Kasus polisi wanita membakar suaminya karena gajinya dihabiskan untuk bermain judi daring di Mojokerto bisa menjadi momentum menguatkan lagi komitmen pemberantasan penyakit masyarakat tersebut. Pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Sholehuddin, mengatakan, judi dalam bentuk luring dan daring (online) sama-sama merupakan tindak pidana. ”Perjudian diatur dalam KUHP, sedangkan judi online diatur dalam UU ITE,” ujar Sholehuddin, Selasa (11/6). Menurut Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia tersebut, perjudian, diatur dalam Pasal 303 KUHP. Pemain judi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 25 juta. Adapun larangan judi daring tertuang, dalam Pasal 27 UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Ancaman hukuman bagi pelaku judi daring mencapai 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Aparat penegak hukum, yakni polisi, memiliki tugas, salah satunya menindak perjudian, yang dilakukan secara luring maupun daring. Polisi seharusnya menangkap dan memproses hukum pelaku perjudian agar jera dan tidak meresahkan masyarakat. Meski demikian, dalam kasus polisi wanita di Mojokerto yang membunuh suaminya terungkap bahwa suami tersebut sesama polisi yang justru terlibat dalam judi daring. ”Hal itu harus dipandang bahwa judi online ini sudah memapar banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum. Oleh karena itulah, komitmen kepolisian untuk memberantas judi, terutama judi online, harus diperkuat lagi,” ujarnya. (Yoga)

Dibandingkan dengan daerah lain di Jakarta, Jakut merupakan daerah yang paling banyak memiliki masalah terkait dengan penyediaan air bersih. Warga Kampung Kembang Lestari, Muara Baru, Jakut, Sugiarti, mengatakan, hingga saat ini sejumlah RT di wilayahnya masih belum menerima manfaat air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus membeli Rp 600.000 per bulan. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan air tanah yang tak layak pakai. ”Saya terus menagih janji PAM Jaya agar air bersih masuk ke Kembang Lestari,” kata Sugiarti dalam Dialog Multipihak Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Gender dengan Pengakuan Kerja Layak, Perlindungan Sosial dan Akses Air Bersih bagi Perempuan di Jakut, Selasa (11/6).

Berbeda dengan Sugiarti, warga Kelurahan Rawa Badak, Koja, Jakut, Halimah, mengatakan, wilayahnya sudah memiliki fasilitas air perpipaan oleh pihak PAM Jaya. Akan tetapi, airnya tidak layak dikonsumsi. ”Airnya bau, berwarna coklat atau butek, dan asin. Banyak jentiknya juga. Jangankan diminum, dibuat sikat gigi saja mengerikan,” kata Halimah. Untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci, Halimah membeli air galon dan dari tukang gerobak air keliling yang sebulan menelan Rp 400.000. Di sisi lain, ia masih harus membayar untuk langganan air PAM Jaya.

”Saya mohon pemerintah memperhatikan persoalan air ini. Kami orang bawah hanya ingin memiliki air bersih. Kami merasa sudah miskin semakin dimiskinkan,” ujar Halimah. Upaya yang biasa warga lakukan adalah meminta air PAM Jaya di Kelurahan Lagoa, dengan mengalirkan air melalui selang panjang. Hanya saja, setiap keluarga di Rawa Badak harus mengeluarkan uang Rp 20.000 per jam demi mendapatkan kucuran air bersih. Berlatar kesulitan air bersih itu, sejak 2012, Halimah menjadi bagian dari Koalisi Warga Jakarta Menentang Privatisasi Air.

DKI Jakarta Hendri menyebut, saat ini Pemprov DKI tengah meningkatkan pasokan air bersih melalui instalasi pengolahan air (IPA) permanen atau stasioner dan pembangunan waduk serta embung. Dinas ini juga menyediakan IPA mobile. Selain itu, Dinas SDA DKI Jakarta menyediakan mobil tangki air untuk membantu daerah yang mengalami krisis air. Lalu, membuat waduk atau embung konservasi air tanah dan kebijakan terkait pengelolaan air bersih. ”Kami mendukung program layanan perpipaan air bersih Perumda PAM Jaya untuk mencapai layanan perpipaan 100 % pada tahun 2030,” ujar Hendri. Pihak Perumda PAM Jaya membidik target 77.000 sambungan pipa baru pada 2024 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sebab, baru 69 % warga Jakarta yang mendapatkan layanan air perpipaan. (Yoga)

