Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Pemerintah Memastikan Honor Pegawai dan Program Beasiswa Tetap Berlangsung

15 Feb 2025

Pemerintah memastikan bahwa program beasiswa, gaji guru, dosen, dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga kinerja honorer akan tetap berlangsung, meski ada efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah. Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisiensikan adalah Rp306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daearh sebesar Rp50,5 triliun. "Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," ucap Kemenkeu Sri Muyani Indrawati. Menkeu menuturkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program beasiswa Indonesia Bangkit akan berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati. Sedangkan anggaran untuk bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi akan diperhatikan agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah Menilai Penyaluran Solar Bersubsidi Sering Salah Sasaran

14 Feb 2025

BELUM lama setelah kekisruhan pembatasan distribusi gas elpiji 3 kilogram, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Alasannya sama, pemerintah menilai penyaluran solar bersubsidi kerap tidak tepat sasaran sehingga perlu ditertibkan. Bahlil berujar solar bersubsidi yang ditujukan untuk penggunaan non-komersial justru banyak digunakan industri besar. "Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi enggak apa-apa. Ini untuk rakyat," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam pembukaan rapat kerja nasional Golkar di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025. Sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat volume penyaluran solar bersubsidi yang terverifikasi mencapai 17,62 juta kiloliter. Jumlah tersebut lebih tinggi dari volume penyaluran pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,57 kiloliter. Adapun pada 2020-2024, total penyaluran solar bersubsidi tercatat sebanyak 82,39 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya sedang bersiap menekan batas maksimal pembelian solar bersubsidi. Saat ini batas maksimal volume penyaluran solar per hari adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, 80 liter buat kendaraan roda enam, dan 200 liter bagi kendaraan roda enam lebih. Ia menilai batas itu terlalu tinggi karena melebihi kapasitas tangki kendaraan sehingga berpotensi disalahgunakan.

BPH Migas pun mengkaji persoalan tersebut bersama tim Universitas Gadjah Mada. Erika menyebutkan perhitungan volume BBM bersubsidi, baik jenis BBM tertentu seperti solar bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite, akan didasarkan pada jumlah BBM yang benar-benar keluar dari ujung nozzle dispenser stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan perhitungan berbasis nozzle, data penyaluran BBM bersubsidi akan lebih transparan dan akurat. "Saat ini kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, pedoman teknisnya akan kami tetapkan," kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 10 Februari 2025. Selama ini, pengawasan distribusi solar bersubsidi mengandalkan quick response code (QR code) melalui aplikasi MyPertamina. Menurut Erika, sistem ini sebetulnya efektif untuk mengurangi potensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal itu tecermin dari data konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung turun.(Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Bagaimana Cara Mendapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen?

14 Feb 2025

Pelanggan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) dapat memanfaatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025. Diskon tersebut diberikan kepada pelanggan rumah tangga (R) dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, meliputi 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Diskon tarif listrik merupakan stimulus ekonomi atas implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT PLN (Persero). Lantas, apakah pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan diskon?

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan potongan tarif listrik 50 persen dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme berbelit-belit. Dengan demikian, lanjut dia, pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah tidak perlu mendaftar apa pun. “Kami juga memastikan, dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2025. Dia menjelaskan, diskon tarif listrik 50 persen mulai berlaku pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. Diskon diberikan kepala pelanggan rumah tangga dengan daya listrik yang telah ditentukan, baik pelanggan prabayar maupun pascabayar.

