PDI Perjuangan tak kunjung mengambil sikap tegas untuk mendukung pemerintahan Prabowo ataupun menjadi oposisi walau Prabowo sudah empat bulan menjadi presiden. Meski begitu, elite partai ini berulang kali menyampaikan bahwa sikap PDIP akan mendukung Prabowo dari luar pemerintahan. Kecenderungan sikap politik itu pernah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani dan Said Abdullah. Namun sikap resmi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan diputuskan dalam kongres partai pada April mendatang. “Semua akan dipersiapkan, termasuk sikap politik terhadap pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Januari 2025.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintahan Prabowo tanpa oposisi ini menjadi salah satu gejala kemerosotan demokrasi di Indonesia. Dua gejala lain adalah makin tertutupnya ruang publik untuk mengkritik dan memprotes pemerintah serta integritas pemilu yang tergerus oleh intervensi unsur eksekutif. Usman menggambarkan sikap Prabowo terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang cenderung lebih sewenang-wenang. Prabowo berulang kali mengelak berbagai kritik masyarakat terhadap pemerintahannya. Misalnya, Prabowo menepis tuntutan mahasiswa lewat demonstrasi “Indonesia Gelap”. Ketua Umum Partai Gerindra itu justru optimistis Indonesia bisa menyalip sejumlah negara maju, seperti Inggris dan Jepang. (Yetede)

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya mencatat banyak terjadi tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi Indonesia Gelap pada Februari 2025. Misalnya, polisi menghalau rombongan mahasiswa Universitas Trisakti agar tidak mencapai monumen patung Arjuna Wijaya atau biasa disebut patung kuda di simpang Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, pada pertengahan Februari lalu.

Dimas mengatakan ekspresi masyarakat merespons berbagai keputusan pemerintahan Prabowo Subianto lewat demonstrasi bertema Indonesia Gelap kerap dihadapkan pada tindakan represif aparat keamanan. Tindakan kekerasan itu dilakukan dengan berbagai cara, dari menghalau demonstran, mengancam, hingga membubarkan paksa aksi masyarakat. “Padahal hak masyarakat menyampaikan pendapat dalam ruang publik,” kata Dimas, Kamis, 6 Maret 2025. (Yetede)

Ketidakpastian global seiring penerapan kebijakan tarif AS, telah menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi. Ketersediaan valuta asing di sistem keuangan domestik akan menentukan tingkat kepercayaan pasar dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (6/3) ditutup di level Rp 16.315 per USD. Dua pekan terakhir, rupiah berfluktuasi hingga menyentuh level Rp 16.575 per USD pada perdagangan 28 Februari 2025. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susiato mengatakan, nilai tukar di pasar global bergerak sangat fluktuatif (volatil) akibat dinamika global, seperti kebijakan tarif dan arah kebijakan suku bunga AS. Hal ini turut berdampak terhadap pergerakan nilai tukar negara dengan pasar tengah bertumbuh (emerging market) Asia.

”Kalau beberapa hari kemarin pergerakan nilai tukar, khususnya emerging market Asia menguat terhadap USD, hari ini beberapa mata uang emerging market Asia melemah terhadap USD,” katanya, Kamis (6/3). Menyikapi kondisi tersebut, hal terpenting yang harus dilakukan ialah menjaga tingkat kepercayaan pasar, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan (supply-demand) valuta asing (valas). Oleh sebab itu, BI akan tetap memastikan keseimbangan tersebut melalui triple intervention. Ketiga intervensi tersebut dilakukan baik di pasar spot, pasar domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. (Yoga)

Kejagung bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan pembersihan BUMN yang bermasalah guna mewujudkan tata kelola korporasi yang baik. Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa, salah satu langkah yang telah dilaku.kan adalah berkolaborasl dengan salah satu BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023". Penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergisitas kolaborasi antara Kejagung dan PT Pertamina membersihkan BUMN menuju Pertamina good governance dengan melakukan perbaikan tata kelola PT Pertamina," katanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

la mengatakan bahwa Kejagung akan menindak tegas BUMN mana pun yang melakukan kecurangan. Penindakan Ini, bukan semata-mata untuk penegakan hokum represif saja, tetapi juga memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih baik lagi. Ia menegaskan bahwa tidak ada intervensi pihak manapun dalam penanganan kasus ini, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung visi Astacita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Alaysius Mantini mengapresiasi dan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Dikatakan oleh Simon, bahwa penindakan ini menjadi langkah bagi pihaknya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih balk lagi. (Yetede)

