Tatanan dunia kerja berubah seiring perkembangan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada pekerja, pemberi kerja, dan relasi pihak-pihak di dunia kerja. Ekonomi digital memunculkan jenis pekerjaan baru, meniadakan sebagian pekerjaan, dan mengubah pekerjaan yang sudah ada. Penggunaan platform digital juga memperluas hubungan, dari hanya pemberi kerja dan pekerja secara langsung menjadi hubungan yang dijembatani platform. Kondisi ini memunculkan istilah pekerja platform, yakni pekerja yang menggunakan platform digital untuk menyediakan layanan atau memecahkan masalah. Pekerja platform tidak terbatas pada pengemudi daring, tetapi lebih luas, antara lain, kurir, pengantaran makanan, dan pekerja di bidang lain yang bisa terhubung secara digital serta menggunakan platform digital.

Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) mengakomodasi keberadaan pekerja platform. Saat ini ILO sedang merumuskan standar global kerja layak bagi pekerja platform, yang diharapkan selesai pada akhir 2025. Salah satu catatan dalam upaya merumuskan standar ini adalah mengikuti perkembangan pesat di dunia kerja akibat peran teknologi. Kendati demikian, perkembangan ekonomi digital yang pesat belum dapat dihitung secara pasti. Publikasi Bank Dunia pada 2023 berjudul ”Working Without Borders” menyebut, setidaknya ada 545 platform digital di dunia yang berkantor pusat di 63 negara dengan  konsumen yang tersebar di 186 negara. Adapun pekerja yang terlibat diperkirakan 154 juta-435 juta orang atau 4,4-12,5 persen dari total pekerja di dunia.

Di Indonesia, saat ini para pekerja platform disebut mitra. Status ini membuat hak dan kewajiban sebagai pekerja terbatas, dengan ketiadaan kewajiban bagi pekerja platform di Indonesia untuk menjadi peserta jamsostek. Hal lain, THR yang dibayarkan penyedia platform kepada pekerja masih berupa bantuan hari raya yang bukan berupa uang tunai. Mengutip laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross merchandise value (GMV) diperkirakan sebesar 200-360 miliar USD pada 2030 akan menarik pekerja platform bergabung, karena itu,hak dan kewajiban mereka mesti kian jelas, seperti halnya pekerja konvensional yang masih bertahan di sektor lain. (Yoga)

Serikat pekerja menyebut PHK dan putus kontrak marak terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah diminta aktif mewaspadai gejala tersebut agar jangan sampai langkah itu dipakai sebagai modus penghindaran kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, Rabu (26/2) di Jakarta, menyebut, anggota KASBI saat ini banyak yang terkena PHK dan putus kontrak dalam dua bulan terakhir. Sejauh ini, sudah ada tujuh kasus. Pertama, salah satu pabrik tekstil di Sumedang, Jabar, mem-PHK 700 buruhnya dengan alasan pailit. Kasus ini belum selesai dan buruh sampai harus membuat posko tenda perjuangan di depan pabrik.

Kedua, salah satu pabrik tekstil di Cimahi, Jabar, mem-PHK 270 orang dengan dalih perusahaan tutup akibat rugi. Kasusnya belum selesai. Buruh anggota KASBI turut mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik. Ketiga, salah satu pabrik bulu mata di Garut, Jabar, melakukan PHK massal dengan alasan pailit, 2.000 buruh terdampak. Buruh mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik untuk mengawal kasus sampai selesai. Keempat, salah satu perusahaan perkebunan sawit di Sambas dan Bengkayang, Kalbar, melakukan PHK massal karena perusahaan disita kejaksaan, 2.000 buruh terdampak, tapi menolak PHK karena kasus belum tuntas. Kelima, PHK1.000 buruh perusahaan jasa pengiriman barang di Jakarta.

Perusahaan beralasan sedang diakuisisi perusahaan lain. Buruh sepakat menerima kompensasi. Keenam, salah satu pabrik kebutuhan rumah tangga di Jakarta melakukan PHK terhadap 300 buruh dengan dalih mau pindah lokasi. Buruh setuju dengan tawaran pesangon. Ketujuh, salah satu restoran ayam goreng siap saji nasional sedang melakukan PHK di beberapa kota. Alasan perusahaan adalah rugi. Sebagian buruh menerima dan ada yang menolak keputusan PHK tersebut. Mereka yang menolak telah berunjuk rasa di depan kantor Kemenaker di Jakarta, Rabu, supaya kementerian ikut mengakomodasi aspirasi mereka. (Yoga)

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa BBM yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. ”Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi, tidak ada masalah,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (26/2). Bahlil menambahkan, minyak produksi dalam negeri dengan kualitas baik dapat dicampur dengan kualitas yang sedikit di bawahnya. Pencampuran itu agar sesuai dengan spesifikasi kilang yang ada di Indonesia. Pencampurannya pun harus dilakukan di dalam negeri.