Pada pelaksanaannya, pelanggan pascabayar akan mendapatkan potongan tarif sebesar 50 persen secara otomatis pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik untuk penggunaan periode Januari dan Februari 2025. Pembayaran tagihan listrik periode Januari bisa dilakukan pada 1-20 Februari 2025, sedangkan untuk penggunaan Januari dibayarkan pada 1-20 Maret 2025. Sementara itu, bagi pelanggan prabayar, cukup membeli setengah harga token listrik dari biasanya untuk memperoleh energi listrik (kWh) yang sama di semua gerai penjualan. Pembelian token listrik dengan pemberian diskon dapat dilakukan pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan otomatis dikurangi 50 persen ketika bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat membeli token listrik, baik di aplikasi PLN Mobile, ritel, agen, dan di mana pun,” ucap Darmawan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Problem ”Abadi” Tata Kelola Elpiji 3 Kilogram

14 Feb 2025

Kisruh elpiji 3 kilogram pekan lalu mengingatkan kembali publik akan karut-marutnya tata kelola barang bersubsidi ini, yang kerap penyalurannya tidak tepat sasaran. Sebagai komoditas strategis, kebutuhan ”gas melon” ini selalu dipenuhi meski harus impor. Namun, terus melebarnya disparitas harga dengan elpiji nonsubsidi bisa menjadi bom waktu. Per 1 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur elpiji 3 kg hanya dapat dibeli masyarakat di pangkalan atau subpenyalur. Pengecer seperti warung tak bisa lagi menjualnya sehingga antrean mengular di pangkalan. Setelah menuai reaksi publik, pemerintah membolehkan pengecer menjual elpiji 3 kg sambil meningkatkan status mereka menjadi sub pangkalan. Di balik kisruh itu, semrawutnya tata kelola elpiji 3 kg sejatinya lama belum terselesaikan. Pola distribusi yang terbuka membuat siapa pun bebas membeli, meski terpampang tulisan ”Hanya untuk Masyarakat Miskin” di badan tabung.

Salah satu pangkal persoalan ialah disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji non- subsidi kian melebar. Berdasarkan regulasi yang berlaku, sejak 2007, harga jual eceran (HJE) elpiji 3 kg di titik serah atau agen atau penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Adapun di pangkalan ada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan setiap pemerintah daerah. HJE itu bertahan meskipun harga keekonomian (pasar) jauh beranjak dalam 17 tahun terakhir. Lantaran disubsidi negara, harga jual elpiji 3 kg di masyarakat tetap rendah. Meski harga di pengecer mencapai Rp 25.000 per tabung, misalnya, tetap lebih murah dari pada harga keekonomian sekitar Rp 42.000 per tabung. Di sisi lain, harga elpiji nonsubsidi mengikuti perkembangan pasar. Harganya ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero), mengacu pada harga gas acuan kontrak (CP) Aramco. Harga dipengaruhi dinamika harga gas internasional.

Sebagai perbandingan, taruhlah harga elpiji 3 kg Rp 18.000 per tabung dan harga elpiji 5,5 kg (nonsubsidi) Rp 105.000 per tabung. Bila dibagi volume masing-masing, harga elpiji 3 kg ialah Rp 6.000 per kg dan elpiji nonsubsidi Rp 19.090 per kg atau tiga kali lebih mahal. Senior Policy Adviser Indo-Pacific pada Centre for Policy Development (CPD), Ruddy Gobel, Jumat (7/2/2025), menyebut, disparitas harga menjadi akar persoalan penyaluran elpiji subsidi yang tak tepat sasaran. Peredaran elpiji 3 kg jauh lebih besar daripada elpiji nonsubsidi meskipun diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro kecil. ”Fakta itu menunjukkan, setiap orang tidak ingin melepas privilege-nya untuk membeli barang yang lebih murah meskipun itu bukan haknya,” kata Ruddy. Di sisi lain, dengan sistem penyaluran resmi Pertamina yang hanya sampai pangkalan, harga jual elpiji 3 kg di tingkat pengecer tidak bisa dikontrol. Warga tidak keberatan membeli lebih mahal selama mudah dan cepat didapat. Oleh karena itu, Ruddy menilai perlu evaluasi terhadap HJE disertai dengan strategi dan peta jalan dalam pembenahan tata kelola subsidi elpiji 3 kg. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Inovasi Teknologi Mitra Keluarga Dorong Gaya Hidup Sehat

