Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Pengalihan Dana Desa oleh Presiden untuk Bangun Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, akan dibentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi penyalur bahan baku MBG di tiap desa. Pembentukan sejumlah koperasi bakal dibiayai anggaran dana desa. Rencana pembentukan sejumlah koperasi desa itu diputuskan dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3). Menko Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih. Koperasi-koperasi itu diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di setiap desa. Sebab, koperasi tersebut akan berperan menampung seluruh hasil pertanian di wilayah masing-masing.
Pembiayaan pembangunan koperasi itu, kata Zulkifli, akan diambil dari dana desa. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap pembangunan dan pengembangan setiap koperasi membutuhkan dana Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Kebutuhan itu dinilai bisa dibiayai dengan dana desa yang sekitar Rp 1 miliar setiap tahun di setiap desa.”Tapi, ini (modal awal) diperlukan di depan. Oleh karena itu, tadi ada Himbara yang bisa menanggulangi dulu, diangsur dalam tiga sampai lima tahun,” ujarnya. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, pembangunan Kop Des Merah Putih akan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan membangun sekaligus mengembangkan. (Yoga)
Jasa Marga Buka Peluang Diskon Tarif Tol 30 Persen
Tugas Berat untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara punya tugas tambahan untuk memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran mereka. Adanya penurunan harga saham emiten BUMN, khususnya yang bergabung dengan Danantara di tahap awal, menggambarkan masih adanya sentimen negatif pasar terhadap lembaga ini. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, banyaknya kasus korupsi bernilai besar di tubuh perusahaan cukup banyak memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan BPI Danantara selaku lembaga yang lahir untuk mengelola aset dan investasi dari seluruh BUMN.
”Dalam 10 tahun terakhir, rakyat Indonesia dibombardir dengan begitu banyak kasus korupsi yang angkanya luar biasa besar, dari Asabri, Jiwasraya, Pertamina yang baru saja, (PT) Timah, dan lain-lain,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?”, secara daring, Sabtu (1/3). Menurut Wijayanto, faktor penyebab penurunan harga saham BUMN jauh lebih dalam daripada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan sentimen kehadiran Danantara. Berdasarkan data BEI yang diolah Trading Economics, dalam enam bulan terakhir hingga perdagangan Jumat (28/2) harga saham empat emiten BUMN yang bergabung dengan Danantara di tahap awal mengalami penurunan. Keempat emiten tersebut ialah PT Bank Mandiri Tbk (36,11 %), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (35,07 %), PT Telkom Indonesia Tbk (25,16 %), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (24,67 %). (Yoga)
Naiknya Harga Kebutuhan Pokok
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang terus dirasakan masyarakat. Harapan besar pun disampaikan agar pemerintah melakukan operasi pasar sebagai langkah konkret menekan harga kebutuhan pokok. Menurut Lutfi (36) Pedagang Kelontong di Tajur Halang, Bogor, Jabar, “ Minyakita 1 liter susah didapat. Kalau ada stoknya, harga kulakannya tinggi, yakni Rp 17.500 per liter. Mau tidak mau, saya menjualnya kembali Rp 18.000 per liter. Saya hanya menjual Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp 36.000. Saya tidak bisa menjual Minyakita sesuai harga di kemasan, yakni Rp 31.400 per 2 liter karena harga kulakannya Rp 35.800 per liter. Saya berharap ada operasi pasar”.
“Memasak makanan sendiri menjadi cara paling murah untuk menekan pengeluaran harian. Namun, belanja bahan masakan di pasar saat ini tidak murah. Kenaikan harga terasa nyata saat membeli kebutuhan sederhana seperti bahan sambal. Jika sebelumnya cukup dengan Rp 5.000, kini saya mengeluarkan hingga Rp 20.000 hanya untuk membeli cabai, bawang, dan tomat. Saya berharap pemerintah menggelar operasi pasar,” ujar Afifah (26) Buruh di Bekasi, Jabar. ”Saya tidak melihat adanya perubahan harga kebutuhan pokok di pasar. Alih-alih stabil atau menurun, harga bahan-bahan yang biasa saya beli untuk keperluan dagang justru naik menjelang bulan puasa. Harga minyak goreng, cabai, bawang putih, dan telur malah naik. Apalagi menjelang puasa. Semoga, dengan operasi pasar dari pemerintah, harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dan terjangkau,” harap Samirudin (61) Pedagang Nasi Goreng Keliling di Jakarta. (Yoga)
2 Juta NIK KTP Tak Aktif Masih Terima Saldo Dana Bansos dari Pemerintah
Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.
Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.
Target Ambisius: Indeks Persepsi Korupsi Naik 6 Poin
Pemerintah Indonesia menargetkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 43 poin pada tahun 2029, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pencapaian 37 poin pada tahun 2024. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025. Pemerintah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional, dan selain IPK, juga menargetkan peningkatan pada Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Materi Hukum, Indeks Integritas Nasional, serta Indeks Integritas Partai Politik.
Pencapaian IPK Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan skor tertinggi pada 2019 yang mencapai 40 poin, namun mengalami penurunan sejak saat itu. Pada 2024, meskipun masih 37 poin, Indonesia berhasil naik ke peringkat 99 dari 180 negara dalam hal IPK, yang sebelumnya berada di peringkat 115 pada 2023. Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, supremasi hukum, dan sistem politik yang fungsional, guna mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk periode 2025—2029.
Sekitar 12.000 Buruh Di-PHK imbas Tutupnya Sritex
PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group diputuskan tidak dapat beroperasi melalui asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian proses kepailitan. Akibatnya, sekitar 12.000 karyawan terdampak PHK. Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di PN Semarang, Jateng, Jumat (28/2). Hakim pengawas yang memimpin rapat, Haruno Patriadi, menyatakan, opsi going concern tidak memungkinkan untuk dilakukan. ”Kami, hakim pengawas, dengan menilai hasil dari yang disampaikan baik oleh tim kurator maupun debitor, dengan ini menyatakan going concern tidak mungkin dijalankan. Kami tidak membuka ruang Tanya jawab karena ini sudah kita dengar bersama. Untuk itu, (opsi) going concern sudah kami nyatakan ditutup,” kata Haruno.
Hakim pengawas juga menetapkan Sritex Group dalam insolvensi. Artinya, Sritex dianggap tidak bisa membayar utang-utangnya. Pihak-pihak yang memiliki hak-hak tertentu terkait utang itu diminta berkoordinasi dengan kepaniteraan pengadilan niaga pada PN Semarang. Nurma Candra Yani Sadikin, salah satu anggota tim kurator, mengatakan, pihaknya merekomendasikan pemberesan dalam proses penyelesaian kepailitan Sritex Group yang terdiri dari PT Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Terkait hal itu, sejumlah faktor menjadi pertimbangan. ”Modal kerja yang sudah tidak ada dan pemasukan terbatas. Sementara itu, biaya lain seperti tagihan listrik per bulan serta beban karyawan yang terlalu tinggi tidak dapat ditutup dengan jalannya usaha debitor sehingga berpotensi akan merugikan harta pailit jika going concern dilakukan,” tutur Nurma. (Yoga)
Buka Bersama Tetap Jalan walau Ekonomi Sulit
Saat ekonomi sedang karut-marut, tradisi dan kebiasaan menjelang Ramadhan yang telah tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun tetap eksis di tengah gejolak ekonomi. Menjelang puasa hari pertama yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025, riuh pasar-pasar tradisional di Jakarta mulai terdengar. Sahut-sahutan harga pedagang yang sedang menjajakan barangnya memenuhi pasar. Ratnawati (39), warga Semanan, Kalideres, Jakbar, tetap antusias berkumpul bersama teman-temannya untuk melaksanakan ”kenduri”. Tradisi makan bersama sebelum memasuki bulan puasa ini biasa dijumpai di komunitas Jawa. Tidak hanya saat menyambut bulan puasa, kenduri juga kadang digelar menjelang akhir bulan Ramadhan.
