;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Respons Cepat Pemerintah Indonesia

21 Apr 2025
Respons cepat pemerintah Indonesia dalam menegosiasi tarif perdagangan bilateral dengan AS mencerminkan keseriusan menjaga akses ekspor nasional tetap kompetitif.  Hal ini menjadi katalis positif bagi pelaku pasar, khususnya pada sektor karya. Di sisi lain, potensi tercapainya kesepakatan dagang AS-China juga membuka ruang bagi perbaikan sentimen global, termasuk terhadap aliran modal asing ke emerging market seperti Indonesia. Indonesia menjadi negara keempat yang mendapat perhatian khusus dari AS, menyusul Vietnam, Jepang, dan Italia, sejak ketegangan perdagangan global mencuat pada Rabu (2/4/2025) lalu. Kedua belah pihak sepakat menargetkan penyelesaian negosiasi tarif dalam waktu 60 hari, dengan fokus pada pembangunan rantai pasok yang tangguh, penguatan kemitraan industri, serta penyusunan peta jalan perdagangan yanag saling menguntungkan. Dalam tim negosiasi Indonesia, terdapat empat tokoh utama yang semuanya berlatar pendidikan AS, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Wharton School), Menlu Sugiono (Norwich University), Wamenkeu Thomas Djiwandono (John Hopkins), serta Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu (PhD US Davis). Mereka telah melakukan pertemuan untuk negosiasi tarif dengan sejumlah pejabat tinggi AS, seperti Menlu Marco Rubio, Mendag Howard Lutnick, dan USTR Jamienson Greer. Pada pertemuan selanjutnya, para  delegasi RI ini akan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent. (Yetede)

Regulasi Bisa Mematikan

21 Apr 2025

Adalah Publisius Cornelius Tacitus, seorang senator dan ahli sejarah di zaman Romawi yang hidup antara tahun  56 dan 117 masehi. Dia gemar menulis dan diantaranya yang tetap relevan dari zaman ke zaman adalah buku yang berjudul the Annals of Imperial Rome. Di dalam Taticus memaparkan observasinya terhadap pemerintahan Romawi dan kerajaan lain di kawasan Eropa saat itu. Dia sampai pada kesimpulan bahwa semakin korup sebuah pemerintahan, maka semakin banyak aturan yang akan dibuatnya. Logika ini bisa kita putar, semakin banyak pemerintah membuat aturan, maka semakin koruplah pemerintahan itu. Pendapatnya mungkin terdengar sumbang, mencerminkan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang korup di masa hidupnya. Tetapi, bila dipikir secara jernih dan hati yang jujur, Taticus benar.

Mungkin juga terinspirasi oleh pendapat Tacitus di atas, pemerintah di Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan UU Cipta Kerja guna memangkas, dan menyelaraskan berbagai  aturan di pusat maupun daerah yang selama bertahun-tahun telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan lapangan kerja yang lebih luas. Di balik itu, hasil ikutan yang juga diharapkan adalah menurunnya secara drastis kecenderungan praktek korupsi, dan nepotisme atau KKN yang memboroskan keuangan negara. Permasalahan yang sering dikeluhkan pelaku usaha nasional baik besar maupun UKN sejak UU Cipta Kerja berlaku adalah  banyaknya aturan dan prosedur yang membuat kegiatan perdagangan dan investasi justru semakin tidak pasti, rumit, dan berbiaya tinggi. (Yetede)

XLSMART Siap Beroperasi

21 Apr 2025
Sebuah babak penting dalam era digital Indonesia telah dimulai dengan peresmian PT XLSMART Telecom Sejahtera. Tbk (EXCL), Kamis (17/4/2025), hasil dari penggabungan kekuatan tiga pemain utama yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfrean Telecom Tbk, PT Smart Telecom. XLSMART hadir dengan visi untuk mendifinisikan ulang konektivitas, mendorong inovasi tanpa henti, dan meningkatkan kualitas pengalaman digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Direktur dan CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan, pembentukan XLSMART adalah langkah penting, menyatukan kekuatan saling melengkapi dari XL Axiata dan Smartfren dibawah satu kepemimpinan dan visi bersama serta menjadi pemimpin laju transformasi digital Indonesia. "Kami akan terus mengoperasikan merek-merek andalan kami untuk melayani pelanggan mobile seluler dan home broadband melalui XL, AXIS, dan Smartfren maupun pelanggan UMKM dan korporasi melalui XLSMART for Business, sembari meningkatkan kualitas  layanan, memperluas cakupan, serta menghadirkan pengalaman  digital yang lebih cerdas dan terintegritas, ujar Rajeev. (Yetede)

