PT United Tractors Tbk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa di Jakarta, Jumat (25/4). Dividen tunai total sebesar Rp 7,8 triliun diputuskan dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu, UT juga mengangkat mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan sebagai komisaris independen. Dalam konferensi pers, UT mengumumkan dividen Rp 7,8 triliun untuk tahun buku 2024. Tercakup di dalamnya dividen interim sebesar Rp 2,4 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2024. Sisanya Rp 5,4 triliun akan dibagikan kepada pemegang saham pada 28 Mei 2025. Sementara itu, pada susunan direksi, RUPST memutuskan mengangkat kembali Frans Kesuma sebagai Presdir UT.  

Sementara yang menjabat sebagai direktur perseroan ialah Loudy Irwanto Ellias, Iwan Hadiantoro, Idot Supriadi, Widjaja Kartika, Vilihati Surya, Ari Sutrisno, dan Hendra Hutahean. Pada dewan komisaris, RUPST mengangkat kembali Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris serta Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris. Sebagai komisaris ialah Djoko Pranoto Santoso, Gita Tiffani Boer, Benjamin Herrenden Birks, Paulus Bambang Widjanarko (independen), Bruce Malcolm Cox (independen), dan Ignasius Jonan (independen). ”Sebagai catatan, pada rapat (RUPST) tadi pagi, Bapak Ignasius Jonan berhalangan hadir karena ditugaskan Presiden RI untuk mewakili Pemerintah RI dalam acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan,” kata Sekretaris Perusahaan UT, Sara K Loebis. (Yoga)

Industri pelayanan (hospitality) merupakan sektor yang terus mengalami perubahan. Dinamika global yang kerap berubah, bahkan tak terduga, mendorong pelaku industri untuk bersikap adaptif. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Iklim industri pelayanan dinilai telah bangkit pada 2024, mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Barometer yang jadi acuan, antara lain, tingkat keterisian, tingkat harian, dan keuntungan. Hal ini menandai akhir masa pemulihan sekaligus awal dari era pertumbuhan dan inovasi. Menurut laporan EHL Hospitality Business School, pertumbuhan pasar pelayanan secara global mencapai 4,9 triliun US pada 2024. Kontribusi industri tersebut mencapai 11,1 triliun USD atau 10 % produk domestik bruto dunia.

Pergerakan pelaku perjalanan, termasuk wisatawan pun meningkat. Pada Januari-September 2024 tercatat 1,1 miliar pelaku perjalanan bepergian secara global, naik 11 % dari 2023. Kunci transformasi ini adalah tumbuhnya segmen pelaku perjalanan baru. Generasi Alfa, generasi selanjutnya yang serba digital, mulai memengaruhi preferensi pelaku perjalanan keluarga. ”Masa depan dan tujuan yang lebih tinggi dari pelayanan berfokus pada orang atau people-centric, menekankan pada peran penting dari koneksi sosial dan interaksi manusia,” ujar Assistant Professor of Marketing di EHL Meng-Mei, Maggie Chen, Jumat (25/4). Seiring teknologi yang terus berkembang, sistem manajemen talenta akal imitasi (AI) berevolusi dengan mempekerjakan orang-orang pada peran yang sesuai dengan keahliannya secara lebih efisien.

Meski demikian, masa depan industri pelayanan mengutamakan fleksibilitas, inklusivitas, dan kesejahteraan karyawannya. Sektor yang terus berkembang dari waktu ke waktu tak lepas dari AI yang meningkatkan efisiensi operasional dengan sentuhan manusia guna memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu. Perbaikan yang terprediksi memastikan operasional berjalan mulus, serta mengurangi durasi pengerjaan. ”Teknologi memungkinkan hyper-personalization yang meningkatkan pengalaman tamu dengan lebih bermakna. Kemajuan AI dan machine learning membantu perusahaan-perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” kata Associate Professor of Empirical Finance di EHL Philippe Masset. (Yoga)

