Kebijakan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat menimbulkan tekanan besar pada nilai tukar global, termasuk rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 4% sepanjang 2025. Bank Indonesia (BI) berada dalam posisi dilematis: menjaga stabilitas nilai tukar sambil tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Gubernur BI, melalui Rapat Dewan Gubernur, memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75% dan memperkuat intervensi di pasar valuta asing internasional seperti Asia, Eropa, dan New York.

Kementerian Perhubungan Indonesia mendukung maskapai penerbangan nasional untuk mempertimbangkan opsi membeli pesawat Boeing yang dikembalikan oleh maskapai China akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa keputusan untuk mengambil pesawat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing maskapai, asalkan pembelian tersebut menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Indonesia masih membutuhkan penambahan armada pesawat, sehingga peluang ini patut dipertimbangkan.

Perdana Menteri Republik Fiji, Sitiveni Rabuka, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang pembangunan dan pelatihan. Dalam kunjungan resminya ke Istana Merdeka dan pertemuan hangat dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabuka menyoroti pentingnya kerja sama strategis kedua negara, termasuk penandatanganan perjanjian pusat pelatihan pertanian regional di Fiji yang didukung hibah sebesar US$6 juta dari Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terkoreksi 0,31% ke level 6.613,47 setelah menguat empat hari berturut-turut, dengan penurunan sejak awal 2025 mencapai 6,59%. Pelemahan rupiah yang tipis turut memberikan tekanan pada IHSG.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah 5,2%. Penurunan pertumbuhan ini berpotensi menggerus pendapatan negara hingga Rp 6,3 triliun, karena setiap penurunan 0,1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), terutama jika kembali diberlakukan secara agresif, mulai menjadi perhatian serius bagi sektor perbankan di Indonesia. Meskipun belum berdampak langsung, risiko kredit bermasalah mulai menunjukkan peningkatan, tercermin dari naiknya rasio loan at risk (LaR) perbankan menjadi 9,86% pada Maret 2025. Sementara itu, non-performing loan (NPL) justru sedikit membaik.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari AS demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan. Proyeksi IMF itu melebar signifikan dibanding defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 8,85 miliar USD atau 0,6 % PDB. Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia sudah mengalami pelebaran defisit. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD (0,1 % dari PDB), defisit pada 2024 sudah melebar empat kali lipat.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan juga terjadi di banyak negara maju di Asia, di antaranya Jepang, Australia, Korsel, China, dan Singapura, serta Taiwan. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” sebut IMF, dikutip Rabu (23/4).

Di tengah proyeksi terkontraksinya neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif, dengan membuka keran impor produk energi dan pangan asal AS, menjadi sorotan. ”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip dalam negosiasi dengan AS sehingga dapat turut menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual. (Yoga)

Investasi bukan hanya menarik investor dengan janji manis. Investor perlu realisasi kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan jaminan rasa aman. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melalui media sosial Instagram, sempat ada permasalahan premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD di Subang, Jabar. ”Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan,” kata Eddy di media sosialnya. BYD membukukan pendapatan tahunan Rp 1.361 triliun pada 2023. Perusahaan teknologi tinggi yang didirikan November 1994 itu kini berkiprah di 80 negara, termasuk Indonesia.

Kabar perihal gangguan yang dialami BYD terjadi saat pemerintah sedang giat menarik investor untuk hadir dan menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing di dunia industri, baik padat modal maupun padat karya, turut menopang pertumbuhan ekonomi. Industri menyerap tenaga kerja dan berbagi pengetahuan di negara yang ditempati. Dengan 7,47 juta penganggur di Indonesia pada Agustus 2024, Indonesia butuh investasi. Di Indonesia, pembentukan modal tetap bruto atau investasi menyumbang 1,43 % dari pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,03 persen. Porsi ini tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, investasi hanya tumbuh 4,61 % pada 2024. Investasi pada 2025 ditargetkan Rp 1.905 triliun dan pada 2025-2029 ditargetkan Rp 13.302 triliun. Investasi di Indonesia mestinya bukan hanya menarik di atas kertas, tapi juga mesti menarik saat investor berupaya merealisasikannya. Gangguan sekecil apa pun hendaknya ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Begitu juga gangguan tindakan premanisme, apa pun bentuknya, harus diatasi. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mesti tegas. Investasi adalah kegiatan yang didasari kepercayaan. Jika tidak ada rasa percaya, bagaimana investor bersedia menempatkan dananya. (Yoga)