”Pencampuran BBM itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama,” katanya. Kekhawatiran tentang kualitas BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) mencuat dan menjadi perbincangan publik. Hal ini menyusul dugaan kasus korupsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang diusut Kejaksaan Agung (Kompas.id, 26/2/2025). Masalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada produk BBM tanpa subsidi pun ditanggapi Presiden. ”Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujar Presiden. Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengemukakan, dugaan korupsi yang diusut Kejagung telah menimbulkan keraguan publik terhadap kualitas BBM yang selama ini mereka gunakan. (Yoga)

PI Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025. Kehadiran superholding BUMN ini disikapi skeptis dan antusias pada saat bersamaan. Polemik terus bergulir sampai saat ini. Adanya kecurigaan, berbagai spekulasi, dan riak penolakan terhadap kehadirannya dari sementara pihak menunjukkan bahwa belum semua kita dalam satu pemahaman. Kurangnya sosialisasi hanya salah satu penyebabnya. Penarikan dana oleh nasabah dari sejumlah bank yang akan dikonsolidasi ke dalam Danantara, dan sempat goyahnya indeks saham, menunjukkan kegamangan itu. Hal lainnya, selain dari penggabungan tujuh BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA), dana investasi Danantara juga akan berasal dari pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), serta pemda.

Pemangkasan anggaran yang terkesan serampangan membuat sejumlah K/L merasa dikorbankan, sulit menjalankan program dan misi lembaganya. Bahkan, sektor pendidikan yang sangat vital ikutjadi korban. Parahnya lagi, pemangkasan anggaran atas nama efisiensi ini memicu PHK massal di banyak sektor dan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Semua kekhawatiran itu bisa dipahami sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Semua ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan sejak awal. Ini penting mengingat skala dana kelolaan awal Danantara yang mencapai 900 miliar USD, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar dunia.

Ada kekhawatiran, jika tak hati-hati, Danantara bisa mengulang kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan megaskandal korupsi dan keuangan terbesar abad ini. Kekhawatiran Danantara bisa menjadi ladang korupsi baru juga dikaitkan dengan UU BUMN yang membuat Danantara tidak menjadi obyek pemeriksaan BPK, tetapi oleh akuntan publik. Sejauh mana audit itu akan kredibel, obyektif, dan transparan. Sukses Danantara bukan hanya tergantung strategi pengelolaan portofolio dan investasi, profesionalisme dan integritas pengurusnya, melainkan juga mekanisme pengawasan yang kuat. Semua pihak perlu ikut mengawal agar Danantara bisa mencapai tujuan dari didirikannya dan keberadaannya mampu memberikan manfaat jangka panjang terbesar bagi rakyat, bangsa, dan negara ini. (Yoga)

Pemerintah mulai menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN mulai April 2025. Dengan data ini, pembagian bansos diharapkan akan lebih tepat sasaran. Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, data kesejahteraan masyarakat sangat dinamis, jumlah orang miskin dan miskin ekstrem terus berubah setiap hari. Karena itu, pemutakhiran DTSEN setiap tiga bulan sekali menjadi kunci agar data ini tetap akurat dan relevan. Saat ini, pemutakhiran data untuk DTSEN terus dilakukan. Pengecekan lapangan ini melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinas sosial di seluruh Indonesia.

”Ya, untuk triwulan pertama ini, akhir Maret sudah bisa kita terima data terbaru. Setelah ground check (pemutakhiran) ini selesai (bansos akan disalurkan dengan DTSEN),” kata Saifullah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2). Dia menegaskan, peran para pendamping PKH dalam pemutakhiran data tersebut sangat krusial. Pemutakhiran DTSEN meliputi pelaksanaan pengecekan kondisi penerima bansos untuk melengkapi variabel data dengan memeriksa keberadaan keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat (KPM/PM) aktif atau tidak aktif. Ada 36 variabel untuk dasar pemeringkatan telah ditetapkan oleh BPS. Kemudian, pendamping PKH melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat, serta memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif. (Yoga)

Sudah lima bulan krisis bahan baku industri pengolahan kelapa belum teratasi. Krisis itu bakal semakin parah mengingat kebutuhan kelapa setiap Ramadhan-Lebaran selalu meningkat. Saat ini, sejumlah pelaku industri yang sudah mengurangi kapasitas produksi sejak akhir 2024 telah menghentikan produksi sementara waktu. Ribuan karyawan telah dirumahkan sementara. Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Rabu (26/2) mengatakan, HIPKI sudah beberapa kali menyerukan kelangkaan bahan baku ke pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada solusi konkret atas persoalan tersebut.

