;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

IDXCarbon Kuasai dan Unggul di Asia Tenggara

23 Apr 2025
Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mencatatkan total nilai dan volume transaksi masing-masing sebesar Rp77,91 miliar dan 1,59 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) dari sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 17 April 2025. Pencapaian ini menjadikan IDXCarbon unggul dibanding sejumlah bursa karbon regional, termasuk Jepang, Malaysia, dan Thailand. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan daya tarik kuat IDXCarbon, baik dari pelaku domestik  maupun internasional. Bahkan permintaan dari pemilik proyek carbon  luar negeri untuk mendaftarkan kredit karbon mereka di Indonesia terus meningkat. "Transaksi kita dua kali lipat lebih  tinggi dibandingkan bursa karbon di Jepang. IDXCarbon juga unggul dibandingkan dengan bursa karbon di Thailand  dan Vietnam," kata Iman. Iman mengungkapkan  jasa bursa karbon di IDXCarbon meningkat drastis sebesar 58% dari 16 partisipan saat peluncuran, menjadi 111 partisipan pada April 2025. Volume transaksi pada kuartal I-2025 saja telah mencapai 690.675 tCI2e, melampaui total transaksi tahun 2024 sebesar 413.764 tCO2e dan 494.254 tCO2e pada tahun 2023. (Yetede)

Pemerintah Proses Ulang Pemindahan ASN ke IKN 2026

23 Apr 2025
Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah bakal memproses ulang persiapan pemindaan ASN ke IKN pada tahun 2026. Menurut dia, proses ulang tersebut dilakukan guna menyesuaikan strategis pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahannya menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. "Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh lembaga/kementerian dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada 24 januari 2025," kata Rini saat rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen. Manurut dia, inti surat tersebut adalah pengumunan bahwa pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan, mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagai kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. "Dan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansi," kata dia Dia menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan dinamika yang berpengaruh terhadap kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dan kementerian/lembaga. Pasalnya, penyesuaian struktur organisasi pemerintah tersebut akan diikuti  dengan penyelarasan SDM. (Yetede)

OJK Mencatat Outstanding Pembiayaan P2P Lending

23 Apr 2025
OJK mencatat outstanding pembiaayan fintech peer to peer (P2P) lending per Februari 2025 mencapai Rp80,07 triliun. Dimana   sektor produktif dan/atau UMKN mencapai Rp 29,25 triliun ataube 36,53% dari total outstanding pembiayaan industri. Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga  Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman mengatakan, rasio sektor produktif tersebut meningkat dibandingkan denan periode Januari 2025 sebesar 35,64%. Penyaluran pembiayaan Februari didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun. "Hal ini antara lain merupakan dampak dari penyesuaian manfaatk ekonomi yang mulai berlaku pada awal tahun 2025 dalam rangka mendorong penyaluran pendanaan yang lebih optimal dari Pindar termasuk pada sektor UMKM," jelas Agusman. Penyelenggara P2P terus didorong untuk meningkatkan pendanaan pada sektor produktif dan/atau UMKM sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI/Pindar periode 2023-2028. Sementara  itu, outstanding pendanaan P2P lending per Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat 17 April 2025. (Yetede)

Komitmen MIND ID Penuhi Kebutuhan Emas Domestik

23 Apr 2025
MIND ID berkomitmen memenuhi kebutuhan emas domestik dari sumber daya  nasional. Hal ini seiring dengan meningkatnya antusiasme investasi masyarakat terhadap logam mulia. Adapun kebutuhan  emas Indonesia mencapai 70 ton per tahun. Pasokan emas nasional pemurnian logam mulia (precious metal refinary/PMR) PT Freeport Indonesia dengan kapasitas sekitar 50-60 ton per tahun. PT Antam Tbk sebagai anggota Holding Industri Pertambangan pun telah membangun pabrik manufaktur logam mulia di Gresik, Jawa Timur. Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widago mengatakan masyarakat semakin tertarik menjadikan emas sebagai intrusmen lindungi nilai yang andal. "Kebutuhan emas memang meningkat secara signifikan. Kami terus memperkuat integrasi agar kebutuhan masyarakat bisa dari sumber daya mineral dalam negeri," kata Dilo. Dilo menjelaskan, saat ini bank-bank sentral di berbagai negara mulai mengalihkan cadangan devisanya ke dalam bentuk emas sebagai strategi mitigasi terhadap ketidakpastian global. Pergeseran ini mendorong lonjakan permintaan, sekaligus kontribusi kenaikan harga emas di pasar global dan domestik. Tren ini juga diperkuat oleh penguatan nilai tukar dolar AS, terutama pada periode April hingga Juli, saat jatuh tempo pembayaran  utang luar negeri dan pembagian dividen dari berbagai korporasi nasional. (Yetede)

Prinsip Kemenperin, Lebih Baik Mencegah Daripada Menindak

23 Apr 2025
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong prinsip lebih baik mencegah  barang bajakan impor melalui regulasi, daripada menindaknya di pasar dalam negeri. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, upaya pengawasan dan penindakan peredaran barang bajakan di pasar domestik tidak akan berjalan efektif. Hal ini mengingat besarnya volume impor barang bajakan dan luasnya pasar domestik Indonesia.  Selain itu, delik aduan sebagai awal dan dasar penindakan juga sulit dipenuhi karena sebagian besar prinsipal atau pemegang merek berada di luar negeri. Dia mengatakan, lebih baik mencegah barang bajakan masuk melalui regulasi impor atau kebijakan non tariff barrier/non tariff measure, dari pada mengawasinya di pasar domestik. Apalagi barang bajakan yang ada di e-commerce yang masuk melalui PLB. "Siapa yang mengawasi? Kami belum pernah mendengar  ada pengawasan dan penindakan barang bajakan di e-commerce atau di PLB," ujar Febri. Oleh karena itu, salah satu cara memberantas adalah dengan membuat regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat merk yang wajib dipegang oleh importir maupun pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce. Kemenperin, terang dia, sudah berinisiatif memasukkan syarat sertifikat merk yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomondasi impor. (Yetede)