14 Feb 2025

Prospek PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) pada 2025 tetap positif, didukung oleh inovasi layanan medis, ekspansi rumah sakit, dan strategi efisiensi biaya. CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo menilai bahwa inovasi seperti Somatom Force CT System, ear and hearing center, serta digestive system center dapat menarik lebih banyak pasien, terutama dengan bertambahnya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, MIKA mencatat pertumbuhan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan sebesar 4,7% dan 5,2% pada 2024. Pendapatan tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 5,4 triliun dengan peningkatan marjin EBITDA. Namun, Ismail juga mencatat tantangan dari turunnya volume pasien akibat basis efek tinggi dari wabah demam berdarah di 2024.

Analis Indopremier Sekuritas, Andrianto Saputra menambahkan bahwa perbaikan layanan cashless dengan asuransi swasta sejak September 2024 turut meningkatkan trafik pasien, sehingga EBITDA MIKA tumbuh 20% yoy pada kuartal IV-2024. Ia memperkirakan pendapatan MIKA pada 2025 akan mencapai Rp 5,73 triliun dengan EBITDA sebesar Rp 2,14 triliun.

Meskipun demikian, MIKA tetap menghadapi tantangan, seperti melemahnya daya beli masyarakat akibat efisiensi APBN dan tingginya inflasi medis di Indonesia. Praska menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi pertumbuhan perusahaan.

Para analis tetap optimis terhadap saham MIKA dengan rekomendasi buy, dengan target harga yang diberikan oleh Praska di Rp 3.100, Andrianto di Rp 3.450, dan BRI Danareksa di Rp 3.400. Namun, pertumbuhan volume pasien dan likuiditas saham masih menjadi tantangan utama bagi MIKA di tahun mendatang.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Modal Dana Pensiunan

14 Feb 2025

Kinerja dana pensiun sukarela pada 2024 menunjukkan pertumbuhan yang kurang optimal, yaitu hanya mencatatkan kenaikan sebesar 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun aset dana pensiun sukarela mengalami peningkatan, total peserta justru menurun sebesar 1,2%, yang menjadi tantangan utama untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 9-11% pada tahun ini.

Asesor Kompetensi LSP Dana Pensiun, Syarif Yunus, menyoroti bahwa minimnya pertumbuhan peserta disebabkan oleh adanya penguncian peserta pada periode 2010-2015, terutama pada DPPK PPMP yang dianggap menjadi beban bagi perusahaan pendiri. OJK mendorong konversi PPMP menjadi PPIP untuk meningkatkan jumlah peserta. Selain itu, faktor pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi juga turut mempengaruhi pengurangan peserta.

DPLK, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak peserta, masih memiliki tantangan, terutama karena program ini lebih fokus pada peserta korporasi, yang rentan terhadap PHK. Meskipun demikian, DPLK tetap berpotensi untuk menarik peserta dari pekerja formal maupun informal, asalkan ada peningkatan literasi keuangan dan pelayanan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, kinerja dana pensiun sukarela di tahun 2024 memberikan modal yang cukup minim bagi industri dana pensiun untuk mengejar target pertumbuhannya pada 2025, sehingga perlu adanya strategi dan perhatian lebih dalam mengembangkan industri ini.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kuliner yang Memikat jadi Magnet Bagi Konsumen