Pemerintahan Republik Indonesia berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah politik ketidakstabilan geopolitik dan perubahan iklim. Oleh karena itu, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sesuai slogan pemilu Prabowo-Gibran tidak akan mungkin terwujud jika menggunakan cara konvensional. Sangat penting bagi presiden baru untuk memperkenalkan kabinet yang terdiri dari para ahli dan bukan perwakilan partai politik. Hal ini bertujuan untuk membangun struktur pemerintahan yang ramping yang dijalankan oleh para profesional dengan integritas yang baik. Dengan perekonomian yang masih bergantung pada lahan dan sumber daya alam, seperti pertambangan mineral, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit, struktur dan formasi kabinet yang baru harus berfokus pada tiga tujuan strategis. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan kontribusi ekonomi dengan mitigasi dampak lingkungan melalui penerapan prinsip ‘polluters pay principle’ dan mendorong investasi dalam inisiatif ramah lingkungan. Kedua, penurunan emisi karbon, yaitu mempercepat pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi hijau dan manufaktur. Ketiga, kelembagaan birokrasi yang efektif dan profesional, yaitu membangun Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Komoditas Terbarukan untuk memimpin penanganan perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Saat ini, dua produk utama yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan omzet ekspor negara. Pada 2023, batu bara dan minyak sawit memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14% dan 12% terhadap total omzet ekspor. Minyak sawit dianggap berkelanjutan dan terbarukan, tetapi masih dianggap menjadi kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan. 

Bekerja sama dengan organisasi konservasi atau perhutanan sosial, perusahaan batu bara dapat berinvestasi dalam pengelolaan berkelanjutan dan menggunakan proses alami untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dengan berkolaborasi bersama penyedia solusi teknologi, seperti lembaga penelitian atau startup pra-komersial, perusahaan pertambangan batu bara dapat berinvestasi pada energi terbarukan, mengurangi penangkapan karbon atau proyek penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi karbon dan menjadi netral karbon, sekaligus mendorong sektor domestik sektor teknologi masih dalam tahap percontohan. Hal ini akan mempercepat transisi dari perekonomian berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi dan manufaktur ramah lingkungan. Di sisi lain, minyak kelapa sawit telah berhasil dikembangkan dari bahan mentah ekspor menjadi produk sampingan yang bernilai tambah, menyumbang sekitar 90% dari total ekspor. Ini model untuk mentransformasi industri dengan keterlibatan pemerintah yang minimal tetapi didukung oleh kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali komitmen nasional dalam target penurunan emisi dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) pada 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2009, yaitu sebesar 31% dengan usaha sendiri dan 43% dengan bantuan internasional.

Penyediaan air bersih di sejumlah daerah yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dinilai dapat menjadi solusi baru untuk mengangkat derajat masyarakat lokal. Tak pelak, sejumlah pemerintah daerah tengah mengakselerasi proyek ini guna menuntaskan persoalan kemiskinan di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), misalnya, yang baru saja meresmikan fasilitas penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Selasa (11/6). Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 1.727 warga desa tersebutDia mengatakan bahwa akses air bersih merupakan hal yang amat penting lantaran sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian kemiskinan. “Kunjungan saya ke sini pada Desember 2023 mengungkapkan kesulitan air yang dihadapi warga. Dengan tersedianya fasilitas ini, kita berharap akan ada penurunan signifi kan dalam tingkat kemiskinan,” ujarnya di Penajam, Selasa (11/6). 

Selain itu, Akmal juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas yang telah disediakan. “Jangan sampai sudah dikasih, tapi tidak bisa menyiapkan listrik. Jangan sampai alat-alat di sini karatan tidak bermanfaat,” katanya.Selain itu, dia pun menyoroti pentingnya kerja sama dengan PT PLN (Persero) guna menyelesaikan masalah listrik yang diperlukan untuk operasional fasilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bahwa fasilitas tersebut menyerap anggaran sebesar Rp4,5 miliar dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kaltim. Selain penyediaan air bersih, imbuhnya, Pemprov Kaltim juga fokus pada rehabilitasi Bendungan Babulu dan normalisasi irigasi, sebagai bagian dari upaya mendukung kedaulatan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masih di Kabupaten Penajam Paser Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu juga telah meresmikan Bendungan Sepaku Semoi yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Kepala Negara mengatakan bahwa nantinya Bendungan Sepaku Semoi memiliki kapasitas tampung mencapai 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektare (ha). Bendungan ini, imbuhnya, akan menjadi sumber air baku dan air minum di IKN Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya. Akselerasi penyediaan air bersih ini sejalan dengan target Pemprov Kaltim yang menginginkan agar wilayahnya bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024. Target itu diungkapkan Akmal Malik pada awal tahun ini. Upaya Pemprov Kaltim dalam hal menurunkan angka kemiskinan ekstrem sepanjang tahun lalu juga sempat memeroleh pujian dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kala itu, tim evaluator yang terdiri dari Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, dan anggota lainnya menyampaikan apresiasi itu setelah mendengar laporan kinerja Akmal Malik selama tiga bulan pertama menjabat sebagai penjabat gubernur. Dari data yang disajikan, persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu hanya 0,1% atau sekitar 3.910 jiwa. 

