;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Kesenjangan Kekayaan RI Kian Menganga

26 Apr 2025
Ketimpangan kekayaan di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan UBS Global Wealth Report 2024, rasio gini kekayaan Indonesia mencapai 68 di tahun 2023—naik dari 59 pada 2008—menunjukkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang makin lebar. Data BPS juga mengonfirmasi tren ini, dengan rasio gini pendapatan Indonesia naik tipis menjadi 0,381 di September 2024.

Namun, Singapura mencatat tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, dengan rasio gini mencapai 70. Lonjakan ini dipicu oleh meningkatnya kekayaan rata-rata dan arus masuk orang super kaya dari berbagai negara, yang tertarik pada stabilitas politik dan pajak rendah. Juru bicara pemerintah Singapura menyatakan bahwa negara tersebut tetap terbuka bagi investor dan modal asing.

Untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah Singapura telah menaikkan pajak orang kaya, termasuk pajak penghasilan, properti, dan bea materai. Namun, langkah ini menimbulkan efek samping: warga lokal mengeluh soal biaya hidup tinggi, dan sebagian miliarder mulai mempertimbangkan pindah ke negara lain seperti Dubai, Abu Dhabi, atau bahkan Indonesia.

Robin Heng, mantan Co-Head of Local Private Banking Bank of Singapore, memperingatkan bahwa Singapura bisa kehilangan daya saing sebagai pusat kekayaan global jika beban pajak terus bertambah. Hal ini membuka peluang bagi negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia untuk menjadi alternatif tujuan investasi dan domisili bagi orang super kaya.

Perundingan Dagang Masuki Tahapan Krusial

26 Apr 2025
Indonesia telah resmi memulai proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), ditandai dengan penandatanganan non-disclosure agreement (NDA) antara pemerintah Indonesia dan USTR pada 23 April. Negosiasi kini masuk tahap teknis, dengan rencana pembentukan lima kelompok kerja (working group) untuk mempercepat pembahasan di sektor-sektor strategis, meski sektor tersebut belum diungkap ke publik.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pendekatan negosiasi berlandaskan lima pilar manfaat nasional: ketahanan energi, akses pasar ekspor ke AS, kemudahan investasi, kerja sama rantai pasok industri strategis, dan akses teknologi di berbagai sektor.

Meski negosiasi ini berpotensi memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia, ekonom Syafruddin Karimi memperingatkan risiko konsesi berlebihan, terutama dalam deregulasi dan keterlibatan dalam rantai pasok global. Ia menekankan pentingnya menjaga kemandirian industri nasional dan prinsip kedaulatan dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Tarif Perang Paksa Perusahaan Revisi Target

26 Apr 2025
Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, terutama kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump, telah memicu tekanan besar terhadap kinerja perusahaan-perusahaan besar dunia. Banyak dari mereka mulai menaikkan harga produk, memangkas target keuangan, hingga menarik kembali proyeksi laba karena lonjakan biaya dan terganggunya rantai pasok.

Andre Schulten, CFO Procter & Gamble, mengungkapkan bahwa perusahaannya terpaksa menaikkan harga produk seperti popok Pampers untuk menutup biaya tambahan akibat tarif. Hal serupa juga terjadi di perusahaan besar lainnya seperti PepsiCo, Thermo Fisher Scientific, American Airlines, Tesla, dan Nestlé, yang semuanya mengaku terkena dampak langsung dari kebijakan perdagangan yang tidak konsisten.

Trump sempat menunda beberapa tarif, tetapi tetap memberlakukan bea tinggi terhadap produk dari China dan negara lain, yang menyebabkan ketidakpastian pasar dan penurunan tajam harga saham. Bahkan, perusahaan seperti Hyundai mulai memindahkan produksi untuk menghindari tarif, sementara David Elkins, CFO Bristol Myers, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat inovasi dan akses obat bagi pasien.

Perang dagang telah mendorong perusahaan untuk merombak strategi, mengencangkan ikat pinggang, dan mempertanyakan prospek jangka pendek mereka di tengah lanskap ekonomi global yang semakin tidak menentu.