Pemerintah Jangan Sampai Ada PHK Massal

21 Apr 2025
Pemerintah secara resmi mengesahkan penggabungan usaha atau merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Salah satu harapan yang ditekan oleh pemerintah setelah merger dilakukan adalah tidak ada PHK massal oleh manajemen. Menteri Kominikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengumumkan persetujuan merger setelah  verifikasi akhir dituntaskan. Menurut dia, penggabungan ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas. "Kami harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Dan terhadap pegawainya tidak boleh ada PHK. Sekali lagi untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden," jelas dia. Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di  wilayah tertinggi, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama  dari hasil merger tersebut. Menurut dia, pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16%  pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang di fokuskankan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. (Yetede)

Astra Masih Bertahan dari Gempuran Mobil BEV China

21 Apr 2025

Grup Astra penguasa pasar mobil Indonesia, masih bertahan di tengah masifnya gempuran mobil listrik baterai (battery electric vehicle/BEV), terutama asal China. Buktinya, pangsa pasar Astra sejauh ini masih solid. Berdasarkan riset Macquarie, pangsa pasar Toyota dan Daihatsu, merek andalan Astra, mencapai 50,4% pada Maret 2025. Sementara itu, pangsa pasar Toyota malah naik tipis menjadi 33,8% per kuartal 1-2025, dibandingkan periode sama tahun lalu 33,7%. "Adapun pangsa pasar Daihatsu memang turun menjadi 12,1% dari tadinya 18,8%," tulis Macquarie. Di sisi lain, penjualan merek mobil Jepang lainnya turun tajam ada Maret 2025. Penjualan Honda dan Suzuki rontok 40,4$ dan 33,4%.

Akumulasi penjualan kedua merek  ini turun 20,4% per Maret tahun ini. Pemain BEV China, BYD Plus Denza, mencetak  kenaikan pangsa pasar menjadi 3,7% per maret 2025 dari 1,8% per Desember tahun lalu Demikian pula dengan Hyundai yang bisa  menaikkan pangsa pasar menjadi 3,4% dari 2,6%. Selain BYD, pemain BEV China yang menonjol adalah Wuling dan Chery. Secara terpisah, Masquarie telah berdiskusi dengan Chief FInancial Officer (CFO) dan manajemen Astra dalam nondeal roadshow (NDR) di AS. Intinya, Astra masih yakin bisa memimpin pasar mobil nasional. Manajemen Astra juga mengingatkan, bisnis jasa keuangan yang memasok 24% laba bersih tahun 2024 terbukti resilen ketika penjualan mobil turun. (Yetede)

Menata Ulang Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

21 Apr 2025
Kemacetan panjang yang terjadi di sekitar kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejak Kamis (17/4) malam harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama untuk menata ulang kawasan pelabuhan tersibuk di Tanah Air tersebut. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 2 Tanjung Priok mengakui telah terjadi peningkatan arus barang petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery  petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini bersamaan dengan selesainya masa arus mudik Lebaran paska pembatasan lalu lintas barang. Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri mengatakan bahwa kemacetan panjang terjadi pada hari Kamis (17/4) akibat meningkatnya  aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok dan dipastikan bahwa kegiatan bongkar muat kapal berjalan lancar tanpa ada kendala. "Salah satu titik kemacetan yaitu pada New Priok Container Terminal One (NPCT-1) dikarenakan peningkatan volume kendaran yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas," kata Adi. (Yetede)

BSI dan Penggadaian Panen Transaksi Emas

21 Apr 2025
Ketidakpastian ekonomi global mendorong masyarakat mencari perlindungan nilai. Ini menyebabkan dana dari tabungan maupun pasar modal sedikit demi sedikit beralih ke intrusmen emas. Fenomena ini tercermin jelas dalam lonjakan bisnis emas milik PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT penggadaian, yang keduanya menikmati pertumbuhan signifikan dalam transaksi dan saldo emas yang dikelola. BSI misalnya emas mengalami kenaikan yang signifikan, didorong oleh tren pembelian emas dan kesiapan produk  emas BSI. Dengan diresmikannya BSI sebagai bullion bank, telah mendorong pertumbuhan yang signifikan dari sisi penjualan emas dan saldo emas kelolaan perseroan. Total emas mencapai 715 kg. Sementara itu, penjualan emas tercatat 107 kg per 13 April dan diperkirakan pada akhir bulan ini penjualan mencapai 230 kg. Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengungkapkan, kenaikan harga emas menjadi drastis dan menjadi safe haven bagi para investor. Bahkan, emas dianggap menjadi 'jalan keluar' bagi para investor. Beberapa dampak yang terjadi dikarenakan oleh kebijakan  Donald Trump yang memperlakukan peningkatan tarif terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu dolar AS menguat karena dianggap sebagai aset aman. Sedangkan rupiah melemah drastis. (Yetede)

