Emiten bank-bank pelat merah berpotensi kembali menghadapi risiko, setelah sebelumnya kemunculan Danantara memicu reaksi negatif para pelaku pasar. Kali ini, risiko baru datang dari inisiatif pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup 70.000-80.000 desa di seluruh Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah menugaskan bank Himbara seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank MandiriTbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk memberi pembiayaan awal kepada koperasi desa Merah Putih sebesar Rp 3-5 miliar per desa.

Desa akan melunasi pinjaman Bank Himbara tersebut dalam waktu tiga sampai lima tahun, yang dananya bersumber dari alokasi dana desa tahunan. Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman dalam riset yang dipublikasi menilai, pinjaman tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor. Sebab, pinjaman yang mencapai Rp 400 triliun atau US$24,5 miliar itu berpotensi berdampak. Keduanya merasa, kekhawatiran para pelaku pasar cukup beralasan karena menunjukkan adanya campur tangan politik dalam operasional bank-bank BUMN.

"Penerapan tata kelola yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi bagi parapemegang saham akan menjadi faktor krusial bagi Danantara untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor ke depan," tulis kedua analis. Dirut BBRI, Sunarso menjelaskan, pembiayaan awal koperasi sebesar Rp 5 miliar yang berasal dari Himbara, karena dana desa tidak cukup untuk langsung membiayai Rp 5 miliar. “Makanya, itu?lah yang diharapkan nanti, disampaikan bahwa kemudian dibiayai oleh Himbara. Tapi aman, wong sumber pelunasannya dari dana desa," ucap Sunarso di Kementerian BUMN, Senin (10/3/2025). (Yetede)

Bantuan langsung tunai BBM (BLT BBM) adalah bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Program tersebut menjadi langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang berbasis pada komoditas agar menjadi lebih terarah. Nominal BLT BBM 2025 sebesar Rp 300.000. Pencairannya akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Manfaat BLT BBM bisa juga diambil di kantor pos terdekat. Pemeriksaan status penerima bansos dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Langkah-langkah untuk memantau status penerima bansos BLT BBM: 1. Via Situs Cek Bansos. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Tentukan wilayah penerima manfaat yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Isi nama lengkap bansos sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Masukkan kombinasi huruf dan angka acak yang muncul di layar. Klik tombol Cari Data. Setelah itu, basis data akan menampilkan nama penerima, usia, jenis bansos yang diterima, hingga periode pencairan. 2. Via Aplikasi Cek Bansos. Pasang aplikasi Cek Bansos yang hanya tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store.

Tekan Buat Akun Baru. Isi nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap dan alamat sesuai e-KTP, serta nomor ponsel dan alamat surel (email) aktif. Buat kata sandi. Unggah foto e-KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang e-KTP. Ketuk Buat Akun Baru. Tunggu proses verifikasi dan validasi data. Pengguna akan menerima nama akun (username) yang dikirimkan ke alamat surel yang telah didaftarkan, agar bisa mengakses aplikasi Cek Bansos. Setelah itu, masukkan username dan kata sandi pada aplikasi Cek Bansos. Tekan opsi pencarian, lalu ketikkan data penerima manfaat. Kemudian, basis data akan menampilkan informasi terkait penerima, periode penyaluran, dan jenis bansos.

Skema Penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem government financial technology (GFT) guna memastikan bantuan sampai ke tangan penerima yang tepat. Sistem itu dibekali dengan fitur kode QR atau kode bar untuk memantau penggunaan dana. Dalam skema baru BLT BBM, setiap penerima bantuan diwajibkan mempunyai rekening bank aktif. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses transfer dana dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, manfaat bansos hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti sembako sesuai dengan tujuan program.  (Yetede)

Gaji rendah membuat para pendidik dicekik kebutuhan ekonomi. Dosen tak bisa beli buku demi popok dan susu anak. Sudah sebulan, motor bebek tua milik Anggun Gunawan (40) lampunya mati, tapi tetap dipakai siang dan malam, karena itu satu-satunya kendaraan yang dipunya dosen Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta tersebut. ”Itu motor keluaran tahun 1997, saya beli waktu masih kuliah di UGM tahun 2006. Masih saya pakai karena belum mampu beli yang lain,” kata Anggun, Senin (17/2). Anggun menjadi dosen politeknik sejak Januari 2021. Juni 2024, ia diangkat menjadi dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia memperoleh gaji pokok Rp 4,4 juta dan uang makan Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per bulan. Jumlah penghasilan itu amat mepet untuk memenuhi kebutuhannya sebagai ayah dua anak. Di awal bulan, ia harus membayar Rp 1,7 juta untuk sewa kontrakan di Jagakarsa, Jaksel. Sisanya untuk kebutuhan pokok. Tak ada anggaran sama sekali untuk membeli buku yang amat penting bagi seorang dosen. ”Kalau kita beli buku yang dibutuhkan untuk meng-update materi pembelajaran mahasiswa maka tak ada lagi uang untuk beli susu dan pampers anak,” ujarnya.