Hardiknas Momentum untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

26 Apr 2025
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Prajogo Terus Poles Chandra Daya Investasi

26 Apr 2025
Konglomerat Prajogo Pengestu terus memoles PT Chandra daya Investasi (CDI), dengan mengonsolidasi perusahaan logistik milik PT Barito Paciific Tbk ( BPT)) ke dalam anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) atau Grup CAP tersebut. Aksi taipan kelas wahid mempercantik CDI tersebut, bersamaan dengan rencana Grup CAP untuk menjejaki penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham Chandra Daya Investasi. Manajemen PT Barito Pacific Tbk (BRPT) atau Grup Barito selaku induk Grup CAP dalam pengumuman resminya, telah mengalihkan seluruh sahamnya atau sejumlah 20.400 saham (100%) di PT Barito Investa Prima (BIP) merupakan kendaraan BRPT untuk berinvestasi di sektor logistik. "Saham-saham tersebut dialihkan dan dijual oleh perseroan (BRPT) dan GI kepada PT Chandra Daya Investasi dan PT Buana Primatama Niaga," jelas manajmen BPRT. CDI merupan anak usaha dari TPIA yang bergerak dalam aktivitas perusahaan holding dan manajemen konsultan. Sedangkan, BPN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan aktivitas konsultan manajemen yang didirikan oleh putra bungsu Prajogo Pangestu yaitu Erwin Ciputra. (Yetede)

Pertumbuhan Kredit UMKM Masih Tertahan oleh Daya Beli

26 Apr 2025
Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

Soal Qris dan GPN

26 Apr 2025
Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Trump Tandatangani Perintah Eksekutif Penambangan di laut Dalam

26 Apr 2025
Presiden Amerika Serikat Donad Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan di laut dalam. Langkah ini bertujuan mematahkan posisi dominasi China dalam rantai  pasokan mineral yang penting. Tindakan sepihak itu juga dimaksudkan melawan pengaruh China yang semakin besar atas sumber daya mineral dasar laut, memperkuat kemitraan dengan para sekutu, dan memastikan bahwa perusahan-perusahaan AS berada dalam posisi tepat guna mendukung pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan mineral dasar laut secara bertangung jawab. Menurut laporan yang dilansir CNBC pada Jumat (25/4/2025), Pemerintah AS berusaha mempercepat penambangan mineral-mineral penting yang strategis, seperti nikel, tembaga, serta elemen-elemen logam jarang dari dasar laut diperairan AS dan internasional. "Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, juga ekonomi utama dalam ilmu pengeahuan dan teknologi laut dalam sumber daya mineral dasar laut," ujar Trump. Namun menurut para krtitikus, perintah eksekutif tersebut bertentangan dengan upaya global untuk mengadopsi peraturan, yang mengarahkan perintah Trump melakukan percepatan izin penambangan  berdasarkan Deep Seabed Hard Minerals Act of 1980 atau UU Mineral Keras Dasar Laut. (Yetede)

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas

26 Apr 2025
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Huayou China Menggantikan LG di Proyek Baterai

25 Apr 2025

Perusahaan China, Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, akan menggantikan konsorsium asal Korsel, LG Energy Solution, yang mundur dari investasi baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah menilai dinamika ini sebagai hal yang lumrah dan memastikan tidak akan mengganggu target program pengembangan kendaraan listrik nasional. Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (24/4) menyatakan, mundurnya LG Energy Solution dari proyek kendaraan listrik (EV) di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Posisi LG akan segera digantikan oleh mitra investasi baru asal China, yakni Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, yang bermarkas di Tongxiang, Zhejiang, China.

Mereka dikenal bergerak di bidang penelitian, pengembangan, serta manufaktur material baterai lithium ion dan material berbasis kobalt. Produk mereka banyak digunakan dalam perangkat elektronik hingga kendaraan listrik. ”Dalam sebuah konsorsium bisnis atau proyek skala besar, pergantian investor merupakan hal yang lazim. Hal ini tidak mengganggu target pengembangan EV di Indonesia. Akselerasi pembangunan ekosistem EV tetap berjalan sesuai perencanaan dan target, apalagi beberapa fasilitas sudah mulai berproduksi,” ujar Agus. Kabar hengkangnya LG diberitakan kantor berita Korsel, Yonhap, 18 April 2025. LG dikabarkan memutuskan untuk mundur dari proyek senilai sekitar 11 triliun won atau 7,7 miliar USD atau Rp 129 triliun. (Yoga)