Ambisi Pemprov Jabar Reaktivasi 11 Jalur Kereta Api

23 Apr 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berambisi untuk menghidupkan kembali 11 jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Alokasi anggaran untuk reaktivitas sejumlah jalur  kareta api tersebut diproyeksikan menelan biaya hingga Rp20 triliun. Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Mulai berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dedi Mulyadi berkomitmen mendukung penuh proses reaktivitas jalur-jakur kereta api yang selama ini sudah tidak beroperasi. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia meyampaikan bahwa hasil rapat bersama Kemenhub dan pihak KAI telah menyepakati reaktivitasi setidaknya 11 jalur kereta api di Jawa Barat. "Kita baru saja menyelesaikan rapat. Nantinya akan ada sejumlah jalur yang kembali dioperasikan di Jawa Barat. Wajah-wajah penuh semangat dan harapan tampak dalam pertemuan ini," ujar Dedi Mulyadi. Tak hanya fokus pada reaktivasi, Dedi juga menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan pengembangan jalur elektrifikasi kereta api, khususnya untuk wilayah Bandung raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat. (Yetede)

Dana Lokal Jadi Andalan Investasi

23 Apr 2025
Pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca anjloknya pasar usai libur Lebaran menjadi bukti ketangguhan investor domestik dalam meredam tekanan global, terutama di tengah arus keluar investor asing yang mencapai Rp20 triliun selama periode tersebut. Tokoh-tokoh pasar seperti Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset dan Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas menekankan pentingnya insentif pajak, edukasi keuangan, serta perlindungan hukum untuk memperkuat partisipasi investor lokal.

Sementara itu, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyoroti pentingnya peran institusi keuangan milik negara dalam memperkuat investasi domestik, didukung oleh langkah proaktif BEI yang diwakili oleh Jeffrey Hendrik. Analis Felix Darmawan dari Panin Sekuritas turut menambahkan bahwa konsistensi regulasi, perluasan produk investasi, serta insentif pajak bagi institusi seperti dana pensiun sangat krusial untuk menciptakan pasar modal yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global.

Pemodal Domestik Didorong Lebih Aktif

23 Apr 2025
Arus keluar modal asing dari pasar saham Indonesia yang telah mencapai lebih dari Rp50 triliun sepanjang 2025 menunjukkan dampak nyata dari ketidakpastian global, terutama akibat kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun meningkat, namun investor domestik berhasil menunjukkan ketangguhan dengan terus melakukan aksi beli, membatasi penurunan indeks.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kepemilikan investor lokal kini telah mencapai 59%, menandakan pergeseran kendali pasar dari asing ke domestik. Aksi buyback oleh 21 emiten senilai Rp15 triliun, serta net buy investor ritel dan institusi setelah Lebaran, menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan dan kedewasaan investor lokal.

Dalam konteks ini, otoritas bursa seperti Bursa Efek Indonesia diharapkan terus mendorong pertumbuhan partisipasi lokal melalui edukasi, modernisasi infrastruktur, efisiensi regulasi, serta diversifikasi produk investasi agar pasar saham Indonesia makin mandiri dan tahan terhadap gejolak eksternal.

Milenial Jadi Sasaran Baru Pengembang Properti

23 Apr 2025
Usulan untuk menaikkan plafon harga rumah subsidi menjadi Rp250 juta mencuat seiring peningkatan batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp14 juta per bulan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah guna menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), terutama kalangan milenial perkotaan yang belum memiliki rumah.

Sementara itu, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menyarankan peninjauan ulang definisi MBR agar lebih inklusif terhadap kelompok MBT. Djunaidi menegaskan perlunya kuota proporsional agar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak terserap oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi.

Pemerintah sendiri telah merealisasikan 147.265 unit rumah subsidi sejak Oktober 2024 hingga April 2025. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat lonjakan penyaluran FLPP sebesar 1.273% secara tahunan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam distribusi pembiayaan rumah subsidi.

Menteri Maruarar Sirait juga memastikan distribusi rumah subsidi merata untuk berbagai profesi termasuk wartawan, petani, tenaga kesehatan, dan TNI-Polri, serta menekankan pentingnya kualitas dan ketepatan sasaran berdasarkan data BPS by name by address. Dukungan dari Presiden Prabowo, DPR, Danantara, hingga Bank Indonesia turut memperkuat program ini, menjadikannya pilar utama pemenuhan kebutuhan hunian terjangkau di Indonesia.

KPK Hadapi Hambatan Teknis di Lapangan

23 Apr 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB pada Maret 2025. Namun, hingga kini motor tersebut belum dibawa ke gudang sitaan KPK karena kendala teknis. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa aset sitaan seperti kendaraan mewah memang memerlukan biaya perawatan guna menjaga nilainya untuk proses lelang di kemudian hari. Fitroh juga menyebut bahwa kondisi serupa pernah terjadi dalam kasus lain, seperti saat KPK menunda pengangkutan mobil mewah milik Japto Soerjosoemarno.