Kali ini, Ratna hanya mengajak sembilan temannya saat SD untuk makan bersama di salah satu taman di daerah Jabar. ”Kami beli makanan yang terjangkau. Untuk beberapa bahan harganya naik, seperti telur dan bawang putih. Minyak goreng masih normal. Makan bersama tetap dilakuin walau harga-harga makanan lagi naik,” ucapnya di Jakarta, Jumat (28/2). Rizal Rahman (29) pegawai instansi pemerintah menyebutkan, seminggu sebelum puasa, ia dan rekan-rekan kantornya biasa menggelar makan bersama di kantor. Perantau asal Bandung, Jabar, ini menyebut, biasanya setiap pegawai membawa makanan masing-masing. Bila sempat, ia juga selalu kembali ke Bandung untuk munggahan bersama keluarga. Tradisi ini sayang jika harus dilewatkan karena menjadi kesempatan baginya untuk berkumpul bersama teman-teman kantor secara lengkap.
Muhammad Latief (31), pegawai swasta di biro jasa di daerah Harmoni, Jakpus, jelang hari pertama puasa, biasanya menyempatkan diri munggahan ke daerah asalnya, Cianjur, Jabar. Selain untuk munggahan, ia dan keluarga biasanya juga melakukan tradisi papajar. Dalam masyarakat Sunda, khususnya di daerah Cianjur, papajar adalah kegiatan berwisata bersama sebelum bulan Ramadhan. Saat papajar, masyarakat Cianjur membawa nasi liwet untuk dimakan bersama. Kisah Ratna, Latief, dan Rizal memang tidak menjadi contoh lesunya aktivitas rutin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat kenaikan harga pangan dan menurunnya daya beli. Namun, data makroekonomi menunjukkan, daya beli masyarakat Indonesia memang sedang bermasalah, namun tradisi dan kebiasaan saat Ramadhan tetap jalan. (Yoga)
”Supply-Demand” Produk Tambang butuh Keseimbangan
Neraca produksi pertambangan mineral dan batubara Indonesia perlu perhatian di tengah tren menurunnya harga sejumlah komoditas, seperti nikel dan batubara. Keseimbangan supply and demand perlu dikelola dengan baik sehingga harga nikel tetap menarik di masa mendatang. Catatan Trading Economics terjadi tren penurunan harga nikel dunia. Pada Januari 2023, harga nikel 28.000 USD per ton, tetapi lalu perlahan turun hingga 16.000 USD per ton pada akhir 2023. Harga nikel sebenarnya kembali naik dan mencapai 21.000 USD per ton pada Mei 2024, tetapi kembali turun. Per 24 Februari 2025, harga nikel sekitar 15.000 USD per ton.Penurunan kinerja tahun 2024 dialami PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Sepanjang tahun 2024, perusahaan yang memproduksi nikel dalam matte tersebut mencatatkan laba 57,8 juta USD, turun 78 % dibanding tahun 2023. Hal itu tidak terlepas dari penurunan pendapatan perseroan sebesar 22,9 %, menjadi 950,4 juta USD pada 2024. Kondisi tersebut juga terkait dengan merosotnya harga realisasi rata-rata nickel matte dari 17.329 USD per ton tahun 2023 menjadi 13.086 USD per ton pada 2024. Adapun volume produksi Vale Indonesia meningkat dari 70.728 metrik ton menjadi 71.311 metrik ton pada 2024. Begitu juga pengiriman yang meningkat dari 71.108 metrik ton tahun 2023 menjadi 72.625 metrik ton pada 2024. Pengamat pasar modal, Hans Kwee, menuturkan, kinerjaVale Indonesia memang turun, dengan penurunan pendapatan lebih dari 22 %.
”(Ini) Lebih karena harga nikel dunia turun. Penurunan laba 78 % karena penurunan nilai wajar aset derivatif,” ujar Hans Kwee, Jumat (28/2). Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Mohamad Toha berpandangan, nikel masih terus dibutuhkan. Logam, termasuk nikel, menjadi salah satu produk pertambangan yang dibutuhkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara di dunia. “Dengan catatan. Supply-demand juga harus dikelola dengan baik. Saat ini, kebutuhan nikel dunia sebenarnya naik, tetapi harga turun karena terjadi kelebihan produksi. Sepanjang kita bisa menjaga agar produksi nikel tidak berlebih,tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, maka harga nikel tetap menarik ke depan,” ujar Toha. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









