;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Evaluasi Capaian Tengkes Masih Dilakukan

13 Jun 2024

Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan angka tengkes atau stunting di Indonesia masih 21,5 %. cenderung stagnan dari tahun sebelumnya. Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono menuturkan, evaluasi masih dilakukan terkait capaian penurunan tengkes di Indonesia. Pasalnya, penurunan tengkes cenderung rendah. Dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi tengkes di Indonesia 21,5 %, hanya menurun 0,1 % dari tahun sebelumnya yang dilaporkan dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

”Kita sedang evaluasi dan lakukan penimbangan serentak bulan ini di seluruh Indonesia. (Penimbangan) sudah mulai dari dua minggu lalu dan ini bisa menyatukan kenapa ini penurunan stunting-nya sedikit. Apakah karena ada faktor teknis pengukuran atau survei memang menunjukkan penurunannya rendah,” tutur Dante yang ditemui di sela acara diseminasi hasil SKI 2023 di Jakarta, Rabu (12/6). Hal tersebut sebelumnya disampaikan pula oleh Kepada BKKBN Hasto Wardoyo saat ditemui akhir April 2024 dalam Raker Kesehatan Nasional 2024.

Pemadanan data tengkes antara data dalam SKI 2023 dan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) harus dilakukan. Sebab, ada selisih (gap) yang cukup signifikan di antara kedua data tersebut dalam capaian penurunan tengkes di daerah. Rendahnya capaian penurunan angka tengkes ini diakui Presiden Jokowi saat berkunjung ke Posyandu Wijaya Kusuma, Kebon Pedes, Bogor, Jabar, Selasa (11/6). ”Memang, kemarin turunnya hanya kecil 0,1 %.Tapi, apa pun, kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu, harus kita hargai,” ujar Jokowi. (Yoga)


Perumahan Bersubsidi Mangkrak

13 Jun 2024

Lanskap perumahan bersubsidi Vila Kencana Cikarang di Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/6/2024). Perumahan bersubsidi yang telah diresmikan penggunaannya pada tahun 2017 tersebut, pada saat ini sebagian besar terlihat dalam keadaan tidak terawat karena tidak dihuni. Hal ini disebabkan banyak hal, mulai dari covid 19, kondisi ekonomi yang sulit dan lokasi perumahan yang dirasa kurang strategis bagi para calon pembeli. (Yoga)

Janji Perlindungan bagi Jutaan Pekerja Kemitraan

13 Jun 2024

Setelah prosesnya sempat menggantung cukup lama, pemerintah kembali membahas regulasi perlindungan pekerja gig dengan status kemitraan. Peraturan itu akan mengatur tentang pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan bagi para pekerja mitra yang selama ini tidak terjamin karena adanya kekosongan hukum. Pekerja gig adalah tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas. Isu tentang pentingnya perlindungan pekerja gig berstatus mitra seperti pengemudi daring berbasis aplikasi atau ride hailing (ojol), mitra kurir lepas, dan pekerja gig lainnya, sebenarnya sudah mengemuka sejak lama. Seiring berkembangnya ekonomi digital, informalisasi kerja berkedok status kemitraan di sektor logistik dan transportasi daring kian marak. Namun, kekosongan hukum membuat pekerja gig selama ini rentan dieksploitasi.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Bidang Perekonomian Sumurung mengatakan, pemerintah mulai resmi menyusun regulasi perlindungan pekerja gig atau tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK) pada layanan angkutan berbasis aplikasi sejak tahun 2023. Namun, prosesnya memang sempat terhenti karena Pemilu 2024. Saat itu, ada keinginan agar penyusunan regulasi itu tidak terkontaminasi oleh isu politik. Sekarang, setelah pemilu berakhir, pembahasan dimulai kembali. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah kembali ada pembahasan dan bisa berprogres lagi. Harapan kami, lebih cepat selesai lebih bagus, yang jelas prosesnya kembali berjalan,” kata Sumurung dalam diskusi Perkembangan Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM yang digelar Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (12/6). (Yoga)


Drama Politik Anggaran Sri Mulyani

13 Jun 2024

Sri Mulyani menjadi nama yang paling banyak disebut sepekan terakhir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai Menkeu yang berwenang menetapkan pagu anggaran setiap kementerian/lembaga, ia menerima keluhan hingga protes keras dari sesama menteri yang tidak setuju anggarannya pada 2025 dipangkas. Sosok yang paling jengkel adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, karena pagu indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran kementeriannya tahun depan dipangkas separuh, dari Rp 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar. Pagu indikatif yang diberikan itu tidak sebanding dengan target kerja yang dibebankan kepada Kementerian Investasi pada 2025. Sesuai target di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target investasi ditetapkan naik dari Rp 1.650 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.850 triliun-Rp 1.900 triliun pada 2025.

