;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Perempuan Korban Pinjol Membutuhkan Kehadiran Negara

29 Apr 2025
Praktik rentenir dalam bentuk pinjaman daring atau biasa disebut dengan pinjaman online (pinjol) kian mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat kelompok rentan, terutama para perempuan. Pemerintah harus segera bertindak menghentikan praktik itu agar tak semakin banyak korban yang jatuh. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan organisasi masyarakat sipil meminta negara hadir melindungi perempuan korban dan memutus lingkaran kekerasan yang dialami para perempuan yang terjerat utang berlipat-lipat akibat skema bunga-berbunga yang diterapkan pengelola akun pinjol. ”Komnas Perempuan mendesak agar negara tidak melakukan pengabaian terhadap perempuan korban pinjol yang mengalami kekerasan berlapis dan pelanggaran hak asasi manusia berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan  merendahkan martabat manusia,” ujar Sondang Frishka Simanjuntak, komisioner Komnas Perempuan, Senin (28/4/2025), di Jakarta.

Perempuan bisa dengan mudah menjadi korban pinjol karena persyaratan meminjam dan aksesnya amat mudah jika dibandingkan dengan proses pinjaman di bank pada umumnya. Cukup dengan nomor telepon, kartu tanda penduduk, dan foto diri (swafoto), peminjam di pinjol bisa langsung menerima dana. Kekerasan berlapis yang dialami perempuan korban pinjol merupakan persoalan serius dan sudah berlangsung lama, bahkan sebelum pandemi Covid-19. ”Negara harus hadir untuk memenuhi hak korban atas penanganan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan,” kata Sondang. Karena lemahnya perlindungan negara, pinjol justru lebih sering menjadijebakanjerat utang, eksploitasi, tipu daya dengan memanfaatkan kerentanan kelompok miskin dan perempuan, serta menghasilkan kejahatan baru atau kejahatan lanjutan dan berlapis. Koordinator Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Siti Mazumah menilai, kasus perempuan korban pinjol merupakan persoalan sistemik yang harus menjadi perhatian bersama untuk memutus lingkaran setan kekerasan pada perempuan. (Yetede)


Perintah Presiden untuk Melakukan Evaluasi Menyeluruh di BUMN

29 Apr 2025

Presiden Prabowo meminta seluruh direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik menyimpang. Evaluasi terhadap kinerja direksi BUMN akan dilakukan manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, guna meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring target besar yang dibebankan kepada lembaga tersebut. ”Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan,” tutur Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore.

Presiden juga menyerahkan tugas evaluasi kinerja direksi BUMN ini kepada manajemen Danantara. ”Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tambahnya. Penggantian direksi, menurut Presiden, bisa dengan mempromosikan para pegawai yang ada di dalam BUMN sepanjang berprestasi. Apabila tidak ada, manajemen Danantara bisa memilih para ahli. Presiden juga meminta supaya pemilihan direksi baru tak menggunakan pertimbangan suku, agama, ras, atau latar belakang partai politik. (Yoga)


Negara Rugi Rp 1 Triliun Akibat Investasi Fiktif PT Taspen

29 Apr 2025

BPK menaksir kerugian negara akibat investasi fiktif PT Taspen Persero sebesar Rp 1 triliun. BPK menemukan adanya penyimpangan dana yang merugikan negara. Dengan adanya hasil kalkulasi kerugian negara itu, KPK memastikan kasus ini akan segera disidangkan. Hasil kalkulasi kerugian negara itu diserahkan pihak BPK kepada KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). Dirjen Pemeriksaan Investigasi BPK, I NyomanWaramenyampaikan, dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan dana yang berindikasi pada tindak pidana. ”Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp 1 triliun,” ujarnya.

KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana PT Taspen melalui investasi fiktif ini. Keduanya adalah mantan Dirut PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) dan mantan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Pada mulanya, KPK selaku penyidik memperkirakan kerugian negara akibat penyimpangan itu sebesar Rp 200 miliar. Untuk menghitungnya, BPK kemudian turut dilibatkan. Kasus ini bermula pada 2019, ketika PT Taspen menempatkan dana investasi sebesar Rp 1 triliun pada produk reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola PT Insight Investment Management (PT IIM).