13 Feb 2025

Kuliner yang memikat jadi magnet bagi konsumen, bahkan turut memikat wisatawan dari beragam daerah dan negara. Lekat dengan aspek kuliner, gastronomi alias seni menyiapkan, memasak, hingga memproduksi ragam santapan dan sajian berperan bak lidah penghubung memperkenalkan ciri khas kebudayaan. Salah satu pendongkrak pamor ragam restoran adalah predikat berbintang serta penghargaan dari para pakar dan kritikus makanan ternama. Nama restoran dapat melejit ketika mendapatkan penghargaan prestisius ini. Michelin Guide, misalnya, salah satu produk panduan perjalanan yang mendunia merupakan bagian dari Grup Michelin, produsen manufaktur ban asal Perancis. Perusahaan itu merambah ke dunia kuliner yang terkenal dengan penghargaan ”Bintang Michelin” atau Michelin Star. Dilansir dari Statista, pada April 2024, nilai tengah harga menu restoran berpredikat ini sebesar 179 dollar AS atau Rp 2,9 juta dengan kurs Rp 16.453 per dollar AS. Rata-rata harga menu yang menyandang bintang tiga Michelin mencapai 356 dollar AS atau setara Rp 5,8 juta.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto, Jumat (7/2/2025) lalu, mengemukakan, wisata kuliner yang erat kaitannya dengan gastronomi merupakan produk wisata. Komponen ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. ”Bayangkan kalau kita bandingkan dengan kompetitor kita, bahkan Thailand, apalagi Singapura, ragam pilihan kuliner kita hampir enggak terbatas. Nah, itulah potensi kita sejauh ini yang jadi perhatian Kemenpar,” tuturnya seusai jumpa pers di Jakarta. Di Indonesia, Hariyanto melanjutkan, aneka varian makanan memiliki daya tarik ter- sendiri. Beberapa sajian khas nusantara adalah nasi goreng, soto, dan gado-gado. ”Tetapi, poinnya, tak boleh juga strategi nasional itu hanya fokus pada satu atau dua jenis. Sebab, kita juga punya banyak kuliner berbasis kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Hariyanto. Secara terpisah, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar berpendapat, kuliner nusantara selalu memiliki daya tarik. Sebab, cita rasa khas yang ada mampu mendunia. ”Kekayaan Indonesia dengan ragam kulinernya bisa menggerakkan pusat-pusat kuliner tiap kota akan potensi yang ada,” ujar Irene.

Dalam laman Michelin Guide tertulis bahwa bintang Michelin menekankan pada pengalaman terbaik kala menyantap sebuah menu. Penghargaan ini diberikan tiap tahun oleh tim anonim dan independen. Mereka akan mengevaluasi tiap tahun. Setidaknya ada lima kriteria yang digunakan ketika menilai sebuah restoran. Komponen itu adalah kualitas bahan baku; penguasaan teknik memasak dan kuliner; harmoni rasa; karakter koki yang diekspresikan melalui sajian; serta konsistensi dalam waktu berbeda pada seluruh menu. Ada pula penghargaan khusus yang disebut ”Bib Gourmand Award”. Biasanya, restoran-restoran dengan penghargaan ini menunjukkan cara memasak yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan gampang dimakan. Restoran ini juga memberi kepuasan tersendiri bagi penikmat kuliner dengan harga wajar atau terjangkau. Dalam laman Michelin Guide setidaknya terdapat 14 restoran di seluruh dunia yang menyajikan masakan Indonesia berhasil masuk daftarnya. Beberapa di antaranya Wayan di New York (AS), Dancing Fish di Kuala Lumpur (Malaysia), Feria di Treviso (Italia), serta Ron Gastrobar Indonesia di Amstelveen (Belanda). (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mendesak Presiden Untuk Turun Tangan Soal Tukin

13 Feb 2025

Dosen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menolak diskriminasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin sesuai status perguruan tinggi negerinya. Para dosen menuntut pembayaran tukin sesuai aturan yang ditetapkan demi mendukung kesejahteraan dan peningkatan kinerja dosen. Oleh karena itu, para dosen ASN di Kemendiktisaintek mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memastikan anggaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek tahun 2025 dapat dibayarkan. Sebab, wacana yang berkembang saat ini, karena keterbatasan anggaran, Kemendiktisaintek hanya akan membayarkan tukin bagi dosen ASN di perguruan tinggi negeri satuan kerja (satker) dan PTN badan layanan umum (BLU) yang belum menerima remunerasi. Tuntutan antara lain datang dari para dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Rabu (12/2/2025). Mereka keberatan atas diskriminasi pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek.

