Ekonomi
( 40814 )Tarif Trump Seret Ekonomi Merosot Tajam
Bank Mandiri Pimpin Deretan Bank Beraset Jumbo
Pelayanan Rumah Sakit dan Bandara Tetap Berjalan meski Listrik Padam
Presiden Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta
Laba Emiten MIND ID Melesat
Kinerja Manufaktur Lunglai setelah Lebaran
Maraknya Kecelakaan Lalul Lintas jalan Yang Melibatkan Angkutan Truk
Maraknya kecelakaan lalul lintas jalan yang melibatkan angkutan truk karena dugaan pelanggaran overdimension dan overload (ODOL) harus disikapi tegas melalui rekomondasi perlunya pendirian sekolah pengemudi angkutan. Pelaksana tugas (PL) Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan (KNKT) Ahmad Wildan mengatakan, kontribusi kecelakaan akibat ODOL diantaranya karena para pengemudi truk tidak terdidik dengan baik. "Pengemudi truk di Indonesia belajar secara otodidak. Tidak ada yang belajar secara struktur sebagaimana di moda lainnya. Oleh sebab itu KNKT membuat rekomondasi ke Pemerintah agar segera membuat sekolah pengemudi bagi pengemudi bus dan truk," ujarnya.
Adapun, mekanisme sertifikatasi pengemudi bisa dilakukan seperti halnya sertifikasi pilot pesawat yang dimulai dari proses belajar untuk memperoleh lisensi pilot selanjutnya diizinkan membawa pesawat pribadi dan bisa terbang dengan jumlah jam tertentu bisa menerbangkan pesawat komersial," Wildan menegaskan, setelah dapat sertifikasi lisensi pilot, tidak serta merta bisa menerbangkan semua pesawat, namun harus memperoleh sertifikasi untuk setiap jenis pesawat yang akan diterbangkan. "Ini karena setiap pesawat beda merek beda tipe sehingga teknologinya bisa berbeda. Jadi sertifikasi jelas untuk setiap merek kendaraan," ungkapnya. (Yetede)
Melemahnya Industri Manufaktur
Industri manufaktur dalam negeri tengah menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya ketidakpastian di pasar global, tercermin dari melemahnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia dan menurunnya Indeks Kepercayaan Industri. Survei PMI Manufaktur merupakan survei persepsi terhadap pelaku industri yang menunjukkan tingkat keyakinan (optimistis atau pesimistis) menjalankan usahanya saat ini. Para pelaku usaha mendesak pemerintah untuk memberikan pelindungan lebih bagi industri nasional dari gempuran produk impor. PMI Manufaktur Indonesia pada April 2025 turun ke level 46,7, yang berarti berada dalam fase kontraksi karena berada di bawah ambang batas 50, berdasarkan laporan S&P Global. Padahal, pada Maret 2025, PMI masih berada di zona ekspansif dengan nilai 52,4.
”Penurunan sangat signifikan hingga 5,7 poin dibanding Maret lalu. Ini sekaligus menandakan bahwa optimisme atau kepercayaan diri dari para pelaku industri manufaktur di dalam negeri semakin menurun di tengah situasi ketidakpastian saat ini,” kata Jubir Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, Jumat (2/5). Sejumlah pelaku industri manufaktur di Indonesia masih menunggu kepastian dari hasil negosiasi perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah AS. Sebab, dengan adanya kepastian hukum melalui kebijakan dari pemerintah, pelaku industri akan dapat percaya diri untuk menjalankan usahanya sehingga tidak dalam kondisi menunggu dan melihat situasi (wait and see). (Yoga)
Belanja Militer Melonjak akibat ketegangan Global
Pertama kali sejak Perang Dingin, belanja militer global mencatat peningkatan terbesar, ini merefleksikan meningkatnya ketegangan geopolitik yang melanda dunia. Data belanja militer global itu mengacu pada 2024, seperti dilaporkan lembaga yang bermarkas di Stockholm, Swedia, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 28 April 2025, yang merilis laporan bahwa belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % disbanding tahun 2023 dengan total 2.718 miliar USD. Dalam satu dekade terakhir, belanja militer tersebut selalu naik. Dalam rentang tahun 2015-2024, kenaikan belanja militer dunia mencapai 37 %. Kenaikan belanja militer tersebut, dua tahun terakhir, terjadi di lima benua.