Dampaknya, mulai ada sejumlah perusahaan yang menghentikan produksi sementara waktu, bahkan menutup pabriknya. Dari pendataan sementara HIPKI, sejak awal Januari 2025 hingga 25 Februari 2025, enam perusahaan berhenti berproduksi sementara waktu. Selain itu, ada dua perusahaan yang telah menutup total pabriknya. Perusahaan-perusahaan yang lain masih berupaya bertahan meskipun mengurangi kapasitas produksi atau menghentikan sementara sebagian pabriknya. Di Riau, dua perusahaan pengolahan kelapa besar sudah menghentikan operasi sejumlah pabriknya. Jumlah karyawan yang dirumahkan kedua perusahaan itu sekitar 3.000 orang. ”Jika sampai akhir Maret 2025 tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait persoalan itu,

jumlah pabrik yang dihentikan operasinya oleh kedua perusahaan itu akan bertambah. Jumlah karyawan yang bakal dirumahkan juga bertambah sekitar 5.000 orang,” ujar Rudy. HIPKI mencatat, krisis bahan baku industri pengolahan kelapa terjadi sejak Oktober 2024, yang dipicu penurunan produksi kelapa sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 31 % dibanding pada 2023. Merujuk data Statistik Ditjen Perkebunan Kementan, produksi kelapa butiran atau utuh pada 2023 sebanyak 2,84 juta ton atau setara 14,18 miliar kelapa butiran. Pada 2024, produksinya turun menjadi 2,82 juta ton atau 14,11 miliar kelapa butiran. Kondisi itu diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa butiran, baik secara legal maupun ilegal. Kelapa utuh tersebut terutama diekspor ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia (Kompas, 18/12/2024). (Yoga)

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi dampak signifikan pada sektor pariwisata, terutama industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Efisiensi anggaran ini mengurangi kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, yang merupakan pasar utama MICE di Indonesia, sehingga memberikan tekanan pada industri tersebut. Hal serupa juga terjadi pada awal pemerintahan sebelumnya, seperti pada 2014 dan 2019, dengan adanya kebijakan larangan rapat pemerintah di hotel.

Kebijakan efisiensi anggaran dan larangan tersebut pernah berdampak buruk terhadap industri perhotelan dan MICE, termasuk penurunan tingkat hunian hotel. Namun, pemerintah merespons dengan langkah-langkah seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa perhotelan, yang membantu industri untuk pulih. Selain itu, sektor perhotelan dan MICE harus beradaptasi dengan berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19, dengan menawarkan produk inovatif dan efisiensi biaya untuk bertahan.

Industri MICE memiliki potensi besar untuk menghasilkan devisa dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan industri ini, penting untuk terus melakukan pembenahan di berbagai elemen dasar MICE, seperti akomodasi, transportasi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pasar swasta sebagai tambahan pasar pemerintah juga menjadi solusi untuk pertumbuhan industri MICE di masa depan.

Secara keseluruhan, meski kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi industri MICE, konsistensi dukungan pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas dan promosi MICE tetap sangat dibutuhkan agar industri ini tetap tumbuh dan berkelanjutan.

PT Pertamina (persero) berjanji akan bekerja dengan Kejagung terkait proses hukum terhadap empat pejabatnya yang terjerat kasus dugaan korupsi. Perkara ini merujuk adanya dugaan manipulasi harga dan kualitas dalam impor bahan bakar minyak untuk ritel periode 2018-2024 yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun. ”Pertamina menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Pertamina siap bekerja sama dengan apparat berwenang dan berharap proses hukum berjalan lancar dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Selasa (25/2).

Pertamina Grup berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good corporate governance dan peraturan berlaku. ”Terkait produk, masyarakat tidak perlu khawatir karena kualitas produk dicek secara berkala sesuai prosedur yang berlaku. Terkait kasus hukum ini, Pertamina juga menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,” tuturnya. Kejagung melalui siaran pers pada Senin (24/2) malam mengumumkan penetapan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018-2023 pada PT Pertamina (Persero), perusahaan subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Empat dari tujuh tersangka adalah empat pejabat PT Pertamina (persero). Mereka adalah RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga, SDS sebagai Direktur Feedstock and Product Optimisasi PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu, YF selaku Dirut PT Pertamina International Shipping dan AP sebagai VP Feedstock PT Kilang Pertamina internasional. Tiga tersangka lain di luar Pertamina adalah MKAN, Beneficiary Owner PT Navigation Khatulistiwa; DW sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ, Komisaris Jenggala Maritim yang juga menjabat sebagai Dirut PT Orbit Terminal Merak. (Yoga)