Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) di level 5,75% pada April 2025, langkah yang dinilai tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah risiko perlambatan dan inflasi terkendali. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan menjaga inflasi sesuai target pemerintah serta menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat volatile akibat ketidakpastian global, terutama sentimen perang dagang dan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) tengah menjalankan ekspansi bisnis agresif di tahun 2025 dengan pembangunan dua rumah sakit baru, salah satunya di BSD City yang akan fokus pada segmen premium dengan teknologi medis canggih, serta pengembangan layanan kesehatan hewan melalui MediVet. Dengan capex sekitar Rp 800 miliar–Rp 1 triliun, MIKA menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dua digit, melanjutkan kinerja positif tahun lalu yang mencapai pertumbuhan pendapatan 14,3% dan laba bersih 25,1% yoy.

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Nilai tukar rupiah terhadap USD terus melemah, akibat rentannya ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Nilai tukar itu akan mencapai keseimbangan baru, berkisar Rp 16.400-Rp 16.500 per USD. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (22/4) ditutup di level Rp 16.862 per USD atau melemah 3,93 % secara tahunan. Dalam sepekan terakhir, rupiah cenderung bergerak stabil dalam kisaran Rp 16.800 per USD. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty meyakini, nilai tukar rupiah akan mencapai titik keseimbangan baru. Pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini terutama disebabkan oleh kondisi global.

”Pada triwulan II-2025, kemungkinan pergerakan rupiah akan berada di titik keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.400-Rp 16.500 per USD,” katanya, Selasa. Berkaca dari tahun lalu, nilai tukar rupiah mencapai titik pelemahan terdalamnya pada triwulan II. Data Jisdor menunjukkan, rerata rupiah selama triwulan II-2024 mencapai Rp 16.138,87 per USD atau melemah 3,03 % dibanding triwulan I-2024 sebesar Rp 15.663,71 per USD. Rupiah berbalik menguat pada triwulan III-2024 dengan rata-rata Rp 15.800,66 per USD dan mencapai Rp 15.796,51 per USD pada triwulan IV-2024. Menurut Telisa, pergerakan nilai tukar rupiah selama bertahun-tahun memang kian melemah. Kondisi itu mencerminkan fundamental perekonomian domestik yang kian terkikis. (Yoga)

Sejumlah konsesi yang ditawarkan delegasi RI dalam negosiasi tarif dengan AS dikhawatirkan akan mematikan industri di dalam negeri. Salah satunya relaksasi TKDN. Beberapa asosiasi usaha dan pengamat khawatir, relaksasi regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tak hanya mengancam industri dalam negeri, tapi juga memicu hengkangnya industri yang sudah ada karena merasa diperlakukan tak setara (Kompas, 21/4/2025). TKDN, sebagai instrumen nontarif untuk melindungi industri dalam negeri, dipersoalkan AS karena dianggap membatasi akses perusahaan AS ke pasar Indonesia. Selain TKDN, pro-kontra juga terjadi pada rencana penghapusan kuota impor. Kebijakan liberalisasi impor dikhawatirkan membuat Indonesia dibanjiri barang impor, memukul petani lokal, dan mengancam swasembada pangan.

Kalangan pelaku usaha dan pengamat berharap, pemerintah tak terlalu gampang menyerah pada tekanan negara lain. Salah satu misi terpenting delegasi RI dalam negosiasi dengan AS adalah mendapatkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal 32 % dari AS. Untuk melunakkan kubu AS, Indonesia menawarkan menambah volume impor dari AS, melonggarkan TKDN, menghapus kuota impor, dan memberi kemudahan bagi perusahaan AS yang investasi di Indonesia. Total ada 16 poin kebijakan Indonesia yang dinilai merugikan AS.

AS dengan daya tawar lebih kuat dipastikan akan mencoba memaksakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pihaknya. Pemerintah dihadapkan pada tantangan, bagaimana komitmen penurunan tarif resiprokal bisa dicapai, tanpa mencederai industri, pasar, dan ekonomi dalam negeri. Kebijakan tarif Trump menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi iklim investasi, ekosistem kebijakan dan penguatan daya saing industri di dalam negeri, agar ke depan kita lebih resilien menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan di negara mitra dagang dan rezim perdagangan global yang semakin tak ramah. (Yoga)

Perusahaan asal Korsel, LG Energy Solution atau LGES, dilaporkan menarik investasi senilai ratusan triliun rupiah untuk proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Cabutnya LG dinilai menjadi kerugian bagi proyek hilirisasi nikel Tanah Air. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka duduk masalah yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan investasi penting itu. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, Senin (21/4) mengatakan, pihaknya saat ini masih mempelajari duduk perkara di balik penarikan investasi LG. ”Saya belum mengetahui  persis sudah sampai sejauh mana penarikan investasinya. Saya akan cek dulu, berhubung ini koordinasinya di Kementerian Investasi/BKPM,” ujar Yuliot. 

