Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Klemens Kwaman, Cahaya dari Hadakewa
Lagu-lagu pop hit Indonesia timur menghibur pengunjung yang duduk santai menghirup udara laut di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Lembata, NTT, Kamis (16/5) petang. Sambil menyeruput minuman, dari kafe di pinggir pantai itu mereka memandang ke arah kawah Gunung Api Ile Lewotolok yang terus memuntahkan material vulkanik. ”Nanti malam terlihat jelas lavanya yang mengalir dari puncak,” ujar Klemens Kwaman (39). Dalam beberapa bulan terakhir, Ile Lewotolok, sedang aktif menyemburkan material vulkanik setelah erupsi besar. Pesisir pantai yang tenang dan sajian erupsi gunung api menjadi bagian dari pertimbangan Klemens menghadirkan kafe di tempat tersebut. Ada daya tarik yang bisa ”dijual”, terlebih bagi mereka yang baru pertama kali berkunjung ke Lembata.
Hanya 15 km Dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, ke kafe Hadakewa, dengan jalanan lebar dan mulus. Kafe itu adalah aset Desa Hadakewa. Namun, Klemens-lah pemilik ide sekaligus eksekutor. ”Kebetulan saya diberi mandat oleh masyarakat untuk memimpin Desa Hadakewa,” ujar Klemens yang kini menjalani periode kedua sebagai Kades Hadakewa. Sejak 2015, ia memimpin desa berpenduduk 1.117 jiwa itu. Kehadiran kafe sempat menuai perdebatan di kalangan masyarakat setempat. Klemens dituduh melakukan penyalahgunaan dana desa. Terlebih pembangunan kafe dilakukan tahun 2021 ketika masa pandemi Covid-19, saat perekonomian masyarakat terpukul.
Kehadiran kafe menyerap produksi masyarakat desa berupa hasil kebun dan hasil laut. Serapan terus meningkat seiring bertambahnya pengunjung yang mencapai ratusan orang setiap akhir pekan. Belum lagi kegiatan dari instansi pemerintah dan swasta. Tenaga kerja yang terserap juga bertambah, mulai dari juru masak hingga pramusaji. Belasan anak muda bekerja di sana. Penghasilan mereka dihitung berdasarkan omzet. ”Kami latih mereka agar bisa memberi pelayanan terbaik bagi pengunjung. Kualitas pelayanan akan terus ditingkatkan,” katanya. Jauh sebelum kafe, Klemens mempromosikan ikan teri asal Hadakewa ke pasar lokal hingga global. Pembeli dari luar negeri tertarik setelah ia memperkenalkan produk itu dalam sebuah acara di India pada September 2019.
Kini, produksi teri bisa dipantau lewat aplikasi penjualan dalam jaringan. Ada merang, peseng-peseng, siro, mao merah, mao putih, phada, dan gelle, dari bahasa daerah setempat, Lamaholot. Jika nelayan kesulitan menjual, BUMDes siap menyerap, lalu menjual ke pasar. Teri yang masih segar mereka olah, mulai dari dicuci, disortir berdasarkan jenisnya, hingga dijemur di bawah terik matahari paling cepat satu hari. Selanjutnya teri kering dikemas dalam berbagai ukuran, mulai dari 250 gram hingga 1 kg. Bagi Klemens, berbagai program yang ia kerjakan selama memimpin Hadakewa sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia juga tak mau membandingkan dirinya dengan kepala desa lain di Lembata. Ia merasa senang atas dukungan dari berbagai pihak. Dengan besaran dana desa di bawah Rp 1 miliar, ia membawa desa itu naik peringkat dari desa tertinggal tahun 2015 menjadi desa mandiri pada 2024. (Yoga)
Prabowo: RI Siap Tampung anak-anak Palestina yang Alami Trauma
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih mengatakan, Indonesia siap mengevakuasi 1.000 pasien warga Palestine, serta menampung anak-anak yatim piatu dan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat perang antara gerakan perjuangan Palestina Hamas dengan militer Israel. Selain itu, Indonesia juga siap mengirimkan tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza.