Mendung di Kelurahan Jetis, Sukoharjo, Jateng, Senin (3/3) serupa batin ribuan karyawan yang datang ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang datang untuk mengumpulkan berkas persyaratan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) di stan BPJS Ketenagakerjaan. Lesu mengiringi langkah sebagian dari mereka, tertatih menapaki masa depan. Loso (51), warga Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, mantan pekerja yang kini berteman muram memegang erat kertas-kertas yang tergulung berisi fotokopi KTP, KK, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu karyawan. Semua bakal dikumpulkannya sebagai syarat pencairan JKP dan JHT. Loso adalah satu dari 12.000 karyawan Sritex Group yang terkena PHK.

”Pusing saya. Bingung bagaimana bayar listrik, air, makan keluarga, biaya kuliah anak,” kata Loso sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anaknya tengah kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Sejumlah pelaku usaha di sekitar pabrik yang selama ini melayani karyawan Sritex juga terancam kehilangan pendapatan. Usaha mereka berpotensi mati seiring kepergian pelanggan akibat kena PHK. Maryanto (44), pemilik usaha penitipan sepeda motor di depan Sritex, sudah merasakan kelesuan itu sejak Sritex tutup, Sabtu (1/3). Dulu, Maryanto bisa mendapat Rp 240.000 per hari. Setelah PHK, ia paling banyak mengantongi Rp 90.000 per hari, karena masih ada karyawan yang datang mengurus berkas. Setelah selesai semua tidak ada lagi yang ke pabrik. Usahanya akan mati juga.

Semi (69), pedagang makanan kaki lima yang sehari-hari berjualan di depan pabrik, juga sedih membayangkan nasibnya yang akan kehilangan pelanggan. Sejumlah tempat indekos di sekitar Sritex juga sepi. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menangani dampak ekonomi akibat PHK karyawan Sritex. Selain memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK dibayarkan, pemda perlu menangani para pelaku usaha di sekitar pabrik yang juga terdampak secara ekonomi. Prahara Sritex bukan tidak mungkin dialami perusahaan tekstil lain. Karena itu, perlu upaya keras pemerintah supaya perusahaan tekstil yang pekerjanya mencapai ribuan orang bisa terus bertahan. (Yoga)

Jumlah pendaftar cek kesehatan gratis (CKG) di tingkat nasional sedikit melebihi 300.000 pendaftar. Padahal, tahun ini ditargetkan 100 juta penduduk menjalani cek kesehatan gratis. Berbagai upaya diperlukan untuk mendorong cakupan itu, termasuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan yang bertugas. Data Kemenkes per 4 Maret 2025 menunjukkan jumlah pendaftar program CKG, 320.964 orang. Kelompok umur terbanyak usia dewasa 40-59 tahun (111.160 orang), usia 30-39 tahun (86.900 orang), usia 18-29 tahun (58.214 orang), dan lansia (35.555 orang). Daerah dengan pendaftar terbanyak adalah Jateng (73.945 orang), Jatim (48.622 orang), Jabar (38.095 orang), Sumut (19.554 orang), dan Jakarta (19.323 orang).

Daerah dengan pendaftar terendah ialah Papua Pegunungan (14 orang), Papua Barat Daya (147 orang), Papua Tengah (158 orang), Papua Selatan (422 orang), dan Papua (586 orang). Cakupan peserta yang mendaftar program CKG cukup rendah jika melihat target 100 juta penduduk memanfaatkan program itu tahun ini. Dengan target itu, artinya, rata-rata 8,3 juta orang per bulan tercakup dalam program CKG. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Rabu (5/3) menuturkan, tantangan program CKG antara lain keterbatasan waktu dari warga. Selain itu, warga enggan memeriksakan kesehatan karena takut dengan hasilnya.