Mengutip berita dari kantor berita Yonhap, media asal Korsel, yang ditayangkan Jumat (18/4) konsorsium Korsel yang dipimpin LG memutuskan menarik proyek senilai sekitar 11 triliun won atau 7,7 miliar USD itu. Nilai itu setara Rp 129 triliun. Konsorsium itu meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya, yang selama ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan perusahaan milik negara untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Kerja sama itu dijalin lantaran Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah bahan utama pembuatan baterai EV. Salah satu alasan penarikan proyek itu adalah pergeseran dalam lanskap industri atau yang disebut ”jurang EV” atau EV chasm alias perlambatan sementara atau puncak permintaan kendaraan listrik global. Kendaraan listrik hingga kini baru mampu menarik perhatian segelintir orang.  ”Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution. (Yoga)

Pramuniaga terlihat sedang membersihkan laptop yang dipajang di salah satu toko di pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berdampak pada berkurangnya penjualan barang-barang elektronik. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kemarin, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.862 per dollar AS atau melemah 54 poin dari hari sebelumnya. (Yoga)

Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon membuka berbagai peluang pemanfaatan bursa sebagai sarana dekarbonisasi bagi pelaku usaha. Untuk itu, Bursa Karbon RI disiapkan memiliki regulasi berstandar internasional hingga memiliki inovasi produk, seperti proyek carbon capture and storage (CCS). Sejak diluncurkan September 2023 sampai 17 April 2025, IDX Carbon mencatat peningkatan total pengguna jasa dari 16 partisipan menjadi 111 pengguna jasa. Dalam periode 1,5 tahun, volume transaksi untuk pengimbangan emisi karbon mencapai 1,6 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) dengan nilai transaksi hampir Rp 80 miliar.

Lebih dari sepertiga transaksi karbon tersebut, yakni sebanyak 690.675 ton CO2e, terakumulasi sepanjang triwulan I-2025. Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dalam acara CarboNEX, di Kantor BEI, Jakarta, Selasa (22/4) menuturkan, kenaikan transaksi itu mengungguli transaksi bursa karbon di Jepang. IDX Carbon, menurut dia, semakin percaya diri sejak mereka resmi membuka perdagangan karbon untuk pasar internasional pada Januari 2025 ini. Dengan ini, perusahaan asing yang mengemisi karbon bisa mengganti potensi kerusakan alam yang mereka buat dengan membiayai proyek hijau atau minim emisi di Indonesia.

Namun, sejauh ini, pasar internasional masih terbatas bertransaksi lewat perusahaan afiliasinya di dalam negeri. Hal ini mengingat IDX Carbon masih harus menyesuaikan regulasi dan standar tertentu untuk menarik pelaku pasar internasional bertransaksi di dalam negeri. ”Pemerintah sedang menjajaki mutual recognition agreement (MRA) dengan registry unit internasional untuk mendorong lebih jauh lagi perdagangan internasional dari Indonesia. Misalnya, Verra dan Gold Standard, di mana IDX Carbon saat ini juga sedang berproses menjadi member dari Verra dan Gold Standard,” kata Iman. (Yoga)

Perang tarif antara AS dan China kembali memanas dengan ancaman yang lebih sistemik dan berdampak luas ke negara-negara ketiga. Namun demikian, Indonesia tidak boleh menyikapi situasi ini dengan mentalis inferior, melainkan tampil sebagai negara berdaulat dan percaya diri, dengan tidak memilih antara AS atau China. Baik AS maupun China sama-sama mitra dagang utama, yang membuat posisi Indonesia memang cukup sulit. Data dari Kementerian Perdagangan untuk ekspor nonmigas Indonesia ke China relatif cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, 2023, dan 2024, ekspor nonmigas Indonesia ke China masing-masing lebih dari US$ 60 miliar. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024 menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dari China ke Indonesia sebesar US$8,1 miliar atau sekitar Rp136 triliun. Sementara AS  konsisten menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Pada Oktober 2024 saja, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 2,34 miliar, menempatkannya sebagai tujuan  ekspor terbesar kedua setelah China. Sepanjang tahun 2024, AS menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia dengan nilai US$ 16,84 miliar. Secara umum, seraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus selama sepuluh tahun terakhir, atau periode 2015 sampai 2024. (Yetede)