Hal ini merupakan bagian solusi yang ditawarkan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tanggap Darurat Gaza di Jordania. "Indonesia sudah mengumumkan siap mengevakuasi 1.000 pasien dirawat di Indonesia, dan begitu sembuh akan dikembalikan ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga menawarkan atas inisitif Ibu Khofifah (Mantan Gubernur Jawa Timur), dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat, siap menampung yatim piatu, anak-anak yang trauma. Ini sedang dibicarakan," kata Prabowo. (Yetede)
Tambahan Split untuk Pengeboran MNK
Menduplikasi ‘Kunci’ Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah mesti mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyarakat. Sebab, sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kunci penting pertumbuhan ekonomi, menunjukkan gelagat kelesuan. Menilik hasil survei konsumen lansiran Bank Indonesia periode Mei 2024, baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) memang masih berada di zona optimistis alias di atas 100. Namun, jika melihat tren bulanan, maka akan tampak bahwa ada indikasi penurunan optimisme konsumen. IKK pada Mei 2024 misalnya, turun 2,5 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan IKE yang melorot 4 poin, sedangkan IEK turun 1 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan optimisme konsumen pada bulan lalu memang wajar, mengingat ada tantangan yang cukup berat, terutama kurs rupiah yang masih loyo terhadap dolar Amerika Serikat. Efeknya menjalar ke produsen, lantaran kenaikan ongkos produksi akibat harga bahan baku yang kian mahal. Imbasnya, konsumen pun menanggung kenaikan harga. Situasi tersebut berkelindan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang membuat tantangan ke depan makin besar.
Faktanya, bank sentral AS, Federal Reserve, belum berselera untuk menurunkan suku bunga acuan. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (12/6) waktu AS, memutuskan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) di kisaran target 5,25%—5,5%.
Demikian pula Bank Indonesia yang belum leluasa untuk menurunkan suku bunga acuan, sejak penaikan BI Rate menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah itu ditempuh BI demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya BI untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran, yakni 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025.
Penguatan daya beli jelas masih diperlukan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun kelas menengah. Adapun, salah satu solusinya adalah melalui kebijakan fiskal yang responsif, misalnya penguatan bantalan sosial. Demikian pula bagi sektor produksi, insentif tetap dibutuhkan oleh dunia usaha.
Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah memastikan harga barang/jasa yang diatur pemerintah maupun harga pangan tetap stabil. Sebab, lonjakan harga keduanya, akan membuat inflasi turut melesat.
Pekerjaan Berat Prabowo-Gibran
Majalah The Economist memublikasikan tulisan berjudul Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis, 12 Oktober 2023, menyebutkan, masyarakat Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Hal ini pernah dialami oleh Thailand antara 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7% menjadi 14%. Populasi menjadi tua sebelum menjadi kaya dengan pendapatan per kapita pada 2021 hanya US$7.000. Hal yang sama sedang terjadi di Indonesia, yaitu memasuki periode aging population yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) tahun 2019, dan diperkirakan 48,2 juta jiwa (15,77%) tahun 2035. Pekerjaan berat Prabowo-Gibran adalah mentransformasi perekonomian Indonesia dari upper middle income ke developed country sebelum memasuki periode aging population. Atau bertransformasi dari pendapatan per kapita US$5.016 menjadi US$12.500. Aging population ditandai oleh lebih 14% penduduk Indonesia berusia lebih dari 65 tahun.
Terhambatnya trasformasi perekonomian Indonesia karena lemahnya produktifitas nasional yang tecermin pada Total Factor Productivity (TFP). Hal ini salah satunya tecermin pada total output per tenaga kerja atau rasio antara gross domestic product (GDP) per tenaga kerja yang hanya US$9.151. Produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai US$25.107, Singapura US$99.569, Korea Selatan US$56.077, dan China US$16.512. Dua negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah AS sekitar US$120.195 dan Australia US$115.384. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan rendahnya rata-rata pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh keluaran sekolah dasar (SD) atau tidak tamat SD. Selain itu, kandungan teknologi tinggi dalam barang-barang ekspor Indonesia juga sangat rendah. Skor kandungan teknologi tinggi dalam ekspor Indonesia hanya 43 dari skor maksimum 100, yaitu jauh lebih rendah dibandingkan China 85, India 61, Malaysia 80, Pilipina 78, Korsel 95, Thailand 73, AS 88 dan Jepang tertinggi 100.