Meskipun Universitas Mulawarman sudah berstatus PTN BLU, besaran remunerasi yang diterima dosen masih jauh di bawah tukin yang diatur dalam Keputusan No 447/P/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Dosen di Kemendikbudristek. Di lampiran peraturan itu tertera jabatan asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tunjangan kinerja Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan profesor Rp 19,2 juta per bulan. Menurut dosen Universitas Mulawarman, Agus Juanidi, para dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek ibarat sapi perah. Tuntutan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), tetapi tidak disertai dengan kesejahteraan yang layak. ”Aturan untuk tukin ASN, kan, sudah ada. Dosen di bawah Kementerian Agama dan yang lainnya bisa menerima tukin, tetapi dosen ASN di Kemendiktisaintek haknya terus diabaikan. Kalau dibilang menerima remunerasi, ini tidak adil. Kami lebih memilih tukin karena remunerasi yang dibayarkan jauh di bawah tukin, paling berkisar 20 persennya,” tutur Agus.

Guna mendapatkan remunerasi yang diklaim pemerintah, seperti tukin di PTN BLU dan PTN BH, para dosen, antara lain, harus produktif melakukan riset dan publikasi di jurnal internasional. Dosen harus punya modal awal untuk membiayai riset mandiri jika tidak mendapat hibah, termasuk untuk tembus ke jurnal ilmiah internasional. ”Bagaimana menuntut dosen bisa optimal melakukan riset dan publikasi jika dosen masih berjuang dengan kesejahteraan?” kata Agus. Saat ini, dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau tambahan di luar kampus agar dapat membiayai kehidupan keluarga. Andalannya mendapat proyek dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Namun, ada kekhawatiran tahun ini semakin sulit akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran APBN dan APBD. Agus memandang, keputusan Kemendiktisaintek yang tidak membayarkan tukin dosen ASN tahun 2020-2024 sebagai sikap pemerintah yang mencederai hak asasi dosen. Pasalnya, tukin merupakan bagian dari kesejahteraan dosen yang tidak bisa dinegosiasi. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Risiko Bayi yang Lahir Terlambat Meningkat Akibat Perubahan Iklim

13 Feb 2025

Risiko bayi yang lahir terlambat meningkat akibat perubahan iklim. Sebelumnya, dampak perubahan iklim dikaitkan dengan risiko kelahiran bayi prematur atau kelahiran dini. Hasil studi dari Curtin University yang diterbitkan di jurnal Urban Climate pada Februari 2025 menemukan paparan polusi udara luar ruang dan suhu ekstrem selama kehamilan meningkatkan risiko kehamilan berkepanjangan. Kesimpulan ini didapat dari analisis data pada 400.000 kelahiran di Australia Barat. Hasil analisis menyebutkan paparan lebih tinggi pada polusi udara partikulat halus PM 2,5 dan tekanan biotermal dari suhu udara, radiasi, kelembaban, dan kecepatan angin berkaitan dengan kondisi kehamilan yang berlangsung lebih dari 41 minggu. Idealnya, bayi lahir di usia 39-40 minggu masa kehamilan. Penulis utama studi itu, Sylvester Dodzi Nyadanu, mengutarakan, meski paparan dampak perubahan iklim sebelumnya dikaitkan risiko kelahiran prematur atau kelahiran dini, studi ini sekaligus mengungkapkan risiko lain dari dampak perubahan iklim terhadap masa kehamilan yang berkepanjangan.

”Kita tahu bahwa lahir terlalu cepat atau kelahiran prematur memiliki risiko kesehatan yang sudah terdokumentasikan dengan baik. Namun, sedikit perhatian diberikan pada risiko terkait dengan kelahiran yang terlambat,” tuturnya. Sylvester menambahkan, paparan polusi udara dan paparan biotermal selama masa kehamilan ternyata juga meningkatkan kemungkinan masa kehamilan berkepanjangan. Itu terutama pada ibu berusia di atas 35 tahun, ibu yang baru pertama kali hamil, dan ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi kehamilan berisiko meningkatkan potensi kehamilan berkepanjangan akibat perubahan iklim. Stresor lingkungan, termasuk paparan dari dampak perubahan iklim selama kehamilan, terkait dengan respons ibu serta risiko pada aktivitas endokrin dan inflamasi meningkat menjelang akhir masa kehamilan. ”Hal ini dapat memperpendek masa kehamilan yang menyebabkan kelahiran prematur atau memperpanjang masa kehamilan dalam beberapa kasus,” kata Sylvester.

