Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi dampak signifikan pada sektor pariwisata, terutama industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Efisiensi anggaran ini mengurangi kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, yang merupakan pasar utama MICE di Indonesia, sehingga memberikan tekanan pada industri tersebut. Hal serupa juga terjadi pada awal pemerintahan sebelumnya, seperti pada 2014 dan 2019, dengan adanya kebijakan larangan rapat pemerintah di hotel.

Kebijakan efisiensi anggaran dan larangan tersebut pernah berdampak buruk terhadap industri perhotelan dan MICE, termasuk penurunan tingkat hunian hotel. Namun, pemerintah merespons dengan langkah-langkah seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa perhotelan, yang membantu industri untuk pulih. Selain itu, sektor perhotelan dan MICE harus beradaptasi dengan berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19, dengan menawarkan produk inovatif dan efisiensi biaya untuk bertahan.

Industri MICE memiliki potensi besar untuk menghasilkan devisa dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan industri ini, penting untuk terus melakukan pembenahan di berbagai elemen dasar MICE, seperti akomodasi, transportasi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pasar swasta sebagai tambahan pasar pemerintah juga menjadi solusi untuk pertumbuhan industri MICE di masa depan.

Secara keseluruhan, meski kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi industri MICE, konsistensi dukungan pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas dan promosi MICE tetap sangat dibutuhkan agar industri ini tetap tumbuh dan berkelanjutan.

PT Pertamina (persero) berjanji akan bekerja dengan Kejagung terkait proses hukum terhadap empat pejabatnya yang terjerat kasus dugaan korupsi. Perkara ini merujuk adanya dugaan manipulasi harga dan kualitas dalam impor bahan bakar minyak untuk ritel periode 2018-2024 yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun. ”Pertamina menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Pertamina siap bekerja sama dengan apparat berwenang dan berharap proses hukum berjalan lancar dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Selasa (25/2).

Pertamina Grup berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good corporate governance dan peraturan berlaku. ”Terkait produk, masyarakat tidak perlu khawatir karena kualitas produk dicek secara berkala sesuai prosedur yang berlaku. Terkait kasus hukum ini, Pertamina juga menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,” tuturnya. Kejagung melalui siaran pers pada Senin (24/2) malam mengumumkan penetapan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018-2023 pada PT Pertamina (Persero), perusahaan subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Empat dari tujuh tersangka adalah empat pejabat PT Pertamina (persero). Mereka adalah RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga, SDS sebagai Direktur Feedstock and Product Optimisasi PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu, YF selaku Dirut PT Pertamina International Shipping dan AP sebagai VP Feedstock PT Kilang Pertamina internasional. Tiga tersangka lain di luar Pertamina adalah MKAN, Beneficiary Owner PT Navigation Khatulistiwa; DW sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ, Komisaris Jenggala Maritim yang juga menjabat sebagai Dirut PT Orbit Terminal Merak. (Yoga)

Terlibat mengurus sapi perah milik ayahnya sudah dilakoni Widi Ilham Budiman (26) sejak masih duduk di bangku SD. Beternak sapi perah, menurut Widi, terbukti bisa menjadi lokomotif penghasilan yang relatif stabil layaknya bekerja di sektor formal. Namun, untuk menstabilkan pendapatan, semua upaya harus dilakukan dengan tekun, salah satunya dengan membuat hewan-hewan ternak tetap sehat dan nyaman, untuk menjaga produksi susu segar yang dipasok ke pabrik di Pasuruan melalui KUD Dadi Jaya. Menjaga kandang dalam suasana yang benar-benar bersih dan nyaman adalah hal yang tak boleh dilewatkan, selain soal asupan makanan. ”Fokuslah menjaga asupan sapi dengan memberikan porsi sesuai bobot masing-masing,” kata Widi di Dusun Suruhgalih, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jatim, Minggu (23/2).

