Tekad Ahmat Nuri, Kades Sepakung sejak 2013, menghadirkan internet ke Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Semarang, Jateng diawali keluhan masyarakat. Tahun 2016, masyarakat Sepakung belum mencicipi berbagai manfaat internet, seperti terhubung dengan orang lain di berbagai belahan dunia, mengakses pengetahuan dan hiburan, serta melakukan aktivitas jual beli daring. Padahal, di daerah lain, hal itu bisa diakses dengan mudah. Kondisi geografis Desa Sepakung di lembah yang dikepung sejumlah gunung dan perbukitan membuat kawasan itu tak terlingkupi sinyal internet. ”Jangankan sinyal internet, sinyal telepon seluler saja sulit. Kalau mau menelepon atau mengirim SMS, kami harus pergi ke titik-titik tertentu,” kata Ahmat, Selasa (21/5).

Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk mendatangi kantor-kantor penyedia jasa jaringan internet. Tak berbilang jumlah kantor penyedia jasa jaringan internet yang didatangi Ahmat. Sayang, tak satu pun yang tertarik menambah jaringan atau membuka akses internet ke Sepakung. Atas saran pakar-pakar teknologi informasi, Ahmat membuat sendiri jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya. ”Akhirnya ada satu orang yang mau membantu saya. Dia bilang, pembuatan jaringan internet di Sepakung sangat sulit, tapi tidak mustahil untuk dilakukan,” ujarnya. Ia lantas membuat konsep pengelolaan penyediaan internet, dan melalui BUMDes Mandiri Jaya di Sepakung membeli berbagai perlengkapan pendukung teknologi jaringan nirkabel atau WiFi. Termasuk pemancar mini atau mini BTS, yang dipasang di setiap dusun

Dari pemancar-pemancar mini tersebut, internet disalurkan ke rumah-rumah warga yang berlangganan menggunakan kabel, dengan biaya bulanan Rp 150.000 untuk jaringan internet tak terbatas atau unlimited. Dalam waktu dua tahun, dari 2016-2018, Pemerintah Desa Sepakung mengeluarkan anggaran Rp 30 juta-Rp 40 juta untuk menyediakan jaringan internet bagi masyarakat. Hingga kini, 80 % dari total penduduk 4.600 jiwa yang tersebar di 12 dusun sudah bisa menikmati internet. Sejak adanya internet, sebagian pelayanan masyarakat di Desa Sepakung menjadi berbasis internet. Bahkan, pemerintah desa setempat membuat aplikasi bernama Pamdesa. Melalui aplikasi itu, warga bisa mengajukan surat permohonan dan surat pengantar, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga akta. ”Dengan adanya aplikasi itu, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih praktis dan lebih cepat. Warga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor desa untuk mengurus beberapa dokumen tersebut,” tutur Ahmat.

Keberadaan internet juga berpengaruh pada sektor pariwisata di Desa Sepakung. Keindahan alam di desa tersebut awalnya tidak pernah terpublikasikan. Sejak internet masuk, pemerintah desa setempat dan warga gencar melakukan publikasi dan promosi pada potensi-potensi wisata setempat. Potensi-potensi wisata baru pun bermunculan seiring berjalannya waktu. Ahmat menyebut, kunjungan wisata ke desanya meningkat sepuluh kali lipat berkat gencarnya promosi dan sejumlah pengembangan yang dilakukan. Sebelumnya, jumlah kunjungan wisata di Desa Sepakung berkisar 1.000-2.000 orang per bulan. Kini mencapai 10.000 orang per bulan, yang membuat perekonomian masyarakat meningkat. Warga yang tadinya bekerja di luar wilayah mulai kembali bekerja di Sepakung. (Yoga)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia,  berkolaborasi dengan ASEAN Center of Excellent on Smart City (ASECH) dan Jimbaran Hijau meresmikan Showcash Nasional Jalan Aspal Plastik di Kawasan Jimbaran Hijau pada Selasa (11/6/2024). Bali dipilih sebagai Showcase karena lokasinya yang strategis (internasional hub), memiliki banyak lembaga swadaya masyarakat dan komunitas, serta tersohor sebagai destinasi rekreasi terbaik di dunia, sehingga dapat mendorong peningkatan adopsi inovasi aspal plastik ini di Indonesia. Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai menyampaikan sebagai mitra pertumbuhan, Chandra Asri Group berkomitmen untuk mendorong penerapan aspal plastik secara berkelanjutan sebagai solusi  bagi permasalahan  sampah plastik di berbagai wilayah di Indonesia. (Yetede)