Kondisi ini berbanding terbalik saat Anggun memperoleh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk kuliah S-2 di Oxford Brookes University, Inggris, pada 2019. Saat itu, ia mendapat anggaran Rp 10 juta per tahun khusus untuk membeli buku. ”Sekarang, setiap tanggal 15, gaji sudah habis. Saya harus ngutang ke teman, lalu dibayar waktu gajian bulan depan,” ucapnya. Untuk mencari penghasilan tambahan, Anggun mengajar di sekolah vokasi UI dan Universitas Terbuka (UT). Dari situ ia mendapat tambahan penghasilan Rp 1 juta per bulan. Namun, tak rutin karena tergantung masa kuliah mahasiswa (Yoga)

Proporsi tabungan yang kian menipis membuat warganet menempuh frugal living alias hidup hemat. Mereka berharap dapat menekan pengeluaran yang bersifat konsumtif agar ada uang yang mengalir ke pundi-pundi tabungan. Keinginan menabung menempati posisi teratas alasan warganet menjalani hidup hemat, sebesar 29,8 %. Di posisi kedua, warganet hidup hemat lantaran hendak coba-coba (12,6 %). Selanjutnya situasi ekonomi (10,6 %), ingin bebas dari utang dan mencapai stabilitas keuangan (10,6 %), serta demi ketenangan dan keseimbangan hidup (9,3 %). Sejumlah alasan itu mengemuka dari data Monitoring Media Litbang Kompas terhadap 151 konten media sosial X, Tiktok, Instagram, dan Youtube sepanjang Januari hingga pertengahan Februari 2025. Konten yang dikaji memuat frasa frugal living.

Hidup hemat demi mengisi tabungan yang mengemuka di warganet sejalan dengan temuan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas. Proporsi tabungan masyarakat dua tahun terakhir cenderung menurun, tampak dari posisi proporsi tabungan per Januari 2025 sebesar 15,3 % dari total pengeluaran menurut Survei Konsumen BI, yang lebih kecil dibanding pada Desember 2024 atau pada Januari 2024 yang sebesar 15,5 % dan 16,2 %. Adapun per Januari 2023, proporsinya 16,7 %. Posisi tabungan pada akhir 2022 sekitar Rp 2.422 triliun atau tumbuh 7 % dibanding tahun sebelumnya. Nilai itu tumbuh 2,7 % di tahun 2023 dan 6,7 % pada 2024 menjadi Rp 2.854 triliun. Meski demikian, pertumbuhan deposito cenderung melambat.

Posisi deposito per akhir 2022 senilai Rp 2.645 triliun atau naik 2,3 % dibanding tahun sebelumnya. Sempat meningkat 5,3 % pada 2023, deposito di bank umum tumbuh melambat 2,5 % di 2024 menjadi Rp 2.854 triliun. Upaya meningkatkan tabungan dengan hidup hemat dilakoni Maskel (26) perawat RS swasta di Tangerang, Banten. Setahun terakhir, ia mengurangi pengeluaran makanan dan pakaian untuk mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan yang akan berlangsung tahun ini. Dalam sebulan, pengeluaran makanan Maskel Rp 800.000. Ia berhemat dengan memasak sendiri makan pagi dan malamnya. Ada pun makan siang, ia mendapatkannya dari rumah sakit. Ia dan pasangan bahkan bertekad untuk tidak jajan di luar saat akhir pekan dan memilih makan dari hasil masakan sendiri. (Yoga)

Pekan lalu, selama dua hari berturut-turut, Presiden Prabowo bertemu para pengusaha terkemuka nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan ekonomi global, kebijakan nasional, dan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta BPI Danantara. Pertemuan disebutkan sebagai langkah konkret membangun komunikasi erat dan memperkuat kolaborasi pemerintah-swasta, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional, dan menarik investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan keterlibatan para taipan, berbagai program strategis diharap bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Tercatat ada 77 proyek strategis nasional di era Prabowo, meliputi 29 proyek baru dan 48 proyek lanjutan (carry over) yang perlu dukungan anggaran masif dan kerja sama dengan swasta. Tak sedikit program itu mengundang pro-kontra. Sebut saja, MBG dan Danantara, karena pembiayaannya harus mengorbankan anggaran sektor lain, termasuk pendidikan dan layanan publik. MBG juga dipertanyakan di sejumlah daerah. Ada kabar anak-anak Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada MBG. Tergerusnya kepercayaan akibat kontradiksi kebijakan, berbagai pernyataan kontroversial para pemimpin negeri, korupsi masif di birokrasi dan BUMN, membuat setiap langkah direspons secara kritis oleh publik dan tak jarang menghadapi penolakan.

Sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hampir sejak merdeka, melibatkan partisipasi swasta. Namun, sejarah pembangunan ekonomi Indonesia juga mencatat kentalnya jejak kroni kapitalisme di dalamnya. Tak sedikit dari para pengusaha yang sebelumnya banyak mendapat privilese dari pemerintah ini bermasalah di masa lalu, seperti kasus BLBI, pagar laut, dan berbagai kasus hukum lain. Publik berharap kerja sama pemerintah-swasta tetap didasarkan pada kriteria yang transparan, bukan lagi privilese dan kongkalikong seperti di masa lalu. Jangan sampai proyek-proyek masif yang sebelumnya sudah menimbulkan banyak polemik hanya menjadi proyek bagi-bagi kue. (Yoga)

PHK kembali terjadi. Terbaru, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia menutup pabriknya di Tangerang, Banten, yang berdampak pada PHK terhadap 3.500 pekerja. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengungkapkan, penutupan pabrik PT Adis Dimension Footwear mengakibatkan 1.500 pekerja kehilangan pekerjaan. Sementara, PT Victory Ching Luh Indonesia memberhentikan 2.000 pekerja. Kedua pabrik tersebut merupakan pemasok sepatu merek Nike. ”Kami telah berkomunikasi dengan Public Affairs Nike. Kedua pabrik tersebut direlokasi. PT Adis pindah ke Majalengka dan PT Victory ke Cirebon sehingga terpaksa memberhentikan karyawannya di Tangerang.

Namun, semua hak pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang,” ujar Eddy, Minggu (9/3). Alasan PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia keluar dari Banten adalah faktor upah sektoral serta upah minimum kabupaten/kota (UMK). Wilayah Majalengka dan Cirebon lebih mendukung iklim investasi dan produksi perusahaan, terutama di tengah rendahnya permintaan pasar. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, UMK di Kabupaten Cirebon tercatat Rp 2,68 juta, sementara di Kabupaten Majalengka sebesar Rp 2,40 juta. Adapun di Kabupaten Tangerang, UMK mencapai Rp 4,90 juta. (Yoga)

Beberapa tandan pisang yang baru dijejer di lapak jualan Pasar Betun, Kabupaten Malaka, NTT, langsung ludes disambar pembeli. Buah pisang yang dijual Sabtu (8/3) itu baru saja dipanen. Segar, berukuran besar, dan murah. ”Sudah habis empat tandan,” ujar Maria Seran (50) petani yang langsung menjual buah pisang ke pasar. Harga pisang per tandan terbatas Rp 25.000. ”Kalau beli di atas lima tandan, harganya bisa kurang lagi,” katanya. Kendati menjual pisang seharga itu, ia merasa tidak rugi. ”Di kebun masih banyak pisang. Kalau beli di kebun, bisa lebih murah, Rp 10.000 per tandan,” ujarnya. Warga menyebutnya ”pisang Malaka”.

Buah pisang itu biasanya diolah menjadi kue pisang, pisang goreng, es pisang, nagasari isi pisang, kue molen isi pisang, dan kolak pisang. Aneka olahan berbahan pisang itu juga dijual di Pasar Betun. Ironisnya, banyak petani pisang menggunakan uang hasil menjual buah pisang untuk membeli kue pisang. ”Saya sering beli kue pisang,” kata Yasinta Bria (55), petani pisang yang juga berjualan di pasar itu. Harga satu potong kue pisang paling murah Rp 1.000. Padahal, mereka menyadari, dengan menambah tepung dan gula, kemudian digoreng, nilai tambah pisang meningkat. Penghasilan yang mereka peroleh pun berkali-kali lipat dari sekadar menjual buah pisang dengan harga Rp 10.000 per tandan.

Jika dihitung, dalam satu tandan bisa diolah hingga 455 potong molen. Dengan harga 1 potong molen Rp 1.000, penghasilan yang diperoleh Rp 455.000. Pendapatan ini setara 45 kali harga jual satu tandan pisang yang harganya hanya Rp 10.000. Pemerhati masalah ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Tuti Lawalu, mengatakan, minimnya nilai tambah pada produk pertanian menyebabkan petani hampir tidak menikmati hasil kerja keras mereka. ”Justru yang menikmati kerja keras petani adalah para pedagang hingga industri pengolahan. Itulah yang membuat petani tetap miskin,” katanya. (Yoga)

Istilah konglomerat kembali menjadi pembicaraan hari-hari ini setelah Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah taipan Tanah Air di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Langkah Prabowo itu mengingatkan akan kebijakan politik koncoisme Presiden ke-2 RI Soeharto yang merangkul erat para konglomerat. Di era Orde Baru, konglomerat menguasai ekonomi Indonesia karena dekat dengan keluarga Cendana, julukan keluarga Seoharto sampai dasawarsa 1980-an. Bisnis-bisnis mereka merajalela seiiring penguasa politik memanfaatkan para pengusaha untuk dijadikan mesin uang, dengan imbalan diberi fasilitas dan kemudahan berbisnis.