”Bagaimana mungkin target investasi kita dinaikkan, tetapi anggarannya diturunkan? Bahkan camat di DKI Jakarta pun anggarannya lebih besar dari ini,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas RKP dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi, Selasa (11/6). Selama ini pagu yang dijatahkan untuk kementeriannya meningkat selaras dengan target kinerja yang dibebankan. Pada 2023, untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,2 triliun. Baru kali ini pagu anggaran diturunkan 44 % ketika beban kerja bertambah. Ia meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ”Selama ini, semua target bisa tercapai karena didukung anggaran memadai. Saya minta pimpinan, tolong panggil Ibu Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menjelaskan ini,” ucapnya. Jika anggarannya tetap dipangkas, Bahlil ”mengancam” akan menurunkan target kinerja investasi. ”Saya usul, dengan basis anggaran Rp 681 miliar yang ada, kita revisi saja target investasi di RKP menjadi Rp 800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” katanya.

Curhat dan keluhan jatah pagu anggaran yang menurun signifikan juga disampaikan menteri-menteri lain yang mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPR, tetapi caranya lebih halus. Pada hari yang sama, dalam raker bersama Komisi II DPR, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengeluhkan anggarannya yang turun dari Rp 7,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 6,4 triliun. Pagu itu hanya separuh dari usul kebutuhan anggaran yang awalnya diajukan untuk tahun 2025 sebesar Rp 14 triliun. Pagu Rp 6,4 triliun terlalu terbatas untuk menjalankan program-program kementerian tahun depan. Namun, ia sungkan menyurati Sri Mulyani untuk meminta tambahan anggaran. Di depan Komisi II DPR, ia meminta tambahan anggaran agar disamakan dengan anggaran pada 2023 dan 2024. Di saat kementerian lain mengalami pemotongan, pagu indikatif Kemenkeu justru naik 10 % dari Rp 48,35 triliun pada 2024 menjadi Rp 53,19 triliun.

Komisi XI DPR selaku mitra kerja Kemenkeu sempat menolak anggaran Rp 53,19 triliun tersebut. ”Kalau kami terus disuruh efisien, bahasa yang sama digunakan juga untuk Kemenkeu, dong. Karena anggaran DPR tahun 2025 pagunya sama dengan 2024 agar efisien, maka Kemenkeu mesti sama juga ukuran efisiennya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu butuh kenaikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax Administration System (CTAS). Kenaikan anggaran dibutuhkan untuk membiayai pegawai pajak yang secara masif akan diubah statusnya dari account representative (AR) menjadi fungsional. Pada akhirnya, Dolfie menyetujui usulan pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 53,19 triliun, syaratnya, Kemenkeu mesti memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam menjalankannya. (Yoga)


Dongkrak Penjualan, 55 Merek Otomotif Hadir di GIIAS 2024

13 Jun 2024

Sebanyak 55 merek otomotif akan meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, Banten, 18-28 Juli 2024. Otomotif yang dipamerkan meliputi kendaraan roda empat, roda dua, kendaraan penumpang, dan komersial. Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Rizwan Alamsjah mengatakan, 55 merek otomotif itu mencakup 31 merek kendaraan roda empat penumpang, 4 merek kendaraan komersial, dan 20 merek kendaraan roda dua, BBM maupun berbasis listrik. Merek otomotif yang akan dipamerkan, dari Jepang, China, Korsel, dan Eropa. Untuk segmen roda empat penumpang, berpartisipasi merek dari Jepang, antara lain Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, dan Suzuki.