Para pelaku bisnis di sektor pertambangan mulai bernapas lega. Pasalnya, permintaan komoditas batu bara dari domestik dan regional mulai meningkat beberapa waktu belakangan ini. Sayangnya, tingginya permintaan batu bara tersebut masih sangat berfluktuasi akibat banyaknya tantangan yang menyelimuti industri batu bara nasional. Kewajiban menempatkan minimal 30% devisa hasil ekspor (DHE) di bank nasional setidaknya untuk 3 bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36/2023 serta rencana pemberlakuan skema pungut salur dana kompensasi batu bara dinilai menambah beban pelaku usaha. Apalagi kebijakan tersebut diberlakukan di tengah meningkatnya beban operasional usaha dari kenaikan kewajiban pembayaran royalti pertambangan yang berlaku pada 2022.

Fluktuasi harga ‘emas hitam’ yang saat ini mulai landai, membuat bisnis ini menjadi lebih menantang. Kondisi pasokan berlebih di pasar global, membuat harga batu bara akhir-akhir ini terkoreksi cukup dalam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Indonesia Mining Association (IMA) memproyeksikan rerata harga batu bara hingga akhir 2024 fluktuatif di rentang US$110—US$120 per ton. Adapun, rerata harga batubara acuan (HBA) sepanjang Januari—Mei 2024 berada di kisaran US$118 per ton atau lebih rendah sekitar 40% dari rerata HBA tahun sebelumnya di level US$210 per ton. Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional mencapai 775 juta ton sepanjang 2023, melampaui target produksi pada 2023 yang dipatok sebesar 695 juta ton dan menjadi rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Kementerian ESDM mencatat realisasi wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara pada 2023 mencapai 213 juta ton atau 121% dari target 177 juta ton. Di sisi lain, pemerintah menargetkan produksi batu bara pada 2024 berada di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik di sekitar 181,28 juta ton. Adapun, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyetujui rencana produksi batu bara Indonesia mencapai 2,74 miliar dari 587 perusahaan dalam 3 tahun mendatang. Hanya di Eropa dan Amerika Utara saja yang telah mengurangi penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Kendati, pada masa pandemi Covid-19, beberapa negara di Eropa kembali menyalakan pembangkit listrik dengan sumber energi fosil akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Peluang ini tentu saja perlu dimanfaatkan negara-negara produsen batu bara, termasuk Indonesia untuk mempertebal pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menarik dana simpanan dan pembiayaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagaimana nasib BSI ke depan? Pelajaran apa saja yang dapat dipetik? Bagaimana sejarah BSI? . BSI yang berdiri pada 1 Februari 2021 adalah hasil merger dari tiga bank syariah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah. Komposisi pemegang saham BSI meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Pemegang saham lainnya di bawah 5%. Dengan merger itu, BSI digadang-gadang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan bahkan menduduki 10 besar bank syariah tingkat dunia pada 2025.  

Sejauh mana kinerja BSI per kuartal I/2024? BSI mampu meningkatkan perolehan laba bersih 17,07% menjadi Rp1,71 triliun per kuartal I/2024. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 2,01% (year-on-year/YoY) menjadi Rp4,38 triliun. Kemudian, pendapatan dari penyaluran dana tumbuh 12,26% menjadi Rp 6,31 triliun. Cadangan turun 27,84% menjadi Rp541,31 miliar.  Untunglah, tingkat efisiensi yang tampak pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun 71 basis poin (bps) menjadi 68,94%. Lantas, apa saja pelajaran berharga yang dapat dipetik?.Pertama, Muhammadiyah akan mengalihkan dana mereka di BSI ke bank syariah lainnya seperti Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat dan beberapa bank syariah lainnya. 