Proses pemilihan manajer investasi diduga dilakukan sebelum adanya penawaran resmi. Praktik ini dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta aturan internal PT Taspen. Penempatan dana investasi yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi perusahaan, khususnya terkait penanganan aset, malah menimbulkan kerugian negara. Pada saat bersamaan, praktik investasi PT Taspen malah menguntungkan empat perusahaan, yakni PT IIM (Rp 78 miliar), PT Valbury Sekuritas Indonesia (Rp 2,2 miliar), PT Pacific Sekuritas (Rp 102 juta), dan PT Sinarmas Sekuritas (Rp 44 juta), serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan kedua tersangka. (Yoga)


Pinjol Menjerat Perempuan

28 Apr 2025

Pinjaman daring atau pinjol (pinjaman online), yang marak beberapa tahun terakhir, sering menimbulkan masalah ekonomi dan kemanusiaan di masyarakat, terutama di kalangan perempuan kepala keluarga. Sejumlah perempuan jadi korban kekerasan, mengalami gangguan kesehatan dan mental, bahkan mengakhiri hidup akibat pinjol. Banyak perempuan kepala keluarga menjadi korban pinjol, karena dalam praktiknya, pinjol, terutama yang ilegal, menjadi wajah baru lintah darat yang beroperasi di ruang digital. Pinjamannya terlihat seperti memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat, tetapi ujungnya justru menjerumuskan peminjamnya dalam lautan utang. Sejumlah korban pinjol mengaku tidak menyadari bunga pinjaman yang diajukannya tinggi dan berlipat-lipat (bunga-berbunga).

Akibatnya, mereka harus gali lubang tutup lubang, melunasi utang pinjol dengan pinjol lainnya. ”Pinjol yang eksploitatif telah menjelma menjadi praktik lintah darat dalam wujud yang modern. Utang yang mencekik, bunga tak masuk akal, serta teror ataupun kekerasan fisik, psikologis, dan verbal dialami para korban pinjol,” kata Direktur LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan, Minggu (27/4), di Jakarta. Sejak 2018 hingga 2024, LBH Jakarta menerima 1.944 pengaduan dari para korban pinjol di Jabodetabek serta luar Jabodetabek. Sebanyak 1.208 (62,14 %) korban adalah perempuan. Dari pengaduan yang masuk, diduga telah terjadi berbagai pelanggaran atas privasi korban pinjol.

Ketika pembayaran utang tertunggak, pemberi pinjaman menyebarkan informasi korban ke kontak-kontak yang ada di telepon seluler korban. Berbagai kekerasan yang dialami perempuan korban pinjol hingga saat ini tidak disikapi serius oleh negara. ”Kondisi ini menunjukkan bahwa negara gagal melindungi warganya dari praktik ekonomi yang tidak adil,” kata Fadhil. Banyaknya perempuan yang terjerat pinjol sejalan dengan tingginya aktivitas mereka terhadap praktik pinjam-meminjam secara daring. Jumlah pembiayaan macet alias tingkat wanprestasi(TWP) 90 hari pinjaman perseorangan pada Januari 2025 mencapai Rp 1,46 triliun, pembiayaan macet perempuan mencapai Rp 752,11 miliar, lebih besar ketimbang laki-laki sebesar Rp 716,79 miliar. (Yoga)


Belum Meredanya Tantangan Kinerja Emiten BUMN

28 Apr 2025

Kinerja BUMN yang terdaftar di pasar saham Indonesia, cenderung melambat hingga akhir tahun 2024 dan diprediksi akan terus menurun pada 2025. Dinamika ekonomi di dalam dan di luar negeri turut memberi dampak negatif terhadap kinerja berbagai sektor emiten BUMN ke depan. BCA Sekuritas, yang mengompilasi laporan kinerja 37 perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai akhir 2024, mencatat bahwa salah satu indikator kinerja berupa revenue atau pendapatan kotor emiten BUMN rata-rata masih di zona positif. Namun, pertumbuhan revenue menurun pada triwulan akhir dan lebih rendah dibanding level pertumbuhan pada triwulan kedua dan ketiga 2024.

Pengeluaran untuk modal kerja atau capital expenditure (capex) per tiga bulan pada 2024 dinamis, tetapi juga melambat pada triwulan akhir. Rasio earnings per share (EPS) atau laba per saham rata-rata dari emiten BUMN hingga triwulan IV-2024 terus naik hingga nilai 5, tertinggi setelah rasio EPS pada triwulan I-2023. EPS adalah indikator berapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin besar nilai EPS, profitabilitas saham semakin baik. Namun, naiknya EPS saham BUMN di tengah turunnya revenue mengindikasikan berkurangnya kepemilikan saham oleh publik.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, Sabtu (26/4) juga mengamati, emiten BUMN, khususnya yang masuk dalam konstituen Indeks BUMN20, yang memuat 20 emiten BUMN berkinerja baik, banyak yang masih mencatatkan kinerja positif. Khususnya, emiten di sektor bahan baku, utilitas, dan perbankan. Audi tidak menampik adanya tren penurunan pendapatan dan saham pada banyak emiten BUMN di berbagai sektor. Hal ini tidak lepas dari tekanan ekonomi dan politik global yang bahkan menjalar hingga triwulan awal 2025. ”Kami berpandangan performance perusahaan BUMN pada 2024 menghadapi banyak tantangan,” ujar Audi. Diantaranya dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS yang memberi sentimen negatif pada perdagangan global hingga depresiasi rupiah. (Yoga)