Intervensi medis Kondisi kehamilan yang berkepanjangan patut menjadi perhatian. Sebab, kehamilan yang panjang dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kebutuhan intervensi medis yang lebih rumit, seperti induksi dalam persalinan atau persalinan caesar. Selain itu, kehamilan berkepanjangan juga meningkatkan risiko lahir mati, komplikasi dalam persalinan, kematian bayi pascakelahiran, gangguan perilaku dan emosional pada anak usia dini, serta dampak emosional pada keluarga. ”Perubahan iklim yang menyebabkan semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan memburuknya kualitas udara membuat kita perlu semakin menyadari dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan anak,” ujar Sylvester. Dari penelitian lain yang dilakukan University of the Basque Country, paparan polusi udara pada ibu hamil berkaitan pula dengan kesehatan bayi saat baru dilahirkan. Risiko dari paparan polusi udara ini paling sensitif terjadi saat awal masa kehamilan dan akhir kehamilan. Paparan polusi udara memengaruhi hormon tiroid dari bayi sejak dalam kandungan. Hormon tiroid amat penting untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme janin serta berperan penting dalam perkembangan neurologis. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

KKP Kembali Menyegel Pagar Laut Ilegal yang Berada di Perairan Desa Segara Jaya, Bekasi

12 Feb 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyegel pagar laut ilegal yang berada di perairan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 11 Februari 2025. Kali ini, KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara (MAN). Penyegelan ditandai dengan memasang spanduk merah di dua lokasi berbeda yang berada di sisi kanan perairan Desa Segara Jaya, Bekasi. Spanduk tersebut bertuliskan 'Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL'. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto mengatakan penyegelan didasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT MAN yang ternyata tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk mendirikan pagar laut. “Kemarin sudah kami lakukan panggilan, sekarang kami cek ke lapangan nih sebagai langkah awal.

Karena hasil pemeriksaannya, dugaan pelanggarannya sama tidak dilengkapi dengan PKKPRL, untuk itu kami pasang penghentian kegiatan dulu,” kata Sumono, Selasa, 11 Februari 2025. Setelah penyegelan ini, ujar Sumono, KKP akan menghitung luas lahan pagar laut yang diklaim oleh PT MAN. "Langkah selanjutnya menghitung luasan area yang terpasang ini tanpa PKKPRL seperti apa yang dilakukan terhadap PT sebelumnya," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) Nusron Wahid menemukan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di perairan Paljaya, Kabupaten Bekasi, dengan luas 581 hektare. Terdapat tiga perusahaan di balik sertifikat HGB tersebut, di antaranya PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), PT Cikarang Listrindo (CL), dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).

Terhadap PT CL dan PT MAN, Nusron mengatakan pihaknya melakukan proses negosiasi karena sertifikat milik kedua perusahaan sudah terbit lebih dari lima tahun, yakni terbit pada periode 2013-2017. Karena itu, contrarius actus atau asas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa membatalkan sertifikat itu sudah hangus. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pembatalan hanya bisa dilakukan bila sertifikat berusia maksimal lima tahun. “Kami ajak negosiasi. Outputnya, saya minta mereka membatalkan,” kata Nusron, Rabu, 5 Februari 2025. Apabila perusahaan tidak mau membatalkan sendiri, Nusron akan menggunakan haknya sebagai Menteri ATR/BPN. “Karena itu laut, saya anggap itu tanah musnah. Faktanya memang tidak ada tanahnya sama sekali,” ujarnya. (Yetede)