan validasi ini penting untuk memastikan penyaluran tunjangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. ”Segera lakukan validasi rekeningnya dengan mengecek InfoGTK-nya. Untuk memverifikasi data rekening masing-masing dapat mengklik ’Iya’ atau ’Tidak’ sehingga dapat terpantau. Jangan sampai tunjangan bapak atau ibu guru tertunda hanya karena data tak sesuai,” kata Nunuk. Berdasarkan data pemda, dari 900.000 data rekening guru yang masuk, 70 % dinyatakan valid oleh bank. Sekitar 200.000 data rekening dalam proses verifikasi oleh bank. (Yoga)