Jejak Kerja Keras China

28 Apr 2025

China telah membuat kapal induk. China telah pergi ke ruang angkasa. Mereka sudah menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mimpi mereka masih panjang, membuat pulau dengan mudah dan melanjutkan eksplorasi ke ruang angkasa. Saat wartawan dari berbagai negara, mengunjungi Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd (TZCO) di Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China, baru diketahui, sejarah panjang inovasi mereka yang bukan sulap dan bukan sihir. Pendiri mereka sejak awal paham untuk memajukan China dan juga tampil di dunia, yaitu salah satunya dengan membangun industri alat berat. TZCO didirikan pada 1950 sebagai industri alat berat paling awal di China dan berkembang hingga merupakan bagian dari 100 perusahaan pilot untuk mengembangkan korporasi modern pada 1995. Dalam perjalanan selanjutnya mereka merger dengan perusahaan lain, yaitu Yuci Hydraulic Group Co Ltd dan Shanxi Machinery Manufacturing Company.

Awalnya TZCO adalah produsen kerangka besi, pada 1961 TZCO berhasil membuat crane raksasa.   Capaian lain seperti membangun peluncur roket hingga berbagai alat berat. Pada 2023 mereka telah membuat ekskavator tanpa pengemudi. Pengemudi cukup berada di kantor, hingga ekskavator raksasa bekerja dengan teknologi pengendali jarak jauh berbasis transmisi data yang menggunakan teknologi 5G. TZCO terus membuka berbagai bisnis baru, termasuk bisnis alat berat pertambangan batubara. Mereka kembali melakukan konsolidasi internal sehingga perusahaan makin lincah menghadapi perkembangan zaman. TZCO telah mengekspor produk mereka ke 70 negara. Produk mereka bervariasi, mulai dari crane, komponen hidrolik, mesin-mesin pertambangan, hingga peralatan peluncur roket ke angkasa. Mereka juga sudah membuat mesin pembangkit yang ramah lingkungan.

TZCO juga membuat roda kereta cepat, pipa, dan mesin pembangkit listrik tenaga angin. Mereka telah bermimpi membangun alat-alat yang bisa digunakan untuk membangun pulau di tengah lautan secara cepat serta mengeksplorasi lebih lanjut ruang angkasa. Oleh karena itu, China tidak membuat permainan sulap untuk menjadi maju dan disegani dalam industri modern. Ada jejak kerja keras dan tekun sejak awal serta terus melakukan inovasi tanpa henti. Mereka memiliki sejarah yang kuat dalam menggunakan sains dan teknologi untuk memajukan bangsa. Sejarah mereka di setiap langkah tercatat sangat jelas. Apabila sekarang mereka mampu ke ruang angkasa, bukan karena langkah tiba-tiba. Pendahulu mereka telah meletakkan teknologi dasar yang kemudian berkembang hingga bisa membuat fasilitas peluncur roket ruang angkasa. Kemajuan ini lahir dari sejarah kerja keras, visi, dan warisan generasi sebelumnya. (Yoga)


Masih Memprihatinkannya Nasib Buruh

28 Apr 2025

Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Namun, buruh Indonesia masih menghadapi masalah upah, status kerja, pelanggaran hak, hingga kasus penahanan ijazah yang ramai dibahas publik belakangan ini. “Pekerja Indonesia, terutama buruh perempuan, masih menghadapi pelanggaran hak normative seperti cuti haid dan keguguran. Status kerja yang tak pasti dan politik upah murah makin merugikan. Belum ada kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan buruh. Diharapkan, pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan segera membuat regulasi yang berpihak kepada seluruh pekerja,” ujar Mety Vio Alvionita (32) Buruh di Majalengka.

”Hak-hak karyawan masih dihadang berbagai masalah, termasuk tidak adanya batasan waktu kontrak dalam UU Cipta Kerja. Ini merugikan pekerja karena menghilangkan jaminan pengangkatan sebagai karyawan tetap. Aturan ini perlu dikaji ulang demi kepastian kerja. Diharapkan, perusahaan tetap memanusiakan karyawannya dan tidak membiarkan mereka terkatung-katung dalam ketidakpastian status,” ujar Raden Adrianus Dwi Octaviano (29) Pekerja swasta di Jakarta.