Kedua, apakah penarikan dana Muhammadiyah itu akan membuat BSI limbung? Berapa besar dana pihak ketiga (DPK) BSI? Data Biro Riset Infobank menunjukkan DPK BSI Rp293,24 triliun per April 2024. Nah, ketika Muhammadiyah menarik dana sekitar Rp13 triliun atau 4,43% dari DPK BSI, itu berarti penarikan dana tak begitu berpengaruh.  Ketiga, namun dipandang dari sisi manajemen aset dan liabilitas (assets and liabilities management), sudah barang tentu penarikan dana itu akan memengaruhi margin pendapatan secara keseluruhan. 

Keempat, apakah penarikan dana Muhammadiyah itu boleh dikatakan sebagai rush (penarikan dana secara besar-besaran)? Tidak. Mengapa? Karena Muhammadiyah tidak akan menarik dana secara tunai. Dengan demikian, BSI masih memiliki cukup waktu untuk memenuhi permintaan penarikan dana itu.  Kelima, sesungguhnya, ada kiat lain bagi BSI untuk melakukan pendekatan kepada Muhammadiyah supaya tidak menarik seluruh dana mereka di BSI. Keenam, di sisi lain, bank syariah yang akan menerima limpahan dana Muhammadiyah mulia tersenyum riang karena akan segera menerima dana triliunan tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Ketujuh, namun bank syariah harus mampu meningkatkan kualitas pembiayaan mereka di tengah kenaikan ketidakpastian ekonomi global. 

Persaingan dalam menyerap gabah hasil panen petani yang semakin ketat membuat ribuan penggilingan padi skala kecil gulung tikar. Penggilingan kecil ini rontok satu per satu karena kalah dari perusahaan yang memiliki modal besar dan teknologi pengolahan yang lebih mutakhir. Keberadaan penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa turut menggerakkan perekonomian desa. Selain mnyediakan lapangan kerja, keberadaannya turut meningkatkan nilai tambah produksi pertanian. Kompas menemukan fakta tersebut pada periode Maret-Mei 2024 di sejumlah provinsi di Sumatera dan Jawa. Nurfuddin (43), pengelola penggilingan padi skala kecil di Desa Bumi Asih, Lampung Selatan, baru memproduksi beras lagi Maret 2024, itu pun sepekan sekali.

Penggilingan berkapasitas produksi 10 ton beras itu ”mati suri”   tiga bulan akibat tak punya modal untuk membeli gabah di harga tinggi. Dia juga kesulitan bersaing di pasar dalam menjual beras. Ia cuma mampu menghasilkan beras berkualitas medium yang baru habis seminggu setelah giling. Nurfuddin tidak akan pusing jika Perum Bulog mau membeli berasnya. Namun, standar mutu beras yang bisa diterima Bulog kian tinggi sehingga kualitas berasnya tidak masuk. Untuk menembus Bulog, Nurfuddin mesti memperbaiki penggilingannya agar kualitas produknya meningkat. ”Bukannya tak mau memperbaiki. Saya terbentur dana,” ucap Nurfuddin. Ia menilai, pemerintah belum memberikan solusi agar penggilingan kecil tidak bangkrut.