Selama terjun sebagai peternak, Widi menerapkan seluruh ilmu yang didapat ketika kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Ia mengatakan, dengan asupan yang cukup, sapi dipastikan sehat dan bermuara pada produksi susu segar. Begitu juga dengan kualitas pakan yang diberikan. Sangat berpengaruh pada kualitas susu yang dihasilkan. Dia menerapkan sistem pemberian pakan sesuai bobot sapi, memberikan tambahan konsentrat, serta memilih rumput odot yang memiliki kandungan air rendah dan lebih mengenyangkan. Dalam pemberian pakan, sejak awal ditakar berdasarkan berat badan sapi, hingga pencatatan lain yang lebih detail.

Dengan sistem itu, saat ini produksi susu sapi setelah beranak, per ekor meningkat dari 15 liter menjadi 20-25 liter setiap hari. Faktor lain adalah mengembangkan peternakan sapi perah dengan etika dan kepedulian tinggi terhadap hewan. Apalagi dari ternak sapi, tidak hanya menikmati produksi susu segar, tetapi kotorannya pun berfaedah. Kotoran diolah menjadi biogas dan bermanfaat menjadi kompos untuk menyuburkan rumput sebagai pakan ternak utama. Pengolahan kotoran sapi pun tak pernah berhenti dan selalu ada cara baru. Sejak 2010 mereka sudah menikmati aliran gas dari pengolahan kotoran baik padat maupun cair, yang disalurkan melalui pipa ke areal tanaman rumput.

Kini pembuatan kompos menggunakan media cacing (vermikompos). Dengan begitu, peternak sapi perah tak hanya menikmati susu, tapi juga kotorannya. Peternakan sapi perah yang dikembangkan Widi bersama kedua orangtuanya sejak tahun lalu sudah menerapkan kandang sapi tertutup. Dengan kondisi kandang yang bersih dan suhu terjaga, sapi tidak mudah stres. Pemberian vaksin pun rutin dilakukan. Widi, yang lulus pada 2024, bersama ayah dan ibunya memiliki 15 sapi, tujuh di antaranya aktif memproduksi susu. Rata-rata setiap hari dia bisa menyetor susu ke KUD Dadi Jaya sebanyak 60 liter dengan harga Rp 7.300 per liter. Misinya, memotivasi generasi milenial agar tertarik menjadi peternak. (Yoga)

Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan uang tunai senilai Rp970 juta terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina pada periode 2018-2023. Uang tersebut ditemukan di rumah Dimas Werhaspati, yang merupakan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Penyitaan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih besar terhadap tujuh tersangka, termasuk beberapa pejabat tinggi di PT Pertamina seperti Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dan Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Pertamina, melalui pernyataan Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication, menyatakan bahwa perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan ini.

Pemerintahan Prabowo diawali dengan berbagai kebijakan baru yang bakal berdampak pada penerimaan negara tahun 2025, pajak ataupun nonpajak. Sejumlah kalangan menilai pemerintah mau tidak mau perlu merevisi target penerimaan dengan mengajukan pembahasan APBN Perubahan agar transparan. Penerimaan pajak di awal tahun 2025 diperkirakan turun dibanding tahun sebelumnya akibat sejumlah faktor penghambat, antara lain sistem perpajakan baru Coretax yang sampai saat ini masih bermasalah, kenaikan PPN yang batal berlaku secara umum, serta dampak berlakunya formula baru tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemungutan PPh 21. Bukan hanya pajak, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga terancam turun.

Dengan berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dividen BUMN yang selama ini merupakan sumber PNBP akan diinvestasikan ke Danantara. Otomatis target PNBP juga akan turun. Konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, Sabtu (22/2) memprediksi, target penerimaan di APBN 2025 akan direvisi akibat sejumlah kebijakan di awal tahun itu. Pasalnya, dari segi pajak, penerimaan PPN pasti turun akibat kenaikan PPN yang batal berlaku secara umum, sistem Coretax yang bermasalah, dan efek efisiensi anggaran. ”Banyak belanja pemerintah yang dipangkas dengan efisiensi.