Ini menggambarkan ketegangan geopolitik merata di berbagai wilayah dunia. Dalam konteks Eropa, dari perang Ukraina-Rusia. Di Timur Tengah, perang Gaza berandil bagi kenaikan belanja militer itu. Negara dengan belanja militer terbesar tetaplah AS. Dengan anggaran 997 miliar USD, AS mengalokasikan dana 3,2 kali lipat daripada rivalnya, China (314 miliar USD). Belanja militer AS, 37 % dari belanja militer global dan 66 % dari belanja NATO. Menurut mantan Direktur Unit Inovasi Pertahanan Departemen Pertahanan AS, Michael Brown, meski menyandang kekuatan militer terkuat di dunia, AS mengalami kekurangan stok amunisi utama dan kapasitas menggerakkan produksi persenjataannya.
Dalam simulasi, andai China menyerang Taiwan dan AS turun tangan, Washington kehabisan amunisi dalam beberapa pekan (Foreign Affairs, 22/4/2025). SIPRI mencatat, di banyak negara kenaikan belanja militer itu ”mengorbankan” aspek ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial warganya. Tren kenaikan belanja militer ini terkait erat dengan persepsi ancaman keamanan yang dirumuskan oleh sebuah negara. (Yoga)
Meningkatnya Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat di Tahun 2025
OJK bersama BPS merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2025 di Jakarta pada Jumat (2/5). Hasilnya, secara umum indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam setahun terakhir meningkat. Hasil survei itu juga akan menjadi rujukan program edukasi dan literasi ke depan. Survei tersebut menyajikan dua hasil indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada 2025, yakni berdasarkan metode keberlanjutan dan metode cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Meski berbeda metode, angka yang dihasilkan dalam SNLIK 2025 relatif sama. Dengan metode keberlanjutan, indeks literasi keuangan masyarakat dalam SNLIK 2025 mencapai 66,46 %, meningkat dibanding tahun lalu, di 65,43 %. Indeks inklusi keuangan masyarakat juga meningkat dari 75,02 % pada 2024 menjadi 80,51 % pada 2025.
Di sisi lain, hasil SNLIK 2025 dengan metode cakupan DNKI menemukan, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 66,64 %. Sementara indeks inklusi keuangan masyarakat melesat lebih tinggi dibandingkan dengan metode keberlanjutan, yakni 92,74 %. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan, Metode keberlanjutan dalam SNLIK mencakup sembilan sektor keuangan,termasuk perbankan, pasar modal, hingga fintech lending, serta empat penyelenggara sistem pembayaran seperti QRIS dan dompet digital. SNLIK juga merujuk metode DNKI dengan cakupan sektor keuangan yang lebih luas, seperti BPJS dan LJK lainnya. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan 10.800 responden berusia 15–79 tahun, mencakup 120 kabupaten/kota dan delapan wilayah kantor regional OJK.
Penghitungan indeks literasi keuangan, seseorang disebut telah terliterasi (well literate) bila memenuhi lima parameter, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Penghitungan indeks inklusi keuangan diperoleh melalui penggunaan produk/layanan jasa keuangan. UU P2SK 2023 mewajibkan pelaku usaha sektor keuangan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. OJK juga memetakan wilayah yang belum tersentuh program literasi dan bekerja sama dengan pelaku jasa keuangan untuk memperluas cakupan wilayah sasaran. Dalam RPJMN 2025–2029, ditargetkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,35 % dan inklusi keuangan 93 % pada 2029. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