Dari China, BYD, Chery dan Wuling. Dari Korsel, KIA dan Hyundai. Pabrikan Eropa, seperti BMW dan Mercedes-Benz. Hadir pula pendatang baru di dunia otomotif, pabrikan mobil listrik asal Vietnam, Vinfast. Untuk segmen kendaraan roda dua akan tampil, Honda, Royal Enfield, dan Vespa. Di segmen motor listrik berpartisipasi, antara lain, Alva, ION Mobility, dan Polytron. ”Kami melihat dunia otomotif Indonesia sangat potensial dan terus berkembang, baik dari sisi pasar maupun industrinya. Jumlah merek yang berpartisipasi sangat memberikan pengaruh positif bagi publik karena akan makin banyak disajikan alternatif pilihan,” ujar Rizwan dalam jumpa pers persiapan GIIAS, di Jakarta, Rabu (12/6). Tingkat partisipasi merek otomotif naik dari 49 merek pada GIIAS 2023 menjadi 55 merek pada GIIAS 2024.

Tambahan ini membuat area pameran pun ikut bertambah. GIIAS 2024 digelar di area seluas 112.000 meter persegi alias bertambah 12.000 meter persegi dibanding penyelenggaraan 2023 seluas 100.000 meter persegi. Rizwan berharap penambahan jumlah merek otomotif akan meningkatkan jumlah pengunjung dan omzet penjualan mobil. Pada GIIAS 2023, tercatat 465.000 pengunjung dengan omzet penjualan Rp 15 triliun, meningkat ketimbang GIIAS 2022 senilai Rp 12 triliun dan GIIAS 2021 senilai Rp 7 triliun. Rizwan berharap penyelenggaraan GIIAS 2024 bisa ikut mendongkrak penjualan mobil nasional. Mengutip data Gaikindo, penjualan mobil Januari-Mei 2024 mencapai 361.698 unit, menurun14,4 % ketimbang periode sama 2023 sebanyak 422.514 unit. (Yoga)


Harga Kopi Pecah Rekor, Waktunya Benahi Tata Kelola

13 Jun 2024

Akibat pasokan kopi asal Brasil dan Vietnam menurun, permintaan kopi robusta Nusantara melonjak pada masa panen kali ini. Harganya pun melambung, bahkan mencapai titik tertinggi. Kondisi ini dinilai jadi momentum membenahi tata kelola komoditas kopi Tanah Air agar semakin diakui dunia. Sejumlah petani kopi di Kota Pagaralam, Kabupaten Muaraenim, dan Kabupaten OKU Selatan, Sumsel, Rabu (12/6) menyatakan, harga kopi robusta membubung tinggi. Biji kopi petik merah laku dijual Rp 100.000-120.000 per kg. Angka ini merupakan rekor tertinggi harga robusta di wilayahnya. Adapun biji dari buah campur   asalan (tidak semua petik merah) berkisar Rp 70.000-Rp 72.000 per kg, harga tertinggi untuk kelas asalan.Kenaikan harga biji kopi disambut gembira oleh para petani. Pasalnya, kenaikan itu mencapai dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Harga kopi robusta asalan tahun lalu hanya berkisar Rp 30.000- Rp 40.000 per kg, sementara biji kopi petik merah masih sekitar Rp 45.000 per kg. Sementara harga kopi jenis arabika saat ini cenderung stabil, yakni yang asalan kurang lebih Rp 80.000 per kg dan petik merah Rp 120.000-Rp 130.000 per kg. ”Harga kopi robusta saat ini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah,” kata Ketua Dewan Kopi Indonesia Sumsel Zain Ismed. Tingginya harga biji kopi bisa menjadi pisau bermata dua. Euforia dapat memacu petani yang ingin mendapatkan uang cepat untuk petik asalan. Hal ini berisiko terhadap citra kopi Sumsel. Kalau kualitas diabaikan, kopi Sumsel bakal tetap dinilai buruk oleh pembeli. Zain mengingatkan petani dan pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi fenomena membubungnya harga kopi saat ini. Petani harus tetap mengutamakan kualitas panen guna menjaga kepercayaan pembeli. Pemerintah pun tidak boleh lepas tangan untuk mengingatkan dan memberdayakan petani. (Yoga)


Ramai Saat Pembukaan, Jakarta Fair Sedot Pengunjung

13 Jun 2024

Jakarta Fair Kemayoran 2024 mulai dipadati pengunjung pada hari pertama penyelenggaraannya. Pameran terbesar tahunan di Indonesia ini diharapkan mampu mempromosikan produk-produk buatan Indonesia. Presiden Jokowi meresmikan pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2024 di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Rabu (12/6), ditandai dengan pemukulan alat musik kenong. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, Jakarta Fair 2024 adalah rangkaian kegiatan ulang tahun ke-497 Jakarta. Pameran terbesar dan terlama di Indonesia ini berawal dari pameran kecil di kawasan Monas. ”Sekarang menjadi ajang pameran modern, panggung berbagai produk,” ujarnya. Pada penyelenggaraan tahun 2023, Jakarta Fair diikuti 2.500 pelaku usaha. Dalam 33 hari penyelenggaraannya dihasilkan transaksi Rp 7,3 triliun serta menyedot 6 juta pengunjung.