Efisiensi yang memangkas anggaran sampai Rp 306 triliun ini akan berpengaruh pada penerimaan PPN. Misalnya, pengadaan belanja alat rumah tangga (ATK) kantor pemerintahan akan berpengaruh pada penerimaan PPN,” kata Raden. Dari segi nonpajak, penerimaan PNBP akan ikut turun akibat dividen BUMN yang tidak lagi disetorkan ke kas negara, tetapi ke Danantara. Raden menilai, jika target penerimaan direvisi, APBN 2025 juga perlu diubah. Idealnya, pemerintah dan DPR merevisi postur APBN itu dengan membahas APBN-Perubahan (APBN-P). Proses pembahasan melalui APBN-P perlu dilakukan secara terbuka dan transparan di parlemen. (Yoga)

Pendidikan tinggi merupakan pusat keilmuan dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, efisiensi anggaran tak seharusnya mengurangi kualitas layanan pendidikan tinggi. Pernyataan Mendiktisaintek, Brian Yuliarto bahwa pemerintah berkomitmen mendukung akses ke pendidikan tinggi (Kompas, 22/2) menjadi janji pemerintah bahwa efisiensi anggaran pendidikan tidak akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Pernyataan Mendiktisaintek bahwa efisiensi anggaran tak akan memengaruhi akses kuliah, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT) hingga beasiswa mahasiswa, melegakan masyarakat. Tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kenaikan UKT akibat keputusan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Demikian pula para mahasiswa penerima beasiswa tetap dapat melanjutkan studi dengan tenang tanpa khawatir putus kuliah karena ketiadaan biaya. Para calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu juga tetap mempunyai harapan dapat melanjutkan pendidikan selepas SMA dengan mengandalkan beasiswa. Namun, efisiensi anggaran jelas memberikan tantangan dan langsung menghadang Brian yang dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 19 Februari. Tantangan untuk menata kelola anggaran Kemendiktisaintek yang dipangkas Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun.

Dengan komitmen tidak memotong anggaran subsidi UKT, beasiswa mahasiswa ataupun dosen, hingga sertifikasi dosen, pemotongan anggaran hingga 25 % yang semula direncanakan untuk pos-pos tersebut (Kompas, 14/2) harus dialihkan ke pos-pos lain yang tidak terkait layanan pendidikan. Pos-pos lain tersebut, antara lain, perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Konsekuensi tersebut tidak hanya harus ditanggung jajaran Kemendiktisaintek, tetapi juga perguruan tinggi negeri. Untuk perguruan tinggi, anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) termasuk yang memungkinkan dipangkas, dengan catatan pemangkasan ini tidak boleh memengaruhi keputusan kampus soal UKT. Tantangan bagi pengelola perguruan tinggi untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi sumber daya kampus. (Yoga)

Penipuan tiket konser yang marak terjadi via daring diketahui memakai rekening identitas orang lain sebagai penampung dana. Cara itu dipakai untuk menyamarkan aliran transaksi dari korban ke rekening penampung, yang kemudian berpindah lagi ke akun lain, sehingga jejak pelaku sulit dilacak. Hal itu terungkap dalam investigasi Kompas terhadap sejumlah penipuan tiket konser yang kasusnya diviralkan korban di media sosial. Kami mendatangi orang-orang yang identitasnya terdaftar sebagai rekening bank untuk penipuan. Kemudian, lewat bantuan mereka yang rekeningnya didaftarkan tersebut, kami melacak catatan mutasi rekening penampung.

Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono membenarkan, penipu pada banyak kasus memakai rekening penampung dengan identitas lain untuk mengaburkan jejak aliran transaksi. Akun yang dipakai itu bisa berasal dari rekening hasil jual-beli atau hasil dari penyalahgunaan identitas. ”Tujuan utamanya agar pelaku tidak diketahui. Jejak pemilik manfaat atau pelaku penipuan jadi kabur,” ujar Danang di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (7/2). Danang mengurai pola aliran transaksi pada penipuan tiket konser. Dari rekening penampung yang bertransaksi dengan korban itu, uang akan berpindah lagi ke akun rekening bank lain atau ke dompet digital. Kemudian, pelaku menarik tunai uang di gerai minimarket.