Diperlukan terobosan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta serta meminimalkan masalah polusi udara. BPS mencatat, hingga akhir 2024, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 12.057.335 unit, naik 360.561 unit dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini berbanding terbalik dengan penggunaan transportasi umum yang masih rendah, yakni 10 %. Target penggunaan transportasi publik mencapai 55 % pada 2045. Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang menyarankan penerapan kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

”Kebijakan MKLL adalah strategi jangka menengah hingga panjang yang dapat mengatasi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi. Kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang dan penerapan secara bertahap,” ujar Gonggomtua dalam diskusi ”Jakarta Urban Mobility Festival 2025” di Pasaraya Blok M, Jaksel, Kamis (24/4). MKLL mencakup penerapan kawasan rendah emisi (KRE), manajemen parkir, dan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik. ITDP mendorong penerapan KRE dimulai dari pusat kota, yang memiliki konsentrasi emisi kendaraan paling tinggi. Dalam skema ini, kendaraan dengan emisi tinggi akan dibatasi aksesnya, dan hanya kendaraan yang memenuhi standar Euro 4 untuk roda empat serta Euro 3 untuk roda dua yang diperbolehkan masuk. Selain dampak lingkungan, KRE juga diproyeksikan memberi manfaat ekonomi Rp 37,9 miliar melalui penurunan angka kematian akibat penyakit pernapasan. (Yoga)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu yang dimulai pada Mei 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kebiasaan penggunaan transportasi publik, meminimalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan mengurangi kemacetan di Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta agar ada sistem pelaporan yang jelas untuk memastikan kepatuhan ASN Pemprov DKI Jakarta. Sistem ini diharapkan memudahkan pegawai untuk melaporkan aktivitas penggunaan transportasi umum mereka setiap Rabu.

Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, sanksi administratif yang tegas juga diperlukan bagi ASN yang melanggar aturan ini. ”Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses untuk ASN melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya, melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Jumat (25/4). Menurut Mujiyono, setiap instansi di Pemprov DKI Jakarta harus mengawasi kebijakan ini dengan cermat untuk memastikan ASN benar-benar mematuhi kewajiban menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

”Setiap instansi dapat melakukan pengawasan acak, misalnya dengan memantau area parkir kantor atau jalur transportasi umum, untuk memastikan ASN mematuhi kewajiban ini,” katanya. DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan penyedia transportasi umum untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Penyedia transportasi dapat memberikan tanda bukti penggunaan layanan, sepertitiket atau bukti elektronik, untuk memverifikasi bahwa ASN telah menggunakan transportasi publik. (Yoga)

Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal positif usai pertemuan perdana dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal Trump. Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya konsolidasi antar pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global dan tekanan perdagangan internasional.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025 berdasarkan UU APBN 2025, namun realisasi hingga Februari menunjukkan capaian baru Rp187,8 triliun, menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam mencapai target ambisius tersebut, terutama karena stagnasi ekonomi dan lemahnya konsumsi rumah tangga serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang bernilai tambah rendah.

Bank Dunia dan IMF sama-sama memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang melemahkan daya saing ekspor dan mengurangi kepercayaan investor.

Ketimpangan kekayaan di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan UBS Global Wealth Report 2024, rasio gini kekayaan Indonesia mencapai 68 di tahun 2023—naik dari 59 pada 2008—menunjukkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang makin lebar. Data BPS juga mengonfirmasi tren ini, dengan rasio gini pendapatan Indonesia naik tipis menjadi 0,381 di September 2024.

Indonesia telah resmi memulai proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), ditandai dengan penandatanganan non-disclosure agreement (NDA) antara pemerintah Indonesia dan USTR pada 23 April. Negosiasi kini masuk tahap teknis, dengan rencana pembentukan lima kelompok kerja (working group) untuk mempercepat pembahasan di sektor-sektor strategis, meski sektor tersebut belum diungkap ke publik.

Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, terutama kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump, telah memicu tekanan besar terhadap kinerja perusahaan-perusahaan besar dunia. Banyak dari mereka mulai menaikkan harga produk, memangkas target keuangan, hingga menarik kembali proyeksi laba karena lonjakan biaya dan terganggunya rantai pasok.