Konglomerat adalah sekelompok perusahaan atau individu yang memiliki bisnis beragam dan luas, seringkali fokus pada industri tertentu, berpengaruh besar dalam ekonomi karena ukuran dan jangkauan bisnisnya. Konglomerat dapat memiliki pengaruh politik, tetapi tidak selalu memiliki kontrol langsung atas kekuasaan politik. Sedang oligarki adalah sekelompok orang atau keluarga yang memiliki kontrol langsung atas kekuasaan politik dan ekonomi suatu negara. Acap kali memiliki bisnis yang luas dan beragam, tetapi pengaruh mereka lebih besar dalam bidang politik. Oligarki umumnya dapat memiliki kontrol atas media, keuangan, dan sumber daya alam, serta memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan publik

Kesamaan konglomerat dan oligarki yaitu; 1. Pengaruh ekonomi yang besar, baik melalui bisnis yang luas dan beragam maupun melalui kontrol atas sumber daya alam dan keuangan. 2. Kekuatan politik yang signifikan, baik melalui kontrol langsung atas kekuasaan politik (oligarki) maupun melalui pengaruh tidak langsung (konglomerat). 3. Jaringan yang luas dan kompleks, baik dalam bidang bisnis, politik, maupun sosial. 4. Akses ke sumber daya yang luas, baik dalam bidang keuangan, sumber daya alam, maupun teknologi. 5. Pengaruh terhadap kebijakan publik baik melalui kontrol langsung atas kekuasaan politik maupun melalui pengaruh tidak langsung. (Yetede)

Hampir satu bulan program Cek Kesehatan Gratis berlangsung, cakupan pemeriksaan di masyarakat masih rendah. Sejumlah skema disiapkan untuk mempercepat perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satunya dengan membuka akses pelayanan pemeriksaan di luar hari ulang tahun. Data Kemenkes per 6 Maret 2025 menunjukkan, jumlah pendaftar program Cek Kesehatan Gratis 415.211 orang, dimana 80 % pendaftar hadir untuk melakukan pemeriksaan. Rata-rata harian jumlah peserta yang mendaftar sekitar 20.000 orang. Jumlah pendaftar terus meningkat. Pada minggu pertama program Cek Kesehatan Gratis berlangsung, jumlah pendaftar sekitar 5.000 orang per hari, kemudian meningkat menjadi 10.000 pendaftar pada minggu kedua dan 20.000 pendaftar pada minggu keempat.

”Masih jauh dari harapan. Dengan kuota berkisar 30-50 orang di setiap puskesmas, seharusnya kita bisa mendapatkan 300.000 (orang) per hari Jika sekarang baru 20.000 orang, itu berarti belum ada 10 %, peningkatannya kurang cepat,” ujar Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi dalam sosialisasi ”Peningkatan Capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Kesiapsiagaan Mudik Lebaran 2025” di Jakarta, Jumat (7/3). Ia menjelaskan, inisiatif dan inovasi harus terus dilakukan untuk memastikan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis bisa semakin luas. Sosialisasi perlu lebih masif dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang mengakses layanan program Cek Kesehatan Gratis. Pada akhir 2025 ditargetkan ada 100 juta penduduk yang telah mengakses pemeriksaan gratis. (Yoga)

Permohonan kasasi terdakwa kasus korupsi di lingkungan Kementan, Syahrul Yasin Limpo, kandas lantaran ditolak Mahkamah Agung. Selain harus menjalani hukuman 12 tahun penjara, bekas Mentan itu juga wajib membayar uang pengganti senilai Rp 44,2697 miliar dan 30.000 USD atau jika ditotal menjadi Rp 44,7 miliar. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (2/3) mengatakan, KPK mengapresiasi atas amar putusan majelis hakim kasasi terhadap terdakwa perkara pemerasan di lingkungan Kementan oleh Syahrul Yasin Limpo. Dengan putusan kasasi ini, hukuman untuk Syahrul telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jaksa eksekutor KPK akan segera melaksanakan putusan tersebut.

”Dengan putusan MA ini, perkara telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK),” tutur Tessa. Pada Jumat (28/2) MA menolak permohonan kasasi terdakwa Syahrul Yasin Limpo. Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim kasasi dengan Yohanes Priyana selaku ketua majelis serta Arizona Mega Jaya dan Noor Edi Yono sebagai hakim anggota. Putusan tingkat kasasi itu bernomor 1081 K/PID.SUS/-2025. (Yoga)