Hal ini sejalan dengan besarnya persentase alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap PDB yang hanya 0,3%. Angka ini jauh di bawah standar negara maju, seperti Jepang 3,3%, AS 3,5%, Korsel 4,8%, dan Taiwan 3,6%. Bahkan alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk R&D tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Singapura 1,9%, Thailand 1,1%, Malaysia 1,0%, India 0,7% dan China 2,4%. Anggaran R&D Indonesia relatif sama dengan Filipina sekitar 0,3%. Demikian juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor R&D yang sangat kecil, yaitu 108.224 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 911.620 orang, China 5,269 juta orang, Australia 121.864 orang, Korsel 545,435 orang, dan AS 1,614 juta orang.
Faktanya, negara-negara maju dengan pengeluaran R&D yang besar memiliki jumlah pendaftaran hak paten tertinggi di dunia. Hal ini berdampak pada banyaknya jumlah ilmuwan atau peneliti yang memperoleh hadiah Nobel (Nobel prize) dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak 1990—2021, jumlah pemenang hadiah nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbanyak adalah AS 63, Jepang 15, China 5, Australia 3, India 1, dan Rusia 2 orang. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk naik kelas menjadi negara maju adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan belanja pemerintah dan swasta untuk R&D. Belanja SDM dan R&D diharapkan setara dengan negara maju, seperti Korsel, AS dan Jepang sehingga belanja R&D Indonesia naik dari hanya 0,3% GDP menjadi 3,5% GDP dalam 25 tahun ke depan. Hal ini setara dengan peningkatan dari US$3,957 miliar menjadi US$48,860 miliar. Meskipun demikian, secara nominal angka ini masih jauh dari anggaran R&D AS yang mencapai US$891,195 miliar.
PILKADA 2024 : Anies Siap Bertarung di Jakarta
Anies Baswedan siap bertarung dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta dalam ajang Pilkada 2024. Dia mendapatkan dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Anies, PKB Jakarta telah memulai terobosan baru dengan mendukungnya sebagai Cagub. “Ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan,” jelasnya, Kamis (13/6). Meskipun demikian, sosok Calon Wakil Gubernur yang akan disandingkan dengan Anies. Nama Kaesang Pangarep disebut-sebut berpeluang mendampingi Anies. Melihat dinamika itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wacana duet Anies Baswedan-Kaesang sangat mungkin terwujud. Oleh karena itu, Gerindra mendorong Ridwan Kamil maju sebagai Bakal Calon Gubernur Jakarta 2024.
Tak Ada Keistimewaan bagi Anak Joe Biden
Hunter Biden (54) putra Presiden AS, Joe Biden, divonis bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata api secara ilegal. Ia terancam penjara 25 tahun. Kasusnya menunjukkan tidak ada keistimewaan bagi anak presiden. Jangankan mendapat jabatan, bebas dari kasus hukum saja sulit. Juri Pengadilan Wilmington, kota kediaman keluarga Biden, memutuskan itu pada Selasa (11/6) siang atau Rabu dini hari WIB. ”Kami menghormati keputusan pengadilan,” kata Presiden Biden. Sebelumnya, ia menyatakan tak mengampuni Hunter jika telah divonis berkekuatan hukum tetap. Sebagai presiden, salah satu kewenangan Biden adalah mengampuni terpidana. Kasus Hunter kelanjutan penyelidikan catatan pajaknya oleh kantor pajak AS, IRS, karena ada kejanggalan. Di dalam penyelidikan itu, IRS menemukan bahwa Hunter memiliki pistol yang dibeli pada 2018.
Padahal, ketika penyelidikan dilakukan, Hunter tercatat sebagai pasien rehabilitasi narkoba. UU AS melarang pencandu alkohol atau narkotika memiliki senjata api. Hunter pun dilaporkan kepada polisi. Persidangannya dimulai pada 24 Mei 2024. Lalu, ia dinyatakan bersalah oleh juri. Ini pertama kali Hunter divonis bersalah sehingga pengamat hukum memperkirakan ada keringanan. Hakim belum memutuskan berapa lama Hunter harus dipenjara. Tim kuasa hukum Hunter mengatakan, mereka mengajukan banding. Jaksa Weiss menegaskan tidak ada seorang pun yang derajatnya lebih tinggi di mata hukum. Hunter sebagai orang dewasa memahami bahwa pilihannya salah dan mendatangkan konsekuensi hukum. (Yoga)
Kisah Miris Petani di Negeri Agraris
Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.
Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah. ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.
Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)
Pemuda yang Jadi Beban
Berdalih lowongan pekerjaan tidak sesuai kualifikasi pendidikan, banyak orang muda Korsel memilih menganggur. Mereka mengandalkan orangtua untuk hidup sehari-hari. Harian South China Morning Post, Selasa (11/6) menyebutkan, semakin banyak kakek-nenek di Korsel yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk cucu-cucu mereka. Inflasi yang tinggi membuat orangtua semakin sulit mengurus anak-anak mereka sendiri sehingga butuh bantuan kakek-nenek. Sementara, banyak orang muda menganggur atau tidak mampu mandiri. Layanan Informasi Ketenagakerjaan Korsel mencatat, pada 2020, 66 % warga Korsel berusia 25-34 tahun tinggal bersama orangtua atau hidupnya dibiayai orangtua meski ta tinggal serumah. Mereka disebut sebagai ”generasi kanguru,” mengacu pada anak kanguru yang terus tinggal di kantong induknya.
Harian The Korea Times, Kamis (6/6) menulis pada 2020, 73,4 % generasi kanguru tidak tamat kuliah dan 69,4 % di antaranya berasal dari Seoul dan sekitarnya, dan 66 % di antara mereka menganggur. Salah satunya Kim Young-joon (30) yang setiap hari ribut dengan orangtuanya karena perkara sepele. Pria yang lulus S-2 itu tersinggung setiap kali orangtuanya menasihati dia untuk mencari pekerjaan. Ia tidak mau bekerja karena lowongan kerja dianggap tidak sesuai pendidikannya. Kim mengatakan, dirinya bukan tidak mau bekerja. Namun, sekarang semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak hingga bisa membuatnya mandiri secara finansial. Banyak orang muda tidak keluar dari rumah orangtuanya untuk hidup mandiri karena memang menganggur. (Yoga)
Bangkitkan Kembali Lada Bangka Belitung
Di tengah godaan komoditas tanaman keras seperti karet dan sawit serta komoditas tambang timah, para petani lada di Belitung Timur tetap bertahan menanam rempah. Mereka memiliki secercah harapan agar sejarah kejayaan lada di pulau jalur rempah ini kembali terulang. Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, ekspor lada putih tahun 2023 mencapai 4.000 ton, naik dibanding 2022 di 3.600 ton. Secara nasional, ekspor lada putih menurun setiap tahun hingga terakhir 12.944 ton pada 2022. Produksi lada kini masih jauh dari catatan sejarah ekspor yang pernah mencapai 80.000 ton pada abad ke-16 atau pra-Indonesia.
Luas perkebunan lada di Bangka Belitung menyusut dalam 25 tahun terakhir. 1990-an, luas perkebunan lada di Bangka Belitung masih 90.000 hektar. Pada 2008, menyusut menjadi 33.000 hektar. Sempat ada penambahan luas lahan menjadi 44.494,56 hektar pada 2012. Pada 2022, luas lahan hanya bertambah menjadi 53.44 hektar. Ekspansi tambang timah menjadi salah satu pemicunya (Kompas.id, 25 April 2024). Padahal Lada Bangka Belitung telah memiliki sertifikat indikasi geografis (SIG) yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper. Dengan begitu, lada yang ada pada label tersebut dapat dipastikan sebagai lada yang berasal dari tanah perkebunan petani Bangka Belitung. Dulhadi (44), Ketua Kelompok Tani Bina Lestari II, Desa Lintang, Belitung Timur, mengungkapkan, saat ini petani lada kian terpuruk karena harga pasar global yang tak mampu mereka kendalikan.
Padahal, mereka ingin menanam lada demi menjaga Bangka Belitung sebagai pulau rempah. Upaya mereka terkendala harga pupuk yang mahal. Terlebih sejak Kementan membatasi kuota pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas pertanian, tidak termasuk lada. ”Kalau dulu pupuk subsidi, untuk urea seharga Rp 100.000-Rp 120.000 (per karung isi 50 kg). Tanpa subsidi, harga urea Rp 400.000-an. Belum lagi harga NPK, bisa Rp 500.000 lebih. Itu yang susah kami kendalikan,” tutur Dulhadi. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan harga pasar, dimana saat ini, harga lada di tengkulak masih cukup tinggi, yakni Rp 120.000 per kg. Namun, harga ini baru naik setelah beberapa tahun stagnan di angka Rp 50.000 per kg. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