Ketua Panitia Penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran 2024 Karuna Murdaya menyebutkan, acara ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas masyarakat Indonesia, khususnya perdagangan barang dan jasa. Kendati dibuka pukul 19.00, masyarakat mulai ramai mengunjungi Jakarta Fair sekitar pukul 17.00. Semakin malam, pengunjung pun semakin padat. Direktur Pemasaran PT JIExpo Ralph Scheunemann menjanjikan perhelatan ke-55 ini bakal lebih nyaman ketimbang yang sebelumnya, seiring adanya penyesuaian zona pameran berdasarkan capaian tahun lalu. ”Area produk kosmetik lebih luas, tempatnya 5.000 meter persegi. Produk otomotif juga, memakai tiga aula karena tambahan kendaraan listrik. Zona permainan anak jadi satu dengan area makan supaya pengunjung lebih nyaman,” katanya.

Jakarta Fair 2024 diikuti 2.550 perusahaan dengan 1.550 stan. Pengunjung ditargetkan mencapai 6,7 juta dengan nilai transaksi lebih dari Rp 7,3 triliun, melampaui capaian tahun sebelumnya yang diikuti 2.500 perusahaan dengan 1.500 stan dan 6,3 juta kunjungan serta nilai transaksi Rp 7,3 triliun. BagiVina (37), pelaku usaha Vifas Batik dari Yogyakarta, Jakarta Fair 2024 adalah kali kelima ia memamerkan sekaligus menjual produk topi, tas, aksesori, dan kain. ”Relasi makin bagus sejak ikut Jakarta Fair. Ada langganan yang selalu borong. Kami targetkan untung tiga kali lipat dari modal,” ujarnya. Vina menyewa stan seharga Rp 175 juta selama 33 hari penyelenggaraan pameran. Produknya dijual mulai Rp 10.000 hingga Rp 150.000. (Yoga)


Ahmat Nuri Hadirkan Internet demi Kemajuan

13 Jun 2024

Tekad Ahmat Nuri, Kades Sepakung sejak 2013, menghadirkan internet ke Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Semarang, Jateng diawali keluhan masyarakat. Tahun 2016, masyarakat Sepakung belum mencicipi berbagai manfaat internet, seperti terhubung dengan orang lain di berbagai belahan dunia, mengakses pengetahuan dan hiburan, serta melakukan aktivitas jual beli daring. Padahal, di daerah lain, hal itu bisa diakses dengan mudah. Kondisi geografis Desa Sepakung di lembah yang dikepung sejumlah gunung dan perbukitan membuat kawasan itu tak terlingkupi sinyal internet. ”Jangankan sinyal internet, sinyal telepon seluler saja sulit. Kalau mau menelepon atau mengirim SMS, kami harus pergi ke titik-titik tertentu,” kata Ahmat, Selasa (21/5).

Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk mendatangi kantor-kantor penyedia jasa jaringan internet. Tak berbilang jumlah kantor penyedia jasa jaringan internet yang didatangi Ahmat. Sayang, tak satu pun yang tertarik menambah jaringan atau membuka akses internet ke Sepakung. Atas saran pakar-pakar teknologi informasi, Ahmat membuat sendiri jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya. ”Akhirnya ada satu orang yang mau membantu saya. Dia bilang, pembuatan jaringan internet di Sepakung sangat sulit, tapi tidak mustahil untuk dilakukan,” ujarnya. Ia lantas membuat konsep pengelolaan penyediaan internet, dan melalui BUMDes Mandiri Jaya di Sepakung membeli berbagai perlengkapan pendukung teknologi jaringan nirkabel atau WiFi. Termasuk pemancar mini atau mini BTS, yang dipasang di setiap dusun