“Sebagai freelancer, pekerjaan saya tidak diakui sebagai pengalaman kerja saat melamar kerja tetap. Banyak proyek tanpa kontrak jelas, batasan tugas dan durasi tak pasti, pembayaran terlambat, serta tetap dikenai pajak. Belum ada kebijakan pemerintah yang mendukung freelancer. Harapannya, freelancer diperlakukan layaknya pekerja tetap dengan kontrak dan aturan yang jelas di setiap perusahaan,” kata Cinta Rimandya Marezi, Freelancer, Tangsel. (Yoga)


Ekonomi Negeri Ikut Ditopang Para Kartini

28 Apr 2025

Salah satu aspek ketahanan eksternal perekonomian nasional tercermin pada neraca transaksi berjalan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Pelebaran defisit ini sedikit tertahan oleh sejumlah indikator, terutama oleh kinerja neraca pendapatan sekunder. Dalam neraca tersebut, mayoritasnya berasal dari transfer uang personal atau remitansi pekerja migran Indonesia. Maka, tak heran bila para pekerja migran menyandang gelar sebagai ”Pahlawan Devisa”. Transfer personal dalam bentuk remitansi selama 2024 tercatat sebanyak 15,7 miliar USD.

Meningkat 37,31 % dalam lima tahun terakhir, dibanding pada 2019, di 11,43 miliar USD. Jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dari 3,7 juta pada 2019 menjadi 3,9 juta pada 2024 dengan mayoritas bekerja di Asia Pasifik, terutama di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Sepanjang 2024, sebanyak 297.434 pekerja migran Indonesia ditempatkan di luar negeri dengan mayoritas atau 67 % di antaranya adalah perempuan. Hal itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang mengatakan bahwa sebagian besar pekerja migran yang dikirim ke luar negeri adalah perempuan.

Dalam lima tahun terakhir (2021-2025), ada sebanyak 66,3 % atau 624.908 perempuan pekerja migran yang dikirim ke sejumlah negara. Mereka paling banyak berasal dari Jatim, Jabar, Jateng, serta NTB. ”Para Kartini ini secara langsung, nyata, membantu ekonomi keluarga, membantu ekonomi daerah, dan membantu ekonomi nasional, baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi pengurangan kemiskinan,” katanya dalam kegiatan bertajuk ”Edukasi Keuangan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia” sekaligus merayakan Hari Kartini di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)


Upaya Diplomasi Secara Bilateral Ditempuh Asean

28 Apr 2025
Upaya diplomasi secara bilateral dinilai menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bernegosiasi dengan AS soal tarif bea masuk (BM) impor resiprokal. Ini sesuai dengan pendekatan bilteral yang juga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dalam penetapan tarif ini terhadap negara-negara anggota Asean, tidak seperti pendekatan ke negara-negara Uni Eropa (UE).  Namun demikian, semua negara anggota Asean bisa membangun komunikasi dan bersepakat terlebih dulu, sebelum bertemu dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Trump soal tarif resiprokal, sehingga tidak saling mencurigakan. Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki produk CPO misalnya, perlu membangun pemahaman dan kesepakatan terlebih dahulu. Negara-negara yang sebelumnya sepakat untuk tidak melakukan retalisasi dengan AS dinilai sebagai langkah positif. Sementara itu, sebagai kekuatan ekonomi tersebar di Asean, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sekitar 36,7% atau lebih dari sepertiga dari total PDB Asean, Indonesia harus menjadi motor penting bersama Malaysia-yang kini memegang chairmanship Asean- dalam membangun kolaborasi dan kerja sama Asean. Dalam mengadopsi negosiasi tarif secara bilteral dengan AS, negara-negara Asean perlu berkoordinasi dan bertukar informasi. (Yetede)

Asean Ditengah Pusaran Krisis Ekonomi Global

28 Apr 2025
Hampir sebulan ini dunia disibukkan oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump yang membawa dampak tidak saja pada rantai-pasok perdagangan dunia (global value chains-GVCs) di sektor barang dan jasa terkait, tetapi juga pada pasar modal, nilai tukar mata uang, lapangan kerja, dan bahkan hubungan baik di antar negara-negara yang memainkan peran penting dalam GVCs. Dalam menanggapi situasi yang terus berkembang dalam hitungan hari, bergantung bagaimana mood Presiden Trump, berbagai negara menunjukkan sikapnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Mereka yang bersuara membawakan suara kelompoknya antara lain adalah Uni Eropa, Mercado Comun del Sur (MERCONSUR) yang terdiri atas Argentina, Brazil Paraguay Bolivia, dan Venezuela, serta African Continental Free Trade (AfCFTA) dengan 43 negara anggota dan 11  negara penandatangan. Bahkan, apa yang dulu disebut-sebut sebagai the odd coalition ("koalisi ganjil") yakni China-Japan-Korea atau CJK, kini juga merapatkan barisan untuk menunjukkan sikap dan bertekad meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ditengah ketidakpastian yang diciptakan oleh Presiden Trump. (Yetede)