Bantuan yang diharapkan adalah agar pengusaha penggilingan kecil bisa mengakses pinjaman berbunga rendah guna memodernisasi mesin. Ferry Priyatna (58), pelaku usaha penggilingan di Indramayu, Jabar, bahkan terpaksa berhenti beroperasi sejak dua tahun lalu akibat kalah saing dengan penggilingan padi berskala besar. ”Mereka (produsen besar) berani beli gabah dengan harga tinggi. Kami jelas kalah,” kata Ferry yang kini menjadi perantara penjualan beras antarpedagang. Penggilingan padi milik Ferry di Kecamatan Widasari itu biasanya mempekerjakan 10-12 orang untuk proses produksi dalam menghasilkan beras. Setelah penggilingannya berhenti beroperasi, semua pekerja juga turut diberhentikan. Ferry mengakui, selain kalah modal dan teknologi dari penggilingan besar, harga jual beras yang tidak stabil juga turut memperburuk keadaan. (Yoga)

Suatu sore di pertengahan Maret 2024, seorang pedagang gabah mendatangi Ratnadi (47), pemilik penggilingan padi rakyat di Desa Jatireja, Subang, Jabar, membawa baki berisi padi dan menawarkan ke Ratnadi. ”Kok, beda dengan yang di video?” tanya Ratnadi kepada si calo. Menurut rencana, gabah itu akan diolah jadi beras IR, nama populer warga setempat, menyebut beras bahan pangan sehari-hari. Jelas ini bukan jenis beras ketan. Setelah mempertimbangkan mutu gabah dan situasi pasar, Ratnadi menolak membeli dan mengarahkan pria tadi ke pengolahan padi lain. Ayah tiga anak ini memilih menggiling gabah ketan karena tak kuat bersaing menggiling gabah untuk beras konsumsi.

Ia tak punya modal untuk membeli gabah dalam jumlah besar, apalagi jika terjadi kenaikan harga di pasaran. Sementara makin banyak penggilingan berteknologi mutakhir yang bisa menghasilkan beras lebih melimpah, tetapi harganya murah. Daripada babak belur bertahan di beras umum, ia beralih memproduksi beras ketan. Beruntung, Subang punya jenis ketan unggulan, yaitu ketan grendel. Karena produksi ketan, penggilingan Ratnadi yang berkapasitas produksi 15 ton beras sekali giling tetap beroperasi, tetapi hanya berkutat di ketan. (Yoga)

Kecemasan melanda warga yang berurusan dengan beras, karena harganya dinilai belum stabil. Langkah yang tepat dibutuhkan agar tidak kelimpungan menghadapi ketidakpastian. Situasi ini dihadapi Hanto (46), pemilik Warteg Dadijaya, di Mampang Prapatan, Jaksel. Di tengah ketidakpastian harga beras, ia tetap memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, pada Selasa (11/6). Hanto berusaha menjaga harga dagangannya stabil meski harga bahan-bahan pangan, termasuk beras, naik turun. ”Kalau bisa, jangan sampai kejadian harga beras naik,” kata pemilik warung asli Kota Tegal, Jateng itu.

Menurut dia, jika harga beras naik lagi, keuntungan yang bisa diambil dari usaha wartegnya akan turun. Dua tahun lalu, ia biasa membeli beras Rp 9.500-Rp 10.000 per liter (1 liter = 0,753 kg). Harga naik ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter pada awal tahun ini dan mencapai Rp 13.000 per liter bulan Februari. Kini, harga sudah menjinak, tetapi hanya kembali ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter. Keuntungan Hanto berkurang, karena ia menjaga pelanggan, sebab persaingan usaha warteg sudah ketat.

BPS menyebutkan, harga beras berpotensi naik lagi karena produksi padi pasca-puncak panen raya April-Mei 2024 turun. Kerangka Sampel Area BPS menunjukkan, produksi padi setara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton. Produksi Juni 2024 diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan pada Juli 3,73 juta ton. Artinya, produksi padi berpotensi turun 40-50 % pada Juni-Juli 2024 dibanding puncak panen raya padi (Kompas.id, 11/6/2024). (Yoga)

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, didampingi tiga wakil ketua KPK, yakni Johanis Tanak, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, terlihat sedang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR terkait anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). KPK mengusulkan tambahan lebih dari Rp 117 miliar untuk anggaran 2025. Kebutuhan anggaran KPK pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang tersedia saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. (Yoga)