Dari pemancar-pemancar mini tersebut, internet disalurkan ke rumah-rumah warga yang berlangganan menggunakan kabel, dengan biaya bulanan Rp 150.000 untuk jaringan internet tak terbatas atau unlimited. Dalam waktu dua tahun, dari 2016-2018, Pemerintah Desa Sepakung mengeluarkan anggaran Rp 30 juta-Rp 40 juta untuk menyediakan jaringan internet bagi masyarakat. Hingga kini, 80 % dari total penduduk 4.600 jiwa yang tersebar di 12 dusun sudah bisa menikmati internet. Sejak adanya internet, sebagian pelayanan masyarakat di Desa Sepakung menjadi berbasis internet. Bahkan, pemerintah desa setempat membuat aplikasi bernama Pamdesa. Melalui aplikasi itu, warga bisa mengajukan surat permohonan dan surat pengantar, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga akta. ”Dengan adanya aplikasi itu, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih praktis dan lebih cepat. Warga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor desa untuk mengurus beberapa dokumen tersebut,” tutur Ahmat.

Keberadaan internet juga berpengaruh pada sektor pariwisata di Desa Sepakung. Keindahan alam di desa tersebut awalnya tidak pernah terpublikasikan. Sejak internet masuk, pemerintah desa setempat dan warga gencar melakukan publikasi dan promosi pada potensi-potensi wisata setempat. Potensi-potensi wisata baru pun bermunculan seiring berjalannya waktu. Ahmat menyebut, kunjungan wisata ke desanya meningkat sepuluh kali lipat berkat gencarnya promosi dan sejumlah pengembangan yang dilakukan. Sebelumnya, jumlah kunjungan wisata di Desa Sepakung berkisar 1.000-2.000 orang per bulan. Kini mencapai 10.000 orang per bulan, yang membuat perekonomian masyarakat meningkat. Warga yang tadinya bekerja di luar wilayah mulai kembali bekerja di Sepakung. (Yoga)


Chandra Asri Group, ASECH, dan Jimbaran Hijau Resmikan Inovasi Showcase Nasional Jalan Aspal Plastik di Bali

13 Jun 2024
PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia,  berkolaborasi dengan ASEAN Center of Excellent on Smart City (ASECH) dan Jimbaran Hijau meresmikan Showcash Nasional Jalan Aspal Plastik di Kawasan Jimbaran Hijau pada Selasa (11/6/2024). Bali dipilih sebagai Showcase karena lokasinya yang strategis (internasional hub), memiliki banyak lembaga swadaya masyarakat dan komunitas, serta tersohor sebagai destinasi rekreasi terbaik di dunia, sehingga dapat mendorong peningkatan adopsi inovasi aspal plastik ini di Indonesia. Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai menyampaikan sebagai mitra pertumbuhan, Chandra Asri Group berkomitmen untuk mendorong penerapan aspal plastik secara berkelanjutan sebagai solusi  bagi permasalahan  sampah plastik di berbagai wilayah di Indonesia. (Yetede)

Legislasi Buruk di Pengujung Jabatan

13 Jun 2024
UPAYA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden merevisi sejumlah undang-undang strategis pada akhir masa jabatan patut dipertanyakan. Tindakan ini tak hanya mencurigakan, tapi juga menunjukkan adanya pola legislatif yang buruk dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Sejumlah undang-undang yang menjadi target revisi itu adalah Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.

Untuk dua undang-undang pertama, substansinya bahkan sudah disepakati oleh DPR bersama presiden untuk dibawa ke sidang paripurna. Artinya, revisi terhadap dua undang-undang itu tinggal pengesahan. Tidak hanya itu, untuk revisi Undang-Undang MK dan Undang-Undang Penyiaran, proses dan substansi yang diatur menuai kritik dan penolakan. Revisi Undang-Undang MK berpotensi menyebabkan hakim konstitusi tersandera oleh konflik kepentingan lembaga pengusul, sementara revisi Undang-Undang Penyiaran berpotensi menyebabkan kebebasan pers terancam.

Tindakan DPR dan presiden ini mengingatkan kita pada situasi serupa pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo periode pertama pada 2019. Saat itu, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan mengabaikan partisipasi masyarakat, yang kemudian terbukti melemahkan KPK sebagai lembaga yang selama ini sangat dipercaya oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pengalaman masa lalu menunjukkan kritik dan penolakan dari masyarakat sering kali tidak diindahkan, dan proses legislasi yang kontroversial tetap dilanjutkan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Bukti nyatanya adalah KPK yang kini menjadi lembaga yang diragukan efektivitasnya. (Yetede)