”Sebenarnya sudah 70 % dari yang mendaftar datang untuk pemeriksaan. Kendala lainnya juga ada provinsi yang 50 % puskesmasnya belum membuka layanan PKG (pemeriksaan kesehatan gratis) setiap hari,” tuturnya. Untuk mendorong cakupan pemeriksaan, menurut Nadia, sosialisasi akan lebih masif melalui berbagai media. Banyak warga sudah mengetahui program CKG, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara mendapatkan skrining kesehatan gratis ini. ”Perlu edukasi pentingnya mengetahui kesehatan lebih awal untuk mencegah munculnya penyakit atau mengurangi keparahan,” ucapnya. (Yoga)

Di tengah maraknya isu PHK di berbagai sektor industri nasional, Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 atau AMRO memproyeksi permintaan domestik Indonesia sepanjang tahun ini tetap akan stabil. Ini turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi tetap di level 5 % pada 2025. Lead Economist AMRO, Sumio Ishikawa, Rabu (5/3) menyebut, stabilnya permintaan domestik serta implementasi program prioritas pemerintah akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 % sepanjang 2025. ”Koordinasi kebijakan tetap menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ditengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan,” tulis Ishikawa. Di luar periode pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia satu dekade terakhir atau di periode 2014-2024 stagnan di 5 %.

Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh 5,03 %, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 %. AMRO menyampaikan, prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia, seperti ekonomi pasar berkembang lainnya, mungkin menghadapi risiko dan tantangan dari kebijakan ekonomi Pemerintah AS. Risiko tersebut disusul dengan potensi meningkatnya tensi perdagangan global seiring ketidakpastian pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, seperti AS, China, dan Eropa. Menghadapi tantangan di atas, lanjut Ishikawa, Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap fiskal ekspansif, dengan memperlebar defisit anggaran menjadi 2,3 % dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024 untuk mendorong perekonomian dan mempercepat proyek infrastruktur.

Pada 2025, defisit anggaran mungkin akan meningkat lebih lanjut karena pemerintah memperkenalkan program-program prioritas baru, seperti program Makan Bergizi Gratis, memberikan subsidi tambahan kepada rumah tangga berpendapatan rendah, dan menerapkan tarif PPN yang lebih tinggi sebesar 12 % hanya untuk barang-barang mewah. Catatan AMRO tersebut belum memasukkan rentetan penghentian operasi pabrik industri padat karya yang berimbas pada ”badai” PHK yang terjadi tahun ini sebagai risiko yang akan memicu perlambatan konsumsi dan pelemahan permintaan domestik. (Yoga)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi Bibit Siklon Tropis 98S yang terpantau berada di Samudra Hindia barat Bengkulu. Berdasarkan analisis data BMKG Rabu malam, 5 Maret 2025, pukul 19.00 WIB, pusat sirkulasi sistem ini terletak pada koordinat 5.9°LS dan 92.1°BT dengan kecepatan angin maksimum 15 knot atau 28 km/jam serta tekanan minimum 1006 hPa.

BMKG menyebutkan bahwa potensi Bibit Siklon Tropis 98S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih rendah. Namun, dalam 48 hingga 72 jam ke depan, peluang meningkat menjadi sedang hingga tinggi. "Bibit Siklon Tropis 98S bergerak ke arah barat-barat daya menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan tertulis. (Yetede)

Perubahan iklim telah menyebabkan pergeseran pola musim hujan dan kemarau di Indonesia. Bahaya cuaca ekstrem meningkat. Hujan deras yang memicu bencana banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya awal pekan ini membuktikan kekhawatiran Erma Yulihastin. Setahun lalu, dalam orasi pengukuhan dirinya sebagai profesor riset bidang klimatologi dan perubahan iklim BRIN, Erma menegaskan bahwa kenaikan suhu bumi yang sekarang melampaui 1,6 derajat Celsius, di atas level masa pra-Revolusi Industri, telah meningkatkan intensitas dan keparahan cuaca ekstrem di Indonesia. Rabu lalu, dalam siaran langsung di akun Instagram miliknya, Erma mengingatkan bahwa pola musim hujan dan kemarau, kini berubah. "Ada pergeseran, durasi maupun sifatnya,” ujar Erma, Rabu, 5 Maret 2025

Erma mengatakan pengkajian terhadap indikasi terjadinya perubahan hujan diurnal atau berulang secara harian menjadi kunci penting untuk memahami pola cuaca ekstrem selama dekade terakhir di Indonesia. Pada dasarnya, pola hujan diurnal di Tanah Air mengikuti pola umum hujan di darat yang dipengaruhi oleh angin darat-laut dan gelombang gravitasi, sehingga fase kejadian hujan adalah sore hari di atas darat dan pagi hari di atas laut. Dia menilai peningkatan curah hujan sejak dasarian ketiga atau sepuluh hari terakhir Februari mencerminkan dinamika musim yang makin tidak teratur akibat perubahan iklim. Selama ini, Januari sering disebut sebagai masa puncak musim hujan. "Hal itu kurang relevan dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi saat ini,” kata Erma. (Yetede)