Ruang Surplus Neraca Perdagangan Menyempit

21 Apr 2025
Performa neraca perdagangan diperkirakan akan tetap berada dalam tren surplus pada Maret 2025. Namun, surplus tidak setinggi bulan sebelumnya lantaran ekspor terkontraksi dan impor meningkatnya karena permintaan domestik saat Ramadan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan  mengumumkan kondisi neraca perdagangan pada Senin (21/4/2025). Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata  Faisal Rachman memperkirakan akan turun menjadi US$ 2,62 miliar pada Marte 2025. Angka ini lebih rendah dari surplus neraca perdagangan pada Februari 2025 yang sebesar UA$ 3,12 miliar. Nilai ekspor Indonesia diproyeksikan akan turun sebesar 3,52% secara yoy pada maret 2025, pembalikan dari pertumbuhan 14,05% yoy yang tercatat pada Februari 2025. Pada Maret 2025 ekspor diproyeksikan mengalami kontraksi, sejalan dengan pola musiman historisnya selama periode Ramadan. Ekspor cenderung menurun selama periode Ramadan didorong oleh pergeseran fokus kepermintaan domestik menjelang Lebaran. Sedangkan impor pada Maret 2025 diperkirakan meningkat menjadi 6,48% yoy pada Maret 2025, naik dari 2,30% yoy pada Februari 2025. Impor didorong oleh peningkatan musiman permintaan domestik selama periode Ramadan. (Yetede)

Bertaruh di Jalur Energi Hijau

21 Apr 2025
Mundurnya Amerika Serikat dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) menciptakan kekosongan pendanaan miliaran dolar AS bagi transisi energi di Indonesia, memaksa sektor keuangan nasional untuk mengambil peran utama dalam pembiayaan proyek energi hijau. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) serta para pemangku kepentingan di sektor keuangan kini dihadapkan pada tantangan besar, seperti risiko investasi tinggi, rendahnya kesiapan proyek, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap ekonomi rendah karbon.

Namun, kolaborasi lintas sektor mulai membentuk arah positif, didukung oleh kerangka Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Penurunan emisi selama 2024 menjadi indikasi bahwa target Net Zero Emission masih mungkin dicapai melalui pembiayaan domestik yang terstruktur dan strategis. Dalam kondisi ini, sektor keuangan tidak hanya memainkan peran bisnis, tetapi juga mendorong masa depan berkelanjutan, menjadikan Indonesia tetap bergerak maju meski tanpa dukungan negara besar seperti AS.

Transisi Energi: Perjalanan Masih Panjang

21 Apr 2025
Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) menegaskan pentingnya kemandirian pembiayaan domestik bagi transisi energi Indonesia. Meski kontribusi AS hanya sebagian kecil dari kebutuhan dana transisi senilai US$235 miliar, langkah tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen luar negeri tidak bisa selalu diandalkan. Tokoh-tokoh penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM kini memiliki peran krusial dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau nasional.

Tokoh utama dalam dunia perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, BCA, dan OCBC NISP telah menunjukkan komitmen awal melalui penyaluran pembiayaan untuk proyek-proyek energi hijau, namun masih terbentur minimnya proyek yang layak dibiayai. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, melalui inisiatif Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), menjadi figur kunci dalam mendorong implementasi kebijakan yang mendukung akselerasi investasi hijau.

Kesuksesan transisi energi bergantung pada sinergi lintas sektor: pemerintah mempercepat penyediaan proyek yang bankable dan menghadirkan insentif fiskal, perbankan memperluas portofolio pembiayaan hijau, dan pelaku usaha merubah persepsi bahwa ekonomi rendah karbon bukan beban, melainkan peluang. Jika semua pihak—termasuk regulator seperti OJK dan Bank Indonesia—bergerak serempak, Indonesia tak hanya mampu mewujudkan transisi energi, tapi juga menjadi pemain utama dalam peta ekonomi hijau global.