Pada kesempatan itu, Ahmad Husin Tambunan juga sempat menegaskan arahan Presiden Joko Widodo yaitu prioritas penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, angka infl asi, pelayanan publik/perizinan dan rumah sakit/pelayanan kesehatan. Pada perkembangan lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan bantuan air bersih ke warga Kelurahan Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Prabowo menjelaskan bahwa bantuan air bersih itu diberikan agar warga tidak lagi mengalami krisis air bersih dan bisa melakukan panen selama tiga kali dalam setahun sehingga tidak ada lagi kendala kekeringan. Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza mengemukakan bahwa program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunungkidul untuk melakukan panen sebanyak tiga kali dalam setahun. “Ini airnya bisa 15 liter per detik, jadi untuk mengaliri semua 82 tandon.”

Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan penyitaan handphone dan catatan milik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh penyidik, Senin (10/6), merupakan perintah pimpinan terkait dengan upaya pencarian Harun Masiku. Penyidik KPK menyita barang-barang milik Hasto dan stafnya saat pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019—2024 dengan tersangka Harun Masiku yang berstatus buron sejak 2020. Di sisi lain, Nawawi mempersilakan apabila pihak Hasto menyatakan keberatan atas upaya paksa itu melalui jalur etik ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK maupun praperadilan. Tim hukum Sekjen PDIPHasto Kristiyanto menyebut buku catatan yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisi strategi pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Oleh sebab itu, pihak Hasto protes dan melaporkan penyidik KPK yang menyita barang-barangnya ke Dewas KPK. Laporan itu dimasukkan atas nama Kusnadi, staf Hasto, sebagai pelapor. Laporan itu terkait dengan dugaan pelanggaran Peraturan Dewas No. 2/2020.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran pada pagu indikatif tahun 2025 terbesar Rp29,8 triliun. Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, tambahan anggaran diusulkan atas konsekuensi pada tahapan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) kepada otorita IKN. "Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasi pada pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp 29,8 triliun," kata Raja. Dia menjelaskan, usulan penambahan itu meningkat drastis dibandingkan pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 285,9 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar. (Yetede)

Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Kendati begitu, pemerintah tidak boleh lengah lantaran harga beras berpotensi naik lagi akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data BPS, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kg, turun 0,91 % dibanding harga rerata pada Mei 2024 di Rp 15.263 per kg. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (10/6) mengatakan, saat ini harga beras cenderung turun. Namun, jumlah kabupaten / kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 38 daerah menjadi 58 daerah.

Harga beras tersebut juga berpotensi naik kembali karena produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 turun. Berdasarkan hasil Kerangka SampelAreaBPS, produksi padi setara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton. Pada Juni dan Juli 2024, produksinya diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan 3,73 juta ton. Jadi, ada potensi penurunan produksi padi 40-50 persen pada Juni-Juli 2024 dibanding puncak panen raya padi. ”Untuk itu, pemerintah perlu bersiap-siap dan mengantisipasi potensi kenaikan harga beras,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta.(Yoga)

Forum Air Dunia Ke-10 di Nusa Dua, Bali, 18-25 Mei 2024,telah berakhir. Mengambil tema ”Water for Shared Prosperity”, menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Di akhir acara, Forum Air Dunia 2024 melahirkan tiga poin dalam deklarasinya. Pertama, mendirikan center of excellence untuk ketahanan air, terutama jika dikaitkan dengan ancaman perubahan iklim. Kedua, mendorong pengelolaan sumber daya air untuk pulau-pulau kecil. Ketiga, mengusulkan Hari Danau Sedunia guna mengingatkan untuk melestarikan danau sebagai salah satu sumber air permukaan.

Dimana aspek kerja sama dalam bidang ilmu dan teknologi dalam pengelolaan air, perhatian khusus ke wilayah kepulauan (pulau-pulau kecil), serta kelestarian danau lebih ditekankan.Masalah ketersediaan air berputar sekitar distribusi volume air dengan standar kualitas tertentu yang tidak merata antarwaktu dan antarwilayah. Meski 70 % bumi terdiri atas air, hanya 3 % yang layak dikonsumsi.  Dari sudut pandang kuantitas, masalah yang dihadapi adalah ketersediaannya tidak merata antarwaktu dan antarwilayah. Saat musim hujan, air berlimpah.