Ketidakpastian yang dipicu kebijakan tarif AS berisiko membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Kondisi itu juga dapat merambat pada prospek perekonomian Indonesia dan penyaluran kredit perbankan ke depan. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, dinamika kebijakan tarif resiprokal AS yang disusul retalisasi China semakin meningkatkan ketidakpastian. Ini memicu peningkatan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia. ”Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan akan menurun, dari 3,2 % menjadi 2,9 %, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan China sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI April 2025 secara virtual, Rabu (23/4).

BI memutuskan kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 5,75 % guna menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5 % dan stabilitas nilai tukar di tengah makin meningkatnya ketidakpastian, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tarif AS akan berdampak kepada Indonesia, dari jalur perdagangannya, permintaan ekspor ke AS diperkirakan menurun seiring melambatnya partumbuhan ekonomi AS. Di sisi lain, kebijakan tarif tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan permintaan ekspor Indonesia dari mitra dagang lainnya, seperti China. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, tingginya ketidakpastian global pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada sedikit di bawah titik tengah dalam kisaran 4,7-5,5 %. (Yoga)

Kebijakan Presiden AS, Donald Trump untuk memotong dukungan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan lembaga ini defisit anggaran ratusan juta USD. Selain pemangkasan tenaga kerja, defisit anggaran ini juga menghambat upaya organisasi ini mengatasi berbagai masalah kesehatan global, seperti tuberkulosis, HIV, keluarga berencana, serta kesehatan ibu dan anak. ”Penurunan dana yang tiba-tiba telah menyebabkan kesenjangan gaji yang besar dan tidak ada pilihan selain mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja kita,” kata Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada negara-negara anggota, Selasa (22/4).

Sebelumnya, WHO telah bersiap menghadapi rencana penarikan penuh dukungan dana dari AS, yang sebelumnya merupakan donor terbesar. AS memberi WHO dukungan dana 1,3 miliar USD untuk anggaran 2022-2023, terutama melalui kontribusi sukarela proyek-proyek tertentu. Namun, AS tidak lagi membayar iurannya untuk tahun 2024 dan diperkirakan tidak akan membayar iurannya untuk tahun 2025. Hal ini membuat WHO mempersiapkan struktur baru, yang dipresentasikan Tedros kepada staf dan negara-negara anggota. ”Penolakan AS untuk membayar kontribusi untuk tahun 2024 dan 2025, dikombinasikan dengan pengurangan bantuan pembangunan resmi oleh beberapa negara lain, berarti kita menghadapi kesenjangan gaji untuk dua tahun, 2026-2027, dari 560 juta hingga 650 juta USD,” katanya.

WHO sejauh ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia. Namun, ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah besar kolega dan berjanji untuk melakukannya secara manusiawi. Tedros menegaskan, dampak paling signifikan kemungkinan akan terasa di kantor pusat organisasi di Geneva, Swiss. Kepemimpinan senior di kantor pusat dikurangi dari 12 menjadi tujuh. Jumlah departemen juga akan dikurangi lebih dari setengahnya, dari 76 menjadi 34. Beberapa kantor perwakilan di negara-negara kaya kemungkinan akan ditutup. ”Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi kita semua,” kata Tedros. Tedros menambahkan, situasinya bisa lebih buruk. Oleh karena itu, diharapkan ada peningkatan biaya keanggotaan. (Yoga)