Dalam penipuan tiket konser, lanjutnya, rekening yang digunakan kemungkinan besar untuk satu aksi saja. Hal itu lantaran penipu mengantisipasi macetnya dana apabila mendadak terjadi pemblokiran. Dari catatan PPATK, sedikitnya ada 182 kasus terkait penipuan konser yang diadukan dengan total nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp 2,3 miliar pada 2024. Sementara ada 180 kasus yang diadukan pada 2023 dengan total nilai transaksi mencurigakan Rp 3,1 miliar. Dari catatan PPATK, dalam berbagai kasus penipuan, jamak ditemukan penggunaan rekening dari pihak lain yang menyamarkan jejak transaksi kepada pelaku sesungguhnya. (Yoga)

Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disantap siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel, Selasa (18/2) diduga sebagian basi dan berulat. Akibatnya, 8 siswa sakit perut dan muntah-muntah. Penyelenggara pun belum diizinkan melanjutkan program karena belum ada evaluasi menyeluruh atas kasus itu. Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi mengatakan, pihaknya masih meminta program MBG di Empat Lawang dihentikan sementara, karena belum ada ketegasan dari penyelenggara MBG di Empat Lawang, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Empat Lawang, untuk melakukan evaluasi menyeluruh seusai muncul peristiwa tersebut.

”Hingga hari ini, kami minta MBG jangan dilanjutkan dulu. Kami larang sementara sampai pihak SPPG melakukan evaluasi menyeluruh, yang perlu dimulai dari vendor atau penyedia jasa makanan yang mereka tunjuk,” ujar Aziz, Kamis (20/2). Menurut dia, penghentian itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung MBG. Justru sebaliknya, karena sangat mendukung MBG, ia ingin pelaksanaan program itu berjalan dengan lebih baik dantidak muncul peristiwa serupa di kemudian hari. Atas dasar itu, SPPG Empat Lawang harus melakukan evaluasi menyeluruh agar MBG berjalan lebih lancar dan aman. SPPG Empat Lawang pun diminta bersikap tegas kalau ada hal yang tidak beres yang bisa mengganggu jalannya program tersebut. (Yoga)

BPOM melaporkan temuan produk kosmetik ilegal dan berbahaya pada 10-18 Februari 2025 dengan nilai Rp 31,7 miliar. Jumlah itu meningkat 10 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Selain karena pengawasan lebih intensif, ada modus baru membuat peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya makin besar. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, ada dua modus baru dalam peredaran produk kosmetik illegal dan berbahaya di Indonesia. Pertama, terdapat produk kosmetik yang mencantumkan nomor izin edar yang tak sesuai nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Izin edar yang tercantum tak sesuai dengan pabrik pembuatan produk serta nama produk yang didaftarkan.

Yang kedua berhubungan dengan etiket biru. ”Etiket biru seharusnya tidak ada tertulis nomor izin edar dan sebagainya. Cukup warna biru saja. Ini diedarkan sehingga merugikan. Itu juga mengelabui konsumen,” tutur Taruna dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2). Produk kosmetik atau perawatan kulit beretiket biru tak boleh dijual bebas. Etiket biru merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang dibuat secara racikan yang mengandung obat keras. Produk ini bersifat personal dan khusus disiapkan untuk pasien sesuai dengan hasil konsultasi dan diagnosis dari dokter.

Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan BPOM pada 10-18 Februari 2025, ditemukan 205.133 produk kosmetik ilegal dengan 91 merek yang beredar. Secara rinci, sebanyak 79,9 dari kosmetik yang ditemukan tersebut tanpa izin edar; 17,4 % mengandung bahan dilarang atau berbahaya, termasuk produk perawatan kulit (skincare) beretiket biru tak sesuai ketentuan; 2,6 % kosmetik kedaluwarsa; serta 0,1 % kosmetik injeksi. Dari seluruh temuan kosmetik ilegal, temuan paling banyak terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 11,2 miliar, Jakarta sebesar Rp 10,3 miliar, Bogor sebesar Rp 4,8 miliar, Palembang sebesar Rp 1,7 miliar, dan Makassar sebesar Rp 1,3 miliar. (Yoga)