Saat kemarau panjang, kita kekurangan air. Pun distribusi air yang memenuhi standar tidak merata dalam konteks kewilayahan. Masalah kesenjangan distribusi air menjadi lebih rumit ketika melibatkan pihak swasta. Sudah lama penduduk Indonesia menggantungkan pemenuhan air minum dengan membeli produk air minum dalam kemasan. 40 % penduduk Indonesia adalah konsumen air minum dalam kemasan, baik yang bermerek maupun isi ulang. Air adalah kehidupan. Kegiatan manusia dan perubahan iklim telah menjadi tantangan bagi pengelolaan air secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keadilan atas akses air juga perlu mendapat perhatian. Guna memenuhi kebutuhan air minum warga di daerah hilir, puluhan miliar liter air diambil dari sumber-sumber air permukaan dan akuifer di kawasan hulu (yang sebagian besar adalah daerah perdesaan) setiap tahun. Harus dipastikan bahwa kegiatan bisnis ini tidak menurunkan debit air di daerah hulu yang mengganggu pemenuhan kebutuhan air bagi warga di wilayah tersebut. Kebutuhan air warga wilayah hulu tidak hanya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kebutuhan air di wilayah hulu juga untuk sektor pertanian, bukan sebagai mata pencarian mereka belaka, tetapi hasilnya juga menjadi sumber pasokan pangan nasional. (Yoga)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, naik 25 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan diklaim untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan 16 anggota DPD dari empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Namun, usulan kenaikan anggaran tersebut dipertanyakan dan masih akan dievaluasi kembali sebelum diteruskan ke Banggar DPR. Usulan tambahan anggaran DPD disampaikan Sekjen DPD Rahman Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu, Rahman memaparkan bahwa berdasarkan SK Bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 5 April 2024, pagu indikatif DPD tahun 2025 sebesar Rp 1,17 triliun, sama dengan pagu anggaran tahun 2024. Tapi, jumlah itu tidak mencukupi kebutuhan DPD tahun depan.

”Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 karena ada penambahan anggota DPD dari empat provinsi hasil pemekaran di Papua,” kata Rahman. Dari empat provinsi baru itu, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, terdapat 16 anggota DPD. Dengan demikian, pada 2025, anggota DPD 2024-2029 berjumlah 152 orang, dari periode sebelumnya 136 orang. Untuk itu, diperlukan tambahan anggaran Rp 434 miliar sehingga total anggaran yang diajukan mencapai Rp 1,6 triliun atau naik 25 % dibanding tahun sebelumnya. (Yoga)

Pilkada langsung di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali. Namun, hingga kini, secara kumulatif, rapor kepala daerah di Indonesia masih terbilang sedang-sedang saja. Ketergantungan pemda pada kucuran dana dari pusat melalui dana transfer ke daerah masih sangat tinggi. Hanya sedikit kepala daerah yang berprestasi, memajukan daerah maupun menyejahterakan masyarakatnya. Tentu ini mengkhawatirkan dan perlu terus dicarikan solusinya. Salah satu faktornya adalah sulitnya mencari kepala daerah yang kreatif mengembangkan potensi daerahnya di mana SDA makin berkurang, penduduk bertambah, dan tantangan sosial-politik makin tinggi.

Memang ada sejumlah daerah, terutama di Indonesia timur, yang potensi SDA-nya belum tergali secara optimal. Semua itu membutuhkan pemimpin daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kuat, sekaligus mampu menegakkan demokrasi. Dasar desentralisasi di Indonesia tertuang dalam UU No 23/2014 tentang Pemda. Penyelenggaraan pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

UU ini mendorong terselenggaranya pemda yang mempraktikkan ”collaborative governance” yang berjiwa entrepreneur. Pemerintahan yang kolaboratif perlu dukungan untuk dipraktikkan karena tantangan pemerintahan (khususnya pemda) makin sulit. Namun, peluang untuk melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan makin terbuka dengan infrastruktur dan teknologi yang makin mumpuni. Konsep pemerintahan yang kolaboratif diyakini banyak ahli mampu meningkatkan performa pemda yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan sesuai tuntutan UU Pemda. Kolaborasi dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di daerah, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui interaksi formal dan informal dalam forum-forum tertentu.

Kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan yang baik. Jika kewirausahaan dipraktikkan dalam pemerintahan, maknanya adalah kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan APBD harus menjadi modal (capital) yang digunakan secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan SDA yang terbatas, pemda harus mengoptimalkan segala sumber daya dengan kreativitas dan inovasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Juga, hubungan pemda dan masyarakatnya harus semakin intens seiring dengan perkembangan infrastruktur komunikasi. (Yoga)